1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Dalam Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah dan masyarakat. Penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional diperoleh dari pajak dan penerimaan lainnya. Adapun masyarakat dapat memperoleh dana untuk berinvestasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan, dan Pasar Modal. Pasar Modal merupakan alternativ pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat lewat Pasar Modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham ataupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui Pasar Modal1. Mengingat begitu pentingnya peranan Pasar Modal dalam pembangunan maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 tahun 1952 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat tentang Bursa” (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67), karena ketentuan 1
hal. 1
Tavinayati, dkk, Hukum Pasar Modal di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
2
tersebut dirasa sudah tidak sesuai lagi, dengan perkembangan yang ada pada saat ini oleh karena ketentuan yang ada dalam undangundang tersebut tidak mengatur hal-hal yang sangat penting d alam kegiatan Pasar Modal, yaitu kewajiban pihak-pihak dalam suatu penawaran umum untuk memenuhi prinsip keterbukaan, serta terutama ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kepada masyarakat umum. Oleh karena itu di dalam undang-undang ini diatur tentang adanya kewajiban bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai perusahaan public untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen, produksi maupun hal yang berkaitan dengan kegiatan usahanya kepada masyarakat. Informasi tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi. Oleh karena itu dalam undang-undang ini diatur mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan pihak yang melakukan penawaran umum dan memperdagangkan efeknya di pasar sekunder untuk memenuhi prinsip keterbukaan. Kegagalan atas kewajiban tersebut mengakibatkan pihak yang melakukan atau yang terkait dengan penawaran umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat dan dapat dituntut secara pidana apabila ternyata terkandung unsur penipuan.
3
Dalam kaitannya dengan itu, di dalam undang-undang ini diatur pula kewajibann-kewajiban yang melingkupi pihak-pihak yang berkaitan dengan penawaran umum seperti Penjamin Emisi efek, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai, dan profesi lainnya, untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, disertai dengan ancaman berupa sanksi ganti rugi dan / atau ancaman pidana atas kegagalan mematuhi kewajiban yang ada berdasarkan undang-undang ini. Di dalam undang-undang ini juga diatur tentanga danya system perdagangan di pasar sekunder agar Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menjalankan fungsi masing-masing agar perdagangan dapat dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien. Selanjutnya agar kegiatan di Pasar Modal dapat berjalan dan dapat dilaksanakan secara tertaur dan wajar, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang ada pada undang-undang ini, maka Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakan ketentuan yang ada dalam undang-undang ini2. Pada periode sepuluh tehun terakhir, perkembangan Pasar Modal Indonesia sangat signifikan, diindikasikan dengan mulai banyak pelaku bisnis berinvestasi di Pasar Modal. Sejalan perkembangan
2
Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
4
Pasar Modal tersebut, perbuatan pelanggaran dan tindak pidana pasar modal juga semakin meningkat. Ada kesan perlindungan hukum Pasar Modal Indonesia sangat lemah. Apakah lemahnya perlindungan hukum disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum atau karena faktor lain, misalnya faktor politis. Lemahnya penegakan hukum dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain disebabkan oleh undang-undang dan peraturan Pasar Modal yang ketinggalan dengan perkembangan bisnis Pasar Modal, lemahnya institusi penegak hukum dalam melakukan law enforcement atau kurang professionalnya aparat penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dicari solusi penegakan hukum yang bagaimana yang dapat diterapkan untuk menciptakan Pasar Modal yang aman dan dapat dipercaya masyarakat khususnya para investor3. Demikian juga selama 32 tahun terakhir, keberadaan Pasar Modal Indonesia terus meningkat, baik perkembangan di bidang emisi, emiten dan perusahaan publik, perijinan, persetujuan, dan pendaftaran yang diterima Bapepam-LK, serta berbagau regulasi yang telah diterbitkan untuk mengatur aktivitas di Pasar Modal,mulai dari UndangUndang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Peraturan Bapepam-LK, semua regulasi tersebut telah mewujudkan pasar modal yang modern berstandar internasional an menjadi world class capital market, namun demikian, dalam perjalanannya, banyak
