BAB I PENDAHULUAN
I.1
Latar Belakang Penelitian Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan Pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan Negara. Peran pajak bagi Negara di Indonesia dibedakan dalam dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regulered). Dalam fungsi anggaran (budgetair) , pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Di Negara ini juga terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan Negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di Indonesia , salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pendapatan Negara yang bisa dikatakan besar bagi Negara. Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam Daerah Pabean Negara kesatuan Republik Indonesia, Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun berdasarkan pertimbangan social, ekonomi dan budaya perlu untuk tidaknya mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilitas sosial. Penulis mengambil data PPN pada PT JAYA SUKSES MAKMUR karena perusahaan sebagai Wajib Pajak sudah memenuhi syarat Subjek dan Objek Pajak 1
Pertambahan Nilai yang sudah berada cukup lama beroperasi di Indonesia dengan kegiatannya sebagai distributor kabel metal. Selain itu penulis memilih perusahaan ini tujuan untuk menganalisis prosedur penerapan, perhitungan, pelaporan serta pencatatan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang PPN. Dengan latar belakang masalah diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut
dengan
mengangkat
judul
:
“PROSEDUR
PENERAPAN
PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT JAYA SUKSES MAKMUR”.
I.2
Ruang Lingkup Penelitian Dalam menilai kondisi keuangan perusahaan, penulis melakukan penelitian
terhadap laporan keuangan perusahaan dan laporan keuangan pajak. Data yang ingin digunakan dalam penelitian dan sebagai dasar analisis adalah laporan keuangan perusahaan selama 3 periode yaitu dari tahun 2009, 2010 dan 2011 yang diperoleh dari perusahaan PT Jaya Sukses Makmur yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang distributor kabel, alumunium dan kawat tembaga dan bahan kabel lainnya. Penulis dalam menilai kondisi keuangan perusahaan menggunakan analisis laporan keuangan dan data-data yang berhubungan dengan perpajakan. masalah yang akan dibahas pada proposal ini menitikberatkan pada perhitungan, pelaporan dan pemungutan PPN pada PT Jaya Sukses Makmur pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada:
2
1. Prosedur Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai 2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT Jaya Sukses Makmur telah sesuai atau belum yang mengacu berdasarkan pada Undang-Undang No18 tahun 2000 dan Undang-Undang No.42 tahun 2009. 3. Tata cara pelaporan dan pencatatan pajak terutang PT Jaya Sukses Makmur dan analisis SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk masa pajak dan pelaporannya. 1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak pada PT Jaya Sukses Makmur. 2. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan dan pemungutan pajak PPN yang dilakukan oleh PT Jaya Sukses Makmur . 3. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pengisian SPT masa PPN terutama pada pajak masukan dan keluaran nya. 4. Untuk mengidentifikasi adanya permasalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Manfaat penelitian : 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai identifikasi masalah perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. 2. Penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai SPT masa PPN serta cara pengisian dan pelaporannya.
3
I.4
Metodologi Penelitian
Metodelogi penelitian yang digunakan dalam Penulisan Proposal Skripsi ini adalah: 1. Penelitian Perpustakaan (library research) Penulis mencari bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penulisan proposal skripsi ini. Bahan-bahan tersebut antara lain berupa bukubuku, internet dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topic pembahasan proposal ini. 2. Penelitian Lapangan ( Field research) Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data tentang laporan keuangan,SPT masa PPN, bukti setor dan data-data lain nya yang diperoleh langsung dari PT Jaya Sukses Makmur. Data yang diperoleh dari PT Jaya Sukses Makmur ini merupakan data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber nya langsung terhadap suatu objek. Laporan keuangan yang diteliti adalah laporan keuangan tahun 2009, 2010,dan 2011. Observasi Melakukan penelitian langsung pada PT JAYA SUKSES MAKMUR untuk memperoleh data yang lebih akrual dan lebih mengetahui mengenai system dari penerapan perpajakan diperusahaan. Wawancara Melakukan wawancara dengan pemimpin atau karyawan PT JAYA SUKSES MAKMUR untuk memperoleh keteraangan lebih terperincin mengenai perusahaan maupun system perpajakannya.
4
Dokumentasi Melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data, berupa bukti dan dokumen yang diperlukan , data –data yang berkaitan dengan system perpajakan perusahaan dari tahun 2009, 2010,dan 2011. Perhitungan Kembali Penelitaian dilakukan dengan menghitung kembali Pajak pertambahan Nilai perusahaan apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku dan memberikan saran kepada perusahaan apabila penerapan perpajakan di perusahaan tidak sesuai dengan Undang-undang.
