BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang cukup dominan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Dominan dimaksud karena sebagian besar sumber penerimaan yang tertuang dalam APBN berasal dari sektor pajak. Dana APBN digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah melalui pembangunan nasional yang terus dilakukan oleh pemerintah yang sesuai dengan fungsi pajak yaitu sebagai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan (Resmi, 2009). Pajak sangat penting bagi pembangunan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Sebelum tahun 2000, kontribusi pajak hanya berada pada kisaran 60 persen. Kini pajak menjadi sumber pemasukan utama bagi anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada APBN 2008, pajak memberikan kontribusi 68,3 persen dari total penerimaan negara atau Rp 609,22 triliun. Pada APBN 2009, penerimaan dari pajak meningkat menjadi 71,1 persen dari total penerimaan negara atau Rp 726,28 triliun. Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai pengeluaran
1
negara yang bersifat pembangunan jangka panjang maupun membiayai pengeluaran rutin (Ekawati dan Endro, 2008). Iswahyudi (2005) dalam Harinurdin (2009), menyatakan bahwa sebagai sebuah kebijakan yang lebih memandang ke dalam, penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pajak yang berkompeten di Indonesia, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak guna menunjang kemandirian pembiayaan APBN. Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan sejak saat itulah Indonesia menganut sistem self assesment. Darmayanti (2004) dalam Mustikasari (2007) menyatakan bahwa penerapan self assesment system akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax ratio. Menurut Gunadi (2005) dalam Harinurdin (2009), pada akhir tahun 2005, tax ratio atau rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia sebesar 12,3% menurun dibandingkan pada tahun 2003 yaitu 13,5%. Tax ratio Indonesia masih di bawah angka rata2
rata internasional yang mencapai sebesar 20%. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa negara yang berpendapatan perkapita lebih rendah, tax ratio Indonesia masih dibawah Pakistan dan Srilangka yang memiliki tax ratio 13,76% dan 19,8%. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah Wajib Pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total Wajib Pajak terdaftar. Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjukkan, rasio kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga April 2010 telah mencapai 54,84 persen atau 7,73 juta. Jumlah SPT diterima mencapai 7.733.271 dari total Wajib Pajak terdaftar wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh sebesar 14.101.933. Pada 2009 rasio kepatuhan Wajib Pajak hanya 5.413.114 atau sebesar 3
52,61 persen dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar sebanyak 10.289.590. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka otomatis akan berdampak rendahnya penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula. Dari berbagai indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat rendahnya
tingkat
kepatuhan
wajib
pajak
di
Indonesia
dalam
menyampaikan SPT Tahunan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Tingkat kepatuhan yang dipengaruhi oleh sanksi perpajakan cukup penting karena penegakan hukum umumnya memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hukum yang tegas, konsisten, serta
dilaksanakan
atau
diimplementasikan
dengan
tepat
dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang tidak taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggarannya. Jika sanksi dituangkan dan disosialisasikan dengan baik, maka wajib pajak akan tahu mengenai konsekuensi yang akan diterima jika wajib pajak melanggar kepatuhan. Secara umum sanksi perpajakan terbagi atas dua macam yaitu sanksi berupa administrasi dan sanksi berupa pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, biasanya berupa bunga, denda, atau kenaikan. Sedangkan sanksi pidana adalah 4
sanksi yang dapat dikenakan berdasarkan dakwaan di pengadilan. Sanksi pidana umumnya diterapkan untuk pelanggaran pajak berat berupa kecurangan (fraud) atau penggelapan pajak (tax evasion). Sanksi pidana merupakan langkah terakhir yang digunakan oleh pemungut pajak (fiskus) agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Muliari dan Setiawan (2011) mengemukakan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Siahaan (2006) yang menunjukkan bahwa dukungan lingkungan perusahaan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku kepatuhan pembayar pajak. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Purnomo (2008) dalam Muliari dan Setiawan (2011) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Yadnyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2011) juga menemukan bahwa sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berupa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi pula oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai di kantor pelayanan pajak. Banyaknya wajib pajak yang tidak patuh terkadang disebabkan oleh kurangnya informasi serta pemahaman terhadap sistem perpajakan dan sistem administrasi sehingga wajib pajak mengalami kesulitan untuk 5
mengikuti prosedur dan peraturan yang ada. Seharusnya aparatur negara dapat bersikap cakap, berwibawa, santun, cepat tanggap, profesional, serta mampu menjaga informasi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat mengurangi rasa khawatir dan memiliki kepercayaan kepada aparatur negara. Pegawai pajak yang profesional akan mampu untuk memberikan pelayanan yang baik bagi semua wajib pajak sehingga wajib pajak dapat menerima semua informasi yang dibutuhkan dan pemahaman atas sistem perpajakan
