seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan

BT'PATI INDRAGIRI HULU PERA1IURAN DAERAIr I(ABUPATEN INDRAGIRI HULU

IVOMOR

3 TAIIUN 2074

TENTANG PERLINDUNGAIT ANAK

DENGAN RAHMAT TI'HAN YANG MAIIA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

Menimbang

:

a. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa rnerupakan amana_h dan anugerah Tuhan yang maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah, sistematis dan bermakna untuk melindungi dan menjamin terwujudnya hak dasar anak; b. bahwa anak perlu mendapat perlindungan dari berbagai

bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran yang menjadi targgung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak dasar alak; c. bahwa untuk mewujudkan pemenuhan dan pemajuan hak anak termasuk perlindungal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta peran serta semua pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan dan penjaminan hak dasar anak, maka diperlukan kepasLian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan penjaminan hak dasar anak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimara dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undarrg Nomor

12 Tahun 1956

tentang

Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam

Lingkungan daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II lndragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 1 2 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahal Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 2754); 3. Undang Undang...

.f.

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindr:ngan Alak (Lernbaran Negara Reprrblik Indonesdia Tahun 2OO2 Nornor lO9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtf

Indonesdia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437( sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan

5.

Undang_

Undang Nomor 12 tahun 2OOg tentang peruLahan Kedul Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republif Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59, Tambihan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OOT tental;Ig Pelaksanaan Pengangkata:n Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 123, Tarnbahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 476g). Dengan PersetuJuan Bersama DEVIAN PERtrIAXILAN RAIffAT DA.ERAII KABUPATET{ INDRAGIRI HULU

dan BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TEI|TANG PERIINDUNGAN ANAK BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : l. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. 2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu. 3. Dewan Perwa.lcilan Rakyat Daerah ya,g selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Indragiri Hulu. 4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 1g (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dair berparrisipasi, secara opLimar sesuai ae'ngan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mindapat perlinduigan dari kekerasan dan diskriminasi. 6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah ian "araknyr, atau ibu dan anaknya, ataru keluarga sedaiah daram garis lurus ke ltas atau ke bawah sampai dengal derajat ketiga. 7. Orang Tua...

ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu

at.

g dalam kenyataannya menjalankan a terhadap alal<. tidak terpenuhi kebutuhannya secara , maupun sosial. alah anak yang mengalami hambatan ga mengganggu pertumbuhan dan

an adalah anak yang mempunyai

i*it,',ilffI;.

12. Anak angkat adarah ,.,,J1#'fftj,il[?H "..u tua, kekuasaan keluarga orang wali yang sah, atau orang lin yang bertanggung jawab atas perawatan, p..raidit".r, dan membeslarkan anak

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. 13. Anak Asuh adalah anak yang diasuh o'ieh seseo.ang atau lembaga, untuk diber ikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu oraig tuanya tidak _ mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. 14. Kuasa asuh adalah kekuasaan orarrg tua ,.rtrk mendidik,

-..rg.suh, rnernelihara, rnernbina, melindungi, dan menurnbuh-kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemarnpuan, bakat, serta minatnya. 15. Hak Anak ada.lah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin. dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarg"a, masyarakat, pemerintah d,rn negara. 16. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/ atau orgalisasi kemasyarakatan. 17. Pendamping adalah pekerja sosial yarrg mempunyai kompetensi ndungar yang diberikan kepada anak erhadapan dengan hukum, anak dari asi, alak yang diekspoitasi secara

ekonomi dan/atau seksual, anal< yang diperdigalgkan, anak yang mgryadi korban penyelahgunaan narkoba, alkohol, psiiotropika, d.an zat adiktif lainnya (NAFZ4), anak korban peniutikan,- penjualan, perdagangan, anak korban kekerasa, baik fisik dan/atau menti, anak yang. menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 19' Kabupaten Layak Anak yang seranjutnya disingkat KLA adarah sistem pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu yang mengintegrasikan komitmen da, sumberd"yu. p"-...r1ah, masyarakal dan dunii usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anali . pasal 2 Penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Unda.rg-u.td.rrg Dasai Negara Repubrik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-piinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak

meliputi:

a. b. C.

d.

Non diskriminasi; Kepentingan yang terbaik bagi anak; Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan Penghargaan terhadap pendapat alak. pasal 3...

Pasal 3 Perlindungan Anak bertujua, untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkemb sesuai dengan harkat dal mart perlindrrngan dari kekerasan dan Indonesia yang berkualitas, berakhl menjunjung nilai luhur yang berkemb BA.B

II

OBJEK DAN SUBJEK Pasal 4 objek Perlindungan Anak adalah semua orang yang berum berusia termasuk anak yang masih dalam kandunganl -

lg

tahun

Pasal 5

Subjek Perlindungan Anak adalah seluruh orang, keluarga, masyarakat, sa,rkan prinsip kemitraan yang dikoordinir dan eluarga Berencana dan pemberdayaal perempuan BAE III HAK DAN I(TWAJIBA.IT AITAN

Baglan Kesatu Hak Anak paeal 6

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 SeLiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas kewarganegaraan.

diri darl

status

Paeel 8 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agarnanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasal-dan -usianya, dan dalam

bimbingan orang tua.

