BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarka undang-undang
(yang dapat dipaksakan). Dengan tiada mendapat jasa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan dalam pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp. 36.000.000,00 atau setara dengan Rp. 3.000.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tata cara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah, dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala
1
dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan. Atas kondisi-kondisi inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk menguraikan tentang tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 melalui studi kasus PT. XYZ pada Kantor Konsultan Pajak CV. Sukartha Karya Sejahtera dan Rekan. PT. XYZ merupakan salah satu klien pada Kantor Konsultan Pajak CV. Sukartha Karya Sejahtera dan Rekan yang bergerak dalam bidang Industri Keramik. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu “Bagaimana Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap pada PT. XYZ.
1.2
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap Pada PT. XYZ.
2
1.3
Kegunaan Penelitian 1)
Kegunaan Teoritis Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi perbandingan antara materi yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan keadaan perusahaan yang nyata.
2)
Kegunan Praktis (1) Bagi Mahasiswa Dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan
khususnya
mengenai
tata
cara
perhitungan,
penyetoran, dan pelaporan pph pasal 21 pegawai tidak tetap pada PT. XYZ. (2) Bagi PT. XYZ Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja shingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam memperbaiki kinerja shingga dapat berjalan dengan lebih baik dan juga dapat mengatasi permasalahan yang muncul dengan penelitian tersebut.
3
1.4
Sistematika Penulisan Agar lebih mudah dalam pembahasan materi yang ada di dalam Tugas
Akhir Studi ini, maka sistematika penulisan laporan ini dapat disajikan sebagai berikut: Bab I
Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,tujuan, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
Bab II
Kajian Pustaka Bab ini memuat tentang landasan teori yang mendukung pembahasan penelitian dalam menganalisa masalah meliputi teori-teori mengenai pengetian perpajakan, fungsi pajak, tarif pajak, pengertian PPh Pasal 21, dasar hukum PPh Pasal 21, subjek pajak, objek pajak, , pengertian pegawai tidak tetap, tarif PPh Pasal 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghasilan tidak dipotong PPh Pasal 21, penyetoran PPh Pasal 21, pelaporan PPh Pasal 21, keterlambatan Pelaporan PPh Pasal 21.
Bab III
Metode Penelitian Bab ini menguraikan lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4
Bab IV
Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini berisikan gambaran umum daerah/deskripsi hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian.
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan yang berisi simpulan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan dapat ditarik simpulan yang berguna bagi wajib pajak di masa mendatang.
5
