BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Salah satu sumber penerimaan negara terbesar adalah berasal dari sektor pajak. Penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak merupakan salah satu aspek terpenting dan memegang peranan yang besar dalam pembiayaan pembangunan. Dengan membayar pajak Wajib Pajak tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung. Namun sebagai warga negara yang baik selayaknya ikut berperan serta dalam pembangunan, salah satunya dengan berusaha memenuhi kewajiban perpajakan. Sebab kita dapat menikmati fasilitas umum yang disediakan oleh negara karena adanya penerimaan negara yang salah satunya berasal dari sektor pajak. Kebijakan pemerintah dalam memodernisasi sistem perpajakan yang lama menjadi sistem yang baru (Tax reform), secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada perekonomian. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 2007, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah berdasarkan sistem Self Assesment. Dalam sistem self assesment yang dianut selama ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). (Waluyo dan Wirawan B. Ilyas, 2003:18)
1
2
Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak yang dipungut di Indonesia atas penghasilan yang diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang sebenarnya terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan setiap tahun paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. (Mardiasmo, 2003:21). Dengan dikeluarkannya undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan jumlah wajib Pajak atas penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi banyak, namun tidak semua Wajib Pajak menyampaikan SPT maupun menyampaikan tidak tepat pada waktunya atau bahkan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh. Hal ini disebabkan karena keterbatasan Wajib Pajak dalam memahami cara pengisian dan prosedur penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu banyak permasalahan yang timbul, diantaranya adalah adanya kesalahan pelaporan besarnya pajak yang terutang, keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.Hal tersebut dapat menyulitkan dalam proses pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di instansi yang bersangkutan. Selain itu dapat menimbulkan kerugian pada negara jika ditinjau dari segi penerimaan, khususnya dari sektor pajak.
3
Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT dapat dilihat bagaimana keaktifan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagai wajib Pajak efektif. Wajib Pajak dikatakan mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi apabila melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut sesuai dengan undangundang, yakni kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kesadaran bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan, khususnya dalam pelaporan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Atas dasar asumsi diatas maka dalam penelitian ini mengambil judul sebagai berikut: “ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUKOHARJO.”
1.2. Ruang Lingkup Masalah Berdasarkan
latar
belakang
masalah,
maka
dalam
penelitian
ini
menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dengan membatasi ruang lingkup sebagai berikut: a. Meneliti tentang kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan berdasarkan UU No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. b. Periode yang diteliti adalah dari tahun 2003 sampai tahun 2007.
4
1.3. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti mengajukan permasalahan sebagai berikut: Berapakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo?
1.4. Tujuan Penelitian Penelitian bertujuan untuk menguji dan menilai kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.
1.5. Manfaat penelitian Manfaat penelitian ini adalah: 1. Memberikan masukan tentang masalah perpajakan dan menambah literatur mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. 2. Dapat memberikan informasi tambahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. 3. Dapat memperluas wawasan serta tambahan informasi dan pengetahuan, dengan harapan dapat digunakan sebagai sarana informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
5
1.6. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi peneliti menyusun dalam bab-bab, adapun dalam skripsi terdiri dari: BAB I
Pendahuluan Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat
penelitian,
metode
penelitian
serta
sistematika penulisan. BAB II
Tinjauan Pustaka Berisikan uraian tentang pengertian pajak, Wajib Pajak yang mengisi dan penyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan,Wajib pajak yang belum mempunyai NPWP, tempat pengambilan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan,Bahasa dan mata uang yang digunakan dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan, batas waktu, tempat, tata cara penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan batas waktu pelunasan PPh pasal 29, dokumen yang harus dilampirkan dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh badan, perpanjangan jangka waktu penyampaian dan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan, sanksi-sanksi yang berhubungan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh badan, Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi berupa denda karena tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu tertentu,
6
tinjauan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan PPh. BAB III
Metodologi Penelitian Dalam bab ini tentang jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
BAB IV
Hasil Penelitian Dan Analisis Data Berisikan sejarah tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo, Struktur Organisasi fungsi dan tugas, wilayah kerja, serta analisis data.
BAB V
Penutup Berisikan kesimpulan dan saran.