3
Joni Emirzon, JURNAL Hukum Bisnis Volume 28 – No.4 Tahun 2009, hal. 5
5
tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam aktivitas pasar modal yaitu perbuatan pelanggaran dan tindak pidana Pasar Modal terus terjadi, bahkan setiap tahun secara kuantitas maupun kualitas terus meningkat, hal ini dapat diketahui dari laporan Bapepam-Lembaga Keamanan Keuangan (Bapepam-LK). Jika dicermati laporan tahun Bapepam-LK, selama 3 (tiga) tahun terakhir (2007-2009) perbuatan pelanggaran dan tindak pidana Pasar Modal terus meningkat, pada laporan tahun 2007 dalam siaran pers,
Bapepam-LK
mengutarakan
tentang
tindakan
di
bidang
penegakan hukum Pasar Modal sepanjang tahun itu. Secara statistic Bapepam-LK telah menyelesaikan 21 kasus, dari 39 kasus yang diperiksa, sebanyak 17 kasus, Bapepam-LK menerapkan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melanggar. Sementara itu 3 ditutup Karena tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain itu terdapat dua kasus di amana Bapepam-LK meningkatkan status ke tingkat penyidikan (diproses secara pidana). Bapepam-LK juga mencatat, dari 16 kasus penyidikan, 15 kasus masih dalam proses dan satu kasus telah ditutup4. Kemudian pada 2008 jumlah pelanggaran dan tindak pidana yang diperiksa Bapepam meningkat cukup tajam. Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100
4
Ibid, hal. 6
6
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atas 41 (empat puluh satu dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 Undang-Undang Pasar Modal terhadap 15 (lima belas) kasus dugaan tindak pidana bidang Pasar Modal. Demikian juga pada tahun 2008 terjadi peningkatan dua kali lipat perbuatan pelanggaran dan tindak pidana, Bapepam-LK telah melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atas 89 kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 Undang-Undang Pasar Modal terhadap 25 kasus dugaan tindak pidana di bidang Pasar Modal. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran pasar modal yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik perdagangan Efek, dan pengelolaan investasi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik antara lain dugaan pelanggaran atas ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi material, keterbukaan pemegang saham tertentu, informasi atau fakta material yang harus segera diumumkan kepada public, penyajian laporan keuangan, penggunaan dana hasil penawaran umum dan lain-lain.
7
Kasus-kasus berkaitan dengan perdagangan efek antara lain dugaan
pelanggaran
manipulasi
pasar,
perdagangan
semu,
perdagangan orang dalam, penipuan, dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan
dengan
pengelolaan
investasi
antara
lain
dugaan
pelanggaran dalam pengelolaan Reksa Dana, kewajiban pelaporan Reksa Dana dan lain-lain5. Data
tersebut
menunjukan
bahwa
frekuensi
perbuatan
pelanggaran dan tindak pidana Pasar Modal ada kecenderungan terus meningkat, dengan berbagai pola atau bentuk pelanggaran dan tindak pidana Pasar Modal yang diatur dalam undang-undang maupun berbagai bentuk perbuatan yang tidak/belum diatur dalam UndangUndang Pasar
Modal. Terjadinya peningkatan aktivitas pelanggaran
dan tindak pidana Pasar Modal tersebut berimplikasi terhadap eksistensi Pasar
Modal Indonesia. Oleh karena itu perlu dicari
penyebab dan indikator mengapa pelanggaran dan tind ak pidana di Pasar Modal terus meningkat, apakah disebabkan oleh lemahnya penegakkan hukum (law Enforcement), dan penegakan hukum yang bagaimana diperlukan untuk mengurangi perbuatan tersebut, sehingga menciptakan Pasar Modal yang aman dan dipercaya investor6. Di sisi lain pembangunan dan perkembangan perekonomian pada
umumnya
dan
khususnya
perdagangan nasional telah 5 6
Ibid Ibid, hal. 7
di
bidang
perindustrian
dan
menghasilkan berbagai variasi barang
8
dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan
bebas
yang
