BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama untuk membiayai
pembangunan, karena hampir 70 persen sampai dengan 75 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sumber pembiayaannya berasal dari sektor pajak. Dari jenis-jenis pajak daerah yang ada, pajak restoran cukup berkontribusi besar dalam meningkatkan pajak daerah di Kota Bandung. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang diterima oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung atas pajak restoran, yang disajikan dalam tabel 1.1 berikut: Tabel 1.1 Jumlah Pajak Restoran di Kota Bandung Tahun 2006-2012
Pajak Restoran
Tahun (1) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
anggaran (2) 35.530.400.000 42.323.724.433 49.163.531.348 66.737.361.279 73.300.000.000 75.000.000.000 88.500.000.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
1
realisasi (3) 35.957.305.884 48.481.745.327 56.622.686.965 60.764.014.014 73.573.789.261 85.192.607.158 98.040.550.470
persentase (%) (4) = (3) : (2) 101% 115% 115% 91% 100% 114% 111%
2
Kontribusi pajak restoran guna meningkatkan pajak daerah juga dapat terlihat dari jumlah Wajib Pajak (WP) restoran di Kota Bandung, yang disajikan dalam tabel 1.2 berikut: Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak (WP) Restoran di Kota Bandung Tahun 2006-2012
Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jumlah Wajib Pajak (WP) Restoran 484 635 658 669 682 701 654
Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.
persentase (%) 100% 131% 136% 138% 141% 145% 135%
Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, jumlah pendapatan yang diterima oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang berasal dari pajak restoran, selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel realisasi, bahwa di tahun 2006 pendapatan pajak restoran mencapai Rp. 35.957.305.884,- sedangkan di tahun 2012 pendapatan pajak restoran mencapai Rp. 98.040.550.470,-. Jika dibandingkan dengan anggarannya, pendapatan pajak restoran hampir selalu mencapai target. Hanya di tahun 2009 yang realisasi pajak restorannya tidak mencapai target, yaitu hanya mencapai 91% dari anggaran yang telah di tetapkan. Padahal apabila kita lihat pada tabel 1.2, pada tahun 2009 jumlah wajib pajak restoran mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu berjumlah 669 wajib pajak. Seharusnya, peningkatan jumlah wajib pajak tersebut dapat meningkatkan jumlah realisasi pajak restoran. Hal ini
3
menunjukan, bahwa pemerintah daerah perlu berupaya lebih keras dalam meningkatkan pendapatan pajaknya, seperti melakukan intensifikasi pajak. Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, jumlah Wajib Pajak (WP) restoran juga hampir selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2006 yang jumlah wajib pajaknya berjumlah 484 wajib pajak, dan terus meningkat hingga tahun 2011 yang berjumlah 701 wajib pajak. Akan tetapi, terjadi penurunan yang cukup drastis sehingga di tahun 2012 jumlah wajib pajaknya hanya berjumlah 654 wajib pajak. Setelah dikonfirmasi, penyebab penurunan tersebut dikarenakan di keluarkannya peraturan daerah No. 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang di sebutkan pada Pasal 20 ayat 4, bahwa bukan merupakan objek pajak restoran jika nilai penjualannya di bawah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, yang sebelumnya hanya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan sesuai dengan peraturan daerah No. 28 tahun 2009 tentang pajak restoran. Dengan adanya peraturan daerah tersebut, pemerintah daerah perlu berupaya lebih keras agar jumlah wajib pajaknya dapat kembali meningkat. Salah satunya upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan ekstensifikasi pajak. Pengertian intensifikasi pajak adalah kegiatan optimasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan Ekstensifikasi pajak, sedangkan pengertian ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (SE-06/PJ.9/2001).
4
Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak tersebut merupakan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam meningkatkan potensi pajak yang diharapkan dapat terserap secara optimal, sehingga pajak daerah dapat meningkat dan dapat digunakan guna membiayai pembangunannya dengan lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak yang berasal dari pajak restoran serta pengaruhnya terhadap peningkatan pajak daerah di Kota Bandung dan bermaksud menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: “Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pajak Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung ”.
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis membuat identifikasi
masalah sebagai berikut : 1. Apakah ekstensifikasi dan intensifikasi pajak restoran mempunyai pengaruh secara simultan dan parsial dalam meningkatkan pajak daerah di Kota Bandung.
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisa
mengenai pengaruh ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dalam meningkatkan pajak restoran di Kota Bandung.
5
Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui apakah ekstensifikasi dan intensifikasi pajak restoran mempunyai pengaruh secara simultan dan parsial dalam meningkatkan pajak daerah di Kota Bandung.
1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan akan mempunyai kegunaan
antara lain : 1. Untuk penulis Untuk mengembangkan dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang mata kuliah pajak (Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pajak Daerah) dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi program studi akuntansi pada fakultas ekonomi Universitas widyatama. 2. Untuk para pembaca Dapat memberi kegunaan dokumentasi guna melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi sumber informasi dan referensi penelitian selanjutnya.
6
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti,
penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastukencana no. 2 Bandung, Jawa Barat. Penelitian dilakukan mulai dari bulan 23 Mei 2013 sampai dengan selesai.