Pasal 9 (1) setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh anak, atau anak dalam keaiaan terlantar, tersebut {embang berhak diasuh atau dialgkat sebagai arrak asult -Ju'rrrt atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_ undangan yang berlaku

setiap anak berhak

r,emperoleh;H:iI'""

kesehatan dan jaminan sosial

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal I 1...

(1)

(2t

(3)

Pasal 11

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kece.dal#nya sesu"i dengan minat dr.n balatnya. Hak anak sebal;airnana dimaksud pada ayat (f ), juga berlaku untuk anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan dan anak yang berhadapan dengan hukum; dan Anak yang menyandang cacat berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan berhat< mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal

lZ

Pasal

l3 da,

Setiap anak berhak menyatakax dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat klcerdasan dan usianya demi pengemba,gan dirinya sesuai de-,,gan iil.i-.r dan kepatutan. "i t."r=it"r., Setiap anak berhak untuk beristirahat

memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, da,, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Paeal 14

Setiap anak yang menyandalg cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Pasal 15

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan oralg Eua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat pedindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Daf.am hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan sega.la bentuk perlakuan sebagaimarra dimaksud pada ayat (1), maka pelaku-dikenakar pemberatan hukuman.

Pasal 16 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali

jika ada

alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa peirisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anal< dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasal 17 Setiap anak berhal< untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatal politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan da-lam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan. Pasal 18...

(r)

Setiap anak

Pesal 18

berhak memperoleh perlindungan dari sasarari penyiksaan, atau penjatuhan hukumal yang tidak

penganiayaan, manusiawi. (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasa:n sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahananr gtau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai hukum yang berlakri ain nanya aapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(l)

Pasal 19 Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a. mendapatkan perlakuan secaJa malusiawi dan penempatannya dipisahkan dari. oralg dewasa. b' memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. c. membela diri dan memperoleh keadilan Ji d"p.tr pengadila, anak yang objektif dan tiiLak memihak dalam sidang tertutup untuk umum; dan d. mendapatkan pendidikan sesuai denjan tingkat pendidikari yang diternpuh

(2) Setiap anak yar.g menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. Pasal 2O

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindat pidana berhat mendapatkan bantuan hukum dan bantuan liainnya serta tetap memperoleh

pendidikan.

Baglan Kedua Kewqllban Anak Pasal 2l Setiap anak berkewajiban untuk : a. menghormati orang tua, wali dan guru; b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi temal; c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d. menunaikal ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. BAB TV

IGWAJIBAN DAN TANGGUNG .IAWAB Baglan Kesatu Umum Paaal 22 Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak -

Baglan Kcdua Kewqilban dan Tanggung Jawab Negara dsn pemerlntah Paeal 23 Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak talpa membedakan suku, agaira, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hufum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental anak. Pasal 24...

Negara dan Pemerintah berkewajt?Y",'j bertangg.ng janr.,ab rnernberikan dukungan sarana dan prasarana da.lam penyelenggaraan perlindungal anak. Paeal 25 (1) Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan nat dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab

terhadap anak.

(2) Negara dan Pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak Peeal 26 Negara dan Pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya da.lam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan uigkat kecerdasan anak

Baglan Ketige KewaJlben dan Tanggung Jawab Meeyarakat Pee8l

27

fgqaji_Uan dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilakukan melalui kegiatan peran masyarakat daiam penyelenggaraan perlindungan anak.

Baglan Keempat I(ewaJlban dan Tanggung Jawab Keluerga dan Orang tua Paeel 28 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. rnengasuh, rnemelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menyekolahkan anak sesuai program wajib belajar yang ditetapkan oleh Pemerintah; c. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dal d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (2) Dalam hal orang tua ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakal kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban darr tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat beralih kepada keluarga, dilaksanakan sesuai perundang-undangan. (3) Orang tua yang Ialai dalam menyekolahkan anak sebagaimana dimaksud ayat (l) point (b) dapat dipidana dengan pidana kurungan penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan penjara atau denda paiing banyak Rp.50.00O.0OO,- (lima puluh juta rupiah)

(l)

BAB V I(EDUDUKAN ANAI(

Baglan Kesatu

Identitas Anak Pasal 29

(l) Idenlitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta ke

lahiran

(3) Pembuatan...

(3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyatsikan dan/atau membantu proses kelahiran. (4) Dalam lal anak yang proses -kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberada ,r.ryr, p.Lbratan a-kta ketairiian untut< alrak tersebut didasarkan pada keterang,"r, o.rog yang menemukalnya.

(t) pembuatan akta k€lahiran Jil::t"'""*"ng

jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan-paring .erain"pr'da* tingtrat

kelurahan/ desa. (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - harus

diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitu.s

i".ee"l

=.i-"ri diajukannya pen nohonan. (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak dikenai biaya. (4) Tata cara dan syarat pembuatan akta kerahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur da_lam peraturaa perundang_undaI-rgan.

Baglan Kedua

Anak yang dilahlrkan darl perkawlnan Campuran Paeal 31

(l) Jika terjadi perkawinan campura,, a,,tara warga neE€rra Repubrik Indonesia. dan w€'ga negara asing, anak yang d ahiikan dlri perkaiwinan

tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah aiau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan pe.u.rdurrg_rrndalgan yang berlaku. (2) Ddarn hal terjadi perceraian dar.i perkawinal sebajaimana= dimaksud pada ayat (l), anak berhak untuk memilih atau beidasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.

