BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penerimaan
dari
sektor
perpajakan
merupakan
penerimaan
terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Data pokok APBN, Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memberi kontribusi besar terhadap negara sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dari tahun ke tahun. Bahkan saat ini, penerimaan perpajakan mempunyai porsi terbesar dalam susunan penerimaan APBN Indonesia, mengalahkan penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi) serta pertambangan, penerimaan sektor pariwisata, penerimaan sektor industri dan perdagangan, serta penerimaan bukan pajak lainnya. Berdasarkan
trend
yang
demikian,
memberikan
konsekuensi
peningkatan rencana penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sangat mengapresiasi para wajib pajak, baik orang pribadi maupun badanbadan dalam bentuk perusahaan yang taat membayar pajak. Tetapi optimalisasi penerimaan pajak yang dilakukan masih terbentur berbagai kendala, dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalaha tingginya tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance)
1
maupun ketidakmampuan membayar utang pajak untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilakukanya tindakan pencegahan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran dan penagihan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita. Tindakan penagihan tersebut merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya dan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan mengeluarkan biaya tidak sedikit. Salah satu tindakan penagihan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah tindakan penagihan pajak dengan penyampaian atau penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa. Surat Teguran adalah surat yang di terbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi hutang pajaknya. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diterbitkan jika terdapat utang pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, putusan Banding, serta putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar 2
bertambah sehingga penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya sesuai dengan jangka waktu pelunasan sebelum dilakukan tindakan penagihan dengan Surat Paksa. Berdasarkan hal tersebut, penulis berusaha untuk menganalisis lebih dalam lagi pelaksanaan penagihan pajak dengan penerbitan Surat Teguran dan
Surat Paksa, serta Paksa di Kanto Pelayanan Pajak
Pratama Wates. Oleh karena itu, penulis akan membahasnya dalam pembuatan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATES”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : a) Apakah prosedur penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Wates sudah sesuai dengan SOP ? b) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur tersebut ? 1.3 Tujuan Penulisan a) Untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan pajak di KPP Wates.
3
b) Untuk megetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur tersebut. 1.4 Manfaat Penulisan a) Bagi Penulis 1. Membandingkan teori yang dipelajari di kampus dengan realita yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates. 2. Memperoleh gambaran tetntang dunia kerja yang sebenarnya 3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya dan telah lulus dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada b) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates 1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan bahan masukan untuk peningkatan kinerja. 2. Sebagai pertimbangan dalam melakukan penagihan khususnya
melalui Surat Teguran dan Surat Paksa. c) Bagi Pihak Lain 1. Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem dan prosedur akuntansi penggajian di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. 2. Sebagai
bahan
referensi
selanjutnya.
4
penulisan
untuk
penelitian
1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, di mana masingmasing bab dibagi atas sub-sub bab sesuai kebutuhannya agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Secara garis besar Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB II
GAMBARAN UMUM PENULISAN Pada bab ini diuraikan Kondisi Umum, Tinjauan Pustaka, Penelitian Sebelumnya, Metodologi, Jenis dan/atau Sumber Data, dan Kerangka Penulisan.
BAB III
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini diuraikan mengenai analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan untuk penelitian tersebut.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN Setelah hasil penelitian dikembangkan, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dan memberikan saran yang dapat menunjang kemajuan instansi pada masa yang akan datang
5
