BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Kontribusi terbesar penerimaan negara Indonesia saat ini berasal dari sektor perpajakan. Penerimaan dalam sektor perpajakan cenderung stabil dan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan www.setkab.go.id , terbukti dalam kurun waktu 2006-2011 pemasok terbesar penerimaan negara berasal dari sektor perpajakan yaitu 70% dari total penerimaan negara Indonesia dan hibah. Perpajakan ini terdiri dari pajak dalam negeri (PPh, PPN, Cukai, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya) dan pajak perdagangan internasional (bea masuk dan bea keluar). Dilihat dari catatan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, peningkatan pendapatan pajak tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3% dari target sebesar Rp 878,7 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, maka realisasi penerimaan perpajakan tahun 2011 naik sebesar Rp 149,3 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,6% (www.pajak.go.id). Penerimaan dalam sektor perpajakan banyak digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan memperbaiki sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar pembangunan di Indonesia lebih maju sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemakmuran negara, dan dapat memberdayakan sumber daya manusia
dalam
pembangunan.
Pemerintah
berusaha
meningkatkan
penerimaan
dalam
pajak
agar
negara
Indonesia
dapat
membiayai
pembangunan dengan kemampuan negara sendiri karena kebutuhan dana untuk pembangunan di negara Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun. Untuk mendorong penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 1983 telah menempuh langkah-langkah strategis dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang disebut sebagai reformasi perpajakan secara keseluruhan. Reformasi perpajakan ini dilakukan karena undangundang pajak yang berlaku sebelum reformasi adalah peninggalan kolonial Belanda dan tidak berdasarkan pada Pancasila. Tujuan utama reformasi (Pandiangan, 2007) adalah menegakkan kemandirian masyarakat Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional dengan lebih mencurahkan lagi segenap kemampuan kita sendiri. Reformasi di bidang perpajakan ditandai dengan ditetapkannya visi dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak juga menetapkan misi fiskal adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Reformasi perpajakan diadakan karena pengaruh penerimaan pajak yang cukup signifikan di negara Indonesia. Salah satu reformasi yang dilakukan dan sangat mempengaruhi penerimaan pajak adalah perubahan
sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system. Self assesssment system adalah sistem pemungutan pajak dimana negara memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib
Pajak
untuk
menghitung,
memperhitungkan,
membayar
dan
melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011). Agar penerimaan pajak dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan Wajib Pajak yang patuh, yaitu Wajib Pajak baik badan maupun orang pribadi yang menyadari hak dan kewajiban perpajakannya. Kewajiban setiap Wajib Pajak dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak pada waktu mendaftarkan diri dalam bentuk NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), penghitungan pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran pajak. Jika Wajib Pajak sudah memiliki NPWP, dapat diartikan bahwa Wajib Pajak sudah terdaftar. Wajib Pajak terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan (Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor kep-161/PJ./2001). Misalnya 12.345.567.8-910.000, angka 1-8 merupakan kode Wajib Pajak, sedangkan selebihnya merupakan kode Administrasi Perpajakan. Setelah menjalankan kewajiban, Wajib Pajak memiliki hak, salah satunya adalah memperoleh kompensasi atau restitusi jika terjadi lebih bayar.
Wajib Pajak yang patuh harus mengetahui dengan seksama dan menyeluruh terhadap undang-undang perpajakan suatu negara sehingga penerimaan pajak dapat meningkat (Yulianto, 2009). Wajib Pajak yang patuh akan menghasilkan penerimaan pajak yang sesuai target, namun jika Wajib Pajak tidak patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak, atau tidak tepat waktu dalam membayar pajak, maka akan menyebabkan pemasukan pajak menjadi rendah (Handayani, 2008). Ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan sehingga masyarakat ragu untuk memenuhi
kewajiban
perpajakannya
(Hasan,
2008).
Wajib
Pajak
mendapatkan pengetahuan mengenai pajak dari account representative, sehingga account representative harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai pajak agar Wajib Pajak dapat memahami pajak dengan baik. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak perlu dilakukan peningkatan kualitas account representative melalui pelatihan agar dapat memberikan informasi mengenai peraturan pajak dengan tepat dan akurat, penempatan pegawai sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, perbaikan sistem mutasi dan promosi untuk para account representative. Pendidikan pajak juga mempengaruhi pengetahuan pajak seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan Wajib Pajak, makin mudah pula bagi Wajib Pajak tersebut untuk memahami
peraturan
perpajakan
(Riharjo,
2007).
Hal
lain
yang
mempengaruhi pengetahuan pajak adalah seminar perpajakan, internet, iklan di televisi, majalah, koran, buku perpajakan, konsultan pajak dan seminar
pajak juga penting untuk menambah pengetahuan perpajakan Wajib Pajak (Supriyati, 2007). Banyak media yang dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tetapi frekuensi dalam menyebarkan berita mengenai perpajakan masih rendah sehingga pengetahuan Wajib Pajak di Indonesia rata-rata masih tergolong rendah. Kepatuhan Wajib Pajak penting karena jika Wajib Pajak tidak patuh, maka
akan
menimbulkan
penggelapan
pajak
berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara.
yang
mengakibatkan
Jika pengetahuan yang
dimiliki Wajib Pajak tinggi, maka Wajib Pajak akan mengetahui manfaat membayar pajak secara tidak langsung dan hal ini akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga penerimaan pajak ke kas negara akan meningkat. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi juga oleh persepsi dari Wajib Pajak. Salah satunya adalah persepsi Wajib Pajak mengenai account representative. Account Representative lebih fokus pada pekerjaan berupa (Burton, 2008): 1.
Menganalisa dan memonitor kepatuhan pembayaran pajak setiap WP yang diawasinya,
2.