(3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), . sedangkan anak belum mampu menentukal pilihan dan ibunya berkewarnegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas perm,;honan ibunya, pemerintah berkewqiiban mengurus status Kewa_rnegaraan Republik Indonesia bagi anak terslbut. BAB VI BUAAA AAUH

Peed 32 melalaikan kewajiban sebagaimana lakukan tindalan pengawasan atau

(1)

(2)

sebagaimana dimaksud pada ayat

pengadilan.

i,Tiffnl,fltr"*Iff,TH:,il:l

Pasal 33 (t) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dera.iat

ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pJngadilan r'r.,trt

mendapatkan penetapan pengadilan tentang penca-butan kuasa asuh orang tua atau mel'ekukan tindakan pengawasan apabila terdapat arasarr yang kuat untuk itu. (2)Apabila...

(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keruarga dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksariakan fungsin"ya,sampai maka orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang untuk itu. (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lernbaga pernerintah/rnasyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. (4) P. erseorangan ya',g mela-ksanakan pengasuhar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dengan agama yang dianut anak ""rga-a yang akan diasuhnya. Pasal 34 Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan :

a. tidak memutuskan

hubUngan darah antara anak dan orang tua

kandungnya; tidak rnenghilangkan; dan batas waktu pencabutan.

b.

c.

BAB VII PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN AJTAI(

Baglan Kesatu Perllndungan Anak bagt Anak dalem Kendungaa

Pasd 35 Pemerintah daerah, masyarakat da, keluarga berkewajiban memberikan perlindungan bagi alak dalarn kandungan sesuai iengan peraturan perundang-undarrgan

Baglan Xedua Perlindungan Anak bagl Anak Ba[ta Pasal 36 (t) Pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak balita sesuai dengal peraturan perundang-

undangan (2) Perlindungan bagi anak Balita meliputi : a. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;

stimulasi, deteksi dini, intervensi

dini tumbuh kembang anak, program pendidikan anak usia dini; c. tempat bermain dan penitipan anak; d. program anak asuh; dan e. akte kelahiral. (3) Perlindungan Anak bagi anak balita dapat dilaksanaka, melalui model tempat penitipan anak dan kelompok bermain. (41 Tempat Penitipan anak dan/atau kelompok bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang telah memenuhi persayaratan b.

sebagai berikut

:

a. telah mendapat

rekomendasi dari SKpD Kabupaten Indragiri Hulu dan terdaftar di Dinas; b. memiliki...

b.

memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola tempat penitipan anal< dan/aiau - kelornpok bermain; dan

c. memiliki szrrana dan prasarana

sesuai dengan pedoman pelayana, di Tempat Penitipan Anak dan/atau Kelompok beimain Pasal 37

Bentuk penyelen;ggaraan pelayaran pengasuhan dan perawatan, pendi psikomotorik, bimbingan belajar, kreatifitas/ daya cipta, rekreasi, birm pe

rnndun gan

fftX'#;ff:*

usra se kolah

Paeal 08 (1) Pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga berkewajiban memberikan perlindungan anak bagi anak usia sekolah iesuai peraturan perundangundangan. (2) Perlindungan Anak bagi Anat< usia sekolah rneliputi : mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua; ?. b. mendapatkan bimbingan agama; c. rnendapatka_rr pelayar-ral pencegallan, perawatarr dan rehabilitasi kesehatan; d. mendapatkan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan menyelesaikan pendidikannya yang didukung oleh lingkungan yErng ramah dan kondusif;

e. f.

progrEun bea siswa;

program anak asuh dan bimbingan konseling; dan penyediaan tempat bermain dan berolahraga yang memadai. . (3) setiap orang dar/ atau piha-k mzrnapun *"1ibanak usia sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan -.Ii.rdungi keluarga, sekolah dan masyarakat.

.^. g.

Bagian Keempat Perlindungan bagl Anak terlantar

daerah dan ;:t'Jl". berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak terlantar sesuai dengan peraturan

(r) Pemerintah

perundang-undanqan.

Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemarnpuarr dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pr layanan panti dan non panti. (3) Bentuk pelayan en panti sebagaimana dimaksud pada ayat l}l dilaksanakan oleh Panti Asuhan baik milik pemerintah maupun masyarakat. (4t B.entuk pelayanan non _panti sebagaimana dimaksud pad.a ayat (2) dilal<sanal
c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam pelayanan Panti Asuhan

Baglan Kelima Pengangkaten Anak Pesal 4O

(1) Perlindungan Anak sebagaimana dalam pasa_l 42 ayat (4) dapat dilakukan dengan pengangkatan anat. (2) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasarr, ..t?-prf dr-., lesua-i dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. --. Pengangkatan (3) anak tidak memutuskan nubungai darah artara anak y.Tg diangkat dengan orang tua kandungnya. . (4) Calon orang tua angkat wajib seagam" d..rg"., agama yang dianut oleh calon anak aagkat. (5) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir sesuai dengan peraturan perundang_undangan yang berlaku. (6) Dalam hal asal usul ana-k tidak diketahui, rnaka aga,,la anak disesuaikan dengal agarna mayoritas penduduk setempat.

