BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pesatnya globalisasi di Indonesia sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan perekonomian, dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaanperusahaan yang berdiri dan bergerak diberbagai bidang kehidupan. Suatu perusahaan tentunya memerlukan alat-alat untuk produksi dan tenaga kerja yang handal guna meningkatkan produksinya. Pembangunan perekonomian nasional berdampak pula pada perkembangan perekonomian diberbagai daerah yang ada di Indonesia, salah satunya di Pulau Bali. Bali, merupakan pulau yang terkenal dengan banyak julukan salah satunya Pulau Seribu Pura, yang sangat pesat perkembangannya di bidang pariwisata. Semakin pesatnya perekonomian dan pariwisata mengakibatkan semakin banyak kebutuhan barang dan jasa yang di butuhkan masyarakat dan banyak pula peluang usaha yang menguntungkan bagi para pengusaha untuk berbisnis dan mendirikan perusahaan di Pulau Bali. Menurut Ricahard D. Steade, et al sebagaimana dikutip oleh A. Kadie mengatakan : “Bussiness is defined as all the commercial and industrial activities that provide goods and services to maintain and improve our quality of life. (Bisnis dapat dipahami sebagai aktivitas dagang dan komersial yang menawarkan barang dan pelayanan untuk menggapai kualitas hidup yang
1
2
lebih bermutu).1Salah satu perusahaan yang ada di Bali dan bergerak di bidang penyediaan jasa makanan yaitu PT. Aerofood Catering Service Denpasar Bali. PT. Aerofood Catering Service(selanjutnya disebut PT.ACS) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa boga (catering service) berstandar internasional yang dilengkapi dengan sertifikat International Organization for Standardization(selanjutnya di sebut ISO) yaitu, ISO 9001:2008 dan ISO 22000 dari lembaga SAI Global Australia yang telah berpengalaman dalam mengelola penyediaan makanan untuk maskapai penerbangan maupun kepentingan korporasi. 2 Salah satu kantor cabang PT. ACS adalah terletak di Denpasar Bali dengan alamat Perusahaan di Aerofood ACS Building, Ngurah Rai International Airport PO BOX 3276 Denpasar Bali. PT.ACS DenpasarBali semakin berkembang, tentunya membutuhkan lebih banyak bahan-bahan produksi, bahan bakar,mesin produksi dan lain sebagainya untuk mendukung peningkatan produksi. Perusahaan ini juga membutuhkan tenaga kerja yang handal untuk menjalankan, merawat peralatan dan mencegah kerusakan pada alat-alat produksi yang akan berpengaruh terhadap hasil produksi kegiatan tersebut dilakukan oleh tenaga kerja maintenance. Tenaga kerja ini dapat artikan sebagai tenaga kerja yang kegiatannya melakukan pemeliharaan, tindakan dan perbaikan atas kerusakan-kerusakan mesin dan alat-alat produksi disuatu perusahaan.
1
Richard D. Steade, et al., 1984, Bussiness its nature and Environment an Introduction, Tenth Edition, (Cincinnati Ohio: South-Westren Publishing Co, h. 3 2 Aerofood ACS, 2016, Our History,URL: http://www.aerofood.co.id/profile/our-history/, (diakses tanggal 12 September 2015)
3
Tenaga kerja merupakan aspek yang mempunyai peranan penting dalam perkembangan suatu perusahaan. Perlindungan terhadap keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan merupakan hak dari setiap tenaga kerja dan kewajiban bagi pengusaha yang dijamin oleh pemerintah melalui undang-undang. Perlindungan tersebut sangat diperlukan karena setiap tenaga kerja selalu menghadapi resikoresiko sosial ekonomis berupa sakit, cacat, hari tua dan meninggal dunia selama bekerja dan setelah purna kerja.3 Dasar hukum perlindungan tersebut terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Pasal 27 ayat (2) merumuskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 4 Makna kata ‘pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’, mengandung arti adanya jaminan keselamatan dan kesehatan bagi warga negara yang melakukan pekerjaan. Dengan demikian, suatu jenis pekerjaan yang mengandung resiko bahaya tidak boleh diabaikan begitu saja faktor-faktor yang diperlukan untuk menjamin keamanannya, melainkan harus disediakan alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk memperkecil dan meniadakan resiko bahayanya.5 Perlindungan terhadap tenaga kerja juga diatur secara yuridis,dalam Penjelasan Pasal 5 UU Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan bahwa :
