Banyak Dana Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan
www.kupang.tribunnews.com Banyak dana bantuan sosial (Bansos) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tahun 2009-2010 tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terungkap dalam sidang perdana kasus dana Bansos TTS di Pengadilan Tipikor Kupang (5/2/2015). Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan ini dipimpin majelis hakim yang diketuai, Ida Bagus Dwiyantara, S.H.M.Hum dengan anggota Ansyori Syaefudin,S.H dan Kemas, S.H dibantu Panitera Pengganti, Yunus Misa, S.H. Sementara terdakwa Mathinus Tafui dalam sidang perdana ini didampingi Lifen Rafael, S.H selaku Penasehat Hukum. JPU Muh Anam, S.H dan Gerry Gultom, S.H dalam membacakan surat dakwan mengatakan, sejumlah dana yang dikeluarkan dan
yang dipergunakan tidak dapat
dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 189.000.000 atau Rp 189 juta. Tafui saat itu selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten TTS tahun 2010. Sumber : //kupang.tribunnews.com/2015/02/06/banyak-dana-yang-tidak-dapatdipertanggungjawabkan, Jumat, 6 Februari 2015.
Catatan : (1) Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjelaskan bahwa bantuan sosialdapat berupa uang atau barang. (2) Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Adapun Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi: a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit: a. selektif; b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; d. sesuai tujuan penggunaan. Kriteria selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Sedangkan kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi: a. memiliki identitas yang jelas; dan b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan. Kriteria sesuai tujuan penggunaan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: a. rehabilitasi sosial; b. perlindungan sosial; c. pemberdayaan sosial; d. jaminan sosial; e. penanggulangan kemiskinan; dan f. penanggulangan bencana.
(3) Berdasarkan Pasal 27 dan 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata cara penganggaran bansos adalah sebagai berikut : 1. Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah. 2. Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis. 3. Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD. 4. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi s dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 5. Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. 6. Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang. (4) Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi: a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah; b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang. (5) Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Adapun Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi: a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang. Pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundangundangan. Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
(6) Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian kerugian Negara ini juga dipertegas dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.