(l) Orang

tua angkat wajib

mengenai asal usul

Paeal 41

memberitahukan kepada anak angkatnya

dal orang tua kandungnya

t2) Pemberitahuan asal

usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan menLal anak

Bagian Keenam Perlindungan Anak bagi Anak yang mcmerlukan perllndungan Khusus Pasal 42 Pemerintah daerah, Penegak Hukum dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan bagi yang "rrit memerlukal perlindungan khusus. (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan kepada: a. anak dalam situasi darurat; b. anak yalg berhadapan dengal hukum; c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. anak yang diekploitasi secara ekonomi dar/atau seksual; e. anak yang diperdagangkan; f. anak yang menjadi korban penyalaigunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zaL adiktif lainnya (NApZA); g. anak korban penculikan, penjualan nak, dan perdagangan perdagangan; h. alak korban kekerasal baik fisik maupun mental; i. anak yang menyandang cacat; dan j. anak korban perlakuan salah darr penelantaran. (3) Perlindungan khusus bagi anak korban perdaganga,, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui upaya pengawas€rn, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyaralat.

(l)

(4) Setiap...

(4)

Setiap

anal

korban_ ,perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.

,r"r,

(1) Untuk melakukan o"Il"li'^li. dan pencegahan sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 42 ayat (3), pemerintah Daeiah bersama-dengan Kepolisia,, Kejaksaan, Pengadilan dan masyarakat melakr-rkan langkahlangkah : a. melakukan upaya pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksana_kan pencegahan dan penghapusan tindak pidana perdagangan anak; b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan ana1<; dan c. melakukan kerjasama dengan daerah lain yang bersifat regional mela-lui forum bilateral maupun multilateral yang dilakukan melalui pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan peraturax perundang-undangan. (2t Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan kegiatan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2). Pasal 44

(1)

(21

Perlindungan bagi anak korban perdagangan anak sebagaimana anak dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilalsanakan melalui Rumah Aman dan/atau lembaga perlindungan anak lainnya, melalui rujukan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat. Bentuk perlindungan sosial mencakup pelayanan sosial dasar, layanan bimbingan sosial dal keterampilan, layanan kesehatan, ma.rqjemen kasus, terapi sesuai kebutuhal, layanan konseling, bantuan hukum,

kegiatan rekreatif edukatif, rujukan kepada layanan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 45

(1) (2)

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib melindungi ana-lr, korban tindak kekerasan. Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan secara terpadu oleh : a. Pemerintah Daerah; b. Kepolisian; dan c. masyarakat, yang diwujudkan dalam suatu wadah yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 46 Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik lisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2). t2t Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan yaitu pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, barrtuan hukum, kegiatan rekreatif edukatif dan pemberdayaan orang tua anak korban tindak kekerasan. (1)

(3) Setiap...

(3) Setiap orarg dan/atau pihak manapun dilararg melakukan tindakan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimiksud dalam pasar 42 ayat (2).

nl.r.rr*"

(1) Pemerintah De.erah, *.-r*'ilt dan orang rua wajib melindungi anak dalam situasi darurat. (2) Pelayanan bagi anak sebagairnana dirnaksr.rd pada ayat (l) yaitu berupa pernenuha-' keb,tuha, dasa-r ya'g terdiri atas perayanan sosial dasarI., pendidikal, bir rbingan agarna, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan huku.n, kegiatan rekreatif dan edukatif. pasal 48

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4E ayat (2)- melipud anak yang __ berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana (2) Perlindungan khusus bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban darr tanggung jawab pemerintah iraerah, orang tua, keluarga dan masyarakat. yang berhadapan dengan hukum I dilaksanakan melalui : usiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus; 9 d. peqiatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. pemantauan dan pencatatan terus menerLls terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f. pernberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan g. perlindungan dari pemberitaan identitas merarui media massa dan untuk menghindari labelisasi. (4) Perlindungaa khusus bagi anak ya',g menjadi korban tindak pidana sebagaimana Cimaksud pada ayat (l) dilaksanalan melalui : a. upaya rehebilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. upaya perlindungar dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; c. pemberiarr jaminan keselamatarr bagi saksi korban dan saksi ahli, baik lisik, mental, maupun sosial; dan d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangerr perkara. Paeal 49

(l) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dar/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (21 merupakan kewajiban dan tanggu rg jawab pemerintah Daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat.

(2)

Perlindungan khusus

yang dieksploitasi

sebagaimana

-.91g, """k dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui i a. penyebarluasan dan/atau peraturan perundang_undangan _sosialisasi yang berkaitan dengan perlindungan anak; .b. pemantauan, pelaporan dan pem6erian sanksi; dan c. pelibatan.