3
Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) dan Friedrich Stiftung (FES), 1994, Hubungan Industrial dan Organisasi Ketenagakerjaan Dalam Perspektif PJPT II, Sumber Rezeki, Jakarta, h.59 4 Putri Mandalika, 2013, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. URL:http://pmdlk ./keselamatan-dan kesehatan-kerja.html(diakses tanggal 12 September 2015) 5 Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perburuhan,Edisi 1, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, h.198
4
Setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat
Selain itu, perlindungan terhadap tenaga kerja juga diatur dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pada bagian Menimbang yang merumuskan bahwa : “setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan
atas
keselamatannya
dalam
melakukan
pekerjaan
untuk
kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional”. Perlindungan terhadap tenaga kerja tidak hanya diberikan oleh pemerintah namun, pengusaha juga berkewajiban memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja guna menjamin hak-hak tenaga kerja dalam perusahaan. Penjelasan Pasal 6 UU Ketenagakerjaan mewajibkan kepada pengusaha yaitu “pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik”. Bagi pekerja/buruh adanya jaminan perlindungan untuk pekerja akan menimbulkan suasana kerja yang tentram sehingga pekerja/buruh dapat memusatkan perhatian pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.6
6
Abdul Khakim, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,h. 14
5
Perlindungan hukum tenaga kerja diatur dalam UU Ketenagakerjaan BAB X tentangPerlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan yaitu Pasal 67 sampai dengan Pasal 85, di lanjutkan dengan rumusan Pasal 86 dan Pasal 87 mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan yang terakhir termuat dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 101 tentang Kesejahteraan. Sementara itu,perlindungan tenaga kerja yang diberikan PT.ACS Denpasar Bali terhadap para pekerjatermuat dalam BAB VIII tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, BAB IX tentang Fasilitas dan Perlengkapan Kerja, BAB X tentang Jaminan Kesehatan, BAB XI tentang Pemeliharaan Kesehatan Jasmani dan Rohani, dan yang terakhir BAB XII tentang Kesejahteraan Karyawan.7 Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah menjadi suatu keperluan yang penting akan adanya suatu kesesuaian perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam suatu perusahaan dengan UU Ketenagakerjaan yang sebagai faktor penjamin pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh. Salah satunya adalah tenaga kerja maintenance pada PT. ACS Denpasar Bali. Maka penulis kemudian mengangkat permasalahan tersebut dalam tulisan yang berjudul “Pelaksanaan
Perlindungan
Hukum
di
Bidang
Teknis
Tenaga
Kerja
MaintenancePada PT. Aerofood Catering ServiceDenpasar Bali” 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
7
Perjanjian Kerja Bersama, 2014, PT. Aerofood Indonesia Dengan Serikat Pekerja Serasi Indonesia Dan Serikat Karyawan Sejahtera ACS, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jakarta,h. 18
6
1. Bagaimanakah pelaksanaan tenaga kerja maintenance yang diterapkan padaPT. Aerofood Catering ServiceDenpasar Bali ? 2. Bagaimanakah pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum di bidang teknis yang di berikan PT. Aerofood CateringServiceDenpasarBali terhadap tenaga kerja maintenance?
1.3 Ruang Lingkup Masalah Untuk lebih terarahnya tulisan ini perlu kiranya diadakan pembatasan terhadap permasalahan tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan, adapun ruang lingkup dari tulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Kesesuaian antara perlindungan hukum di bidang teknis tenaga kerja yang di berikan oleh PT. Aerofood CateringService DenpasarBali kepada tenaga kerja maintenance dengan UU Ketenagakerjaan serta dengan UU Keselamatan Kerja. 2. Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Aerofood CateringService DenpasarBali kepada tenaga kerja maintenance.
7
1.4 Orisinalitas Penelitian Perbedaan penulisan hukum ini dengan karya tulis lain adalah : No 1.
2.
3.
