BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar, dimana sampai saat ini potensi yang ada masih terus digali. Pajak digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah – langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD. Oleh karena itu Pemerintah daerah
1
2
harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya dengan asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam
3
pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Kota Ambon sebagai bagian dari Propinsi Maluku tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kota Ambon sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Ambon berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari pajak dan rertibusi. Namun pada kenyataannya masyarakat masih merasa bahwa mereka belum merasakan nilai positif dari membayar pajak kepada pemerintah. Praktek di lapangan terkadang dengan alasan otonomi daerah kabupaten maupun kota terkesan asal memungut pajak dan retribusi kepada masyarakatnya demi meningkatkan PAD. Padahal pajak dan retribusi ini bisa saja kontra-produktif terhadap perekonomian setempat.
4
Persoalannya adalah bagaimana pemerintah daerah mengembangkan dan mengefektifkan penggunaan PAD sehingga tidak membebani masyarakat. Masalah ini akan sulit sepanjang daerah masih mengutamakan belanja untuk keperluan yang tidak produktif yang jumlahnya bisa lebih besar dibandingkan dengan kemampuan pendapatannya. Untuk itu diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui seberapa besar kontribusi (sumbangan) pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Ambon guna untuk membiayai pembangunan. Dari uraian diatas maka penelitian ini diberi judul “Kontribusi Pajak Daerah Kota Ambon Terhadap Pendapatan Asli Daerah ”.
1.2
Perumusan Masalah Atas dasar latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai
berikut: 1. Bagaimana tingkat pertumbuhan pajak daerah di kota Ambon? 2. Bagaimana trend penerimaan pajak daerah di kota Ambon untuk periode yang akan datang? 3. Bagaimana kontribusi sektor pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Ambon?
1.3
Tujuan Penelitian a. Mengumpulkan data penerimaan pajak daerah, seperti anggaran dan realisasi penerimaan pajak daerah untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah di kota Ambon
5
b. Menganalisis dan mengetahui besarnya kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Ambon. c. Menganalisis dan mengetahui perkembangan (trend) penerimaan pajak daerah kota Ambon dimasa mendatang.
1.4
Manfaat Penelitian a. Pemerintah Daerah Kota Ambon Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam merencanakan penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak daerah sehingga pajak daerah yang dipungut bisa memberikan hasil yang maksimal guna melaksanakan pembanguan dan pelayanan kepada masyarakat. b. Mahasiswa Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa maupun pihakpihak akademis lain yang ingin melakukan penelitian tentang pajak daerah. c. Penulis Penelitian ini memberikan gambaran tentang kondisi perpajakan yang terjadi di lapangan dan melatih penulis untuk menganalisis suatu keadaan yang dapat digunakan sebagai bekal saat terjun langsung di dunia kerja.
1.5. •
Batasan Penelitian. Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Ambon propinsi Maluku
6
•
Objek Penelitian Penelitian dilakukan pada jenis- jenis pajak daerah yang sedang diberlakukan di wilayah kota Ambon seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.
•
Sumber data yang digunakan adalah realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, dan pendapatan asli daerah dari tahun yang sama.
