BAB I PENDAHULUAN. besar, dan dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Negara Indonesia merupakan Negara berkembang, yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki budaya yang beraneka ragam, lautan, dan sumberdaya alam yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan. Dalam melakukan perubahan tersebut, pastilah memerlukan dana yang sangat besar, dan dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan

pembangunan

karena

pendapatan

negara

membiayai

untuk

pajak sendiri semua

merupakan sumber

pengeluaran

termasuk

pengeluaran pembangunan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta

1

2

Wajib Pajak untuk bersama-sama secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam membangun pertumbuhan ekonomi karena Indonesia memiliki beraneka ragam kekayaan yang sangat kuat untuk menunjang segala kebutuhan dalam Negeri, namun pada kenyataannya Indonesia hanya mampu menjadi penonton ditengah persaingan global yang begitu selektif. Dalam hal ini kedewasaan sangatlah diperlukan dalam melakukan suatu kebijakan karena besar atau kecilnya pendapatan dari PPh Pasal 22 tergantung pada kebijakan yang diambil oleh Peraturan Pemerintah. Pajak penghasilan pasal 22 atau disingkat PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dasar hukum PPh pasal 22 adalah UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, pasal 22. Untuk lebih memahami secara mendalam dan komprehensif mengenai pajak penghasilan (pph) pasal 22, maka yang akan dibahas dalam tugas akhir ini yaitu mengenai subjek PPh pasal 22, objek, pemungut, pengecualian dari pengenaan pph pasal 22, saat terutang, batas waktu setor dan lapor, serta contoh soal atau kasus yang berkaitan dengan pasal 22. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di SMA

3

Sunan Giri Menganti Gresik yang telah ditetapkan sebagai pemungut PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh SMA Sunan Giri Menganti

berkaitan dengan pengadaan barang, seperti pembelian dan tidak

mengadakan penjualan dan pembelian impor. Dengan memperhatikan alasan dan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 pada SMA Sunan Giri Menganti Gresik. Judul yang diangkat penulis sehubungan dengan tugas akhir ini adalah “ Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada SMA Sunan Giri Menganti Gresik”.

1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin mengetahui perhitungan dan prosedur pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada SMA Sunan Giri Menganti Gresik telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tarif yang ditetapkan? 1.3. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui perhitungan dan prosedur pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang yang dilakukan SMA Sunan Giri Menganti Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian Berdasarkan uraian – uraian diatas, maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 1. Dari segi praktis, bagi SMA Sunan Giri Menganti Gresik penelitian ini

4

diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap kedisiplinan pelaksanaan dalam pemungutan pajak penghasilan dan prosuder perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang. 2. Dari segi teoritis atau akademis, penelitian ini diharapkan member manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hokum pajak, prosedur perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan literature bagi penelitian selanjutnya.

5

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Pajak Pajak merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah

untuk

memperoleh

atau

mendapatkan

dana

dari

masyarakat. Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli, antara lain : 1. Menurut Soemitro pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2003) 2. Menurut Judisseno, pajak merupakan suatau kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupapembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. (Judisseno, 2005) 3. Menurut Djajadiningrat Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Resmi, 2008) 2.1.2 Pengertian Penghasilan Pengertian penghasilan sesuai pasal 4 ayat 1 undang-undang PPh adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai

5

6

untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengertian penghasilan menurut Prabowo adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usahalainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan. (Prabowo, 21:2004) Dari kedua defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan ekonomi yang diperoleh oleh wajib pajak yang berada di Indonesia yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menambah kekayaan. 2.1.3. Pengertian Pajak Penghasilan Pengertian Pajak Penghasian (PPh) berdasarkan UndangUndang No 17 Tahun 2000 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. 2.1.4. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh Pasal 22 menurut UndangUndang No. 36 Tahun 2008 adalah PPh yang dipungut oleh: 1.

Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

2.

Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak

7

yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 3.

Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah, adapun jenis barang yang tergolong sangat mewah adalah : a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp

20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp

10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga

pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi). d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual

atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi). e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang

dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.

8

Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud seperti di atas yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100 % (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. 2.1.5.

Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2007, pemungut PPh pasal 22 adalah: 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan cukai, atas impor barang. 2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. 3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4. 4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamnina, dan Bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.

9

5. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, Industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya didalam negeri. 6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. 7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. 2.1.6.

Objek Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut UU Perpajakan No 36 tahun 2008 Yang merupakan objek pemungutan PPh pasal 22 adalah : 1. Impor Barang 2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah daerah. 3. Pembayaran atas pembelian barang yng dilakukan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daearah yang dananya berasal dari dana APBN maupun APBD. 4. Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri rokok, indusri kertas, industri baja dan industri otomotif.

10

5. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh pertamina dan badan usaha selain pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas. 6. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan dari pedagang pengumpul. 2.1.7.

Tidak Termasuk Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Adapun yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 22 ditentukan sebagai berikut: 1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak PenghasiIan. 2. Barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai. 3. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan atas timbal balik. 4. Barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia. 5. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan. 6. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum.

11

7. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 8. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. 9. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. 10. Barang pindahan. 11. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean. 12. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. 13. Persenjataan, amunisi, dan pelengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. 14. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. 15. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imuniasi Nasional (PIN). 16. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama. 17. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat

12

keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional. 18. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional. 19. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia. 20. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. 21. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 22. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos. 23. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. 24. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

13

25. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2.1.8.

