BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penulisan Dalam pandangan penulis, pertanggungjawaban merupakan hal penting
dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena dalam penggunaan anggaran, harus dapat dipertanggungjawabkan pemakainnya. Hubungan administrasi keuangan dengan proses pertanggungjawaban bendahara pengeluaran adalah kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah melalui tata usaha keuangan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prosedurprosedur tertentu yang dilakukan melalui proses kegiatan kerjasama sehingga proses pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan pengelolaan keuangan negara, tugas dari bendahara pengeluaran adalah menerima, menyimpan,membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan APBN. Dalam hal ini, penulis mengambil tema pengelolaan keuangan daerah yang merupakan bagian dari mata kuliah pengelolaan keuangan negara. Badan Kepegawaian Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik serta berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretariat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56) dan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1
2
47 Tahun 2009, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan bidang kepegawaian. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan dan Penempatan kebijakan teknis bidang kepegawaian; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kepegawaian daerah meliputi : kesekretariat, pengadaan dan informasi pegawai, mutasi dan administrasi kepegawaian, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin; c. Pelaksanaan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. (Sumber: Peraturan Daerah No 22 Tahun 2008)
Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, dilakukan penunjukan pengelolaan keuangan Daerah pada setiap awal tahun anggaran yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Atas dasar Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep. 13Keu/2014, Bendahara Pengeluaran ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan keuangan
baik
fungsional
mempertanggungjawabkan
maupun
penggunaan
uang
administratif
dengan
persediaan/ganti
uang
persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam hal ini, Bendahara pengeluaran bertugas
menerima,
menyimpan,
membayarkan,
menatausahakan,
dan
mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan APBD pada setiap OPD. Bendahara pengeluaran berwenang untuk: 1. Mengajukan permintaan pembayaran, baik melalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS; 2. Menrima dan menyimpan UP/GU/TU;
3
3. Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya; 4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; 5. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; 6. Mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap. (Sumber:Inspektorat, Sep 27, 2013, http://www.slideshare.net/inapurmini/tupoksi-bendahara) Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, bendahara pengeluaran dibantu oleh beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada masingmasing bidang. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima,
menyimpan,
membayarkan,
menatausahakan
dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Sedangkan Kuasa Pengguna Anggara (KPA) adalah pejabat struktural yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagai wakil untuk menatausahakan anggaran kegiatan yang dikelolanya sesuai dengan bidang-bidang yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Karena jumlah disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sama jumlah perbidangnya. Pertanggungjawaban bendahara pengeluaran merupakan hasil akhir dari penatausahaan dan harus dipertanggungjawabkan oleh seorang bendahara kepada atasannya dalam mengelola keuangan daerah. Maka dari itu diperlukan sebuah pertanggungjawaban yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan
4
berdasarkan prosedur-prosedur tertentu yang dilakukan melalui proses kegiatan kerjasama, sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan. Pembuatan Pelaporan Pertanggungjawaban tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pengguna Anggaran (PA), dan kemudian diserahkan ke Biro Keuangan Bagian Akuntansi Pelaporan. Pertanggungjawaban yang diserahkan ke Biro Keuangan Bagian Akuntansi Pelaporan adalah pertanggungjawaban fungsional. Dengan adanya pertanggungjawaban bendahara pengeluaran ini, maka setiap pengeluaran dana APBD yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan prinsip Pengelolaan Keuangan yaitu bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sehingga anggaran yang digunakan untuk membiayai
kegiatan
yang
ada
di
Badan
Kepegawaian
Daerah
dapat
dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan uraian latar belakang penulisan diatas serta kondisi di lapangan, Penulis tertarik untuk mengembangkan uraian-uraian tersebut dalam laporan tugas akhir yang berjudul :“Proses Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat”
5
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan
yang menjadi dasar pembahasan dalam penyusunan laporan tugas akhir, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana Proses Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam Proses Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat? 3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Proses Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat?