I.5
Sistematika Penulisan Didalam sistematika penulisan ini penulis mmbagi 5 bagian pembahasan, yaitu: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
BAB II
: LANDASAN TEORI Bab ini membahas mengenai pemahaman tentang pengertian pajak, sifat pemungutan pajak, definisi Pajak Pertambahan Nilai, karakteristik, kelebihan dan kekurangan Pajak Pertambahan Nilai, cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
BAB III
: GAMBARAN UMUM PT JAYA SUKSES MAKMUR
5
Bab
ini
perusahaan,
akan
menguraikan
yaitu
mengenai
mengenai sejarah
gambaran singkat
umum
berdirinya
perusahaan, perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas, serta kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan. BAB IV
: PEMBAHASAN Dalam Bab ini akan membahas mengenai prosedur pengenaan, analisa perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Tahun 2009, 2010 dan 2011 pada PT Jaya Sukses Makmur yang merupakan inti dari pembahasan skripsi.
BAB V
: SIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan Bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, dimana dalam bab ini akan diberikan beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penulisan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga akan diberikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi
perusahaan
dalam
menghadapi
permasalahan
terkait
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan.
6
BAB II LANDASAN TEORI
II.1
Pemahaman Perpajakan
II.I.1 Definisi Pajak Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 : “Pajak adalah Kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Undang-Undang KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1) Menurut Dr.Soeparman Soemahamidjaja. “Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” (Suandy,Erly.2008.Hukum Pajak.Jakarta.Salemba Empat). Menurut Prof.Dr.P.J.A.adriani “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.” Lima unsur pokok dalam definisi pajak : 7
1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada Negara 2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang 3. Pajak dapat dipaksakan 4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi 5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (pengeluaran umum pemerintah). II.I.2 Fungsi Pajak Terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi Budgetair ( Sumber Keuangan Negara) dan Fungsi Regulared (pengaturan). a. Fungsi Budgetair/Finansial Fungsi pajak sebagai Budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber dari penerimaan pemerintah yang
memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas
Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara . b. Fungsi Regulared ( pengaturan ) Fungsi pajak sebagai Regularend, artinya pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, social, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu seperti: 1. Pemberian insentif pajak ( misalnya tax holiday ) 2. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negri. 3. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negri. 8
II.I.3 Jenis Pajak Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. A. Menurut Golongan Pajak dikelompokan menjadi dua golongan, yaitu: 1. Pajak Langsung Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebanlan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 2. Pajak Tidak Langsung Pajak yang dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah ( PPnBM ), Bea Materai. B. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 1. Pajak Subjektif Adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alas an-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak. Contoh : PPh 2. Pajak Objektif
9
Adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN, PBB, PPn-BM C. Menurut Lembaga Pemungut. 1. Pajak Negara atau Pajak Pusat Adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan Negara. Contoh : PPh, PPN dan Bea Materai. 2. Pajak Daerah Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) , PBB, Iuran Kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parker dan Retribusi galian pasir. II.I.4 Sistem Pemungutan Pajak Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system pemungutan yang digunakan menurut Mardiasmo (2009) sebagai berikut: 1. Official Assessment System Suatu system pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat final). 2. Sell Assessment System Suatu system pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang 10
bersangkutan, dimana dengan system ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan. 3. With Holding System Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.
II.2
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
II.2.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai Menurut Penjelasan atas UU No.42 Tahun 2009, “ Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang diukenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”. Menurut Waluyo (2009) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.
II.2.2 Dasar Hukum PPN Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah
UU Nomor 8 tahun 1983
kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Aturan pelaksanaan terakhir di atur pada UU Nomor 42 tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama 11
atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Atau Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau oleh badan. PPN menurut Wiston Manihuruk dalam buku PPN Pokok pokok Perubahan Sesuai UU No.42 tahun 2009 mengatakan bahwa “ Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”. Yang dimaksudkan dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepabeanan. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, dimana pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung.
II.2.3 Ciri Khas PPN 1. Pengenaan PPN dilaksanakan Berdasarkan Sistem Faktur 2. Setiap terjadinya Penyerahan BKP/JKP, wajib dibuatkan Faktur Pajak. Faktur Pajak merupakan bukti pungutan PPN dimana Faktur Pajak bagi Penjual merupakan bukti Pajak Keluaran dan Faktur Pajak bagi Pembeli merupakan bukti Pajak Masukan. Menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 1:
12
“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak.” Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
Menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 1: 1. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak . 2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahaan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Atau dapat disimpulkan atau diambil secara garis besar nya bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya, sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya.
