BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Setiap negara di dunia baik yang sudah maju maupun berkembang pasti
menginginkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut ialah dengan pembangunan. Sebagai negara yang berkembang Indonesia
senantiasa
melakukan
pembangunan
nasional
untuk
mensejahterakan
masyarakatnya. Salah satu fungsi pemerintah dalam pembangunan nasional di Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Memajukan kesehjateraan rakyat merupakan cita-cita setiap negara agar dapat mandiri dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam membiayai pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak berasal dari rakyat sebagai kewajiban, oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat dalam meningkatkan taraf hidup bermasyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang hasil penerimaannya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka perlu kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah No.16 Tahun 2000
Universitas Sumatera Utara
mengenai pembagian hasil penerimaan dari PBB antara pemerintah pusat dan daerah pada pasal 2 ayat (1 dan 2) hasil penerimaan PBB dibagi untuk pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Jumlah yang 90% merupakan bagian daerah yang diperincikan sebagai berikut: a.
16,2% (enam belas koma dua perseratus) untuk daerah propinsi yang bersangkutan.
b.
64,8%(enam puluh empat koma delapan perseratus) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
c.
9%(sembilan perseratus) untuk biaya pemungutan. PBB yang semula diatur dalam undang-undang 12 Tahun 1994 kini
menjadi Pajak
Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan ( PBB-P2). Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Khusus untuk kota Medan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011.
Tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undangundang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:
1. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. 2. memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah). 3. memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah.
Universitas Sumatera Utara
4. memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan 5. menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.
Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Perubahan PBB membawa keuntungan bagi negara karena realisasi pemungutannya pada tahun 2014 menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak sampai dengan 7 Mei 2014 sebesar Rp 307,508 triliun, atau sekitar 27,70 persen dari target penerimaan pajak 2014, yang sebesar Rp 1.110 triliun. Realisasi penerimaan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencatat kenaikan paling signifikan 82,87 persen dibanding periode sama tahun lalu. Penerimaan PBB sampai 7 Mei 2013 sebesar Rp 480,58 miliar, sedangkan penerimaan PBB sampai 7 Mei 2014 sebesar Rp 878,42 miliar. (www. Kompas.com).
Kondisi yang sama juga terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. Rata-rata realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mencapai target sesuai jumlah yang telah ditentukan oleh masing-masing daerah. Di Kabupaten Batang sejak 2013 terjadi peningkatan realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Ini setelah terjadi pengalihan PBB P2 yang sekarang ini dikelola langsung oleh Pemkab Batang.Untuk tahun 2013 misalnya, dari target Rp 11 miliar realisasinya mencapai
Universitas Sumatera Utara
Rp 13,821 miliar. Untuk 2014, dari target Rp 15,5 miliar, realisasinya mencapai Rp 17,155 miliar. (www.Suara Merdeka).
Kota Medan yang diharapkan juga mampu mencapai target untuk realisasi PBB, ternyata tidak dapat memenuhi target tersebut. Padahal salah satu tujuan dari pengalihan pajak tersebut agar daerah sendiri yang mengelola kewenangan PBB tersebut. Dengan harapan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi setiap daerah. Dispenda mengemukakan untuk tahun 2014 Pemerintah Kota Medan menargetkan pendapatan Rp 365 M lewat Pajak Bumi dan Bangunan. Namun, hingga Agustus baru mencapai 22 persen dari target pendapatan pajak itu. Masyarakat masih minim yang mau membayar pajak. Selain itu, pelayanan yang diberikan saat ini kurang maksimal karena masyarakat tidak diberikan pilihan lain kecuali membayar dengan menggunakan Bank Sumut yang merupakan kebijakan itu dari pusat, yakni setiap pemerintah daerah diharuskan untuk menggunakan satu pembukuan dalam pembayaran PBB. Maka dari itu, Dispenda sedang berjuang agar masyarakat dapat sadar membayar PBB itu penting dan meningkatkan penghasilan. ( Tribun-Medan.com).
Ketidakberhasilan pencapaian target PBB di kota Medan sejak menjadi pajak daerah mulai dari tahun 2012 sampai 2014. Padahal jumlah wajib pajak setiap tahunnya di kota Medan mengalami kenaikan. Data dapat dilihat dari tabel berikut:
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak dan Pokok ketetapan PBB serta target dan Realisasi Pertahun Anggaran 2012-2014. No.
Tahun Anggaran
Jumlah Wajib Pajak
Target
Realisasi
%
1
2012
436.173
353.346.171.770
275.138.356.001
77,87%
2
2013
451.033
383.000.000.000
234.325.866.564
61,18%
3
2014
465.967
365.000.000.000
289.000.081.973
79,18%
Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan 2015.
Masalah tidak tercapainya target realisasi PBB juga harus mendapatkan perhatian yang serius dari setiap pihak. Karena mengingat di daerah lain pemungutan untuk PBB tidak mengalami permasalahan, bahkan dapat melampaui target yang ditentukan. Walikota Medan Dzulmi Eldin meminta kepada seluruh camat, lurah dan kepala lingkungan (kepling) untuk meningkatkan kinerjanya dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Karena hasil penerimaan pajak dari sektor PBB masih belum memenuhi target. Dari total target PBB sebesar Rp.365 miliar yang ditetapkan, sementara yang teralisasi 80 % per-12 Desember 2014. Meskipun secara keseluruhan PBB belum mencapai target yang dinginkan. Beberapa kecamatan yang cukup berhasil ialah Kecamatan Medan Belawan memperoleh presentase penerimaan PBB terbaik sebesar 87 %. Dari 14.231 STTS (Surat Tanda Terima Sementara) yang diterima dengan target penerimaan sebesar Rp.8.133.807.926 Kecamatan Medan Belawan berhasil merealisasikan penerimaan sebesar Rp.7.120.240.609. Sedangkan kelurahan yang berhasil merealisasikan penerimaan PBB sebear 100 % adalah Kelurahan Laucih dan Kelurahan Mabar.( Berita-Sore.com).