Sifat pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Pemungutan PPh pasal 22 dapat bersifat final dan tidak final. Pemungutan pajak bersifat final dalam PPh pasal 22 artinya bahwa pajak yang telah di bayar oleh Wajib Pajak melalui pemungutan oleh pihak lain dalam tahun berjalan tersebut, tidak dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir suatu tahun pada saat pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan PPh. Jenis pajak penghasilan yang pemungutannya bersifat final adalah: 1. PPh pasal 22 atas penyerahan hasil produksi industri rokok di dalam negeri. 2. PPh pasal 22 atas penyerahan hasil produksi industri baja. 3. PPh pasal 22 atas penyerahan hasil produksi Pertamina atau badan usaha lain yang sejenis kepada penyalur/agen. Jenis pajak penghasilan yang pemungutannya bersifat tidak final adalah: 1. PPh pasal 22 atas penyerahan hasil produksi Pertamin atau badan usaha lain yang sejenis kepada pembeli lainnya (pabrikan). 2. PPh pasal 22 atas penyerahan hasil industri semen.

14

3. PPh pasal 22 atas penyerahan hasil industri kertas. 4. PPh pasal 22 atas penyerahan hasil otomotif. 5. PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibayar dengan dana dari Anggaran Pengeluaran Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). 6. PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh instansi atau badan usaha tertenti seperti BI (Bank Indonesia), BPPN, BULOG, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, dan bank-bank BUMN yang melakuka pembelian barang yang dananya bersumber baik dar APBN maupun non-APBN. 7. PPh pasal 22 atas import barang. 8. PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan atau ekspor hasil industri oleh eksportir industri perkebunan, perhutanan, pertanian, dan perikanan. 2.1.9. Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebai berikut: 1. Atas impor a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu sebesar 0.5% (nol koma lima persen)dari nilai impor. b. Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7.5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan atau

15

c. Yang tidak dikuasai, sebesar 7.5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang. 2. Atas pembelian barang sebesar 1.5% (satu setengah persen) dari harga pembelian. 3. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importer bahan bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut: a. Bahan bakar minyak sebesar: 1. 0.25%(nol koma dua lima persen) dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina; 2. 0.3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan non SPBU; b. Bahan bakar gas sebesar 0.3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai; c. Pelumas sebesar 0.3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. 4. Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif. a. Penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0.1% (nol koma satu persen) dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai.

16

b. Penjualan semua jenis semen di dalam negeri sebesar 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai; c. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri sebesar 0.45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai; d. Penjualan baja di dalam negeri sebesar 0.3% (nol koma tiga persen) dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai; 5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerap dalam sector kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0.25% (nol koma dua lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. 2.1.10. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh pasal 22 Penulis ingin memaparkan beberapa tata cara pemungutan dan penyetoran PPh pasal 22 seperti yang tertera di bawah ini : 1. Pemungut pajak wajib memungut dan menyetorkan PPh pasal 22 ke Bank persepsi, Kantor Pos atau bank devisa. Ketentuan pemungutan dan penyetoran tersebut adalah sebaga berikut: a. PPh pasal 22 atas Import, dipungut dan harus disetor sendiri oleh importir ke bank devisa pada saat pembayaran bea masuk.

17

b. PPh pasal 22 atas import oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai, dipungut pada saat pembayaran bea masuk atau pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Import Untuk Dipakai (PIUD), dan harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan. c. PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh instansi pemerintah atau BUMN/BUMD dengan dana dari APBN/APBD, dipungut pada saat pembayaran, dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak (rekanan) pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atau penyerahan barang. d. PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh badan-badan tertentu seperti BI, BPPN, BULOG, PT Telkom, dan lain-lain, dipungut pada saat pembayaran, dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya. e. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu, dipungut pada saat penjualan, dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya. f. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi pertamina dan badan usaha yang sejenis dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order), dan harus disetor sendiri

18

oleh Wajib Pajak sebelum surat perintah pengeluaran barang ditebus. g. PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri oleh industri atau eksportir dalam bidang perkebunan, perhutanan,

pertanian,

perikanan,

dipungut

pada

saat

pembayaran dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib pajak, paling lambattanggal 10 bulan takwim berikutnya. 2. Pelaksanaan penyetoran PPh pasal 22, ditentukan sebagai berikut: a. Menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang berlaku sebagai Bukti Pemngutan Pajak, untuk penyetoran PPh pasal 22 oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai (atas import barang), badan usaha industri tertentu (atas penyerahan hasil industri tertentu), dan badan usaha/eksportir tertentu (atas pembelian oleh industri tertentu/eksportir). b. Pemungutan pajak kelompok ini wajib menerbitkan Bukti Pemungutan pajak PPh pasal 22 dalam rangkap 3 yaitu :  Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak.  Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayan Pajak (KPP)  Lembar ke-3 untuk Pemungut Pajak. c. Menggunakan formulir SSP secara kolektif, untuk penyetoran PPh pasal 22 oleh bank devisa dan bendaharawan/badan tertentu yang ditunjuk (atas impor barang), dan Pertamina atau badan usaha selain Pertamina (atas penjualan migas).

