BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Penerimaan dari hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu pajak merupakan iuran wajib yang dipungut dari Warga Negara Indonesia yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Untuk mendukung berjalannya pembangunan di Indonesia dibutuhkan peran serta dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak, karena pada akhirnya hasil penerimaan pajak dari masyarakat juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga fungsi dari diberlakukannya pajak adalah untuk pencapaian peningkatan ekonomi suatu negara. Sehingga pajak merupakan alternatif yang sangat potensial sebagai sumber penerimaan negara. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa operation dan maintenance pembangkit listrik. Peran utamanya adalah menjalankan dan mengendalikan sistem operasi pembangkitan untuk memastikan kehandalan dan faktor kapasitas yang sesuai permintaan, secara terus menerus. Sistem operasi pembangkitan pada dasarnya harus memiliki perencanaan operasi yang matang, salah satu masalah utama yang harus dipikirkan adalah mengenai
1
pemeliharaan peralatan dalam sistem. Peraturan perpajakan mengenai jenis jasa lain telah diatur dalam Undang-Undang tertentu yaitu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) atau yang dikenal dengan istilah Income Tax diatur dalam dua macam Undang – Undang, yaitu : 1. UU Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan & terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 28/2007. 2. UU Nomor 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kali diubah dengan UU Nomor 36/2008. Undang – Undang Nomor 36/2008 tentang Pajak Penghasilan pada dasarnya mengatur tentang ketentuan yang bersifat materiil dari PPh. Undang-Undang PPh mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Serta mengatur pajak atas penghasilan laba yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan, kemudian subjek pajak, obyek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terhutang. PPh merupakan salah satu jenis pajak langsung yang
2
dipungut oleh pemerintah pusat, sehingga merupakan pajak pusat atau pajak negara. Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh pasal 23) adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Penghasilan yang termasuk dalam kategori ini meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan pendapatan yang terkait dengan aset selain dari transaksi tanah dan bangunan, dan jasa. Tarif pajak untuk dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan sebesar 15 %, serta 2 % dibebankan pada jenis penghasilan lainnya. Apabila PPh pasal 23 dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP maka tarif pajak akan dikenakan dua kali lipatnya, yaitu 30% meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan serta 4% untuk penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya yang dipotong pajak antara lain sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. Kemudian berupa imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan. Serta imbalan jasa lainnya yang diatur dalam PMK 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain yang dimaksud dalam PPh pasal 23. PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operation & Maintenance PLTU 1 Pacitan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dalam hal operasi dan pemeliharaan listrik. Berkaitan dengan bidang jasa tersebut maka salah satu penanganan sistem operasinya adalah terkait dengan instalasi maupun pemeliharaan unit. Oleh karena itu, jasa atas pekerjaan instalasi maupun pemeliharaan akan dikenai pajak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 ayat (1) huruf c tentang pajak penghasilan. Sebagaimana juga yang 3
telah dijelaskan dalam Undang–Undang tersebut bahwa tarif pemotongan sebesar 2% dari penghasilan bruto atas sewa dan jasa lainnya. Pengamatan yang dilakukan adalah mengenai data administrasi pajak tahun 2015. Oleh karena itu peneliti mengambil judul Tugas Akhir “ Analisis Implementasi PPh Pasal 23 atas Jenis Jasa Lain (Jasa Instalasi & Pemeliharaan) Studi Kasus di PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operation & Maintenance PLTU 1 Pacitan ”. 1.2 Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka pada penelitian ini pengamatan dilakukan terhadap data perpajakan bulan Januari sampai Maret tahun 2015. Data yang diteliti berupa data administrasi perpajakan di bagian administrasi PT. PJB UBJOM PLTU 1 Pacitan yaitu data yang memuat tentang pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas jenis jasa lain yang sering digunakan di perusahaan tersebut. 1.3 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas maka perumusan masalahnya sebagai berikut : 1. Apakah implementasi PPh Pasal 23 atas jenis jasa lain yang terdapat di PT. PJB UBJOM PLTU 1 Pacitan sudah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ? 2. Bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa penyediaan sarana lain (jasa instalasi & pemeliharaan) ?
4
3. Adakah kendala yang timbul dalam pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 terhadap Wajib Pajak ? 1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang, batasan masalah, serta rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui implementasi PPh pasal 23 atas jenis jasa lain yang terdapat di PT. PJB UBJOM PLTU 1 Pacitan sudah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa penyediaan sarana lain (jasa instalasi & pemeliharaan). 3. Untuk
mengetahui
kendala-kendala
dalam
proses
pelaksanaan
perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 terhadap Wajib Pajak di PT. PJB UBJOM PLTU 1 Pacitan. 1.5 Manfaat Penelitian Adanya penelitian yang telah dilakukan, maka diharapkan akan memberikan manfaat : 1. Bagi Penulis Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka akan menambah wawasan peneliti seputar tema yang diambil serta menambah pengetahuan yang bisa digunakan sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja sesungguhnya.
5
2. Bagi Perusahaan Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan serta bahan evaluasi bagi perusahaan
untuk
dijadikan
pertimbangan
dalam
melaksanakan
administrasi perpajakan dengan lebih baik lagi. 3. Bagi Akademik Dapat dijadikan tambahan referensi dan pengetahuan seputar implementasi PPh pasal 23 atas jenis jasa lain yaitu jasa penyediaan sarana lain seperti jasa instalasi dan pemeliharaan yang terdapat di PT. PJB UBJOM PLTU 1 Pacitan.
6
1.6 Kerangka Penulisan
Pekerjaan jasa instalasi dan pemeliharaan
PPh Pasal 23
PPN
Ketentuan UndangUndang No. 36 tahun 2008 & PMK No. 244/PMK.03/2008
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
Analisis
Pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh pasal 23 atas jasa instalasi & pemeliharaan
Implementasi dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang
Kesimpulan
7
1.7 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan terbagi menjadi 5 bab yaitu : BAB I
: Pendahuluan Bab ini membahas tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II
: Gambaran Umum Penulisan Bab ini membahas tentang gambaran umum penulisan, kemudian menjelaskan tinjauan pustaka. Selanjutnya menjelaskan metodologi penelitian yang dilakukan, terbagi menjadi beberapa sub bagian antara lain jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.
BAB III
: Analisis dan Pembahasan Bab ini berisi tentang analisis data dan pembahasan beserta deskripsi objek penelitian.
BAB IV
: Kesimpulan dan Saran Bab ini berisi kesimpulan terhadap rumusan masalah yang dimuat. Kemudian memberikan saran ataupun rekomendasi kesimpulan penelitian.
8