1.3
Maksud dan Tujuan Penulisan
1.3.1
Maksud Penulisan Maksud Penulisan ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi
yang objektif berkaitan dengan Proses Pertanggungjawaban Bulanan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyusun Laporan Tugas Akhir guna memenuhi salah satu syarat Ujian Sidang Program Diploma 3 Administrasi Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung.
`
6
1.3.2 Tujuan Penulisan Di dalam setiap kegiatan yang dilakukan seseorang tentu mempunyai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian pula dengan tujuan penelitian laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui Proses Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.
Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang di temukan di dalam Proses Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
3.
Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Proses Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
1.4
Kegunaan Penulisan Hasil dari Praktek Kerja Lapangan, dapat memberikan beberapa manfaat,
yaitu sebagai berikut: 1. Kegunaan Praktis a. Untuk Penulis Menambah wawasan dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Proses
Pertanggungjawaban
Bendahara
Pengeluaran
pada
Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Dan dapat dijadikan sebagai studi banding antara teori yang di dapatkan selama perkuliahan dengan praktek secara langsung di lapangan. `
7
b. Untuk Instansi Praktek Kerja Sebagai bahan pertimbangan, memberikan kritik dan saran, serta pertanggungjawaban terhadap kinerja yang berkualitas dalam Proses Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Kegunaan Akademik Untuk memberikan dan menambah sumber karya tulis terutama yang berkaitan dengan Proses Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
1.5
Metode Penulisan dan Teknik Pengumpulan Data
1.5.1
Metode Penulisan Metode yang dilakukan dalam Penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan
ini adalah metode deskriptif yaitu metode penulisan yang bertujuan untuk mengembangkan dan menjelaskan situasi atau keadaan satu permasalahan yang sedang dihadapi dengan cara mengumpulkan dan menafsirkan untuk disusun serta dijelaskan guna memperoleh kesimpulan. Dalam Penyusunan laporan ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan
maksud
menggambarkan
dan
menjelaskan
tentang
Proses
Pertanggungjawaban Bulanan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.
`
8
1.5.2
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam meyusun laporan
tugas akhir ini sebagai berikut : 1. Studi Lapangan Studi Lapangan yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang meliputi kegiatan sebagai berikut : a
Observasi Penulis melakukan observasi di tempat penulis melaksanakan PKL
yaitu di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dengan mencatat, meneliti dan mempelajari data atau fakta yang ada hubungannya dengan proses pertanggungjawaban bulanan bendahara pengeluaran. b
Wawancara Pengumpulan data yang penulis lakukan dengan melalui wawancara
yaitu melakukan tanya jawab kepada pegawai yang berwenang dari Sub Bagian Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. 2. Studi Kepustakaan Studi Kepustakaan yang dilakukan penulis yaitu pengumpulan data yang secara relevan dan teoritis melalui buku-buku, yang berhubungan dengan proses penatausahaan bendahara pengeluaran anggaran belanja rutin, dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sumber data yang digunakan, makalah dan buku digunakan sebagai pelengkap refrensi.
`
9
1.6
Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Lokasi yang dijadikan tempat praktek kerja oleh penulis yaitu di Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Bandung pada Bagian Keuangan yang berada di JL. Ternate no 2 Bandung. Adapun lama waktu praktek kerja kurang lebih 50 hari sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu terhitung mulai dari tanggal 6 Januari 2014 sampai 14 Maret 2014, dengan ketentuan 5 hari kerja dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sedangkan waktu kerja mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
`
10
Tabel 1.1 Jadwal Penyusunan Laporan
TAHUN 2014 AKTIVITAS
BULAN November
Desember
Januari
Februari
Pengajuan Kerja Praktek Pelaksanan Kerja Praktek Pengumpulan Data Penyusunan dan Bimbingan Kerja Praktek Pengumpulan Laporan Kerja Praktek Sidang
`
Maret
April
Mei
Juni
11
`