Nama Ni Made Asri Mandalini, 0603005158, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, tahun 2010
Judul Rumusan Masalah Perlindungan 1. Bagaimanakah bentuk Hukum Bagi Pekerja perlindungan hukum bagi Alih Daya pekerja alih daya Pengoprasian Bisnis pengoperasian bisnis kepada Kepada Pihak Luar pihak luar (outsourching) (Outsourcing) Pada pada PT. Federal PT. Federal International Finance (FIF) International Finance cabang Denpasar? (FIF) Cabang 2. Bagaimanakah pelaksanaan Denpasar perlindungan hukum bagi pekerja alih daya pengoperasian bisnis kepada pihak luar (outsourching) pada PT. Federal International Finance (FIF) cabang Denpasar? I Dewa Ayu Perlindungan 1. Bagaimanakah bentuk Danu Saputri, Hukum Pekerja perlindungan hukum bagi 0516051316, Wanita Melalui pekerja wanita menurut UU Fakultas Program Jamsostek No. 13 Tahun 2003. Hukum di Bali Island Villas 2. Bagaimana akibat hukum Universitas and SPA ( PT. bagi pengusaha apabila tidak Udayana Taman Merah Bali) dilaksanakannya program Denpasar, Jamsostek ? tahun 2013 Nittya Pelaksanaan 1. Bagaimanakah pelaksanaan Satwasti Perlindungan perlindungan hukum bagi Sugita, Hukum Bagi Pekerja pekerja wanita yang bekerja 0816051181, Wanita Yang pada malam hari di Hard Fakultas Bekerja Pada Malam Rock Cafe Kabupaten Hukum Hari di Hard Rock Badung? Universitas Cafe Kabupaten 2. Faktor-faktor apa saja yang Udayana Badung dihadapi dalam pelaksanaan Denpasar, perlindungan hukum bagi tahun 2013 pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Hard Rock Cafe Kabupaten Badung?
8
1.5 Tujuan Penelitian Penelitian ini sudah barang tentu nantinya mempunyai tujuan yang ingin di capai. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.5.1 Tujuan umum Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum di bidang teknis tenaga kerja maintenance dengan UU Ketenagakerjaan dan UU Keselamatan Kerja. 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum tenaga kerja maintenance. 1.5.2 Tujuan khusus 1. Untuk mendalami kesesuaian antara perlindungan hukum di bidang teknis yang di berikan oleh PT.ACS Denpasar Bali kepada tenaga kerja maintenance dengan UU Ketenagakerjaan serta dengan UU Keselamatan Kerja. 2. Untuk memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT.ACS Denpasar Bali kepada tenaga kerja maintenance.
1.6 Manfaat Penelitian 1.6.1 Manfaat teoritis 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum di bidang teknis terhadap tenaga kerja maintenance yang bekerja di suatu perusahaan. Dalam penulisan ini adalah PT.ACS Denpasar Bali.
9
2. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum yang dapat digunakan sebagai suatu acuan bagi tulisan-tulisan yang sejenis dikemudian hari. 1.6.2 Manfaat praktis 1. Melalui penulisan ini, maka peneliti dapat mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti, sehingga nantinya dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai akhir dari penulisan. 2. Dengan adanya hasil penulisan ini, penulis dapat mengembangkan pemikiran, penalaran, pemahaman, tambahan pengetahuan serta pola kritis bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penulisan atau dalam bidang ini.
1.7 Landasan Teoritis Tenaga kerja merupakan aspek yang amat penting bagi terselenggarannya pembangunan perekonomian nasional di Indonesia. Tenaga kerja dan pengusaha selalu berhubungan satu dengan yang lain, kehidupan kerja bersama tersebut yang menyebabkan adanya interaksi atau hubungankerja. Hubungan kerja adalah “hubungan antara pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.Pengertian hubungan kerja menurut pendapat Imam Soepomo adalah “hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah,
10
dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah”.8 Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja.9 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 UU Ketenagakerjaan perjanjian kerja adalah “perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Dalam UU Ketenagakerjaan antara istilah hubungan kerja dan hubungan industrial dibedakan pengertiannya. Hubungan industrial adalah “suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”. Jadi, dalam hubungan industrial ada tiga pihak yang terkait yaitu pengusaha, pekerja/buruh, dan juga pemerintah. Hubungan kerja pada dasarnya adalah hubungan antara kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan pekerja. Pekerja/buruh mengikatkan dirinya pada pengusaha untuk bekerja dan mendapat upah, dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah.10
8
Maimun, 2007, Hukum Ketenagakerjaan:Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, h.
