BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pembangunan disegala bidang harus terus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri karena dibutuhkan biaya yang sangat besar. Peran serta masyarakat sangat diharapkan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan membayar pajak. Pajak adalah alat anggaran yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin. Sumber pembiayaan utama untuk pembangunan di Indonesia adalah berasal dari pajak. Bahkan saat ini kontribusi pajak dalam mengisi kas negara sangat besar, hampir mencapai 80%. Keadaan ini mengakibatkan realisasi penerimaan negara sangat bergantung pada penerimaan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini pajak adalah tulang punggung penerimaan negara. Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara (budgetary), pajak juga dapat memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur (regulatory) dan mengawasi kegiatan swasta dalam perekonomian. Ketika harga CPO melambung tinggi di pasar internasional, eksportir CPO berlomba-lomba menjual produknya ke luar negeri, padahal kebutuhan domestik juga sangat tinggi dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Ketika itu pemerintah mengoptimalkan fungsi mengatur pajak dengan cara menaikkan pajak ekspor CPO sampai 60% (enam puluh persen), sehingga para eksportir akan berpikir berkali-kali jika ingin mengekspor CPO, akibatnya kebutuhan CPO dalam negeri menjadi terkendali.
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
Kedua fungsi pajak tersebut harus dijalankan secara seimbang dan tepat guna karena akan sangat berpengaruh terhadap keadaan perekonomian. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi Pajak Negara atau Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara secara umum. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kota yang dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Berdasarkan data APBN tahun 2010 (lampiran 1), penerimaan pajak mencapai Rp729,17 triliun atau merupakan penyumbang 80% dari penerimaan dalam negeri. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyumbang 83,29 % untuk penerimaan perpajakan. Jika diamati lagi sejak tahun 2007, penerimaan Pajak Penghasilan mencapai Rp238,43 triliun, menyumbang 51% untuk penerimaan pajak dalam negeri, pada tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi Rp327,49 triliun atau peranannya naik menjadi 52,62%, tahun 2009 juga mengalami kenaikan sebesar Rp357,40 triliun dan peranannya juga mengalami kenaikan menjadi 56,54%, namun pada tahun 2010 penerimaan Pajak Penghasilan turun menjadi Rp340,32 triliun dan peranannya dalam APBN juga mengalami penurunan menjadi 48,48%. Peranan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari tahun ke tahun semakin meningkat, bahkan peningkatan pajak dari sektor pajak penghasilan ini mulai dititikberatkan pada sektor non migas dibandingkan dengan sektor migas. Tetapi untuk tahun 2010 penerimaan
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
Pajak Penghasilan dalam APBN mengalami penurunan hingga mencapai 17 triliun Rupiah. Kepala Pusat Kebijakan APBN Kementerian Keuangan,
Askolani
(04 Januari 2011) mengatakan bahwa target penerimaan pajak tahun 2010 tidak dapat dicapai. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan non migas hanya bisa mencapai 97% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2010 (www.pajak.go.id). Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa berupa kebijakan di bidang perpajakan dan bisa juga kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh DJP. Peningkatan pelayanan, gencarnya penyuluhan, penyederhanaan prosedur dan administrasi
perpajakan
dapat
mempengaruhi
keberhasilan
pencapaian
penerimaan pajak. Selain faktor internal, faktor eksternal juga sangat mempengaruhi
pencapaian
target
penerimaan
pajak.
Penerimaan
Pajak
Penghasilan sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi masyarakat, karena semakin baik kondisi perekonomian maka akan semakin banyak penghasilan yang akan diterima oleh masyarakat baik yang diterima oleh perusahaan maupun penghasilan
yang
akan
diterima
oleh
masyarakat
secara
perorangan.
Meningkatnya penghasilan masyararakat, baik penghasilan perusahaan maupun pendapatan
perkapita
merupakan
pertanda
meningkatnya
pertumbuhan
perekonomian yang akan dinyatakan dengan meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) riil pertahun. PDB biasanya diukur melalui pendekatan hasil produksi, pengeluaran dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa potensi penerimaan pajak suatu negara akan
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
tergantung pada tingkat pendapatan perkapita, struktur perekonomian, distribusi pendapatan, keadaan sosial politik dan administrasi pendapatan. Kegiatan perekonomian secara garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan memproduksi dan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa. Unitunit produksi memproduksi barang dan jasa, dan dari kegiatan memproduksi ini timbul pendapatan atau penghasilan yang kemudian akan dapat dilakukan untuk keperluan konsumsi dan investasi. Inflasi, produktivitas investasi dan ekspor serta faktor-faktor ekonomi makro lainnya dapat mempengaruhi kondisi ekonomi makro yang pada akhirnya akan dapat mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat Indonesia. Banyak ekonom mengatakan bahwa tingkat inflasi akan memberikan semacam indikator kemampuan pemerintah dalam mengelola perekonomian. Inflasi ini biasanya ditandai dengan adanya kenaikan harga-harga. Naik turunnya inflasi akan berpengaruh terhadap sumber penghasilan perusahaan dan sumber pendapatan masyarakat. Pembentukan modal dan ekspor dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal bisa melalui investasi dan pinjaman luar negeri (Latief, 2002). Walaupun satu atau dua tahun setelah krisis ekonomi 1998, ekonomi Indonesia sudah kembali menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, namun hingga saat ini pertumbuhannya ratarata per tahun relatif masih lambat dibandingkan negara-negara tetangga yang juga terkena krisis seperti Korea Selatan dan Thailand. Salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah masih belum intensifnya kegiatan investasi, termasuk arus investasi dari luar terutama dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA).