..

c. pelibatan

rintah, perusahaan, serikat pekerja, ""r, "r.p'r";,."ii;;;;;il. anapun dilarang rnelakukL

.dan masy

(3) Setiap orang eksploitasi ekonorni dan/ a'ta. seksual terhadap a,al< sebagairnana dimaksud dalam ayat (1). pasal SO

(1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud da.lam pasa,l 45 ayat (2) dilalukan meralui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikm"ti sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya U.a.y.rry. sendiri dan

menggunakan ba}tasanya

pembangunan masyaraka[ aan

(l)

s U

Pagal

Sl

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan

narkotika, alkohol psiliotropika, d*an zat adiktif fi""v"-iifepZat 45 ayat (2), dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, sebagaimana d,maksud dalam pasal

pencegahan, perawatar, dan rehabilitasi oleh pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Setiap orang dan/atau. pihak _.mErnapun dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, men]ruruh melibatkan anak penyalahgunaan, produksi aan distriUusi NApZA {fam dimaksud ayat (ll. ""Urg"i-rr" Paral E2 (1) Perlindungan khusus. bagi anak ya,,g menyzrndang cacat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 121 alaiutan melaluiupaya : a' perlakuan a.ak secara manusiawi sesuai dengan'-Lt"brt dan hak anak; b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk integrasi sosia_l sepenuh mungkin dan pengJmbangan Tglgapai individu. (2) arang memperlakukan anak cara diskriminatif, termasuk ikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

(l)

perlakuan salah sebagaimana "*t_-r1i"?::;r. 45 ayat (2) dilakukan mela.lui p"nga*a"rn,

masyaralat.

dan rehabilitasi oleh Pemerintah 'Dae*rah dan

(2) Setiap. orang danf atau pihak manapun dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyumh anak da_lam situasi perlakuan sa_lah sebagaimana dimaksud-.lib"tk", pada ayat (1).

BAB VIII...

BAB VIII KABUPATEN LAYAN ANAN Pasal 54 (1) Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) mempakan pedoman penyelenggaraan pembangunan ri Kabupaten Indragiri Hulu melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdlya pemerin-tah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana -.ry.luruh dan'berkeffiutan untuk memenuhi hat< anak yang "."*" harus dilaksanakan oleh pemerintah, masyara_kat dan dunia usaha. (2) PelaJ<sanaa, KLA dikoordinasikan oleh Kantor Keluarga Berencana dan Pernberdayaan Perempuan Kabupaten Indragiri Hulu. Pegal 55 (l) Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan pada prinsip : a. non diskrimjnasi: yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik maupun psikis anak; b. kepentingan terbaik untuk anak yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi alak sebagai perLimbangan utama dalam pengambilar- keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ""ti"p Indragiri Hulu, badan legislatif, badan yudika[if dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak; c. hak untuk hidup, kelalgsungan hidup dal perkembalgal yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hal< yang paling mendasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh neB6ua, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak; yaitu penghormatan atas hakhak anak untuk berparLisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak. (2) Tujuan Kebijakan KLA adalah untuk : a. meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dal dunia usaha di kabupaten Indragiri Hulu dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dal kepentingan terbaik bagi anak; b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan hak anak; c. mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten Indragiri Hulu secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai indikator KLA; dan d. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten Indragiri Hulu dalam mewujudkan pembangunan di bidanf perlindungln anak. Pasal 56

(i) Pelaksanaan Kebijakan KLA di Kabupaten Indragiri Hulu dilalsanakan sesuai dengan perarurax yang berlaku dan dilaksanakan oleh Satuan Keda Perangkat Daera_h dan Instansi Terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan Instansi. (2t Pelaksanaan kegiatan KLA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang tergabung da_lim Tim Gugus T\rgas Kabupaten Layak A ak . (3)Tim...

(3) (4)

Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak,

(s)

(6)

Pembinaal terhadap Tim Gugus Tugas dilaksanal
Pasal 57

(l) P+- rangka pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dilaksanakan kegiatan pendukung

sesuai dengan budaya yang berkembang untuk meningkatkan kualitas anak (2) Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kecerdasan moral dan spiritual anak berdasarkan norma budaya yang berkembang di masyarakat. (3) Kegiatan yang dilaksanakan dilakukan dan menjadi tanggung jawab oleh Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ttrgas eotot< dan Fungsi. !"jqrn (4) Pelaksanaan kegiatan pendukung berupa : a. sekolah ramah anak; b. jam wajib Belajar; c. rumah sakit dan puskesmas ramah anak; d. pojok asi; dan e. maghrib mengaji. BAB IX SEKOLIUI RAM/\H AITAI(

Pasal 58 bagai indikator pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak, maka perlu diselenggaralan dan dilaksanakan sekolah ramah anak. (2) Pelaksanaan sekolah ramah anak mempakan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu. (3) sekolah ramah anak, bercirikan sekolah ya,,g melindungi dan menjamin hak-hak a,,ak s,elama di sekolah dapat diterima olJh anak, i".rp. melupakan kew:jiban yang harus dilal<salakal oleh anak. (4) Indikator sekolah ramah anak berupa sekolah hijau yang berwawasan lingkungan, kawasan bebas asap rokok, kantin sehat. (5) Ketentuan lebih la,jut tentang pelaksanaan program sekorah ramah arrak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 alat.r. aUr- peraturan Bupati.

(l)

Se

BAB X ,AJU WAIIB BELAJAR

(l) Dalam rangka pel ilmu pengetahuan

Pasal 59

berada di rumah d

(2t Pelaksanaan kegia

Pendidikan, Satuan polisi pamong prEa, Kecamatan, desa/kelurahan, Rr:kun Warga (RV/) dan Rukun Tetangga (RT), Satuan f,i"-""lif"""if, Masyarakat dan ot alg tua. (3) Pelaksanaan...

(3) Pelaksanaan jam wajib belajar dimulai dari WIB.