13
II.2.4 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai 1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut: 1. Sudut Pandang Ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak. 2. Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas Negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke Kas Negara. 2. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Objektif Yang dimaksud dengan Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang pada saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh factor objektif, yaitu adanya taatbestand, adapun yang dimaksud taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau 14
perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama Objek Pajak. 3. Multi Stage Levy Multy Stage Levy Tax merupakan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi Objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (Manufacture) kemudian ditingkat pedagang besar (wholesaler) dalam berbagai bentuk ataupun nama, sampai dengan tingkat pedagang eceran (retailer) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. 4. PPN terutang untuk dibayar ke kas Negara dihitung menggunakan indirect substraction method/credit method/invoice method. Pajak yang dipungut oleh PKP penjual atau pengusaha jasa tidak secara otomatis dibayar ke kas Negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas Negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan (input tax) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan pajak keluaran (output tax). Pola ini dinamakan metode penguranagan tidak langsung (indirect
substraction
method). Pajak keluaran yang dikurangkan dengan Pajak Masukannya untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayarkan ke kas Negara dinamakan tax credit. Atau PPN yang dipungut tidak langsung disetorkan ke Kas Negara. PPN yang disetorkan ke Kas Negara merupakan hasil perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dimana harus ada bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak. 5. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri
15
Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas Barang atau Jasa Kena Pajak yang dikonsumsi di dalam negeri, termasuk Barang Kena Pajak yang diimpor dari luar
negeri. Tetapi untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (destination principle) yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi. 6. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 (dua) Faktor, yaitu: 1. PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa 2.
Pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (PPN dipungut ditempat barang/jasa dikonsumsi).
7. Tidak Menimbulkan Dampak Pajak Berganda Pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas dasar nilai tambah dan PPN yang dibayar diperhitungkan dengan PPN yang dipungut. II.2.5 Tarif Pajak Tarif Pajak Pertambahan Nilai 1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan BKP dan/atau penyerahaan JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berada sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
16
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0 % (nol persen). Tarif PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atu dikonsumsi di luar Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tariff 0% ( nol persen). 3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15 %. II.3
Subjek Pajak dan Objek Pajak
II.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai A. Pengusaha Dalam pasal 1 angka 14 UU PPN Tahun 2009 bahwa “Orang Pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean”. B. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Dalam pasal 1 angka 15 UU PPN Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak /Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan kecuali
17
pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. C. Pengusaha Kecil 1. Pengusaha yang melakukan BKP/JKP dalam 1 tahun buku memperoleh peredaran penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000 2. Meskipun peredaran bruto dalam 1 tahun buku tidak lebih dari Rp.600.000.000,- Pengusaha Kecil dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. 3. Pengusaha Kecil yang telah melampaui Rp.600.000.000,- dalam suatu masa pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan terlampauinya batasan tersebut. Apabila batas waktu pelaporan tersebut terlampaui makan saat pengukuhan sebagai PKP adalah awal bulan berikutnya.
II.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1. Pasal 4 -
Ekspor BKP tidak berwujud dan
-
Ekspor JKP;
A. Barang Kena Pajak (BKP) Barang Kena Pajak dapat dimasukkan kedalam 2 kategori. Yang pertama adalah Barang Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapar berupa barang bergerak yang dikenakan PPN atau Barang Tidak Bergerak yang dikenakan PPN. Yang kedua adalah Barang Tidak Berwujud yang dikenakan PPN. 18
PPN dikenakan atas: 1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha 2. Impor BKP 3. Penyerahan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 6. Ekspor BKP oleh PKP 7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/ pekerjaan oleh orang pribadi/ badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. 8. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak digunakan untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.
B. Jasa Kena Pajak (JKP) Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan utuk melakukan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM.
19
2. Pasal 16 C -
Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakn puhak lain.
3. Pasal 16 D -
Penyerahan Aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan
II.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu: 1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 2. Penggantian adalah nilia berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 20
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM. Nilai Impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau Cost Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean. 4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. 5. Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalag sebagai berikut: - Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; - Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; - Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual Rata-rata; - Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasul rata-rata per judul film; - Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;
21
- Untuk
asset
yang
menurut
tujuan
semula
tidak
untuk
diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan asset tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar; - Untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual; - Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih; - Untuk jasa pengiriman paket adalah 10%(sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih; - Untuk jasa anak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi, dan diskon; - Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang adalah harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor; - Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang; II.5
Prosedur / Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1. Saat terutang adalah saat pembayaran 2. Faktur dan SPP dibuat pada saat PKP mengajukan tagihan 3. Faktur dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
22
4. Pemungut pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran (bukan pada saat penyerahan) 5. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan 6. PPN yang telah disetor dilaporkan dalam SPT Masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah dilakukan pembayaran tagihan Yang ditunjuk pemungutan PPN (KM 563/KMK.03/2003) 1. Bendaharawan Pemerintah 2. Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara
II.6
Faktur Pajak Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (Pasal 1 angka 23 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009). Faktur Pajak dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009 telah diubah tepatnya pada Pasal 12 ayat 7 yang dimana Faktur Pajak Sederhana telah dihapus. Sehingga dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-undang No.42 Tahun 2009 dan Per-13/PJ/2010 hanya ada Faktur Pajak saja sebagai berikut:
23
1. Faktur Pajak Faktur Pajak adalah faktur yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak dibuat sekurang-kurangnya rangka 2 (dua), yaitu: •
Lembar ke-1 : Untuk Pembeli Barang Kena Pajak atau yang menerima Jasa Kena Pajak sebagai bukti Pajak Masukan.
