BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Agar sebuah negara dapat berkembang dengan baik dan berjalan maju ke arah yang lebih baik, diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan banyak dana. Untuk memperoleh dana yang besar tersebut, maka pemerintah menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan salah satu sumber pemasukan yang termasuk dalam APBN adalah pajak. Menurut Mardiasmo (2011) “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Dalam struktur penerimaan negara, penerimaan pajak merupakan sumber dana utama untuk menopang pembiayaan penyelengaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Data pokok APBN, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberi kontribusi besar terhadap negara sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia dari tahun ke tahun. Sebesar lebih dari 65% sumber penerimaan negara dalam APBN disumbangkan dari sektor
1
perpajakan. Presentase ini menunjukkan bahwa perpajakan mempunyai porsi terbesar dalam susunan penerimaan APBN Indonesia, mengalahkan penerimaan dari sektor Migas (minyak dan gas bumi) serta pertambangan, penerimaan sektor pariwisata, penerimaan sektor industri dan perdagangan, serta penerimaan bukan pajak lainnya. Berdasarkan trend yang demikian, memberikan konsekuensi peningkatan rencana penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Sektor perpajakan merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak sangat mengapresiasi para wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan-badan dalam bentuk perusahaan yang taat membayar pajak. Direktorat Jendral Pajak juga terus berusaha agar penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat tercapai. Namun seiring dengan perkembangan yang ada, terdapat masalah yang timbul salah satunya adalah tingginya tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance), maupun ketidakmampuan membayar utang pajak untuk. Maka dari itu untuk mengatasi
itu semua perlu adanya penyempurnaan Undang-undang
perpajakan agar dapat lebih diterima masyarakat luas. Indonesia sendiri saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai bidang, salah satunya adalah perkembangan infrastruktur. Terjadi pembangunan pesat di berbagai tempat salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama Sleman. Mulai banyak 2
investor yang ingin memulai bisnis nya di Kabupaten ini. Pemerintah juga melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang ada untuk menunjang perkembangan yang terjadi. Dikarenakan hal tersebut jumlah transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan meningkat dengan pesat. Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak melihat hal ini sebagai potensi yang besar dalam pemasukan pajak untuk menambah APBN. Pada saat melakukan jual beli tanah dan bangunan, baik pembeli maupun penjual akan dikenakan pajak. Penjual akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) atas uang pembayaran harga objek yang sudah diterima. Sedangkan pembeli akan dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya. BPHTB dikenakan bukan hanya saat terjadinya jual beli tanah, tapi juga terhadap setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan (tukar menukar ; hibah, waris, pemasukan tanah kedalam perseroan, dan lain-lain). Dalam transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan yang menjadi subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu pembeli. Ketika kewajiban pajak nya sudah dipenuhi maka wajib pajak akan menerima bukti pembayaran dalam hal ini Surat Setoran Pajak (SSP), surat ini sangat penting karena menjadi salah satu syarat berkas yang harus ada ketika wajib pajak ingin mengganti kepemilikan dalam Sertifikat Tanah. Namun SSP yang dilampirkan adalah SSP yang sudah divalidasi oleh kantor pelayanan pajak setempat. Namun SSP yang diserahkan ke kantor pajak tidak langsung divalidasi begitu saja,
3
kantor pajak akan melakukan penelitian guna membuktikan data dan berkasberkas yang dilampirkan oleh wajib pajak sudah benar dan valid. Dalam prosesnya pun tidak jarang ditemukan banyak kendala seperti data yang tidak sesuai, berkas yang kurang, bahkan harga yang dicantumkan tidak sesuai dengan nilai perolehan yang sebenarnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis berusaha untuk menganalisis lebih dalam lagi proses penelitian data-data yang dicantumkan dalam pengajuan hingga pemvalidasian SSP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. Oleh karena itu, penulis akan membahasnya dalam pembuatan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PROSEDUR VALIDASI SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SLEMAN.”
1.2. Rumusan Masalah Dari latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dapat penulis ambil untuk tugas akhir ini adalah, 1. Bagaimana prosedur validasi SSP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Sleman ? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur tersebut ?
4
1.3. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam pemvalidasian SSP atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di KPP Pratama Wates serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur tersebut.
1.4. Manfaat Penelitian a. Bagi Penulis Membandingkan teori yang dipelajari di kampus dengan realita yang ada di KPP Pratama Sleman, memperoleh tambahan wawasan dengan hasil analisis
yang telah dilakukan serta sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Ahli Madya dan telah lulus dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan masukan untuk peningkatan kinerja. c. Bagi Pihak Lain Untuk menambah pengetahuan mengenai prosedur yang digunakan di KPP Pratama Sleman dalam pemvalidasian SSP, serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
5
1.5. Kerangka Penulisan
Pendahuluan
D Pratama Sleman KPP
Prosedur Validasi SSP
Wawancara
Kendala dalam Proses Proses Validasi SSP
Kajian Dokumen
Data Penerimaan Pengajuan Berkas Untuk Validasi SSP
Analisis Data Kesimpulan
Gambar 1.1 Kerangka Penulisan
6
1.6. Sistematika Penulisan Kerangka penulisan penelitian ini terdiri dari : BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuam penulisan, manfaat penelitian, kerangka penulisan.
BAB II GAMBARAN UMUM PENULISAN Bab ini menjelaskan kondisi umum, landasan teori, tinjauan pustaka, metodologi serta jenis dan / sumber data.
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini menjelaskan analisis dari data yang telah diperoleh kemudian diinterpretasikan dan pembahasan.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis, interpretasi dan pembahasan kemudian saran yang akan diberikan terhadap perusahaan.
7