19

d. Pemungut pajak kelompok ini membuat daftar SSP rangkap 2 yaitu:  Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP).  Lembar ke-2 untuk Pemungut Pajak. 3. Flow chart pemotongan PPh pasal 22 berdasarkan Undang-undang No. 26 tahun 2008 atas kegiatan pengadaan barang, sebagai berikut:

Pembayaran Penjual

Tgl 10 bulan takwim berikutnya Pembeli

PPh pasal 22 dipungut pada saat pembayaran dengan bukti pemotongan berupa SSP

Bank Devisa / PT. Pos Penerbitan SSP yang ditujukan kepada wajib pajak, KPP pada saat penyetoran, dan pemungutan pajak

Gambar 1 Flow chart pemotongan PPh pasal 22

2.2. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang yaitu : Rini Handayani (2009), secara khusus melakukan penelitian mengenai system perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang dimungkinkan menjadi salah satu variabel yang berperan besar dalam menentukan penerimaan pajak. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan dan prosedur pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

20

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah : (1) pajak memrupakan iuran rakyat kepada Negara yang dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum untuk kesejahteraan rakyat. (2) Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara telah membayar pajak penghasilah pasal 22 atas pengadaan barang pada saat pembayaran dengan nilai 1.5% dari harga beli, dengan bukti pemotongan berupa SSP. (3) Perhitungan dan prosedur pemotongan PPh pasal 22 pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara sebagai pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu dan tarif yang ditentukan. 2.3. Kerangka Konseptual Dasar penelitian ini dalam melakukan alalisis perhitungan PPh pasal 22 adalah melalui laporan keuangan dari SMA Sunan Giri menganti atas pembelian barang. Laporan tersebut dianalisa dengan mencocokkan dengan bukti pembayaran. Dari analisa dan perbandingan yang pada akhirnya dapat diketahui perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang yang dilakukan SMA Sunan Giri menganti. Kerangka konseptual yang dapat dijabarkan sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian dalam skripsi ini, diwakili oleh bagan alur sebagai berikut:

21

Laporan Keuangan SMA Sunan Giri Menganti

Pemeriksaan Pajak

Penghasilan Kena Pajak (PKP) SMA Sunan Giri Menganti

Pajak Terutang Gambar 2 Bagan Kerangka Konseptual

22

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsi masalah yang telah diidentifikasikan dan terbatas pada sejauh mana usaha untuk mengungkap masalah dan keadaan. sebagaimana adanya, sehingga merupakan pengungkapan fakta-fakta yang ada.

3.2.Deskripsi Populasi dan Penentuan Sampel 3.2.1 Pengertian Populasi Populasi merupakan objek atau subjek yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Pengertian populasi menurut Sugiyono yaitu: “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.(2009:61) Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan

22

23

dengan masalah dalam penelitian, pada Yayasan Sunan Giri Menganti Gresik. 3.2.2 Penentuan Sampel Untuk membuktikan kebenaran jawaban yang masih sementara (hipotesis), maka peneliti melakukan pengumpulan data pada objek tertentu.

Objek

dalam

populasi

terlalu

luas,

maka

peneliti

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Pengertian sampel menurut Sugiyono adalah sebagai berikut: ”Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. (2009:61) Dengan demikian dapat diketahui bahwa sampel merupakan bagian dari populasi dan dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dari keterangan diatas penulis menganbil sampel pada SMA Sunan Giri Menganti Gresik.

3.3. Variabel dan Operasional Variabel 3.3.1.

Variabel Penelitian 1. Klasifikasi Variabel Variabel dalam penelitian diartikan sebagai variabel yang merupakan objek yang berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh informasi agar bisa ditarik suatu kesimpulan. Adapun variabel yang menjadi obyek penelitian antara lain:

24

a. Variabel Independen (X) Menurut Umar (2003:63) Variabel Independen (bebas) adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain.

Sedangkan

menurut

Sugiyono

(2006:61)

variabel

independen sering disebut variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam Bahasa Indonesiadisebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22. b. Variabel Dependen (Y) Menurut Umar (2003:63) Variabel Dependen (terikat) adalah variabel yang dijelaskan atau yang dipengaruhi variabel independen. Sedangkan menurut Sugiyono (2006:61) variabel dependen variabel dependen sering disebut variabel output, criteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah pengadaan barang pada SMA Sunan Giri Menganti Gresik. 2. Operasional Penelitian Sebelum mengadakan penilaian dalam penelitian, penulis harus menentukan operasional variabel, hal ini dimaksudkan agar

25

dapat mempermudah dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono, menyatakan bahwa: “Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.” (2006:31) Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel – variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai analisis perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 atas pengadaan barang pada SMA Sunan Giri Menganti Gresik.

3.4.Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah tanya jawab yaitu mengadakan wawancara secara langsung kepada pegawai bagian keuangan dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait. Hal tersebut dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan. Adapun teknik pengumpulan yang dilakukan penulis untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dan digunakan sehubungan dengan penelitian ini adalah : a. Pengumpulan data juga dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pegawai yang berwenang pada bagian keuangan SMA Sunan Giri

26

Menganti Gresik, untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan. b. Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ditujukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan

data

yang

diperlukan.

Pengumpulan

data

dokumentasi

menggunakan alat tulis manual maupun elektronik Metode analisa yang digunakan adalah metode analisa deskriptif yaitu metode yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual dan mengambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interprestasi yang rasional.

3.5.Sumber dan Jenis Data Sumber data penulisan ini berasal dari data pengadaan barang yang dilakukan oleh SMA Sunan Giri Menganti. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan, yang mana data tersebut berasal dari bagian keuangan SMA Sunan Giri Menganti. Adapun data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis adalah nota pembelian barang, formulir setoran pajak, dan surat setoran pajak (SSP).