•
Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan atau membuat Faktur Pajak sebagai bukti Pajak Keluaran.
Dalam pembuatan Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan pengisiannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu pasal 13 ayat (4) dan (5) UU PPN. Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP yang memuat: a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti dan potongan harga; d. Pajak pertambahan nilai yang dipungut; e. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut; f. Kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak dan g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak II.6.1 Faktur Pajak Yang Dianggap Tidak Sah Berdasarkan Ketentuan SE-132/PJ/2010 , Faktur Pajak Yang Tidak Sah sebagai berikut: 24
1. Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. 2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). II.6.2 Pengkreditan Pajak Masukan Dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satu masa pajak, perlu diperhatikan pajak masukan nya terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 1 ayat 24 UU PPN, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusahan Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan menurut “ Undang-undang PPN No.42 Tahun 2009 “ adalah sebagai berikut: A. Prinsip dasar Pengkreditan Pajak Masukan 1. Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama ( Pasal 9 ayat 2). 2. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a) 3. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Keluaran lebig besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal 9 ayat 3)
25
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya ( Pasal 9 ayat 4) 5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahana kena pajak ( Pasal 9 ayat 5 jo ayat 8 huruf b). 6. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan Pajak Maaukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 8 dan Pasal 16 b ayat (3). B. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan 1. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 2. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. 3. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, station wagon, van dan komni kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan ( Pasal 9 ayat 6 huruf c UU PPN).
26
4. Pajak Masukan atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 5. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana. 6. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Srandar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 15 7. Pajak Masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat ketetapan pajak. 8. Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditentukan dalam pemeriksaan. 9. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dugunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahaan yang dibebaskan dari penggenaan pajak (Pasal 16 b ayat 3). II.6.3 Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai II.6.3.1 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Yang wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai adalah: A. Pengusaha Kena Pajak (PKP) B. Pemungut PPN/PPnBM, adalah: - Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara - Bendaharawan Pemerintah Pusat dan DAERAH - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Pertamina - BUMN/BUMD 27
- Bank Pemerintah II.6.3.2 Saat Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai: - Undang-undang No.18 tahun 2000 : 1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. 2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan. 3. PPN dan PPnBM yang pemungutnya dilakukan - Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. - Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor, harus dilaporkan secara mingguan selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir. 4. Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. - Undang-undang No.42 tahun 2009 : Dalam hal melakukan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan dalam Undangundang No.42 tahun 2009 terdapat perubahan pada saat tanggal pelaporan nya 28
yaitu pada akhir bulan berikut nya yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 April 2010.Dimana yang semulai pada Undang-undang No.18 tahun 2000 itu pelaporan dilakukan pada tanggal 20 namun pada peraturan perundang-undangan No.42 tahun 2009 pelaporan menjadi akhir bulan berikutnya. II.6.3.3 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Menurut
Undang-undang
No.18
tahun
2000
Penyetoran
Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwin berikutnya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Untuk Impor, penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya, kecuali yang dipungut pada tanggal 31 Maret harus disetorkan pada hari itu juga. Sedangkan, Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. II.6.3.4 Saat dan Tempat Pajak Terutang 1. Saat Terutangnya Pajak a. Terutang pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat
29
Barng Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan. b. Terutang pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli. c. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-periatiwa dibawah ini: - Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak - Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak - Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak atau - Saat ditandatanganinya kontrak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena Pajak saat terjadi a s/d c tidak diketahui. d. Terutang pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak, terjadi saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya. e. Terutangnya pajak atas Impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