(4)

jam 19.30 wrB s/d

21,00

Ke ten tr:an lebih lanjut tentang pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan perituran 6upati.

BAB

)(I

RUMAII SANIT DAN PUSI$DSMAS RAIVIAH ANAK Pagal 6O

(l) Kesehatan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas anak. (2) Dalam rangka mendapatkan pelayanan kesehatan, anak harus (3)

mendapatkal pelayanan yang ramah dan sesuai dengan karalteristik alak. Pelayanan yang ramah anak ini diwujudkan dalam bentuk Rumah Salit Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak.

Pelayanan Ramah Anak oleh rumah sakit dan puskesmas tersebut dilandasi dengan prinsip tanpa paksaan dan tanpa klkerasan. (s) Pelaksa.aan program Rumah Sakit Ramah enak ini, pelaksanaan dan tanggung jawabnya dibeba_trkan kepada Rurnah Sal
Kesehatan.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan ramah anak oleh Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB )rII PIOJOI( AslI Pasal

(1) (2) (3)

(4t

(s)

6l

Untuk menjamin pelaksanaan pemberian ASI Ekslusif kepada bayi, maka disetiap fasilitas pelayanal umum dibangun pojok ASI. Pojok ASI ini adatah sarErna atau tempat bagi lbuJbu yang memiliki bayi untuk memberikan ASI kepada Bayinya. Pendirian pojok ASI harus mengedepankal kenyamanan bagi ibu dan bayi, serta menjaga privasi ibu saat memberikan ASI kepada bayrnya. Fasilitas Umum yang wajib untuk mendirikan pojok ASI antara lain Pasar, Perkantoran yang langsung berhubungar dengan masyarakat, Rumah Sakit, Puskesmas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pojok ASI diatur dengal peraturan Bupali. BAB XIII ITIAGHRIB MEITGAJI

(1) (2) (3)

Paed 62 Perlindungan anak mencakup kepada peningkatarr spiritual anal< dengan pelaksanaan norma agama yarg dianut oleh setiap anak.

d pada ayat (1)

k memperdalam

(4)

00 wIB sampai dengan pukul 19.30 wIB. (s) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Maghrib Mengaji diatur dengan Peraturan Bupati. BAB XIV...

BAB XrV PEIYGAWASAITT

(l)

Paaal 63 Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

Satuan Polisi

pam_o_ng_

ini dilakukan

oreh praja berkerja sarna dengan Satuan Kerja

ferangkat Daerah (sKpD) yang meraksanakan kebiiakan pembangunan

di Bidang Perlindungan Anak di Kabupaten Indragiri Hulu. (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dima-ksud Zvat (r) ditetapkan oleh Bupati. BAA >(v I{E"TEITTUAN PIDAJYA

Pagal 64 pasal 43 ayat (21, pasal 46 ayat yang melanggar ketentuan letia.n.9rang l2l, Pasal 49 ayat (3) Pasal 5O ayat (2), pasal 51 ayat (21, pasat SZ ayat (2)-, pasat 53 ayat (2), dipidana dengan peraturan perundang-qndangan. BAB XVI BETENTUAN PEIIYIDIITAN

(l)

Pasal 65 Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil (ppNS) di lingkungan Femerintah Daerah yang penBangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang_

undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melal
g f.

C. h.

mengambil sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersalgka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungal dengan pemeriksaan perkara; mengadakarr penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa ldak terdapat cukup bukti, aiau merupakan tindak pidana dan selanjutnya

memberitahukan

i. dipertar

";,T" ggung j awabkan.

hal tersebut

kepada

YHI,**ir"i1H- yans dapat

BAB XVII...

BAB ]rlIII KBTIIYTUAN PENUTUP Pasal 66 Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari peraturan Daerah ini ditetapkan

paling lama I (satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini

diundangkan.

Peeal 67 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundalgkal.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam t embaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat pada tangEal 10

Januari

BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIAIYTO Diundangkan di Rengat pada

talggal

10

Januari

2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN IIYDRAGIRI HULU

Dre. H. R. ERISMAN, M.Si LEMBARAN DAERAH K iBUPATEN INDRAGIzu HULU TAHUN 2014 NOMOR

2Ol4

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTAITG PERLIIYDUNGAN ANAI(

I.

UMUM

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai rnanusia setrtuhnya. Demikian juga anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan balgsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat

khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di rnasa depan. Mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangal anak baik fisik, mental maupun sosial anak.

Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang seca-ra optimal, baik secara lisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia. Sedangkan pada kenyataannya di Kabupaten Indragiri Hulu masih terdapat banyak anak yang belum memperoleh hakhaknya, belum t.:rlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi yang mungkin ar
Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah ini dapat lebih mengimplementasikan hak-hak anak serta perlindungannya sehingga dapat dilal<sanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan

berkesinambungan baik unsur pemerintah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah anak. Dengan demikian Peratural Daerah ini akan dapat Iebih menjabarkan dan melengkapi hal-hal dalam peraturan perundang-undarrgan yang lebih tinggi khususnya yang berkaitan dengan permasalahan anak.

