BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang didapat dari wajib pajak. Sebagai sumber penerimaan Negara, pajak memiliki peranan penting untuk mengatur dan membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Mustafa dkk, 2009), hal tersebut dapat dilihat dari APBN Indonesia tahun 2011 dimana dari total pendapatan Negara sebesar Rp 1.165,2 T, pendapatan dari sektor perpajakan sebesar Rp 878,6 T atau dengan kata lain, sektor perpajakan meyumbang sekita 75,4% dari total pendapatan, yang jika dibandingkan dengan APBN Indonesia tahun 2012, total pendapatan Negara sebesar 1.292,0 T, dan pendapatan dari sektor perpajakan sebesar 1.019,3 T atau sekitar 78,9%, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011. Hal tersebut merupakan salah satu bukti bahwa pajak merupakan salah satu sumber pemasukan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara. (www.anggaran.depkeu.go.id). Dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh. Suandy (2000) menuliskan bahwa pelaksanaan reformasi perpajakan disebabkan karena Undang-Undang pajak yang berlaku pada tahun 1983 dan sebelumnya merupakan peninggalan dari kolonial Belanda serta dianggap 1
bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak berdasarkan Pancasila (Supriyati, 2008). Selain itu reformasi perpajakan dilakukan karena penerimaan Negara dari sektor perpajakan sudah tidak mencukupi untuk membiayai APBN, hal tersebut membuktikan bahwa pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan Negara. Dengan dilakukannya reformasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Hasil dari reformasi tersebut berdampak pada sistem administrasi yang diterapkan di Indonesia, sebelum reformasi sistem pemungutan pajak menggunakan official assessment, dan setelah reformasi menggunakan Self Assessment. Terjadi perubahan Undang-Undang Perpajakan, serta terjadinya re-organisasi ditubuh Direktorat Jendral Pajak, dengan merubah nama lembaga yang sebelumnya Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak.
Tabel 1.1 Daftar Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tigaraksa Tahun
Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib Pajak Aktif
Terdaftar
(Menyerahkan SPT
%
berdasarkan Tahun Pajak) 2007
29.839
13.674
45,83%
2008
79.505
63.223
79,52%
2009
157.998
68.202
43,17%
2010
194.376
93.651
48,18%
2
2011
233.008
105.731
45,37%
Sumber: KPP Pratama Tigaraksa Dapat dilihat dari tabel 1.1, terjadi kenaikan jumlah wajib pajak terdaftar setiap tahunnya di KPP Pratama Tigaraksa. Tetapi dilihat dari tabel 1.1 tidak semua wajib pajak terdaftar merupakan wajib pajak yang aktif menyerahkan SPT setiap tahunnya. Selisih antara wajib pajak terdaftar dengan wajib pajak aktif dari tahun 2007-2011 adalah 350.245 jiwa. Pengertian dari wajib pajak patuh tidak hanya dilihat dari wajib pajak membayar pajak dalam jumlah besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan (Supriyati, 2008). Setiap Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa melihat status sosialnya. Kewajiban dari Wajib Pajak dimulai dari mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh identitas pajak, melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak, menghitung dan menyetor pajak terutang, melaporkan Surat Pemberitahuan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Sedangkan, hak yang dapat diperoleh wajib pajak atas kewajiban yang sudah dilakukan oleh wajib pajak adalah mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu, memperpajang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling lambat 2 bulan dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktorat Jendral Pajak (Resmi, 2009). Kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pajak tidak hanya tergantung dari penyuluhan-penyuluhan dan pelayanan pajak yang optimal,
3
namun tergantung dari sistem data yang akurat (Amilin, 2008). Dengan diterapkannya self assessment pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan seluruh kewajiban perpajakannya, sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak tidak hanya dibebankan kepada DJP saja, tetapi hal tersebut juga merupakan tanggung jawab dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), petugas pelayanan pajak, dan wajib pajak itu sendiri dalam melakukan kepatuhannya untuk melakukan kewajiban perpajakannya (Surhayati, 2008). Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga secara langsung juga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Supadmi, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2008), menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, salah satu faktor yang menyebabkan berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya sumber informasi perpajakan yang didapat oleh wajib pajak dari berbagai sumber. Dalam rangka memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya, maka DJP mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-178/PJ/2004 tanggal 22 Desember 2004,
4
menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan pengawasan, fokus kegiatan dan langkah atau implementasi pada tahun 2002 adalah dengan mewujudkan konsep kenalilah wajib pajakmu (Knowing Yours Taxpayers). Konsep tersebut telah menjadi acuan dalam penunjukan Account Representative, yaitu aparat pajak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan secara langsung untuk sejumlah wajib pajak tertentu yang telah ditugaskan kepadanya (Amilin, 2008). Untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan, ada dua usaha yang dapat dilakukan yaitu intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak yaitu optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah terdaftar, sedangkan usaha ekstensifikasi yaitu usaha untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar (Mustafa,2009). Program intensifikasi dapat dimulai dengan memperbaiki kualitas pelayanan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), jika pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak sudah dijalankan dengan baik, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak juga dapat meningkat (Mustafa, 2009). Menurut Kurtz (2010: 359) kualitas pelayanan meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance, serta empathy. Untuk tangible mencakup sarana komunikasi dan prasarana yang tersedia di KPP, reliability mencakup kemampuan petugas pajak dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, responsiveness mencakup keinginan petugas pajak untuk memberikan pelayanan secara andal dan memuaskan, assurance mencakup pengetahuan, etika yang dimiliki oleh petugas pajak, serta empathy meliputi