30
f. Terutangnya pajak atas Ekspor Barang Kena Pajak terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean. g. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Pajak terutang pada saat: - Ditandatangani akte pembubaran atau - Diketahui bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau - Diketahui bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data atau dokumen yang ada. h. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha, pemekaran usaha, atau pengalihan seluruh aktiva yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak. Pajak tetutang pada saat disepakati atau ditetapkan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang terutang dalam perjanjian perubahan bentuk usaha, penggabungan usaha, pemekaran usaha, atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan tersebut. 2. Tempat Pajak Terutang a. Tempat tinggal atau tempat kedudukan dan b. Tempat kegiatan usaha dilakukan atau c. Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderak Pajak d. Tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dalam hal Impor;
31
e. Tempat tanggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan dalam hal pemanfaatan BARANG Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean atau f. Satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak. 3. Pajak Terutang yang tidak dipungut Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 tahun 2009 Pasal 16 b , Pajak Terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, yaitu: a. Kegiatan di Kawasan tertentu atau tempat tertentu didalam Daerah Pabean; b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu; c. Impor Barang Kena Pajak Tertentu; d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean; dan e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak teertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. II.7 Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 32
tentang PPN dan PPnBM . Dalam Undang-undang ini baru mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010 nanti. Berikut beberapa perubahan yang dilakukan oleh Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai : 1. Objek dan Non Objek Pajak; 2. Bukan Objek; 3. Pengembalian (retur) Jasa Kena Pajak (JKP); 4. Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 5. Pengkreditan Pajak Masukan; 6. Restitusi PPN; 7. Demand Pajak Masukan; 8. Pemusatan tempat PPN terutang; 9. Saat pembuatan Faktur Pajak; 10. Fasilitas Perpajakan; 11. Restitusi Turis Asing; 12. Tanggung Renteng;
II.8 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
33
Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang
KUP UU no.16 Tahun 2000 bahwa
Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBm yang sebenarnya terutang untuk melaporkan: a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku; c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.28 tahun 2007, apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan Undang-undang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah tanggal 20 Masa Pajak berikutnya. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur atau minggu, SPT masa Masa Pajak Pertambahan Nilai harus disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
34
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN KABEL METAL INDONESIA III.1
Sejarah Singkat PT JAYA SUKSES MAKMUR didirikan pada tanggal 30 November 1998
sampai dengan sekarang perusahaan ini bergerak dibidang distributor kabel metal. dimana pada tahun terbentuknya perusahaan ini sulit sekali di dapat dan sulit juga di produksinya karena pada saat itu distributor kabel belum banyak di jumpai dan ditemui oleh konsumen maka didirikanlah salah satu perusahaan distributor kabel di Indonesia yang khusus menangani penjualan kabel tembaga lentur. Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang didokumentasikan dalam akta No.60 tanggal 15 Juni 2011 dibuat dihadapan Hannywati Gunawan,SH Notasi di Jakarta, Para Pemegang Saham menyetujui untuk melaksanakan kuasireorganisasi, menyetujui perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah mendapat persejutuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No.AHU-43329.AH.01.02. Tahun 2011 pada tanggal 25 Agustus 2011. PT. JAYA SUKSES MAKMUR merupakan salah satu distributor kabel lentur di Indonesia yang paling banyak di cari para pemasok pemasok daerah daerah pedalaman dikarenakan dapat menyediakan kabel lentur ber kapasitas banyak dan dalam waktu yang tidak lama .
35
III.I.2 Visi Dan Misi Perusahaan III.I.2 Visi Perusahaan Menjadi produsen kabel yang tangguh dan terpercaya. III.1.3 Misi Perusahaan 1. Memberikan kualitas produk dan pelayanan terbaik untuk pelanggan 2. Menjaga hubungan kemitraan yang saling menghargai 3. Meningkatkan daya saing melalui inovasi berkelanjutan 4. Meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang III.1.4 Bidang Usaha Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama meliputi bidang pembuatan kabel dan kawat alumunium dan tembaga serta bahan baku lainnya untuk listrik, elektronika, telekomunikasi, baik yang terbungkus maupun tidak terbungkus, beserta seluruh komponen, suku cadang, assesoris yang terkait dan perlengkapan-perlengkapannya, termasuk teknik rekayasa kawat dan kabel. Perusahaan memiliki kapasitas produksi kabel sebesar 27.000 ton/tahun, terdiri dari kabel listrik alumunium sebesar 12.000 ton/tahun dan kabel listrik tembaga sebesar 15.000 ton/tahun. Hasil produksi Perusahaan dipasarkan didalam negeri dan luar negeri.
