BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Dalam akuntansi keuangan daerah, salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah
menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan Perundang-Undangan. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Beberapa pokok pikiran diatas dapat dijadikan sebagai acuan oleh setiap daerah untuk dapat menyusun laporan keuangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga berlaku bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah agar dalam menyusun laporan keuangannya dalam hal ini neraca harus mengacu pada prosedur yang ada sehingga kebenaran dari laporan keuangan tersebut dapat teruji dan dapat diambil suatu kebijakan oleh pihak manajemen pemerintah untuk menata keuangan pada periode selanjutnya. Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007, neraca mempunyai arti yang sangat penting bagi setiap SKPD, dimana neraca itu sendiri merupakan laporan keuangan daerah
yang menunjukkan jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dana. Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan juga harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah neraca awal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan acuan bagi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Pada pasal 232 PERMENDAGRI tersebut menguraikan tentang setiap entitas pelaporan diwajibkan untuk menyusun neraca. Neraca awal menunjukkan jumlah-jumlah aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal neraca awal. Selama ini, sistem pencatatan yang digunakan tidak memungkinkan suatu entitas pemerintah daerah menghasilkan neraca. Dengan demikian, perlu dilakukan pendekatan untuk menentukan jumlah - jumlah yang disajikan dalam neraca. Pendekatan yang digunakan adalah inventarisasi fisik, catatan, laporan, atau dokumen sumber lainnya. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, neraca awal merupakan titik tolak untuk memulai pencatatan transaksi akuntansi. Neraca awal ini disajikan sekali yaitu pada saat pertama kali entitas pemerintahan menyusun neraca. Neraca awal dapat disusun dengan cara menginventarisasi seluruh aktiva, kewajiban dan ekuitas dana dan kemudian disajikan sebagai dokumen sumber bagi satuan kerja perangkat daerah. Dengan adanya penyusunan neraca awal ini, lebih mempermudah Dinas terkait dalam membuat laporan keuangan baik laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian maka hasil dari suatu laporan keuangan akan menjadi lebih akurat. Tujuan penyusunan neraca awal adalah: 1. Memberikan informasi tentang jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah.
2. Memberikan informasi kepada manajemen pemerintah daerah tentang fleksibelitas keuangan yaitu kemampuan menggunakan aset-aset keuangan daerah untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. 3. Adanya tata pemerintahan yang baik yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif. Artinya dengan adanya neraca awal maka segala kebijakan yang dibuat oleh manajemen pemerintah daerah akan tercermin dalam informasi yang disajikan dalam neraca awal. Kinerja pemerintah daerah dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk memenuhi seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah. Bertolak dari beberapa uraian tentang pentingnya neraca awal ini, dapat disimpulkan bahwa suatu instansi dapat mengurangi resiko penyalahgunaan anggaran karena instansi tersebut telah memiliki neraca awal. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu adalah salah satu dari setiap SKPD yang diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan. Sebelum menyusun laporan
keuangan, instansi ini harus membuat neraca awal sebagai dasar dalam membuat laporan keuangan. Namun Dinas terkait masih mengalami kesulitan dalam membuat laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu belum memiliki neraca awal. Selain itu, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas yang hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akibatnya pemerintah tidak memiliki catatan tentang persediaan maupun kewajiban yang dimiliki oleh Dinas terkait. Selama ini, semua laporan keuangan SKPD hanya terpusat pada Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Beberapa uraian singkat diatas dapat menjadi pertimbangan dasar dalam penyusunan neraca awal dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang berlaku saat ini pada lingkup pemerintah daerah dan dinas-dinas dalam suatu daerah tertentu. Oleh sebab itu dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Peranan Neraca Awal Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu” B.
Rumusan Masalah Dari uraian pada latar belakang diatas maka dapat disusun suatu rumusan masalah
berkaitan dengan proses penyusunan neraca awal yaitu: Bagaimana peranan neraca awal terhadap penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu? C.
Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian adalah : Untuk mengetahui peranan neraca awal dalam penyusunan laporan keuangan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu. D.
Kegunaan Penelitian
Kegunaan Penelitian adalah : a. Sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penyusunan neraca awal.
