I-IEFI TRTYANA. Keterkaitan 'elaksanaan Program PDM-DKE dengan Sistem Sosiokultural dan Pelnberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Cikarawang, Kecalnatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jaws Barat) (di balvah biinbingan GUNARDI &an SVANOVICH AGUSTA). Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sekitar pertengahan Juli 1997 men~akibatkanbertambah banyaknya juiiilah inasyarakat lniskin dan peizgan,,'wran. Untuk lnengatasi dampak krisis ekonomi pemerintah telah lnenyusun suatu prograin yang dinalnalcan Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Prograil~ ini inerupakan iinplelnentasi dari kebijakan yang berpihak pada rakyat banyak (ekonomi kerakyatan). Salah satu Proram JPS adalah Program Pemberdayaan Daerah dalain Mengatasi Dainpak Krisis Ekononi (PDM-DKE). Setelah pelaksanan program PDMDKE
banyak
kritikan,
baik
yang
datang dari
indivjdu
inaupun
dzri
organisasiileinbaga non pemerintah (NGO). Kritikan itu pada umlunnya lnenyatakan bahwa Program tersebut salah sasaran dan tidak melnberdayakan masyarakat. Pelaksanaan pelnbangunan dapat dilihat atas sistein sosiokultural yang berlangsung dala~nmasyarakat. Sisteln sosiokultural meinungkinkan untuk lneneliti hubungan antar komponen dengan kolnponen lain dan uiituk inelihat pengaruh satu kolnponen kepada komponen yang lain. Dalani ha1 ini sistein sosiokultural digunakan untuk ineneliti hubungan dengan pelaksanaan Program PDM-DKE.
PDM-DKE di Desa Cikarawang; (2) keterkaitan Program PDM-DKE dengan pernberdayaan masyarakat; (3) keterkaitan ekologi, ekonomi, dan demografi desa dengan proses pelaksanaan Prograrn PDM-DKE; (4) keterkaitan pembagian keja secara seksual, pendidikan, dan kepolitikan dengan proses pelaksanaan dan pelaksana Program PDM-DKE; (5) keterkaitan againa masyarakat desa dengan proses pelaksanaan dan pelaksana Program PDM-DRE.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus untuk mempelajari pelaksanaan dan pelaksana Program PDM-DKE, infiastruktur, struktur ~nasyarakat,dan suprastrukt~~rserta fenomena pemberdayaan masyarakat pada keluarga penerima bantuan pinjaman usaha ekonomi PDM-DKE. Pemilihan subyek penelitian tersebut dilakukan secara sengaja. Pengunlpulan data diperoleh dengan menggunakan catatan lapang (catatan harian) yang berupa catatan fakta, catatan metodologi dan catatan teoritis. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik snow ball. lnforman dibagi menjadi tiga yaitu infonnan yang ~nengetahuikonteks desa berjurnlah lirna orangj informan yang mengetahui peiaksana program empat orang, serta satu orang yang ~nengetahuiwarga desa yang rnenjadi subyek penelitian. Sosialisasi pada masyarakat hanya dilakukan kepada aparat pemerintah desa atau
tokoh
masyarakat,
karena
~nereka adalah
orang
yang
diundang
rapav'rausyawarah. Sedang sosialisasi kepada masyarakat secara umum hanya tersebar dari mulut ke mulut. Publikasi tentang Program PDM-DKE le~vatmedia sebelum musyawarah tidak dilakukan dart hasil musyatvarah tidak dipasang pada papan informasi. Hal ini karena seiain pelaksanaan program sangat terburu-buru, juga papan pengumuman proyek datang ke kecamatan mengalami keterlambatan. Pe~nbentukanTPKD masih terlihat ada do~ninasiaparat desa yaitu kepala desa. linirnal
--
dua orang wanita), karena di Desa Cikarawang tnasih ada pandangan yang kuat bahwa wanita sebagai mahluk le~nahyang dite~npatkandi dala~nrumah sehingga tidak dilibatkan dala~nmusyawarah dan pelaksana PDM-Dm. Kriteria
anggota
TPKD yang dtunjuk oleh Kades sebagian besar terpenuhi. Hanya pada kriteria bahwa anggota TPKD bekerja penuh \ilaktu yang tidak terpenuhi oleh selnua anggota karena ketua dan bendahara bekerja tetap pada suatu instansi. Sasaran ditunjuk tanpa n~elihatkriteria status keluarga (Pra KS, KS I dan Pengangguran), karena sulit untuk