36
III.I.5
Produk-produk
Perusahaan memproduksi lebih dari 2.000 jenis dan ukuran kabel, yang terdiri dari kabel listrik tegangan rendah dan menengah, kabel control serta kabel special lainnya seperti kabel data/instrument, kabel frame retardant dan tahan api, kabel berjaket nilon dll. Perusahaan juga memproduksi berbagai jenis penghantar tekanjang berbahan kawat tembaga, alumunium dan alumunium campuran yang banyak digunakan untuk transmisi dan distribusi tenaga listrik saluran udara. Beberapa Merek Produk: 1. SPLN/SNI (Indonesian National Standard) •
Low Voltage Cables with Alumunium Conductor ( NAYY , NA2XY , NA2XBY , NA2XRY , NA2XFGbY )
•
Low Voltage Cables with Copper Conductor with PVC Insulation ( NYAF, NYMHY, NYYHY, NYA , NYY , NYFGbY
•
)
Low Voltage Cables with Copper Conductor with XLPE Insulation ( N2XY , N2XBY , N2XRY , N2XFGby )
2. IEC (International Electrotechnical Commission) •
Low Voltage Cables with Copper Conductor (NA2XSY)
•
Low Voltage Cables with Copper Conductor with PVC Insulation ( NYSY )
•
Low Voltage Cables with Copper Conductor with XLPE Insulation ( N2XCY , N2XSY)
37
•
Medium Voltage Cables with Alumunium Conductor ( NA2XSY , NA2XSEY , NA2XSBY , NA2XSEBY , NA2XSRY , NA2XSERY , NA2XSEFGbY )
•
Medium Voltage Cables with Copper Conductor ( N2XSY , N2XSEY , N2XSBY , N2XSEBY , N2XSRY , N2XSERY , N2XSEFGbY )
•
Special Cables – Fire Resistance Cables ( N2XY , N2XBY)
III.I.6 Struktur Organisasi dan Iuran Tugas Susunan Pengurus Perusahaan PT Jaya Sukses Makmur adalah sebagai berikut .
RUPS Komisaris Direktur Wakil Direktur
Bagian Keuangan
Bagian Produksi
Bagian Gudang
Bagian Pengiriman
Bagian Administrasi
(Sumber : PT Jaya Sukses Makmur) Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Jaya Sukses Makmur
38
Uraian Tugas Struktur Organisasi sangat penting bagi suatu perusahaan untuk dapt mewujudkan kerjasama antar bagian atau fungsi. Dengan adanya pembagian tugas dan wewenang yang baik, setiap pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab masimg-masinh fungsi yang ada pada struktur organisasi PT Jaya Sukses Makmur: RUPS Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai wewenang tertinggi dalam sebuah instansi perusahaan, adapun tugasnya adalah: 1. Merencanakan dan menetapkan kegiatan yang akan dilaukuakn oleh perusahaan. 2. Memilih dan menetapkan susunan kepengurusan perusahaan. KOMISARIS Bertugas mengawasi jalannya operasional perusahaan dan menerima laporan dari seluruh kegiatan operasi yang berlangsung di perusahaan. DIREKTUR Direktur merupakan pemegang tertinggi di perusahaan yang bertanggung jawab dalam memantau aktivitas perusahaan dan mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Memimpin kegiatan perusahaan secara keseluruhan
39
2. Mengkoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi setiap kegiatan yang menyangkut usaha dan dana perusahaan. 3. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh perusahaan PRODUKSI Bertanggung Jawab atas aktifitas produkstivitas dan efisiensi kerja perusahaan. Berikut tugasnya: 1. Memonitori kegiatan produksi perusahaan 2. Mengevaluasi dan membuat laporan produksi GUDANG Bertanggung Jawab dalam penyimpanan barang-barang produksi digudang sebelum proses pengiriman atau proses selanjutnya. Berikut tugasnya: 1. Mengawasi keluar masuknya barang serta penyimpanan yang dilakukan oleh bagian gudang 2. Mengeluarkan surat jalan 3. Mengecek keadaan barang sebelum di packing dan proses pengiriman 4. Mencocokan keadaan barang yang dikirim dengan surat jalan. AKUNTANSI Bertanggung jawab membuat laporan keuangan perusahaan. Berikut tugasnya: 1. Mengawasi setiap transaksi yang terjadi diperusahaan dan kelengkapan setiap dokumen-dokumen. 2. Melakukan perhitungan perpajakan perusahaan 3. Melakukan pembayaran dan menerima pembayaran dan tanggung jawab.
40
PENGIRIMAN 1. Bertanggung Jawab dalam mengantarkan hasil produksi kepada pelanggan dengan meminta bukti pembayaran berserta tandatangan. 2. Memastikan bahwa pesanan sampai kepada pelanggan dengan meminta bukti pembayaran III.2
Kebijakan Perpajakan Perusahaan
III.2.1 Prosedur Perpajakan Kewajiban Perpajakan yang sudah diterapkan oleh perusahaan selama tahun 2009, 2010 dan 2011 adalah : 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT Jaya Sukses Makmur dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan menghitung dasar pengenaan pajak dikalikan 10% , untuk itu dibuat Faktur Pajak Standar yang digunakan sebagai bukti pungutan pajak dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang akan digunakan untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada setiap Masa Pajak bulanan dengan menggunakan SPT Masa PPN. 2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, untuk itu perusahaan diwajibkan untuk memotong Pajak Penghasilan atas gaji setiap karyawan yang dibayarkan oleh perusahaan yang seluruhnya ditanggung perusahaan. 3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 PT Jaya Sukses Makmur dalam hal pembayaran PPh Pasal 25 dilakukan setiap bulan oleh perusahaan berdasarkan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 41
2008 pasal 25, dan juga dilakukan dan dihitung sendiri (self assessment) oleh perusahaan pada akhir tahun.
