BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga membiayai pembangunan. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun dari rakyat atau dari pemerintah. Untuk itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk senantiasa meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satunya melalui reformasi dibidang administrasi perpajakan yang lebih modern dengan memanfaatkan tekhnologi informasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kapatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas aparat perpajakan atau fiskus. Seperti yang disampaikan di atas, dalam menghimpun penerimaan dari sektor pajak, yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan meningkatkan kepercayaan wajib pajak mengenai administrasi pajak yang kemudian akan menimbulkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak sehingga penerimaan negara pun akan meningkat. Berikut ini adalah Tabel penerimaan pajak nasional tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 :
Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Nasional Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
Pajak Penghasilan
238.431
327.498
317.615
357.045
431.122
PPN
154.527
209.647
193.067
230.605
277.800
PBB
23.724
25.354
24.270
28.581
29.893
Cukai
44.679
51.252
56.719
66.166
77.010
Pajak Lainnya
2.738
3.035
3.116
3.969
3.928
Bea Masuk
16.699
22.764
18.105
20.017
54.122
Pajak Ekspor
4.237
13.578
565
8.898
25.266
Jumlah
490.988
658.701
619.922
723.307
873.874
Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia
(dalam milyar)
Sedangkan berikut adalah Tabel penerimaan Pajak di KPP Pratama Cicadas Bandung dari tahun 2007 sampai 2011 : Tabel 1.2 Penerimaan pajak KPP Pratama Cicadas Bandung Tahun
2007
2008
2009
2010
2011
Pajak Penghasilan
140.116.742.376
160.432.167.973
108.767.526.234
147.302.110.251
78.714.942.472
PPN
145.673.882.651
163.756.973.125
181.408.532.357
273.619.079.650
PPnBM
521.774.263
651.842.561
780.409.248
4.206.256.525
PBB dan BPHTB
136.482.735.662
150.278.465.351
249.268.302.328
84.692.847.426
8.523.204.571
Jumlah
422.795.134.952
475.119.449.010
540.224.770.167
509.820.293.852
209.619.796.314
120.434.421.227 1.947.228.044
Sumber : KPP Pratama Cicadas Bandung
Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasikan dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Berikut ini adalah Tabel yang menunjukkan kepatuhan jumlah WP yang menyampaikan SPT Tahunan di Indonesia pada tahun 2007-2011 :
Tabel 1.3 Penyampaian SPT Tahunan di Indonesia Tahun
WP terdaftar
WP yang menyampaikan SPT
Tingkat Kepatuhan
2007
5.037.828
3.473.502
68.95%
2008
7.630.628
4.783.915
62.69%
2009
10.289.590
6.111.727
59..40%
2010
14.101.933
7.784.825
55.20%
2011
17.943.118
8.972.597
50.01%
Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia
Sedangkan pada KPP Pratama Cicadas Bandung jumlah WP yang menyampaikan SPT Tahunan dari tahun 2007 sampai dengan 2011 :
Tahun 2007
Tabel 1.4 Penyampaian SPT di KPP Pratama Cicadas Bandung WP yang WP tidak Persentase WP yang WP terdaftar menyampaikan menyampaikan menyampaikan SPT SPT SPT 47.106 30.529 16.577 64.80%
2008
50.973
31.712
19.261
62.21%
2009
53.661
32.763
20.898
61.05%
2010
59.354
35.551
23.803
63.27%
2011
62.962
37.031
25.931
58.81%
Sumber : Seksi Pengolahan data dan Informasi KPP Pratama Cicadas Bandung
Data-data diatas menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak masih rendah dan semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini mengakibatkan banyaknya tunggakan yang terjadi di Direktorat Jendral Pajak. Berikut tabelnya :
Tahun 2007
Tabel 1.5 Data Tunggakan Nasional Tunggakan Pajak 40
2008
45.173
2009
63
2010
70
2011
86.8
Sumber : Kementrian Keuangan
(dalam triliun)
Sedangkan tunggakan pajak di KPP Pratama Cicadas Bandung dari tahun 2007 sampai dengan 2011 : Tabel 1.6 Data tunggakan Pajak di KPP Pratama Cicadas Bandung Penerbitan
Penagihan dengan
Pelunasan
surat paksa
surat paksa
tunggakan
2007
528
4.010.359.398
1.639.016.060
89.130.563.536
2008
970
980.819.889
1.759.605.191
87.687.687.996
2009
725
9.064.698.012
1.597.951.196
90.606.064.694
2010
804
1.833.278.005
899.104.755
102.942.711.353
2011
991
3.671.944.562
1.973.594.337
96.572.864.234
Tahun
Saldo tunggakan
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Cicadas Bandung
Berdasarkan semua data diatas, menunjukkan bahwa kepatuhan WP masih rendah. Maka untuk meningkatkan kepatuhan WP, Dirjen Pajak menerapkan sistem modernisasi pajak yang memiliki tujuan : (1) meningkatnya tingkat kepatuhan pajak, (2) meningkatnya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan, (3) meningkatkan produktivitas pegawai pajak.
Salah satu langkah yang diterapkan oleh Dirjen Pajak dalam menerapkan sistem modernisasi pajak ialah dengan membuat aplikasi elektronik SPT atau biasa disebut e-SPT. Pengertian dari e-SPT itu sendiri ialah penyampaian dalam bentuk digital ke KPP secara eletronik atau dengan menggunakan media komputer. Adapun keunggulan dari penggunaan e-SPT ialah agar : (1) penyampaian dan perhitungan SPT dapat dilakukan lebih cepat dan tepat, (2) WP secara cepat, tepat, dan efisien dapat menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT, (3) tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampiran di KPP. Namun menurut data pada tabel 1.4, penggunaan e-SPT pada KPP Pratama Cicadas Bandung terlihat belum optimal. Itu terjadi karena kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang caranya membayar pajak dengan benar, membayar pajak tepat waktu, dan ketentuan yang berlaku
dalam
melaksanakan tugas wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : „PENGARUH PENERAPAN e-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK‟ (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas) 1.2 Identifikasi masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana pengaruh penerapan eSPT terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cicadas Bandung.
1.3 Maksud dan tujuan penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penulisan masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
1.4 Kegunaan penelitian Dengan melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masalah ini : 1. Penulis Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan gambaran nyata mengenai pajak yang dibayarkan
2. Kantor Pelayanan Pajak Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi bagi KPP Pratama Cicadas dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 3. Peneliti selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih spesifik mengenai hal-hal yang bersangkutan
4. Pihak lain Menjadi tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi mengenai topik pajak
1.5 Lokasi dan waktu Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 781, Bandung 40116. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan dari bulan September sampai dengan selesai.