didukung
oleh
kemajuan
teknologi
telekomunikasi dan informatika telah memerluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi wilayah suatu negara maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada suatu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadai kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya
masih rendah. Hal ini
terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu perlu untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
9
Upaya
pemberdayaan
ini
penting
karena
tidak
mudah
mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi
pelaku
usaha
adalah
mendapatkan
keuntungan
yang
semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) Konsumen menurut Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan
investor
adalah
orang
atau
lembaga
yang
menanamkan dananya dalam efek perusahaan tertentu sehingga secara umum tidak terdapat hubungan atau koneksi antara konsumen dan investor namun demikian didalam kegiatan pasar modal maka investor sebagai pihak yang akan menanamkan dananya dengan cara melakukan pembelian efek melalui pasar modal dapat juga disebut sebagai konsumen akan tetapi jika konsumen yang bersifat umum perlindungannya tunduk kepada Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan
Konsumen,
sedangkan
Investor
sebagai
konsumen pasar modal perlindungannya tidak tunduk pada Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut.
10
Dari semua uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mempelajari
secara
lebih
mendalam
mengenai
bagaimana
perlindungan hukum bagi investor sebagai konsumen di bidang pasar modal terhadap informasi yang menyesatkan dengan cara melakukan penelitian baik melalui kepustakaan maupun lapangan dan mencoba untuk menganalisa serta menyimpulkannya kemudian menuangkannya dalam tulisan berbentuk tesis ini.
B. Perumusan Masalah 1. Bagaimana yang dimaksudkan dengan informasi menyesatkan menurut peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimana
tindakan
Bapepam
jika
ada
informasi
yang
menyesatkan? 3. Bagaimana upaya hukum investor jika menjadi korban dari informasi yang menyesatkan?
C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai: 1. Informasi yang menyesatkan menurut peraturan perundangundangan 2. Tindakan Bapepam jika ada informasi yang menyesatkan dan;
11
3. Upaya hukum yang dilakukan investor jika menjadi korban dari informasi yang menyesatkan.
D. Manfaat Penelitian 1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Bisnis, dalam hal ini Pasar Modal 2. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang apa yang dimaksud dengan informasi yang menyesatkan menurut peraturan perundang-undangan. 3. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai bagaimana tanggung jawab Bapepam secara hukum jika ada informasi yang menyesatkan; dan 4. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mend alam berkaitan dengan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak investor jika ia menjadi korban dari informasi yang menyesatkan
E. Keaslian Penelitian Sejauh pengetahuan penulis belum pernah dilakukan penelitian secara mendalam menyangkut Pasar Modal khususnya dalam hal “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen Di Dalam Pasar Modal Akibat Adanya Informasi Yang
Menyesatkan”. Untuk
menguatkan keterangan tersebut penulis telah melakukan serangkaian
12
pengamatan, pemeriksaan dan observasi baik langsung maupun tidak langsung agar memperoleh gambaran serta acuan yang baik sebelum tesis ini ditulis. Berdasarkan penelitian yang penulis telah lakukan di berbagai Perpustakaan di Jakarta pada umumnya dan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada khususnya, telah penulis temukan dua penelitian di bidang Pasar Modal yang apabila dilihat dari judulnya berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, adapun kedua penelitian tersebut adalah: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Paripurna dengan judul “Konstruksi Hukum Dan Aspek Perlindungan Terhadap Investor Pada Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Menurut Und ang-Undang Pasar Modal 1995 Di Indonesia”, Tesis, Program Pascasarjana niversitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Gagaring Pagalung, dengan judul “Kebutuhan Informasi Investor Di Pasar Modal Indonesia (Suatu Penelitian Eksploratif)”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1993.