41 9
Lalu Husni, 2001, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ed.1.Cet.2, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 35 10 Zaeni Asyhadie loc.cit, h.50
11
Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dengan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama yang dibuat oleh pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh yang ada pada perusahaan, demikian pula perjanjian kerja tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan yang dibuat oleh pengusaha. 11 Hal yang sangat penting dalam perjanjian kerja adalah mengenai perlindungan yang diberikan suatu perusahaan untuk pekerja. Mengingat banyak perusahaan yang memberikan suatu perlindungan yang rendah bagi para pekerja dan memicu banyaknya kasus yang dialami para pekerja. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyeksubyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Ada dua teori tentang Perlindungan hukum yaitu : a. Perlindungan Hukum Preventif yaitu, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah
dengan
tujuan
untuk
mencegah
sebelum
terjadinya
pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban. b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.12
11
Ibid. Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h.14 12
12
Pancasila adalah falsafah hidup Bangsa dan Negara Indonesia, segala kegiatan dilakukan atas dasar perikemanusiaan dan keadilan dengan selalu menjunjung tinggi nama Tuhan Yang Maha Esa. Segala masalah yang menyangkut harkat hidup orang banyak diselesaikan atau ditangani atas dasar musyawarah dan mufakat, dengan kegotong-royongan, bantu membantu dan bahu-membahu selalu diutamakan.13 Hubungan industrial di Indonesia berlandaskan Pancasila dalam usahausaha untuk mencapai tujuannya mendasarkan diri pada asas-asas pembangunan nasional, yakni asas manfaat, asas usaha bersama, asas demokrasi, asas adil & merata dan asas keseimbangan, hal asas kerjasama yang ditempuh adalah: 1. Pekerja dan pengusaha adalah sama-sama pejuang dalam mengembangkan perusahaan. Perusahaan itu menjadi alat pembangunan ekonomi, pekerja dan pengusaha teman seperjuangan dalam proses produksi, dengan demikian pekerja dan pengusaha wajib bekerja sama bantu membantu dalam kelancaran usaha dengan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan produksi. 2. Pekerja dan pengusaha dalam keadaan keterpaduan mensukseskan hasil produksi yang harus dipersembahkan kepada masyarakat dan negara sehingga peran sertanya tetap dipertahankan dengan mencegah terjadinya kemacetan-kemacetan dalam perusahaanya.
13
G. Kartasapoetra, R.G Kartasapoetra, A.G Kartasapoetra, 1986, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Sinar Gafika, Jakarta, h. 20
13
3. Pekerja dan pengusaha secara bersama-sama merupakan penopang perusahaan, karena perusahaan merupakan pengelola sedangkan para pekerja merupakan pelaksananya, karena itulah pendapatan bersih dari hasil usahanya selayaknya dinikmati secara bersama dengan bagian yang layak dan adil dalam keserasian. 4. Pekerja dan pengusaha merupakan satu kekuatan dalam wadah perusahaan, untuk itu akan dipertanggungjawabkan secara bersama, baik bertanggung jawab kepada : Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara, masyarakat di sekitarnya, pengusaha beserta keluarganya, dan pekerja dan keluarganya agar terlaksana dan terwujud menjadi kenyataan, maka diperlukan sikap sosial yang mencerminkan persatuan dan kesatuan nasional. Sifat gotong royong, harga menghargai, tenggang rasa, keterbukaan, bantu membantu dan kemampuan untuk mengendalikan diri para pelaku hubungan industrial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, masing-masing akan menunjukan prilaku yang positif, yakni saling mengerti dengan kedudukan dan perannya serta sama-sama memahami hak dan kewajiban dalam proses produksi.14 Pihak pemerintah yang berkaitan dengan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan menempati posisi dan menjalankan peranannya sebagai pengasuh, pembimbing, pelindung dan perukun dalam timbulnya berbagai masalah. Secara singkat dapat dikatakan berperan
14
I Made Udiana, 2015, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Udayana University Press, Denpasar, h. 35
14