PASAL DEMI PASAL Pasal

1

Butir I Etutir 2

Cukup jelas Cukup jelas

Butir 3 Cukup jelas

Butir 4

Butir

Cukup jelas 5

Butir 6 Butir

Cukup jelas Cukr.rp jelas

7

Cukup jelas

Butir 8 Butir 9

Butir

Cukup jelas 10

Butir I I Butir t2 Butir

Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas

15

Cukup jelas

Butir

16

Butir

17

Butir

Cukup Jelas

13

Butir l4 Butir

Cukup jelas

Cukup jelas Cukup jelas 18

Cukup jelas

Butir

19

Cukup jelas

Butir 20 Cukup jelas Pasa.l 2

Cukup jelas Pasal 3

Nilai luhur di Kabupaten Indragiri HuIu berarti n ai atau norma dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang berlaku di masyarakat da, diakui dalam pelaksana€rnnya oleh -mas*yarakat serta bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. . lidak ^Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Lelnbaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah LSM yang bergerak dan peduli kepada kepentingan a,ak dan terdaftar padains6".i i..trlt.

Pasa.l 6

Cukup jelas Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas Pasal 9

Cukup jelas Pasal 10

Cukup jelas Pasal

11

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

Pendidikan menjadi hak anak sehingga bagaimanapun

kondisi yang dihadapi oleh anak, ,n.t

t tetap merrperoleh pendidikan harus tetap diterima ".u" oleh anak. Ses _rai dengan tingkatan dan umurnya. Bahkan anak

yar

g bermasalah dengan hukum, sepanjang masih

mungkinkan untuk bersekolah di sekolah, aial, anak tetap diberi kesempatan untuk melaksanakan hal
Ayat (3)

Anak penyandang cacat berhak mendapatkan pendidikan di Sekolah Ltrar Biasa dan anak ye.ng rnerniliki ketrnggtrlan berhak rnendapatkan pendidikan sesuai dengan keunggulan yang dimiliki anak.

Pasal 12

Menerima, mencari dan memberikan informasi yang sesuai dengan

nilai kesusilaan dan kepatutan, merupakan iniormisi yang sesuai dengan nilai/norma serta adat istiadat yang berlaku tid"k melanggar norma hukum yang berlaku

".ri.

Pasal 13


Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1)

Cukup jelas Ayat

(21

Cukup jelas Pasal 16 A]asan dan/atau aturan hukum yang sah diakibatkan karena perilaku atau perbuatan orang tua yang merugikan kepentingan anak, sihingga hak anak tidak terpenuhi dan an"k menfr_tami kekerasan akibat perlakuan oran; tua yang buruk sehing[a mengakibatkan anak mengalami trauma yang dapat mengakibaifan perfembangan anak terganggu. Pemisahan dilakukan dengan keputusan pEngadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan m1ngikal. Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat

(3)

Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Ayat

(2)


Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pendampingan oleh penasehat hukum, sehingga dalam menghadapi proses yrng tukum tetap terjamin hak-haknya dan bagi anak pelaku kejahatan yang termasuk tindak pidana ringan, diupayakan penyelesaiannya melalui Restorative Justice.

Pasa-l

2l

Cukup jelas

Pasal 22




Ayat

(1)

Ayat

(21

Cukup jelas Cukup jelas Pasal 26

Anak dalarn menyampaikan pendapatnya disediakan dalam forum tersendiri yang rnerupakan perwakilan dari anak. Forum tersebut dibentuk mulai dari tingkat Kabupaten hingga tingkat terendah sepanjang memungkinkan untuk dibentuk.

Pasal 27

Peral masyarakat melalui LSM peduli anak dan membantu anak untuk memperoleh hak yalrg semestinya diterima oleh anak, tanpa

mengesampingkan kewajiban dan norma yang berlal
Ayat (1) Cukup jelas Ayat

(21

Cukup jelas Ayat (3)

Orang tua yang lalai dalam ayat ini mendehnisikan anak memiliki kemauan untuk sekolah tetapi dihalangi atau dilarang oleh oleh orzrng tua sehingga anak tidak dapat bersekolah dan tidak mendapatkan haknya un[uk memperoleh pendidikan sesuai program wajib belajar. Pelaksanaan ketentuan ini dilaksanal
Akte kelahiran merupakan syarat mutlak identitas seorang anak, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah daram meLenuhi hak anak atas identitas tersebut.

Ayat (1) Cukup jelas AyaL (2)

Cuk'rp jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (a) Cukup jelas Pasal 30

Tata Cara pemhuatan akte kelahiran disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelalsanainnya serta menggunalan persyaratan sesuai ketentual.

Ayat (r)


Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Pasal

Cukup jelas

3l Ayat (r)

Cukup jelas Ayat l2l

Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1)

Yang dirnaksud dengan kelalaian adalah orang tua mengabaikan hak-hak anak sehingga anak tidak dapar tumbuh dan berkembang dengan optima_I, Kelalaian ini antara lain melakukan penyiksaan secara fisik dan psikis terhadap alaJ<. Ayat

(21


Ayat (l)

Derajat keiiga yang dimaksud adalah jika orang tua tidak dapat melaksanakan fungsinya karena dicabut hak kuasa asuh oleh pengadilan, maka yang diutamakan diberi hak kuasa asuh adalah paman/bibi dari pihat kedua orang tua, kalek/nenek dari pihak kedua orang tua dan noyan[ dari pihak kedua orang tua. Ayat