27

3.6.Teknik Keabsahan Data Agar dalam proses selanjutnya kita dapat mengetahui apa saja yang telah ditemukan dan di interpretasi di dalam lapangan, maka kita perlu mengetahui kredibilitasnya dengan menggunakan teknik perpanjangan kehadiran peniliti di lapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi (sumber, metode, penelitian dan teori) dan pelacakan kesesuaian hasil. Selanjutnya perlu dilakukan pengecekan dapat atau tidaknya ditransfer ke latar lain (transferability), ketergantungan pada konteksnya (dependability) dan dapat tidaknya dikonfirmasikan kepada sumbernya (confirmability). Jadi, yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi; (1) mendemonstrasikan nilai yang benar, (2) menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan (3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. 1. Perpanjangan Keikutsertakan Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada penelitian dilapangan. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal tersebut dilakukan maka akan membatasi: a. Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks.

28

b. Membatasi kekeliruan penelitian. c. Mengkonpensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat. 2. Ketekunan Pengamatan Ketekunan pengamatan yaitu secara konsisten mencari interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentative. Mencari suatu usaha yang membatasi berbagai pengaruh dan mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Hal ini berarti peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian ia menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemerikasaan tahap awal tempak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. 3. Triangulasi Triangulasi

adalah

teknik

pemeriksaan

keabsahan

data

yang

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekanatau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sember lainnya. Hal itu dapat dicapai dengan jalan; (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (4)

29

membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.7. Teknik Analisis Data Dalam menganalisa data, dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Kedua metode ini saling melengkapi satu sama lainnya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan kedua metode tersebut dalam mengolah, menganalisa data, dan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kesimpulan. Penjelasan mengenai kedua metode tersebut yaitu : 1. Metode Langsung Metode langsung merupakan teknik dan prosedur pemeriksaan pajak terhadap ketaatan perpajakan untuk mengetahui kebenaran jumlah SPT dan kebenaran jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) di dalam SPT tersebut. Pelaksanaan metode ini dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pos-pos laporan keuangan yaitu neraca dan laporan laba-rugi, beserta bukti dan catatan pendukungnya yang sesuai dengan urutan proses pemeriksaan. 2. Metode Tidak Langsung Metode

tidak

langsung

merupakan

teknik

dan

prosedur

30

pemeriksaan pajak terhadap ketaatan perpajakan untuk mengetahui kebenaran jumlah SPT masa dan kebenaran jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) di dalam perhitungan tersebut. Pelaksanaan metode ini diluar pemeriksaan mengenai penghasilan dan biaya, sehingga walaupun metode ini juga melakukan pemeriksaan pada lampirannya, namun metode ini tidak melakukan pengujian terhadap neraca dan laporan laba-rugi. Metode tidak langsung merupakan metode pemeriksaan terhadap dokumen- dokumen sebagai berikut : a. Dokumen pembukuan dan catatannya. b. Verifikasi penerimaan dan pengeluaran uang tunai. c. Perhitungan sumber dan penggunaan dana.

31

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 4.1. Penyajian Data 4.1.1. Sejarah Singkat SMA Sunan Giri Menganti Menyadari akan arti pentingnya pendidikan bagi manusia dan dengan didorong oleh rasa tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan umat Islam, khususnya di daerah Menganti dan sekitarnya. Berkumpulah generasi muda Islam dan tokoh-tokoh Islam Menganti pada 26 September 1965. Dari pertemuan generasi muda dan tokoh-tokoh Islam itu akhirnya menghasilkan

kesimpulan bahwa diperlukan didirikan

Sekolah lanjutan Islam guna meningkatkan pendidikan masyarakat. Akhirnya pilihan Sekolah jatuh pada Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA). Dengan ijin Pengurus SMP Semangat yang telah tutup, maka gedung Sekolah PGA memakai tempat Sekolah SMP Semangat untuk melaksanakan proses belajar-mengajar. Yayasan perlu dibentuk, agar usaha mengembangkan PGA lebih leluasa baik kuailtas maupun kuantitasnya. Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Sunan Giri terbentuk berkat perjuangan Pengurus PGA. Dengan akte notaris Djoko Soepadmo, SH. YPI Sunan Giri resmi berdiri. Demi persatuan dan kesatuan umat Islam Menganti akhirnya menyerahkan kepengurusan PGA kepada Yayasan Pendidikan Sunan

31

32

Giri tanggal 10 April 1972. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan maka dalam hal ini Yayasan Pendidikan Islam Sunan Giri yang bertempat di Grseik tepatnya di Jl. Raya Sunan Giri No.16 Menganti Gresik mendirikan SMA Sunan Giri Menganti pada Januari 1978. Terbentuknya SMA Sunan Giri Mengati adalah dibawah Yayasan Pendidikan Islam. Dengan tugas utamanya mendidik dan mencerdaskan mutu pendidikan dikalangan masyarakat khususnya serta membangun dan memajukan Pendidikan yang ada di Indonesia pada umumnya. Adapun visi dan misi dari dari SMA Sunan Giri Menganti sebagai berikut : Visi : ” Unggul dalam Imtaq dan Ilmu Siswa.” Misi : a. Melaksanakan bimbingan dan praktek ibadah secara istiqomah agar siswa menjadi penegak sholat, mahir dzikir, dan trampil sebagai penceramah. b. Melaksanakan bimbingan akhlaqul karimah dengan penuh kasih dan sayang. c. Melaksanakan kegiatan pembelajaran disiplin dan Islami agar siswa menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam kerangka nilai-nilai Islami. 4.1.2. Tujuan Instansi Tujuan didirikan SMA Sunan Giri Menganti adalah :

