BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti dengan terjadinya perbaikan-perbaikan di berbagai bidang, salah satunya adalah adanya perbaikan kebijakan di bidang pajak. Indonesia dalam memasuki pembangunan
nasional
dan
pertumbuhan
perekonomian
perlu
melakukan
pembaharuan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Perpajakan sebagaimana diuraikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Radius Prawiro pada Sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5 Oktober 1983 ialah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih baik mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak dari sumbersumber di luar minyak bumi dan gas alam (Suandy, 2002:11). Banyak
peraturan
perundang-undangan
dalam
perpajakan
dapat
membingungkan masyarakat, ini mengakibatkan masyarakat merasa terbebani oleh adanya pajak yang beraneka ragam. Salah satu faktor agar masyarakat tidak bingung terhadap Sistem Perpajakan Indonesia adalah dengan adanya upaya yang dapat menciptakan masyarakat yang mengerti tentang perpajakan termasuk prosedurnya, berikut sanksi serta ketentuan lainnya. Tingkat pemahaman masyarakat tentang pajak adalah salah satu alasan diperlukannya penyederhanaan perundang-undangan pajak
1
baik mengenai jumlah dan jenis pajak, sistem dan tarifnya maupun cara pembayarannya. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan, pembaharuan dan penyempurnaan dalam peraturan perpajakan. Dan untuk kesemuanya itu tentu perlu adanya reformasi perpajakan di berbagai bidang termasuk teknologi informasinya mengenai perpajakan. Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dimengerti oleh setiap Wajib Pajak, dapat memberikan motivasi kepada masyarakat Wajib Pajak untuk berperan serta aktif dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Salah satu contoh untuk perbaikan, pembaharuan dan penyempurnaan peraturan perpajakan ini, terletak pada sistem pemungutan pajak yaitu dari sistem Official Assessment menjadi sistem Self Assessment. Sistem Official Assessment merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada aparat pajak (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sedangkan sistem Self Assessment sendiri menghendaki Wajib Pajak tidak sebagai objek pajak tetapi sebagai subjek pajak. Wajib Pajak berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri melalui surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. SPT merupakan sarana yang paling mutlak bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dengan benar semua hal tentang Wajib Pajak mulai dari identitas, kegiatan usaha sampai jumlah harta yang semuanya berkaitan dengan perpajakan.
2
Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika perhatian secara penuh diberikan pada penyempurnaan SPT baik dalam masalah bentuk, isi dan susunannya, sehingga SPT merupakan sarana yang handal bagi tercapainya tujuan perpajakan dan untuk tujuan pelayanan bagi Wajib Pajak. SPT haruslah menarik, mudah pengisiannya dan dapat menampung semua aspek bisnis yang berkaitan dengan perpajakan. Sistem Self Assessment harus didukung dengan Law Enforcement di mana Law Enforcement adalah penegakan hukum atau pengujian atas kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan melalui penelitian dan pemeriksaan SPT PPh. Tanpa didukung dengan Law Enforcement, maka tidak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian pemeriksaan pajak merupakan bagian penting dalam sistem Self Assessment untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena pajak sangat berperan penting dalam pembiayaan Negara dan Pembangunan. Oleh karena itu Wajib Pajak dituntut untuk peduli pada kewajiban perpajakannya seperti halnya, dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Hubungan Antara Tingkat Pemahaman Wajib Pajak atas Sistem Self Assessment dengan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Yogyakarta”
3
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Seberapa tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak atas system Self Assessment? 2. Seberapa tinggi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta ? 3. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pemahaman Wajib Pajak atas system Self Assessment dengan kepatuhan Wajib Pajak ?
1.3. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Wajib Pajak atas sistem Self Assessment di Kota Yogyakarta. 2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya di Kota Yogyakarta. 3. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pemahaman Wajib Pajak atas system Self Assessment dengan kepatuhan Wajib Pajak di Kota Yogyakarta.
1.4. Kontribusi Penelitian 1. Bagi penulis Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh penulis di bangku perkuliahan dalam realita kehidupan melalui penelitian.
4
2. Bagi Wajib Pajak sebagai objek penelitian Membantu Wajib Pajak mengetahui dan memahami mengenai pemahaman mereka tentang fasilitas pelayanan pajak atas system self assessment didalam perpajakan 3. Bagi pembaca Sebagai bahan referensi atau masukan bagi para pembaca yang ingin mengetahui bukti tentang pelaksanaan self system assessment.
1.5. Batasan Penelitian Agar penelitian ini lebih maksimal dan terarah, maka penulis hanya memberikan batasan penelitian sebagai berikut: 1. Obyek penelitian dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam hal ini memiliki nomor pajak wajib pajak (NPWP) 2. Tempat penelitian di Kota Yogyakarta 3. Penelitian dan pengamatan dilakukan pada bulan Juli 2008. 4. Variabel yang diteliti meliputi: a) pemahaman tentang pajak atas system self assesment, terdiri: fungsi menghitung, fungsi membayar dan fungsi melapor. b) Kepatuhan wajib pajak, terdiri dari: waktu pembayaran, waktu melapor dan sanksi-sanksi atas keterlambatan membayar dan melapor
5