(21


Penunjukan orang perseorang atau lembaga pemerintah/ masyarakat untuk mendapatkan kuasa asuh yang tidak memiliki hubungan darah dengan anak rupakan upaya terakhir dan setela_h pihak keluarga l*p"i derajat ketiga tidak dapat melaksanaka-n fungii me

Ayat (a)

kuasa asuh. Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (r) Cukup jelas Ayat

(21

Yang dimaksud dengan tidak menghilangkan dalam ayat ini gkan kewqjiban orErng tua terhadap a yang dicabut hak kuasa asuhnya anaknva serama hak kuasa

"""n

Ayat (3)

5,:Jfi1!:flil.,[*$x*'

Cukup jelas Pasa] 35

Perlindungan

anak .dalam kandungan mencakup asupan gizi yang cukup bagi anak dan pemeriksaai kehamilan untuk -.ir."tik"r, kondisi dan perkembangan ".ruk yang masih berada dalam

kandungan. Pasa] 36

Ayat (1) Cul..up jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat

(3)


SKPD terkait dalam hat

Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 37

ini

adalah Dinas Pendidikan

Culrup jelas

Pasal 38


Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasa.l 39

Ayat (1) Ayat

Cukup jelas (21

Cukup jelas

Ayat (s)

Bentuk

pelayanan panti. selain panti asuhan, dapat berbentuk rumah singgah yang disediakan bagi anat

jalanan. Ayat (a)

Cukup jelas Ayat (s) Pasal 4O Ayat

SKPD darr Dinas dalam ayat ini adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten I"J.;i.i

ll"l;

(l)

Ayat (2)


Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 41


(21



(21

Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 43


(21





yang dibentuk berdasarkan keputusan Y"d4 _terpadu Bupati berupa Pusat pelayanan Terpadu pembeidayaan

Perempuan dan Anak (p2Tp2A) y..rg p"lak"rnaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri pemterdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Repubtik Indonesial

Pasal 46

Ayat (l) Cukup jelas Ayat

(21


Ayat (l)

Situasi darurat berupa bencala alam, kerusuhan sosial

Ayat

serta anak yang bermasalah dengan hukum (ABH) (21

Cukup jelas Pasal 48 Ayat (r)

Cukup jelas Ayat

12)

Cukup jelas

Ayat (s) Cukup jelas Ayat (4)

Cukup je las Pasa-l 49

Ayat (r) Cukup jelas Ayat (2)

Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 50

Ayat (1)

Ayat

Pasal

Kelompok minoritas dan terisolasi merupakan komunitas penduduk asli yang keberadaanya diakui oleh Pemerintah dan termasuk Komunitas Adat Terpencil. (21

5l

Yang dimalsud dengan budaya sendiri

selama

pelaksanaanya tidak bertentalgan dengan norma umum yang berlaku di Kabupaten Indragiri Hulu dan diakui oleh peraturan yang berlaku.


Cukup jelas Pasal 52 Ayat (1)


Penyetaraan pendidikan berarti selagi anak cacat dapat

beraktifiktas layaknya anak normal lainnya, boleh di sekolah umum yang sama dengan anak

bersekolah

Pasal 53 Ayat (1)

normal dan anak normal serta guru diharuskan memberikan penghargaan dan perlakuan yang sama kepada ala.k cacat yang bersekolah di sekolah umum. Cukup jelas

Ayat l2l

Cukup jelas

Pasal 54

Pelaksanaan

KLA diatur sesuai dengan peraturan

Pemberdayaan Perempuan Ayat (r) Cukup jelas Ayat (21 Cukup jelas Pasal 55 Ayat (r) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 56 Ayat (l) Cukup jelas

Menteri

da, perlindungan enak Republik Indonesia

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (s) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Pasal 57

Ayat (1)

Sekolah Ramah Anak sebagai indikator pelaksanaan KLA termasuk penyediaan mna arnan sekolah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait bempa pemasang€rn rambu jalan yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Ayat (2)

Cukup jelas Ayat (3, Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 58

Pelaksanaan kegiatan jam wqiib belajar untuk mendukung pela-ksanaan wajib belajar dan untuk meningkatkal daya serap siswa, sehingga diharapkan dalam pela-ksanaan ke[iatan ini anak at
(21

Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (a) Cukup jelas Pasal 59 Ayat (1)



Rumah sakit ramah anak dan puskesmas ramah anak merupalan perwujudan dari pelaksanaan hak anak di bidang kesehatan, sehingga anak yang memerlukan

pelayanan kesehatan mendapatkan perlakuan yang ramah dan nyaman. Cukup jelas Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (s) Avat (6)


Pasal 6O

Ayat

(

1)

Fasilitas umum yarg diharuskan menyediakan pojok ASI

adalah fasilitas umum yang banyak dikunjungi oleh

masyarakat seperti pasar, terminal, pusat perbelanjaan, Sarana Kesehatan dal fasilitas pelayanan umum kepada masyarakat lainnya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat

(3)

Cukup jelas Ayat (a) Cukup jelas

Ayat

(5)

Cukup jelas Pasal

6I Ayat

(1)

Ayat

(21

Cukup jelas Cukup jelas Pasal 62


Ayat (l) Cukup jelas Ayat (2)


Cukup jelas

Pasal 65


12)


Cukup-ielas Pasa] 67

Cukup jelas

seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan

Recommend Documents