33

a. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar. c. Menguasai materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam program pengajaran SMA Sunan Giri Menganti. d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat. e. Memiliki akhlaq dan budi pekerti luhur. f. Memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 4.1.3. Struktur Organisasi dan Penjelasan Tugas SMA Sunan Giri Menganti Struktur

organisasi

merupakan

garis

besar

pembagian

wewenang dan tanggung jawab secara jelas dan tegas mencapai tujuan di lingkungan dalam maupun diluar instansi. Jadi struktur organisasi SMA Sunan Giri Menganti adalah susunan dari orang-orang / bagianbagian yang bertanggung jawab atas hal yang menjadi wewenangnya.

34

Pengurus Yayasan Sunan Giri Menganti

Kepala Sekolah

Tata Usaha

Pustakawan

Wakasek Kurukulum

Wakasek Kesiswaan

Wakasek Sar-Pras

Koordinator Wali Kelas

Wakasek Humas

Wali Kelas

Guru

Siswa/ Siswi

Keterangan : :

Garis Koordinasi

Gambar 3 Struktur Organisasi dan Jabatan SMA Sunan Giri Menganti

35

Adapun penjelasan dari tugas masing – masing bagian bagan struktur organisasi SMA Sunan Giri Menganti sebagai berikut : 1. Kepala Sekolah. Kepala

Sekolah

berfungsi

mengembangkan

kompetensi

kepribadian, Manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. 2. Wakil Kepala Sekolah bagian Kurikulum. a. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. b. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran. c. Mengatur

penyusunan

program

pengajaran

(program

caturwulan, program satuan pelajaran dan persiapan mengajar, penjabaran dan penyesuaian kurikulum). d. Mengatur

pelaksanaan

kegiatan

kurikulum

dan

ekstra

kurikuler. e. Mengatur pelaksanaan program penilaian kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan dan laporan kemajuan belajar siswa, serta pembagian rapor dan STTB. f. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengajaran. 3. Kesiswaan. a. Mengatur program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. b. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K. c. Mengatur dan membina program kegiatan OSIS meliputi Kepramukaan, Palang Merah Remaja (PMR), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), Usaha Kegiatan Sekolah (UKS), Patroli

36

Keamanan Sekolah (PKS), Paskibra. 4. Sarana dan Prasarana. a. Merencanakan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana

untuk

menunjang proses belajar mengajar. b. Merencanakan program pengadaannya. c. Mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana. d. Mengelola perawatan, perbaikan, dan pengisian. 5. Hubungan dengan Masyarakat. a. Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan BP3 dan peran BP3. b. Menyelenggarakan bhakti sosial, pariwisata. c. Menyelenggarakan

pameran

hasil pendidikan disekolah

(Gebyar Pendidikan). d. Menyusun laporan. 6. Guru. a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. d. Mengembangkan

keprofesionalan

secara

komunikasi untuk mengembangkan diri.

informasi

dan

37

e. Informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri 7. Wali Kelas. Wali Kelas membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan – kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan pembuatan statistik bulanan siswa b. Pengisian daftar kumpulan nilai siswa (Legger) c. Pembuatan catatan khusus tentang siswa d. Pencatatan mutasi siswa e. Pengisian buku laporan siswa penilaian hasil belajar f. Pembagian buku laporan penilaian hasil belajar 8. Guru Bimbingan dan Konseling. Bimbingan dan Konseling membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan – kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan

program

dan

pelaksanaan

bimbingan

dan

konseling. b. Koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah – masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar. c. Memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar. d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai.

38

9. Pustakawan Sekolah. Pustakawan Sekolah membantu

Kepala Sekolah dalam

kegiatan – kegiatan sebagai berikut : a. Perencanaan pengadaan buku / bahan pustaka / media elektronika. b. Pemeliharaan dan perbaikan buku – buku / bahan pustaka / media elektronika. c. Inventarisasi dan pengadministrasian buku – buku / bahan pustaka / media elektronika. d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala. 10. Tata Usaha Tata

Usaha

sekolah

mempunyai

tugas

melaksanakan

ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam kegiatan – kegiatan sebagai berikut : a. Penyusunan program kerja tata usaha sekolah b. Pengelolaan keuangan sekolah c. Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa d. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah e. Penyusunan administrasi perlengkapan sekolah f. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kepengurusan ketatausahaan secara berkala

39

4.1.4. Pengadaan Barang Pengadaan barang adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak bagian keuangan SMA Sunan Giri Menganti yang bertujuan untuk menambah perlengkapan maupun peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendidikan. Pengadaan barang yang dilakukan adalah kegiatan pembelian barang-barang yang tersedia di masyarakat yang mana tidak melaksanakan pembelian Impor dalam bentuk apapun. Adapun pengadaan barang yang bisa dilakukan oleh SMA Sunan Giri Menganti adalah pengadaan komputer, peralatan kantor, alat tulis kerja, alat-alat laboratorium, dan lain-lain. Penulis akan memaparkan beberapa kasus penghitungann PPh pasal 22 yang dilakukan oleh SMA Sunan Giri Menganti dalam beberapa transaksi di bawah ini dengan meneliti pada Laporan Kegiatan R-BOS. Jumlah penerima dana R-BOS sejumlah 301 siswa dengan jumlah penerimaan Rp 120.000 per siswa, dengan total penerimaan sebesar Rp 36.120.000,-. Dana tersebut dipergunakan untuk pembiayaan antara lain : 1. Pembiayaan Ulangan 2. Pembelian alat dan bahan praktek 3. Perbaikan alat-alat praktek 4. Peneriamaan Siswa Baru 5. Pengadaan ATK