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
Peranan faktor investasi pada era orde baru, khususnya PMA merupakan faktor pendorong yang sangat krusial bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perkapita. Mudrajad Kuncoro (2004) mengatakan bahwa investasi merupakan faktor penggerak pertumbuhan, disebutkan juga bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh adanya investasi. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disebutkan bahwa pertumbuhan yang ditopang oleh investasi diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas dan dapat membantu penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja akan mengurangi angka pengangguran dan akibatnya pendapatan perkapita akan meningkat. Perkembangan investasi dapat dilihat dari nilai nominalnya maupun pertumbuhannya setiap tahun. melalui nilai pembentukan modal tetap bruto. Nilai nominal investasi di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat, walaupun pada tahun-tahun tertentu sempat terjadi penurunan. Selain melihat perkembangan investasi berdasarkan nilai nominalnya, perkembangan investasi juga dapat dilihat dari pertumbuhannya tiap tahun. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 1998 dimana pertumbuhannya menjadi -33,01% seiring dengan pertumbuhan ekonomi saat itu sebesar -13,13%. Melihat perkembangan data investasi di Indonesia dapat dikatakan bahwa Investasi di Indonesia masih belum stabil. Walaupun jumlah investasi secara nominal meningkat, pertumbuhannya belum tentu ikut meningkat, bahkan bisa juga menurun. Pada tahun 1996-1997, secara nominal investasi meningkat tetapi pertumbuhannya menurun pesat yakni dari 14,51% pada tahun 1996 menjadi 8,57% pada tahun 1997. Perkembangan investasi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini.
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
Tabel 1.1. Investasi Indonesia Tahun 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pertumbuhan Investasi 9,20 5,50 11,51 14,92 16,08 12,90 3,59 6,60 13,76 13,99 14,51 8,57 -33,01 -18,20 16,74 6,49 4,69 0,60 14,68 10,89 2,60 9,39 11,69
Investasi (Milyar Rupiah) 136.726,60 144.245,44 160.846,31 184.839,79 214.557,44 242.236,26 250.921,10 267.480,92 304.274,81 346.857,67 397.201,96 431.234,21 288.891,78 236.326,62 275.881,10 293.792,70 307.584,60 309.431,05 354.865,74 393.500,50 403.719,24 441.614,01 493.222,49
Sumber : Data World Bank (2010)
Pemerintah telah menempuh berbagai cara untuk meningkatkan peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah melalui kebijakan fiskal yang ekspansif. Kebijakan fiskal yang ekspansif dinilai dapat mendorong investasi melalui peningkatan permintaan agregat. Pemikiran ini merupakan gagasan J.M Keynes dimana peningkatan permintaan agregat sangat dibutuhkan untuk
meningkatkan
investasi
dan selanjutnya
akan
dapat
mendorong
pertumbuhan pendapatan masyarakat. Kebijakan fiskal ekspansif ditandai dengan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk belanja negara menurut fungsinya, dapat dibedakan menjadi belanja untuk fungsi pelayanan umum, dan belanja
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
untuk fungsi ekonomi. Secara umum peningkatan belanja pemerintah lebih didominasi untuk fungsi pelayanan umum. Anggaran fungsi pelayanan umum tersebut antara lain mencakup: program-program pelayanan umum yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga, pemberian berbagai jenis subsidi, pembayaran bunga utang, program penataan administrasi kependudukan, program pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, serta program penelitian dan pengembangan iptek. Sementara itu, belanja pada fungsi ekonomi dialokasikan untuk mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan transportasi, pertanian, infrastruktur, dan energi. Meskipun anggaran belanja untuk fungsi ekonomi menunjukan peningkatan namun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk fungsi ini tidak lebih besar daripada belanja fungsi pelayanan umum. Berdasarkan jenis belanja negara, perkembangan belanja pemerintah pusat masih didominasi oleh pengeluaran yang sifatnya wajib daripada pengeluaran yang bersifat tidak mengikat. Pengeluaran yang sifatnya wajib meliputi: belanja pegawai, pembayaran bunga utang, subsidi, dan sebagian belanja barang. Pengeluaran yang tidak mengikat seperti: belanja modal, bantuan sosial, sebagian belanja barang dan belanja lain-lain. Sebagai ibukota Propinsi Sumatera Utara dan kota terbesar ketiga di Indonesia, Kota Medan merupakan kota yang kaya dengan potensi perpajakan, namun akhir-akhir ini fenomena yang terjadi adalah realisasi penerimaan pajak, khususnya penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Medan, tidak dapat dicapai sesuai dengan target yang telah dibebankan. Pada tahun 2010, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Satu, Yusri Natar Nasution
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