semakin
meningkat
sehingga
pada
akhirnya
akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Kualitas pelayanan yang baik dapat diukur dari penilaian setiap wajib pajak terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak. Dengan adanya pelayanan yang baik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan akan mengalami peningkatan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, para pegawai di kantor pelayanan pajak harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk wajib pajak baik dari sisi tangible (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan emphaty (empati). Penelitian yang dilakukan
oleh
Supadmi
(2009)
mengemukakan
bahwa
untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Patmawati (2008) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak mempunyai pengaruh yang
6
signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini adalah: “Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan : Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tigaraksa”. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011). Perbedaan yang terdapat antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 1. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian sebelumnya, variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi terdiri dari persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan pada penelitian kali ini variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi terdiri dari sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak. 2. Objek kantor pelayanan pajak yang akan diteliti. Pada penelitian Muliari dan Setiawan kantor pelayanan pajak yang diteliti adalah kantor pelayanan pajak Pratama Denpasar Timur. Sedangkan pada penelitian ini, kantor pelayanan pajak yang akan diteliti adalah kantor pelayanan pajak Pratama Tigaraksa Tangerang.
7
3. Tahun penelitian yang akan diteliti. Pada penelitian Muliari dan Setiawan tahun yang diteliti adalah tahun 2011 sedangkan pada penelitian ini, tahun yang digunakan adalah tahun 2012. 1.2.
Batasan Masalah Agar pembahasan menjadi tidak terlalu luas dan dapat terarah pada sasaran yang ingin dituju, maka penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut: 1. Objek penelitian adalah kantor pelayanan pajak Pratama Tigaraksa Tangerang. 2. Penelitian dilakukan untuk melihat kualitas pelayanan kantor pelayanan pajak Pratama Tigaraksa Tangerang berdasarkan lima dimensi kualitas yaitu tangible (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan emphaty (empati). 3. Subjek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama Tigaraksa Tangerang dengan kriteria wajib pajak orang pribadi usahawan yang berdomisili disekitar Gading Serpong. 4. Kualitas pelayanan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan menurut penilaian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam kantor pelayanan pajak Pratama Tigaraksa Tangerang. 5. Sanksi perpajakan yang akan dibahas hanya berupa sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
8
1.3.
Rumusan masalah Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 3. Apakah sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak secara bersamasama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
1.4.
Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
1.5.
Manfaat Penelitian Penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:
9
1. Bagi Peneliti Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu di bidang perpajakan, khususnya di bidang sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan yang diberikan pegawai pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 2. Bagi Dirjen Pajak Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga variabel-variabel tersebut menjadi perhatian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kantor pelayanan pajak agar dapat meningkatkan kualitas pelayanannya kepada semua wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya. 4. Bagi Pihak Lain Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pembaca agar menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai pengaruh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
10
1.6.
Sistematika Penulisan Laporan Penelitian Penulisan penelitian ini, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, dan bab metode penelitian. Bab I
Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
Bab II
Telaah Literatur dan Perumusan Hipotesis Bab ini berisi tinjauan pustaka antara lain pengertian mengenai sanksi
perpajakan,
kualitas
pelayanan
pajak,
kepatuhan
perpajakan, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis yang menjadi dasar dari penelitian, serta model penelitian. Bab III
Metode Penelitian Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, operasional
variabel
penelitian
variabel,
teknik
yang
mencakup
pengumpulan
data,
definisi teknik
pengambilan sampel, serta teknik analisis data. Bab IV
Analisis dan Pembahasan Pada Bab ini dipaparkan hasil-hasil dari penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil pengujian dan implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif dan atau kuantitatif.
11
Bab V
Simpulan dan Saran Bab ini berisi simpulan dan saran, simpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah serta tujuan penelitian yang dikemukakan pada bab 1, beserta tambahan yang diperoleh atas dasar temuan penelitian. Saran dicantumkan karena adanya kemungkinan untuk mengatasi masalah atau kelemahan yang ada.
12