40

6. Pembiayaan daya dan jasa Berikut laporan keuangan R-BOS Tahun 2012 yang dilakukan SMA Sunan Giri Menganti : Tabel 1 Laporan Keuangan Bulan Januari 2012 Laporan Keuangan Dana R-BOS SMA Sunan Giri Menganti Bulan Januari 2012 Pemasukan Uraian

Tgl

Jumlah

Pengeluaran Uraian

Tgl

NIHIL

Jumlah

NIHIL

Jumlah Penerimaan Saldo Jumlah

-

Jumlah Pengeluaran Saldo Jumlah

-

Sumber : Olahan Penulis

Tabel 2 Laporan Keuangan Bulan Februari 2012 Laporan Keuangan Dana R-BOS SMA Sunan Giri Menganti Bulan Februari 2012 Tgl 17

Pemasukan Uraian Dana R-BOS Turun

Jumlah Penerimaan Saldo Jumlah Sumber : Olahan Penulis

Jumlah Rp 36.120.000

Rp 36.120.000 Rp 36.120.000

Tgl 17

Pengeluaran Uraian Ulangan Harian - LJK - Penggandaan Soal


Jumlah Rp Rp

840.000 2.278.500

Rp 3.118.500 Rp 33.001.500 Rp 36.120.000

41

Tabel 3 Laporan Keuangan Bulan Maret 2012 Laporan Keuangan Dana R-BOS SMA Sunan Giri Menganti Bulan Maret 2012 Tgl 1

Pemasukan Uraian Saldo Bulan Februari 2012


Tgl 5 10 10


Rp 33.001.500 Rp 33.001.500

Pengeluaran Uraian Pembelian Bahan Biologi dan Kimia Penggandaan naskah UTS Genap Telp dan Speedy


Rp

Jumlah 1.137.400

Rp

1.400.000

Rp

837.000

Rp 3.374.400 Rp 29.627.100 Rp 33.001.500


Tabel 4 Laporan Keuangan Bulan April 2012 Laporan Keuangan Dana R-BOS SMA Sunan Giri Menganti Bulan April 2012 Tgl 1

Pemasukan Uraian Saldo Bulan Maret 2012


Tgl 10 30


Rp 29.627.100 Rp 29.627.100

Pengeluaran Uraian Telp dan Speedy Pembelian Komputer - 3 Monitor @ Rp 900.000 - 3 Hardisk @ Rp 800.000 - 2 Prosesor @ Rp 300.000 - 3 Catrid @ Rp 75.000 - 3 keyboard @ Rp 100.000 - 2 Kabel Power @ Rp 50.000


Rp

Jumlah 851.600

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2.700.000 2.400.000 600.000 225.000 300.000 100.000

Rp 13.669.500 Rp 22.450.500 Rp 29.627.100

42

Tabel 5 Laporan Keuangan Bulan Mei 2012 Laporan Keuangan Dana R-BOS SMA Sunan Giri Menganti Bulan Mei 2012 Tgl 1

Pemasukan Uraian Saldo Bulan April 2012



Rp 22.450.500 Rp 22.450.500

Tgl 9

Pengeluaran Uraian Telp dan Speedy


Rp

Jumlah 821.700

Rp 821.700 Rp 21.628.800 Rp 22.450.500


Tabel 6 Laporan Keuangan Bulan Juni 2012 Laporan Keuangan Dana R-BOS SMA Sunan Giri Menganti Bulan Juni 2012 Tgl 1

Pemasukan Uraian Saldo Bulan Mei 2012


Tgl 9 13


Rp 21.628.800 Rp 21.628.800

Pengeluaran Uraian Telp dan Speedy Penggandaan naskah UAS Genap


Rp

Jumlah 843.000

Rp 1.150.000

Rp 1.993.000 Rp 19.635.800 Rp 21.628.800

43

Tabel 7 Laporan Keuangan Bulan Juli 2012 Laporan Keuangan Dana R-BOS SMA Sunan Giri Menganti Bulan Juli 2012 Tgl 1

Pemasukan Uraian Saldo Bulan Juni 2012


10

Pengeluaran Uraian Cetak brosur dan formulir PSB Pembelian Buku Paket Bahasa Inggris Telp dan Speedy

16

ATK

Tgl 2 9


Rp 19.635.800 Rp 19.635.800


Jumlah Rp 2.000.000 Rp 4.500.000 Rp

854.900

Rp 1.333.500

Rp 8.888.400 Rp 10.747.400 Rp 19.635.800


Tabel 8 Laporan Keuangan Bulan Agustus 2012 Laporan Keuangan Dana R-BOS SMA Sunan Giri Menganti Bulan Agustus 2012 Tgl 1