mengatakan bahwa penerimaan PPh untuk tahun pajak 2009 hanya mencapai 90% dari target, yaitu Rp4,5 triliun, padahal target yang dibebankan adalah Rp5 triliun (Sinar Indonesia Baru, 09 Januari 2010). Hal ini menjadi pemikiran karena disisi lain pendapatan perkapita masyarakat, investasi dan pengeluaran pemerintah cenderung mengalami kenaikan sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini : Tabel 1.2. Keadaan Inflasi, Pendapatan per Kapita, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Kota Medan Tahun 2005 - 2008
Tahun
Inflasi
2005 2006 2007 2008
22,39% 5,97% 6,42% 10,63%
Pendapatan per Kapita (Rp)
12.350.761 12.428.759 13.479.259 13.684.396
Investasi (Miliar Rupiah) 8.100,08 8.432,50 8.567,34 13.426,05
Pengeluaran Pemerintah (Rp) 1.554.437.368.000 1.675.570.183.000 1.939.698.097.000 3.620.112.147.000
Sumber : BPS Kota Medan
Kota Medan memiliki potensi perpajakan yang cukup besar dan masih banyak yang belum tergali terutama dari sektor non migas khususnya potensi penerimaan PPh perusahaan dan PPh orang pribadi. Jumlah penduduk yang semakin besar, maraknya pembangunan sarana dan prasarana kota dan semakin meningkatnya transaksi bisnis serta pertumbuhan ekonomi yang selalu mengalami kenaikan, merupakan potensi pajak yang masih harus digali dengan optimal. Peranan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang semakin besar yang ditandai dengan naiknya target penerimaan pajak dari tahun ke tahun maka pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus selalu melakukan kajian maupun penelitian terhadap pengaruh indikator-indikator ekonomi makro terhadap penerimaan pajak.
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
Dilatarbelakangi oleh uraian dan pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh inflasi, pengeluaran pemerintah, investasi, sumber penghasilan perusahaan (yang ditunjukkan oleh pendapatan bruto sebelum pajak) dan sumber pendapatan masyarakat (yang ditunjukkan oleh pendapatan perkapita) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Medan.
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah diungkapkan maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1.
Apakah inflasi, pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh terhadap sumber penghasilan perusahaan (yang ditunjukkan oleh pendapatan bruto sebelum pajak) di Kota Medan.
2.
Apakah inflasi, pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh terhadap sumber pendapatan masyarakat (yang ditunjukkan oleh pendapatan perkapita) di Kota Medan.
3.
Apakah inflasi, pengeluaran pemerintah, investasi dan sumber penghasilan perusahaan (yang ditunjukkan oleh pendapatan bruto sebelum pajak) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan di Kota Medan.
4.
Apakah inflasi, pengeluaran pemerintah, investasi dan sumber pendapatan masyarakat (yang ditunjukkan oleh pendapatan perkapita) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan di Kota Medan.
5.
Apakah inflasi, pengeluaran pemerintah, investasi, sumber penghasilan perusahaan (yang ditunjukkan oleh pendapatan bruto sebelum pajak) dan sumber pendapatan masyarakat (yang ditunjukkan oleh pendapatan
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
perkapita) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Medan.
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 1.
Untuk mengetahui pengaruh inflasi, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap sumber penghasilan perusahaan (yang ditunjukkan oleh besarnya pendapatan bruto perusahaan sebelum pajak) di Kota Medan.
2.
Untuk mengetahui pengaruh inflasi, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap sumber pendapatan masyarakat (yang ditunjukkan oleh besarnya pendapatan perkapita) di Kota Medan.
3.
Untuk mengetahui pengaruh inflasi, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap Pajak Penghasilan di Kota Medan melalui sumber penghasilan perusahaan (yang ditunjukkan oleh besarnya pendapatan bruto perusahaan sebelum pajak).
4.
Untuk mengetahui pengaruh inflasi, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Medan melalui sumber pendapatan masyarakat (yang ditunjukkan oleh besarnya pendapatan perkapita).
5.
Untuk mengetahui pengaruh inflasi, pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap Pajak Penghasilan di Kota Medan melalui sumber penghasilan perusahaan (yang ditunjukkan oleh besarnya pendapatan bruto sebelum
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
pajak) dan sumber pendapatan masyarakat (yang ditunjukkan oleh pendapatan perkapita).
1.4. Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Sebagai bahan masukan kepada pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang ada di Kota Medan agar dapat mengetahui pengaruh inflasi, investasi, pengeluaran pemerintah, pendapatan perusahaan dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Kota Medan.
2.
Sebagai bahan masukan kepada pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak yang ada di Kota Medan agar dapat melakukan berbagai langkah – langkah yang dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan sebagai sumber pendapatan negara.
3.
Sebagai referensi bagi pihak lain dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Medan. serta berguna juga sebagai referensi penelitian sejenis lainnya.
UNIVERSITAS SUMATRA UTARA