~
inengidentifikasi status keluarga dan pengangguran. Dalam pengembalian dana pinjaman, ternyata banyak warga yang tidak tepat dalam mengangsur dana pinjaman. Hal ini karena uang pinjaman habis untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pada tahap persiapan fungsi yang tidak dilakukan oleh TPKD adalah menyediakan data kegiatan prograin lain [tidak inenimbulkan masalah) dan pembentukan unit pengaduan yang mewakili lembaga (ini bermasalah), ha1 ini karena tidak ada petunjuk dari peiaksana di atas desa maupun dari juklak PDM-DKE. Pada Tahap pereilcanaanlpenyusunan prograin seinua fungsi dapat dilaksanakan oleh TPKD. sedang pada tahap pelaksanaan fungsi yang tidak dilakukan TPKD adalah inernobilisasi keloinpok n~asyarakatdalam kegiatan usaha ekonomi. Fasilitator Desa (FD) ditunjuk langsung ole11 kades saat musyawarah. Pada tahap persiapan, Fasilitator Desa tidak melakukan penyebarluasan dan tidak meinberikan penguraian konsep kepada seluruh penduduk desa melalui peeemuanpertemuan kelo~npok,karena telah dilakukan oleh tokoh inasyarakat dari mulut ke mulut. Pada tahap perencanaanipenyusunan program, Fasilitator Desa tidal< memfasilitasi masyarakat dalam pertelnuan sosialisasi (dilakukan oleh kepala desa bersama TPIO). Sedang pada tahap pelaksanaan dalam pe~nbangunanfisik bantuan telcnik dilakukan fasilitator desa, namun pada pembangunan ekonomi tidak dilakukan karena tidak ada petunjuk dari juklak maupun dari tingkat atas desa. selain itu usaha inasyarakat dilakukan secara perorangan. Komponen penting yang diungkapkan oleh Marx tentang sistein sosiokultural ditelaah dalam penelitian ini, yang dikaitkan dengan pelaksanaar! dan pe!aksana Program PDM-DKE. Dalam penelitian ini, terdapat kritik dari konsep M a x yang berpendapat bahwa faktor infrastruktur mempunyai priaritas kausal yang logis atzs faktor-faktor struktur sosial dan suprastruktur. Kritik tersebut inuncul karena adanya suprastruktur (agama) yang berkaitan dengan infrastruL?ur (ekonomi). Penelitian ini
juga menemukan fah?or struktur sosial (pembagian kerja secara seksual) berkaitan dengan infrastntktur (ekonoini). Pelaksanaan Pro:va~n PDM-DICE bidang ekonorni di Desa Cikarawang tidak memberdayakan masparakat. Yang terjadi adalah dampak sesaat yang tidak berkelanjutan, bahkan meninggalkan bibit konflik yang ditinggalkan seperti yang diungkapkan oleh Sajogyo (1999b), pemberian bantuan modal usaha (dana) yang tidak didah~ilui dan disertai peinupukan modai sosial di antara komunitas pemanfaatnya (pokmas desaj terbukti h a ~ ~ ylnampu a tnernberi dampak sesaat (tidak berkelanjutan), bahkan sambil meninggalkan bibit konfiik dan ketergantungan pada bantuan pernerintah. Ini nampak pada warga pang meminjam dana ekonorni namun tidak ~nengala~nipeningkatan usaha, karena sebenarnya tidak digi~iiakan oleh perninjam untuk usaha dan jika ada perubahan usaha itu pun hanya berlangsung sesaat. Warga pang ineminjam dana bant~ianternyata tidak menunjukkan peningkatan pola ko~lsumsi naniun hanya membantu memenuhi kebutuhan konsuinsi untuk sernentara waktu. Justru yang terjadi adalah adanpa iri hati antara nrarga yang tidak mendapat pinjaman pada warga yang mendapat pinjaman dan terjadi saling curiga antara sesama pcngelola kelompok (terjadi pada pengelola kelompok pengrajin batu split). Konsep pemberdayaan yang diungkapkan Kartasasmita (1996) dalam rangka meningkatkan kernampuan rakyat dan memandirikan masyarakat tidak terwujud. Karena pemberdayaan rnerupakan sarana untuk mencapai keswadayaan, inaka ~
keswadayaanpun tidak tercapai.