Pemasukan Uraian Saldo Bulan Juli 2012



Rp 10.747.400 Rp 10.747.400

Tgl 10



Rp

Jumlah 847.800

Rp 847.800 Rp 9.899.600 Rp 10.747.400

44

Tabel 9 Laporan Keuangan Bulan September 2012 Laporan Keuangan Dana R-BOS SMA Sunan Giri Menganti Bulan September 2012 Tgl 1

Pemasukan Uraian Saldo Bulan Agustus 2012


Jumlah Rp 9.899.600

Rp 9.899.600 Rp 9.899.600

Tgl 10


Rp

30

Beli Rak Buku

Rp 1.200.000


Jumlah 812.200

Rp 2.012.200 Rp 7.88.7.400 Rp 9.899.600


Tabel 10 Laporan Keuangan Bulan Oktober 2012 Laporan Keuangan Dana R-BOS SMA Sunan Giri Menganti Bulan Oktober 2012 Tgl 1

Saldo 2012

Pemasukan Uraian Bulan September


Jumlah Rp 7.887.400

Rp 7.887.400 Rp 7.887.400

Tgl 10


Rp

31

Beli Peralatan Ekstra

Rp 3.066.000


Jumlah 779.300

Rp 3.845.300 Rp 4.042.100 Rp 7.887.400

45

Tabel 11 Laporan Keuangan Bulan November 2012 Laporan Keuangan Dana R-BOS SMA Sunan Giri Menganti Bulan November 2012 Tgl 1

Pemasukan Uraian Saldo Bulan Oktober 2012


Jumlah Rp 4.042.100

Rp 4.042.100 Rp 4.042.100

Tgl 12



Rp

Jumlah 772.000

Rp 772.000 Rp 3.270.100 Rp 4.042.100


Tabel 12 Laporan Keuangan Bulan Desember 2012 Laporan Keuangan Dana R-BOS SMA Sunan Giri Menganti Bulan Desember 2012 Tgl 1

Pemasukan Uraian Saldo Bulan Desember 2012


Jumlah Rp 3.270.100

Rp 3.270.100 Rp 3.270.100

Tgl 7

Pengeluaran Uraian ensiklopedia Al

10

Buku Qur’an Telp dan Speedy

31

Pelaporan


Jumlah Rp 2.320.000 Rp

762.700

Rp

187.400

Rp 3.270.100 Rp Rp 3.270.100


Pada laporan keuangan diatas ada beberapa transaksi yaitu transaksi pembelian alat dan barang yang dikenakan pajak yaitu PPh pasal 22. Dengan traksaksi lebih perinci sebagai berikut :

46

Pada tanggal 2 Juli 2012 memesan buku brosur dan formulir pendaftaran di Percetakan Melati senilai Rp 2.000.000,Pada tanggal 9 Juli 2012 membeli Buku Paket di Percetakan Grafindo senilai Rp 4.500.000,Pada tanggal 7 Desember 2012 membeli Ensiklopedia Al Qur’an di Toko Widya Cahaya senilai Rp 2.320.000,Dari transaksi yang diatas yang dilakukan SMA Sunan Giri Menganti dapat dijadikan satu menjadi tabel dibawah ini : Tabel 13 Jumlah Pembelian Barang No Tanggal 1 2 Juli 2012 2 3

Pembelian Buku brosur dan formulir Rp pendaftaran

Harga 2.000.000

9 Juli 2012 7 Desember 2012

Buku Paket Rp 4.500.000 Buku ensiklopedia Al Rp 2.320.000 Qur’an Total Pembelian Rp 8.820.000

Pada tanggal 5 Maret 2012 SMA Sunan Giri Menganti membeli alat dan bahan-bahan lab kimia dari UD. Cahaya Kimia senilai Rp 1.137.400. Pada tanggal 10 Maret 2012 fotocopy naskah ulangan tengah semester di koperasi Yayasan Sunan Giri Menganti senilai Rp 1.400.000. Pada tanggal 30 April 2012 membeli komputer lengkap di Bj Computer senilai Rp 6.325.000,Pada tanggal 13 Juni 2012 fotocopy naskah ulangan akhir semester di

47

koperasi Yayasan Sunan Giri Menganti senilai Rp 1.150.000. Pada tanggal 30 September 2012 membeli rak buku pada UD. Luhur Sembilan senilai Rp 1.200.000,-. Pada tanggal 31 Oktober 2012 membeli bahan dan alat batik pada HB Batik Madura senilai Rp 3.066.000,Dari transaksi yang diatas yang dilakukan SMA Sunan Giri Menganti dapat dijadikan satu menjadi tabel dibawah ini :

Tabel 14 Jumlah Pembelian Barang No 1 2 3 4 5 6

Tanggal 5 Maret 2012 10 Maret 2012 30 April 2012 13 Juni 2012

Pembelian Alat & Bahan Lab. Kimia

ATK Komputer ATK 30 September 2012 Rak Buku 31 Oktober 2012 Bahan & alat batik Total Pembelian

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Harga 1.137.400 1.400.000 6.325.000 1.150.000 1.200.000 3.066.000 14.269.400

4.2. Analisis Data Dari data yang ada penulis menganalisa perhitungan yang dilakukan SMA Sunan Giri Menganti dengan perhitungan yang ditetapkan dalam peraturan Undang-undang yang berlaku. 1. Perhitungan PPh 22 pada saat pembayaran tanggal 10 Januari 2013 Perhitungan pengenaan pajak PPh pasal 22 menurut UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 :

48

Harga barang

Rp 8.820.000

Dasar pengenaan pajak 100/110 x Rp 8.820.000

Rp 8.018.182

PPN (10% x Rp 8.018.182)