42
BAB IV PEMBAHASAN Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dimana Pengusaha yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, dan ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan hal diatas PT. Jaya Sukses Makmur sebagai Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang Distributor Kabel Metal wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai. PT. Jaya Sukses Makmur selalu mensyaratkan adanya Faktur Pajak dalam melakukan semua transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, dan membuat Faktur Pajak untuk dilakukan proses penagihan, pembayaran dan pembelian. Dimana pada saat pembuatan Faktur Pajak, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006. Sedangkan dalam kegiatan memperoleh Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, PT Jaya Sukses Makmur menerima Faktur Pajak dari pihak supplier atau pihak menjual. Dengan begitu sesuai Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER159/PJ/2006 Faktur Pajak yang dibuat PT. Jaya Sukses Makmur dapat mengetahui dan
43
menghitung jumlah pajak yang terutang dengan mengkrteditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, dimana Faktur Pajak tersebut harus lengkap apabila Faktur Pajak Masukan tidak lengkap maka Pajak nya tidak dapat dikreditkan. IV.1
Evaluasi Mekanisme Tata Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai.
Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Jaya Sukses Makmur yang bergerak dibidang Distributor Kabel Metal , segala transaksi penyerahan barang maupun jasa yang dilakukan oleh perusaahaan dikenakan perlakuan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT. Jaya Sukses Makmur dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) 01.660.240.1032.000 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.660.240.1-032.000 . PT Jaya Sukses Makmur merupakan Subjek Pajak karena melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan Pajak Peertambahan Nilai (PPN) pada saat melakukan transaksi Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dan juga mengkompensasikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam hal Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, serta melaporkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. PT. Jaya Sukses Makmur menganalisa perhitungan Pajak Terutang dimulai pada saat penyerahan Barang Kena Pajak didalam pabean dan disesuaikan pada lokasi pelaporan dan penyetoran Pajak Terutang sesuai dengan dimana perusahaan tersebut dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Taman Sari Satu. Dalam pelaksanaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT jaya Sukses Makmur
44
melaksanakan Hak dan Kewajiban yang terkait dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 yaitu: 1. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau pemberian Jasa Kena Pajak. 2. Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Dasar Pengenaan Pajak dan transaksi atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau pemberian Jasa Kena Pajak. 3. Menyetorkan Pajak Terutang ke Kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. 4. Menyampaikan Laporan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari setelah akhir Masa Pajak. 5. Membuat pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan atau dibuat. 6. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapih dan teratur. 7. Membuat pembukuan dan pencatatan mengenai perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak. IV.2
Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.
IV.2.1 Evaluasi Pajak Keluaran dan Ekualisasi Penjualan Pajak Keluaran yang dipungut oleh perusahaan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sesuai dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 Pajak Pertambahan Nilai diatur mengenai Pajak 45
Keluaran dimana Pajak keluaran dibuat berdasarkan Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. PT. Jaya Sukses Makmur membuat Faktur Pajak atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak, dimana penyerahan Barang Kena Pajak dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. PT. Jaya Sukses Makmur setelah melakukan perhitungan dan pencatatan selesai dilakukan, maka setelah itu diterbitkanlah Faktur Penjualan dan Faktur Pajak yang akan digunakan sebagai alat untuk penagihan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang akan diserahkan kepada pihak consumen. Berikut lampiran Kertas Kerja Evaluasi Penyerahan Barang Kena Pajak berdasarkan SPT Masa PPN. Pajak Keluaran yang diperoleh dari PT. Jaya Sukses Makmur yang didapat dari hasil penyerahan Barang Kena Pajak kepada konsumen yang dikenakan dari Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak nya. PT. Jaya Sukses Makmur memperoleh penjualan pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 735,806,253.,-, pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,339,615,304 ,-, dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 727,363,111. Berikut penulis jabarkan rekapan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT. Jaya Sukses Makmur pada tahun 2009, 2010, dan 2011
46
Tabel IV.1 PT. Jaya Sukses Makmur Rekap Pajak Keluaran dan Ekualisasi Periode Januari s/d Desember 2009
Masa Pajak 2009 Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Omset Penjualan 117,333,505 517,776,840 407,394,409 537,726,930 378,870,209 388,690,550 771,901,495 715,300,705 497,196,860 1,272,804,996 986,106,934 766,959,102 7,358,062,535
Penjualan (SPT) DPP (Rp.) PPN (Rp.) 117,333,505 517,776,840 407,394,409 537,726,930 378,870,209 388,690,550 771,901,495 715,300,705 497,196,860 1,272,804,996 986,106,934 766,959,102 7,358,062,535
11,733,350 51,777,684 40,739,441 53,772,693 37,887,021 38,869,055 77,190,149 71,530,071 49,719,686 127,280,500 98,610,693 76,695,910 735,806,253
Hasil Ekualisasi
Sesuai dengan yang dilapoakan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 PT. Jaya Sukses Makmur. Dari Tabel Pajak Keluaran maupun Pajak Masukan diatas dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran yang diperoleh oleh PT. Jaya Sukses Makmur dari transaksi penjualan kepada konsumen sebesar Rp.7,358,062,535,-, menghasilkan Pajak Keluaran Rp.735,806,253,-. Dan dari analisis data Ekualisasi antara Omset Penjualan dan Penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2009 telah sesuai.