Membantu mempercepat proses permohonan surat keterangan yang diperlukan Wajib Pajak,
3.
Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatannya,
4.
Menjawab pertanyaan Wajib Pajak atas permasalahan perpajakan serta menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru.
Saat ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah tidak mengenal pembagian seksi berdasarkan jenis pajak, tetapi berdasarkan fungsi (Amilin, 2008). Setiap Wajib Pajak akan ditangani oleh petugas pajak yang disebut account representative. Melalui account representative yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai pajak, bersikap ramah, adil, koperatif, jujur dalam melakukan pelayanan, konsultasi dan pengawasan diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak ke arah positif
untuk melaksanakan kewajiban
membayar pajak dan juga memberikan pengaruh positif kepada Wajib Pajak lainnya
untuk
menyadari
dan
melaksanakan
hak
serta
kewajiban
perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya tergantung dari penyuluhan tentang pajak tetapi juga keakuratan data. Tugas dari account representative adalah memberikan kemudahan dan mendorong Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang yang berlaku (Amilin, 2008). Jika Wajib Pajak memberikan persepsi negatif kepada account representative
karena
kualitas
pelayanan
yang
rendah,
maka
akan
mengakibatkan penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Persepsi Wajib Pajak mengenai kriteria Wajib Pajak yang patuh juga merupakan faktor dalam menentukan kepatuhan Wajib Pajak. Jika seluruh kriteria Wajib Pajak patuh yang ditetapkan Menteri Keuangan dapat dilaksanakan oleh Wajib Pajak, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak mempersepsikan bahwa kriteria yang ditetapkan dapat ditaati dan dapat dijalankan. Dengan kriteria yang dapat
dipenuhi, Wajib Pajak akan memilih untuk menjadi Wajib Pajak patuh dan tidak akan menerima sanksi pajak apapun. Salah satu kriteria Wajib Pajak patuh yang sulit dipenuhi adalah laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Kriteria ini sulit dipenuhi karena hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar atau multinasional yang dapat melakukan kewajiban audit oleh akuntan publik karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan (Hasan, 2008). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Amilin dan Anisah (2008), dengan penambahan variabel independen yaitu pengetahuan pajak dan persepsi mengenai kriteria Wajib Pajak patuh yang mengacu pada penelitian Supriyati dan Hidayati (2007). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya: 1.
Penambahan variabel pengetahuan dan persepsi mengenai kriteria Wajib Pajak patuh.
2.
Objek penelitian adalah Wajib Pajak orang pribadi yang berdomisili di Kecamatan Serpong.
3.
Tahun penelitian adalah 2012. Pentingnya mengetahui kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang
dipengaruhi pengetahuan dan persepsi Wajib Pajak, maka dilakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG
PRIBADI
YANG
BERDOMISILI
DI
KECAMATAN
SERPONG”
B.
Batasan Masalah Karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis membatasi masalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini dalam faktor pengetahuan, persepsi Wajib Pajak mengenai account representative, dan persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai kriteria Wajib Pajak patuh. Penelitian ini dilakukan untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tinggal di Kecamatan Serpong dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
C.
Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi ? 2. Apakah persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai pelayanan yang diberikan account representative berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi? 3. Apakah persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai konsultasi yang diberikan account representative berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi?
4. Apakah persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai pengawasan yang diberikan
account representative berpengaruh signifikan terhadap
tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi? 5. Apakah persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai kriteria Wajib Pajak patuh berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi? 6. Apakah pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi dan persepsi Wajib Pajak
Orang Pribadi
mengenai
kegiatan
pelayanan,
konsultasi,
pengawasan account representative dan persepsi Wajib Pajak orang pribadi
mengenai
kriteria
Wajib
Pajak
patuh
secara
simultan
berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
D.
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris: 1. Pengaruh pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 2. Pengaruh persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai pelayanan yang diberikan account representative terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 3. Pengaruh persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai konsultasi yang diberikan account representative terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
4. Pengaruh persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai pengawasan yang diberikan account representative terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 5. Pengaruh persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai kriteria Wajib Pajak patuh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 6. Pengaruh secara simultan pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi, persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai kegiatan pelayanan, konsultasi, pengawasan account representative dan persepsi Wajib Pajak orang pribadi mengenai kriteria Wajib Pajak patuh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
E. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 1. Direktorat Jenderal Pajak Bagi Direktorat Jenderal Pajak, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk lebih meningkatkan pelayanan, konsultasi dan pengawasan yang dilakukan Account Representative. 2. Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak, dengan adanya penelitian ini diharapkan Wajib Pajak mendapat pengetahuan mengenai kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dan meningkatkan kesadaran membayar pajak.
3. Akademik Untuk mahasiswa, khususnya yang mengambil konsentrasi perpajakan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan alat referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam menambah ilmu dan wawasan mengenai pengaruh faktor pengetahuan dan persepsi Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
F. Sistematika Penulisan Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: BAB I
: Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II
: Telaah Literatur Bab ini berisi tentang penjelasan dan pembahasan secara rinci terkait dengan jenis usaha, ukuran perusahaan, rasio profitabilitas, financial leverage dan dividend payout ratio dari berbagai literatur dan perumusan hipotesis yang akan diuji.
BAB III
: Metode Penelitian Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang menjelaskan gambaran umum objek penelitian, desain penelitian, ruang lingkup penelitian, indentifikasi variabel,
definisi
operasional,
teknik
analisis
dan
teknik
pengumpulan data. BAB IV
: Analisis Data dan Pembahasan Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pengujian, analisis hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.
BAB V
: Simpulan dan Saran Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian
yang berisi mengenai simpulan, keterbatasan dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.