Rp 801.818,18

PPh pasal 22 (1.5% x Rp 8.018.182)

Rp 120.272,72

Jadi pengenaan PPh pasal 22 sebesar Rp 120.272,72,Perhitungan pengenaan Pajak PPh pasal 22 pada SMA Sunan Giri Menganti : Harga Barang

Rp 8.820.000


Rp 8.018.182

PPN (10% x Rp 8.018.182)

Rp 801.818,18

PPh pasal 22 (2% x Rp 8.018.182)

Rp 160.363,65

Jadi pembayaran PPh pasal 22 sebesar Rp 160.400,2. Perhitungan PPh 22 pada saat pembayaran tanggal 26 April 2013 Perhitungan pengenaan pajak PPh pasal 22 menurut UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 : Harga barang

Rp 14.269.400


Rp 12.972.181,82

PPN (10% x Rp 12.972.181,82)

Rp 1.297.218,182

PPh pasal 22 (1.5% x Rp 12.972.181,82)

Rp 194.582,72

Jadi pengenaan PPh pasal 22 sebesar Rp 194.582,72,-

49

Perhitungan pengenaan Pajak PPh pasal 22 pada SMA Sunan Giri Menganti : Harga Barang

Rp 14.269.500


Rp 12.972.272,73

PPN (10% x Rp 12.972.727,73)

Rp 1.297.227,273

PPh pasal 22 (2% x Rp 12.972.272,273)

Rp 259.500

Jadi pembayaran PPh pasal 22 sebesar Rp 259.500,Dari perhitungan diatas, perhitungan PPh pasal 22 menurut UU yang berlaku dan perhitungan yang dilakukan SMA Sunan Giri Menganti terdapat perbedaan. Tarif pengenaan PPh pasal 22 menurut UU yang berlaku sebesar 1.5%, sedangkan tarif yang dikeluarkan SMA Sunan Giri Menganti sebesar 2%. Dari perbedaan perhitungan dalam pemotongan tersebut terjadi selisih dari tarif yang ditentukan yaitu sebesar 0.5%. selisih 0.5% tersebut merupakan biaya administrasi untuk Kantor Pos. Dari data perhitungan dan pemotongan pajak PPh pasal 22 diatas analisa yang dapat diambil dalam perhitungan dan penyetoran PPh pasal 22 yang dilakukan SMA Sunan Giri menganti adalah : 1. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dalam tata cara pemungutan dan pemotongan PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri tertentu, dipungut pada saat penjualan, dan harus disetor oleh pemungut atas nama Wajib Pajak paling lambat tanggal 10 bulan takwim

50

berikutnya. 2. Bendaharawan Pemungut PPh Pasal 22 harus melaporkan hasil pemungutannya paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai pasal 7 UU KUP sebesar Rp 50.000,-. 3. Seharusnya SMA Sunan Giri Menganti melakukan penyetoran PPh pasal 22 setelah melakukan pembelian atau paling lambat 14 hari dari pembelian barang, sehingga tidak dikenakan denda. 4. Dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP yang digunakan adalah milik Yayasan Sunan Giri Menganti. Seharusnya SMA Sunan Giri Menganti memiliki NPWP sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan NPWP Yayasan untuk pembayaran pajaknya. 5. Dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) pada bulan masa pajak seharusnya yang di isi adalah penyetoran pajak bulan pada pelaksanaan pembelian. 6. Dalam peraturan PPh pasal 22 tentang pengenaan tarif PPh pasal 22 sebesar 1.5% dari jumlah harga beli barang, sedangkan SMA Sunan Giri Menganti menyetor sebesar 2% dari peraturan yang berlaku dengan bukti pemotongan berupa SSP.

51

BAB V KESIMPULAN 5.1. Kesimpulan Dari pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa : 1. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum untuk kesejahteraan rakyat. 2. Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan atas pembelian barang harus disetor oleh pemungut pajak atas nama Wajib Pajak ke Bank atau Kantor Pos dan Giro paling lambat 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya. 3. SMA Sunan Giri Menganti telah membayar Pajak Penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang senilai 2% dari harga beli, dengan bukti pemotongan berupa setoran pajak dan SSP. 4. Perhitungan dan prosedur pemotongan PPh pasal 22 pada SMA Sunan Giri Menganti sebagai pemungut Pajak Penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pelaksanaanya kurang baik dengan waktu dan tarif yang ditentukan. 5.2. Saran Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada SMA Sunan Giri Menganti terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam perhitungan atau pemotongan dan penyetoran PPh pasal 22, penulis ingin

51

52

menyampaikan saran kepada pihak SMA Sunan Giri Menganti agar perhitungan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 22 diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan dan Undang – undang yang berlaku. Dan paling utama dapat mempertahankan kepatuhan dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan dan undang – undang perpajakan yang berlaku.

53

DAFTAR PUSTAKA

Judisseno, Rimsky K, 2005. Pajak & Strategi Bisnis. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Jakarta Mardiasmo, 2008. Perpajakan Edisi Revisi 2008. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta Markus muda, 2005. Perpajakan Indonesia. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama Jakarta Resmi Siti, 2008. Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4. Salemba Empat Jakarta http://www.pajak.net/info/PPh22.htm diakses pada 15 Mei 2013 http://www.pajak.go.id diakses pada 20 Mei 2013

BAB I PENDAHULUAN. besar, dan dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Recommend Documents