5
kemudahan kepada Wajib Pajak serta memahami apa yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak. Dalam bidang perpajakan kualitas pelayanan tidak hanya dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi tetapi juga wajib pajak badan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Luhurbudi di tahun 2010 meyimpulkan bahwa kelima elemen tersebut (tangible, reliability, responsiveness, assurance, serta empathy), memiliki pengaruh terhadap kepuasan wajib pajak dalam lingkup kualitas pelayanan. Kepatuhan wajib pajak salah satunya dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak tentang pajak dan pelayanan petugas pajak (Haryanto,2006). Sebagian besar wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang pajak dari berbagai sumber dan media, dapat melalui petugas pajak, internet, buku perpajakan, serta penyuluhan-penyuluhan. Tetapi, kegiatan tersebut tidak dilakukan secara berkala, hal tersebut tentunya berpengaruh pada pengetahuan wajib pajak tentang pajak. Semakin sedikit pengetahuan wajib pajak tentang pajak, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Banyaknya Wajib Pajak yang kurang memahami sistem perpajakan, dan sistem administrasi, sehingga Wajib Pajak sulit mengikuti prosedur yang sudah ada, dikarenakan kurangnya informasi yang diperlukan dan kurangnya unit-unit khusus yang bertugas memberikan informasi dan bantuan kepada Wajib Pajak, mengakibatkan Wajib Pajak tidak membayar kewajiban pajaknya (tidak patuh) dan dampaknya banyak pihak beranggapan Dirjen Pajak, tidak memenuhi target penerimaan pajak (Surhayati, 2008).
6
Direktorat Jendral Pajak (DJP) sudah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut terlihat dari upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJP dengan menggencarkan pekan panutan dan mendatangi perusahaan yang wajib pajak orang pribadinya, sehingga bisa dilakukan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) bersama, selain itu di beberapa kantor pratama juga menggunakan fasilitas sms reminder kepada wajib pajak (http://www.bisnis-jateng.com). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Supriyati (2008). Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut: 1. Pada penelitian sebelumnya variabel yang digunakan adalah pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak, sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan variabel persepsi wajib pajak melainkan
menggunakan
variabel
kualitas
pelayanan.
Dalam
penelitian ini, tidak menggunakan persepsi wajib pajak karena dalam penelitian Supriyati (2008), persepsi wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pada penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai responden adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Sidoarjo Timur. Sedangkan dalam penelitian kali ini yang dijadikan sebagai responden adalah wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa. 3. Penelitian yang akan dilakukan pada tahun 2013.
7
Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari kualitas pelayan dan pengetahuan tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Tigaraksa” .
1.2 Batasan Masalah Batasan masalah dalam penelitian ini: 1. Objek penelitian yang diteliti adalah wajib pajak di KPP Pratama Tigaraksa. 2. Kualitas pelayanan dilihat dari tangible, reliability, responsiveness, assurance, serta empathy.
1.3 Rumusan Masalah 1. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 3. Apakah kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
8
1.4 Tujuan Penelitian 1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.
1.5 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak lain, yaitu: 1. KPP Pratama Tigaraksa Memberikan masukan kepada KPP agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga penerimaan negara yang berasal dari pajak dapat meningkat, serta lebih berupaya dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan sistem perpajakan ataupun administrasi perpajakan agar wajib pajak dapat memahami bagaimana melakukannya dengan baik dan benar.untuk penelitian selanjutnya. 2. Wajib Pajak Memberikan kontribusi praktis untuk wajib pajak dalam mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
9
3. Akademisi Menambah pengetahuan dasar mengenai hak dan kewajiban perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi. 4. Peneliti Selanjutnya Dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan penelitian selanjutnya.
1.6 Sistematika Penulisan Untuk memperoleh gambaran sistematika dari penelitian ini, maka sistematika yang digunakan sebagai berikut: 1. BAB I
Pendahuluan
Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah,
rumusan
masalah,
tujuan
penelitian,
manfaat
penelitian,dan sistematika penulisan proposal. 2. BAB II
Telaah Literatur
Dalam bab ini berisi tentang teori kualitas pelayanan, pengetahuan pajak, kepatuhan wajib pajak, serta hipotesis penelitian. 3. BAB III
Metode Penelitian
Dalam bab ini berisi tetang metodologi yang digunakan dalam penelitian mulai dari gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisi data.
10
4. BAB IV
Analisis dan Pembahasan
Bab ini berisikan tentang olah data dan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan disertai dengan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan. 5. BAB V
Simpulan dan Saran
Bab ini berisikan tentang simpulan dari penelitian yang dilakukan.Serta saran mengenai penelitian yang dilakukan.
11