Universitas Sumatera Utara
Kecamatan Medan Selayang merupakan salah satu kecamatan yang berada di kota Medan yang target realisasinya masih belum tercapai, bahkan termasuk dalam lima kecamatan yang paling rendah dalam pemungutan PBB. Seperti yang di kutip dalam Pos Metro Medan,10 Januari 2015.
Berbagai masalah yang terjadi di kecamatan Medan Selayang mengenai pajak PBB seperti kasus 5 camat yang realisasi PBB-nya minim kompak menyalahkan Dispenda Medan dalam menetapkan NJOP. Akibat terlalu tingginya NJOP, diakui para camat dikeluhkan warganya, dan berimbas pada minat masyarakat untuk membayar PBB. Lima Kecamatan yang realisasi PBB minim diantaranya Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Tuntungan. Beberapa kecamatan di Medan yang perolehan PBB minim yakni: Medan Denai dengan target penerimaan Rp 5.543.884.511 terealisasi Rp 3.607.847.422 (65,08%), Medan Johor dengan target penerimaan Rp 19.613.976.338 terealisasi 12.048.913.430 (61,43%), Medan Marelan dengan target penerimaan Rp 8.958.091.397 terealisasi Rp 5.101.026.522 (56,94%), Medan Selayang dengan target penerimaan Rp 22.884.110.260 terealisasi Rp 11.726.128.790 (51, 24%), Medan Tuntungan dengan target penerimaan Rp 15.936.735.991 realisasi Rp 11.726.128.790( 47,07%).
Hasil penerimaan PBB yang tidak sesuai target di Kecamatan Medan Selayang tersebut juga diakibatkan tidak tercapainya realisasi penerimaan di setiap kelurahan yang terdapat di kecamatan tersebut seperti yang tertera pada tabel. Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Medan Selayang Juni 2013
No Kelurahan 1 Asam Kumbang 2
Tanjung Sari
3
PB.Selayang I
4
PB. Selayang II
5
Beringin
6
Sempakata
Jumlah
Target penerimaan PBB 3,323,316,476 3,645 5,001,602,662 2,516 1,580,461,232 2,516 1,502,971,156 5,983 387,425,281 1,683 1,622,375,335 2,908 13,418,152,142 19,251
Realisasi Penerimaan 173,412,806 588 414,736,921 1,608 108,990,797 392 157,800,578 1,051 24,739,079 214 101,081,580 492 980,761,761 4,345
Sumber : Kantor Kecamatan Medan Selayang
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan PBB Juni 2014
No Kelurahan 1 Asam Kumbang 2
Tanjung Sari
3
PB.Selayang I
4
PB. Selayang II
5
Beringin
6
Sempakata
Jumlah
Target penerimaan PBB 1.361.960.882 3.296 1.883.406.796 6.370 904.001.733 1.887 2,103,404,881 5.385 369,055,254 1.648 1,122,548,953 2.478 7,744,378,499 21.064
Realisasi Penerimaan 169,432,843 588 411,119,553 1,288 116,624,972 372 213,184,399 784 34.621,780 251 126,330,433 472 1,071,313,980 3.621
Sumber : Kantor Kecamatan Medan Selayang
Dari data yang tertera diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada permasalahan yang timbul dalam melaksanakan Pemungutan pajak bumi bangunan tersebut, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat diketahui hambatan-hambatan apa saja yang membuat pelaksanaan pajak bumi dan bangunan tidak dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan di Kecamatan Medan Selayang”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah
dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perkotaan di Kecamatan Medan Selayang?”.
Universitas Sumatera Utara
1.3
Tujuan Penelitian 1. Untuk menggambarkan faktor-faktor yang menjadi penghambat
di dalam
pemungutan pajak bumi bangunan sektor perkotaan di Kecamatan Medan Selayang. 2. Untuk menggambarkan secara mendalam upaya-upaya yang dilakukan pihak kecamatan dan fiskus dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak bumi bangunan sektor perkotaan di Kecamatan Medan Selayang.
1.4
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 1. Secara subyektif, penelitian ini bermanfaat untuk melatih, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan metodologi penulis dalam menyusun suatu wacana baru dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dan masyarakat khususnya ditempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus melaksanakan kewajibannya. 3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan departemen ilmu administrasi negara dan bagi kalangan penulis lain yang ingin meneliti hal yang sama.
1.5
Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang disusun dalam rangka memaparkan keseluruhan hasil penelitian ini secara singkat adalah sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
BAB I
: PENDAHULUAN Memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Berisikan kerangka teori dan defenisi konsep
BAB III
: METODE PENELITIAN Memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keterbatasan penelitian.
BAB IV
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Berisi gambaran tentang kecamatan Medan Selayang dan gambaran umum dinas pendapatan daerah.
BAB V
: EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN DI KECAMATAN MEDAN SELAYANG Memuat penyajian data dan hasil analisisnya.
BAB VI
: PENUTUP Memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.
Universitas Sumatera Utara
