BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pajak merupakan sumber penerimaan negara utama yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan kegiatan rutin pemerintahan. Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pemerintah menerapkan sistem perpajakan self assesment. Menurut sistem ini Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Dengan diterapkannya sistem ini, diharapkan Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi di bidang perpajakan dan tidak merasa diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat pajak. Berdasarkan sistem self assesment, aparat pajak hanya bertugas sebagai tenaga administrasi dan tenaga verifikator atas laporan yang dibuat oleh Wajib Pajak. Untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan peningkatan penerimaan pajak, maka pemerintah menetapkan beberapa ketentuan perpajakan. Salah satu ketentuan perpajakan di bidang pajak penghasilan adalah ketentuan untuk penghitungan penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Pada dasarnya menurut Undangundang Ketentuan Umum Perpajakan,
Wajib Pajak diwajibkan untuk
menggunakan metode pembukuan dalam menghitung pajak penghasilan yang seharusnya terutang, namun dengan beberapa persyaratan tertentu Wajib Pajak
1
Orang Pribadi diperbolehkan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan menggunakan metode norma penghitungan penghasilan neto. Dengan menggunakan pembukuan, Wajib Pajak dapat menghitung pajak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Wajib Pajak dapat mengurangi penghasilan bruto yang dihasilkan dengan biaya-biaya usaha yang boleh dikurangkan menurut ketentuan perpajakan, sehingga jumlah pajak yang nantinya dibayar adalah sesuai dengan jumlah penghasilan neto yang dihasilkan. Namun dengan alasan mempermudah penghitungan pajak yang seharusnya dibayar, pemerintah memberikan ketentuan lain bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan usaha di bawah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yaitu dengan menggunakan norma penghitungan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007, tanggal 1 Januari 2007), sebelumnya ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan usaha sampai dengan Rp. 600.000.000,- (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 536/PJ.2/2000, tanggal 29 Desember 2000). Rochmat Soemitro (1998 : 139) menyatakan bahwa penghitungan laba dengan menerapkan norma penghitungan adalah kasar dan kebanyakan tidak tepat, namun pada kenyataannya Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Barat lebih banyak yang menggunakan metode norma daripada metode pembukuan dalam menghitung penghasilan netonya. Hal ini didasarkan pada data pengguna metode pembukuan dan metode norma di KPP Denpasar Barat sejak tahun pajak 2003 sampai dengan 2006 seperti yang terdapat pada tabel 1.1.
2
Tabel 1.1. Pengguna Metode Pembukuan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Barat SPT Tahunan WP OP Metode
2003
Jumlah % Pembukuan 369 Norma Jumlah
5.169 WP 5.538 WP
2004 % Jumlah % 6,7 416 93,3 100
5.886 WP 6.302 WP
2005 % Jumlah % 6,6 433 93,4 100
5.775 WP 6.208 WP
Sumber: KPP Denpasar WP Barat 2007 WP(data diolah) WP
2006 % Jumlah % 7,0 450 93,0 100
6.137 WP 6.587 WP
% 6,8 93,2 100
WP
Menurut Suryantara (2005 : 27) penggunaan norma penghitungan tidak memungkinkan terjadinya kerugian (Wajib Pajak diasumsikan selalu memperoleh keuntungan), padahal kerugian dalam dunia usaha sangatlah wajar terjadi terutama pada tahun-tahun pertama dan yang menanam investasi dalam jumlah besar. Jika Wajib Pajak tidak diberikan kesempatan untuk mengalami kerugian tentunya hal ini akan memberatkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehubungan dengan beberapa keuntungan dari metode pembukuan tersebut, tentunya jumlah Wajib Pajak yang menggunakan metode pembukuan akan lebih besar dibandingkan dengan metode norma, namun pada kenyataannya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Barat lebih banyak yang menggunakan metode norma dalam menghitung penghasilan netonya. Banyak faktor yang menentukan seseorang untuk menggunakan metode norma dibandingkan metode pembukuan. Faktor-faktor tersebut dianggap sebagai penghambat penggunaan metode pembukuan, di samping faktor-faktor lain.
3
Jumlah penghasilan neto Wajib Pajak merupakan dasar yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak penghasilan yang seharusnya dibayar. Semakin besar penghasilan neto dari Wajib Pajak, maka akan semakin besar pajak penghasilan yang terutang. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa penghasilan neto dapat dihitung dengan dua cara yaitu dengan metode pembukuan dan metode norma penghitungan penghasilan neto. Maka peneliti merasa perlu dilakukan analisa perbandingan terhadap penggunaan kedua metode tersebut dalam penentuan penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah perbedaan penggunaan metode pembukuan dan norma dalam penghitungan penghasilan neto? 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat penggunaan metode pembukuan penghitungan penghasilan neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat?
1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.2.1. Tujuan penelitian Penelitian yang dilakukan diharapkan mencapai tujuan untuk mengetahui perbedaan penggunaan metode pembukuan dan norma dalam penghitungan penghasilan neto serta mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat penggunaan metode pembukuan dalam menghitung penghasilan neto bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan terdaftar di KPP
4
Denpasar Barat, dan faktor apa yang paling dominan diantara seluruh faktor yang akan diteliti.
1.2.2. Kegunaan penelitian 1) Bagi mahasiswa Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa
khususnya
mengenai
perbandingan
penggunaan
metode
pembukuan dan norma dalam penghitungan penghasilan neto serta faktorfaktor penghambat penggunaan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi di KPP Denpasar Barat. 2) Bagi Wajib Pajak Untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan pajak perusahaan, setelah mengetahui hasil penelitian. Apakah akan tetap menggunakan metode norma penghitungan ataukah akan beralih ke metode pembukuan. 3) Bagi Aparat Pajak Untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah peningkatan penggunaan metode pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.
1.3. Sistematika Penulisan Penelitian ini disajikan dalam lima bab yang saling berhubungan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN
5
Pada bab ini akan diuraikan alasan latar belakang penelitian, pokok masalah dalam penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian bagi mahasiswa, Wajib Pajak dan Aparat Pajak, dan sistematika pembahasan penelitian yang menggambarkan secara garis besar pokok-pokok pembahasan penelitian. BAB II KAJIAN PUSTAKA Pada bab ini akan diuraikan landasan teori yang melatarbelakangi pembahasan pada bab-bab selanjutnya yaitu analisis perbandingan terhadap penggunaan metode pembukuan dan norma penghitungan serta faktor-faktor penghambat penggunaan metode pembukuan dalam menghitung penghasilan neto bagi WP Orang Pribadi. BAB III METODE PENELITIAN Pada bab ini akan diuraikan lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi dan definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitian,
jenis dan sumber data, responden penelitian, metode
penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Pada bab ini akan diuraikan secara ringkas mengenai gambaran umum organisasi, objek penelitian dan pembahasan atas hasil penelitian. BAB V SIMPULAN DAN SARAN Merupakan bab penutup yang memuat simpulan yang mencakup seluruh hasil penelitian dan akan diajukan saran-saran yang dianggap perlu atas hasil penelitian yang dilakukan.
6