sebagai pengayom dan pengemong bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi.15 Ada tiga teori yang dapat digunakan untuk menerangkan kualitas hubungan antarmanusia dalam hubungan industrial yaitu: 1. Teori transaksional (model pertukaran sosial) Menurut teori ini, hubungan antar manusia (interpersonal) itu berlangsung mengikuti kaidah transaksional, yaitu apakah masing-masing merasa memperoleh keuntungan dalam transaksinya atau malah merugi. Jika merasa memperoleh keuntungan maka hubungan itu pasti akan mulus, tetapi jika merasa rugi maka hubungan akan terganggu, putus atau bahkan berubah menjadi permusuhan. Demikian juga hubungan antara buruh dan majikan, mereka berfikir apakah kontribusi mereka sebanding dengan keuntungan yang mereka peroleh. 2. Teori peran Menurut teori ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Dalam skenario itu sudah tertulis, seorang atasan harus bagaimana dan seorang bawahan harus bagaimana atau seorang majikan harus bagaimana dan seorang buruh harus bagaimana. Demikian juga sudah tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh majikan, buruh, atasan dan bawahan dan seterusnnya. Menurut teori ini, jika seorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmonis, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan di cemooh. Pengusaha yang menyelahi skenario atau aturan tidak akan hidup
15
Ibid, h. 40
15
harmoni dengan pekerja, pemimpin yang menyimpang dari skenario akan sering di demo publik. 3. Teori permainan Suasana hubungan industrial ditentukan oleh bagaimana kesesuaian sikap dan perilaku majikan dan buruh dengan yang semestinya dilakukan. Jika tidak maka suasana hubungan industrial tidak akan harmonis. Undang-Undang Ketenagakerjaan antara lain memuat hak-hak dasar pekerja, seperti waktu bekerja, pengupahan, tunjangan,
perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja,
perlindungan khusus bagi buruh perempuan, anak dan penyandang cacat serta adanya jaminan sosial tenaga kerja.16
1.8 Metode Penelitian Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal tersebut disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis, dan konsisten.17 Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.18 Adapun metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah sebagai berikut :
16
Sumanto, 2014, Hubungan Industrial: Memahami dan Mengatasi Potensi Konflik Pengusaha-Pekerja Pada Era Modal Global, Cet.1, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta, h. 95 17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1. 18 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h. 35.
16
1.8.1 Jenis penelitian Penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris yang merupakan pendekatan permasalahan
yang dilihat dari segi-segi kenyataan yang ada
dilapangan, yang kemudian dikaitkan dengan adanya gejala-gejala hukum yang ada di kehidupan masyarakat yang kemudian dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku. Karakteristik penelitian yang bersifat empiris adalah hasil yang diperoleh dan disampaikan secara nyata tanpa disertai dengan interpretasi peneliti.19 Menurut Soerdjono Soekamto, “penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum
yang
hukum”.
20
sedang
berlaku
ataupun
penelitian
terhadap
identifikasi
Penelitian hukum empiris merupakan penelitian ilmiah yang
menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan perilaku masyarakat (kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein atau antara the Ought dan The is atau yang seharusnya dengan senyatanya di lapangan). Obyek penelitian hukum empiris berupa pandangan, sikap dan perilaku masyarakat dalam penerapan hukum.21 1.8.2 Jenis pendekatan Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penelitian hukum umumnya mengenal 7 (tujuh) jenis pendekatan yakni :
19
Burhan Ashshofa, 2014, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h.28 Ibid, h.14 21 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.77 20
17
a) Pendekatan kasus ( The Case Approach) b) Pendekatan perundang-undangan ( The Statute Approach) c) Pendekatan fakta ( The Fact Approach) d) Pendekatan analisis konsep hukum (Analitical & Conseptual) e) Pendekatan frasa (Words & Phrase Approach) f) Pendekatan sejarah (Historical Approach) g) Pendekatan perbandingan (Comparative Approach).22 Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), sebagai bahan hukum primer, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, juga menggunakan pendekatan fakta (the fact approach) yaitu dari fakta-fakta yang diperoleh dilapangan melalui wawancara.23 1.8.3 Sifat penelitian Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sifat deskriptif. Penelitian secara deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menjabarkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data yang ada, sehingga dilakukan kegiatan menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Penelitian dengan cara deskriptif bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. 24 Penelitian
22 23
Ibid, h. 80 Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Fajar Inter Pratama Offset, Jakarta,
h.93 24
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2008, Metodelogi Penelitian, Cet.9, Bumi Aksara, Jakarta, h.44
18
deskriptif juga bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.25 1.8.4 Data dan sumber data Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu meliputi : 1. Data primer Data primer bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan (field research) baik responden maupun informan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Penyediaan Jasa Makanan yang beralamat di Aerofood ACS Building Ngurah Rai Airport PO BOX 3276 Denpasar Bali. 2. Data sekunder Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (library research), yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dalam bentuk bahan-bahan hukum. 26Yaitu meliputi : a. Bahan hukum primer Bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-
25
Amiruddin, H dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed.1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 25 26 Amirudin,H dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.30
19
Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerjadan Perjanjian Kerja Bersama PT.Aerofood Indonesiadengan Serikat Pekerja Serasi Indonesia dan Serikat Karyawan Sejahtera ACS. Bahan hukum primer tersebut diperoleh dari Perpusatakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan dari hasil observasi di PT.ACSyang beralamat di Aerofood ACS Building Ngurah Rai International Airport PO BOX 3276 Denpasar Bali. b. Bahan hukum sekunder Yaitu meliputi buku-buku/literatur, karya tulis dan jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang terletak di Jalan Bali 1 Denpasar 801114 BaliIndonesia, dan yang di peroleh di toko buku sebagai penunjang dari penelitian ini serta di dapat juga dari hasil penelusuran di Internet. c.
Bahan hukum tersier Yaitu meliputi kamus hukum, ensklopedi dan lain sebagainya yang
berfungsi menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Udayana yang terletak di Jalan Bali 1 Denpasar 801114 Bali Indonesia dan di peroleh juga dari dari penelusuran Internet. 1.8.5 Teknik pengumpulan data Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
20
1. Teknik studi dokumen Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum normatif maupun empiris, karena walaupun aspeknya berbeda keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. 27 Teknik studi dokumen ini dilakukan dengan cara melakukan pencatatan terhadap sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian akan dilakukan melalui penelusuran melalui kepustakaan yang berkaitan dengan aspek pentingnya perlindungan hukum terhadap tenaga maintenancePT. Aerofood CateringService DenpasarBali. 2. Teknik wawancara (interview) Data yang diperoleh dengan cara wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Penyediaan Jasa Makanan yang terletak di Aerofood ACS Building, Ngurah Rai International Airport PO BOX 3276 Denpasar-Bali yaitu PT. Aerofood Catering Service Denpasar-Bali. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara secara fisik. 28 Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face) yang dilakukan seorang pewawancara dengan responden untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.29
27
Fakultas Hukum Universitas Udayana, op.cit, h. 82 Kartini Kartono, 1983, Pengantar Metode Penelitian Research Sosial, Alumni, Bandung h.171 29 Amiruddin, H dan Zainal Asikin, op.cit, h.82 28
21
1.8.6 Teknik penentuan sampel penelitian Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. 30 Pada Departemen Engineering di PT. ACS Denpasar-Bali, Pekerja tetap berjumlah 23 orang sedangkan pekerja kontrak berjumlah 4 orang. Teknik pengambilan sampel atas populasi yang digunakan adalah random sampling dengan populasi yang bersifat homogen. 1.8.7 Pengolahan dan analisis data Setelah data-data terkumpul baik data lapangan maupun data kepustakaan, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisa dengan teknik pengolahan data secara kualitatif. Analisis kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata (narasi), data sukar diukur dengan angka, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat non probabilitas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.31 Pengolahan data secara kualitatif menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari frame of reference, individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analis serta menempatkannya sebagai bagian dari satu keseluruhan (holistik).32 Dalam hal ini mengenai perlindungan hukum tenaga kerja maintenance di PT. Aerofood CateringServiceDenpasarBali.
30
Fakultas Hukum Universitas Udayana, op,cit, h. 83 Ibid, h. 88 32 Burhan Ashshofa, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h. 15 31