47
Tabel IV.2 PT. Jaya Sukses Makmur Rekap Pajak Keluaran dan Ekualisasi . Periode Januari s/d Desember 2010 Masa Pajak 2010 Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Omset Penjualan (SPT) Penjualan DPP (Rp.) PPN (Rp.) 1,092,979,829 1,092,979,829 109,297,983 748,187,291 748,187,291 74,818,729 1,259,233,484 1,259,233,484 125,923,349 766,502,540 766,502,540 76,650,254 1.163,722,970 1.163,722,970 116,372,297 1,202,169,036 1,202,169,036 120,216,904 975,388,015 975,388,015 97,538,801 1,390,671,638 1,390,671,638 139,067,164 1,025,400,262 1,025,400,262 102,540,026 1,319,310,043 1,319,310,043 131,931,004 1,371,721,643 1,371,721,643 137,172,165 1,080,866,283 1,080,866,283 108,086,628 13,396,153,034 13,396,153,034 1,339,615,304
Hasil Ekualisasi Sesuai dengan yang dilapoakan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2010 PT. Jaya Sukses Makmur. Dari tabel Pajak Keluaran maupun Pajak Masukan diatas dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran yang diperoleh oleh PT. Jaya Sukses Makmur dari transaksi penjualan kepada konsumen sebesar Rp.13,396,153,034 ,-, menghasilkan Pajak Keluaran Rp.1,339,615,304 ,-. Dan dari analisis data Ekualisasi antara Omset Penjualan dan Penjualan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2010 telah sesuai.
48
Tabel IV.3 PT Jaya Sukses Makmur Rekap Pajak Keluaran dan Ekualisai Periode Januari s/d Desember 2011 Masa Pajak 2011 Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Omset Penjualan 1,118,888,005 194,283,255 1,187,679,493 194,846,378 150,998,454 1,158,757,690 144,873,699 1,132,026,757 119,159,352 1,162,243,497 500,831,823 209,042,707 7,273,631,110
Penjualan DPP (Rp.) PPN (Rp.) 1,118,888,005 111,888,801 194,283,255 19,428,326 1,187,679,493 118,767.949 194,846,378 19,484,638 150,998,454 15,099,845 1,158,757,690 115,875,769 144,873,699 14,487,370 1,132,026,757 113,202,676 119,159,352 11,915,935 1,162,243,497 116,224,350 500,831,823 50,083,182 209,042,707 20,904,271 7,273,631,110 727,363,111
Hasil Ekualisasi Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Sesuai dengan yang dilaporkan di SPT
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2011 PT Jaya Sukses Makmur.
Dari Rekap Pajak Keluaran maupun Pajak Masukan diatas dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran yang diperoleh oleh PT Jaya Sukses Makmur dari transaksi penjualan kepada konsumen sebesar Rp. 7,273,631,110,-, menghasilkan Pajak Keluaran Rp. 727,363,111,-. Dari analisis data Ekualisasi antara
Omset
Penjualan
dan
Penjualan
yang
dilaporkan
pada
Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2011 telah sesuai. Berdasarkan penjabar diatas, dapat dilihat dan disimpulkan jumlah penjualan yang dilakukan oleh PT Jaya Sukses Makmur mengalami peningkatan sebesar 54,92% dari total penjualan tahun 2009 sampai 2010 dan mengalami penurunan sebesar 18,41% dari penjualan tahun 2010 sampai 2011. 49
IV.2.2 Evaluasi Pajak Masukan Analisis Perolahan Barang Kena Pajak (Pajak Masukan) yang harus dibayarkan oleh Perusahaan atau Pengusaha Kena Pajak apabila Perusahaan melakukan transakasi pembelian Barang Kena Pajak yang terurtang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Masukan dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak Masukan mulai diakui dan dihitung pada saat Faktur Pembelian yang diterima oleh Bagian Keuangan dari supplier yang data tersebut dicocokan dan dilakukan pengecekan apakah sudah sesuai dengan PP (Permintaan Pembelian) yang diajukan oleh Purchasing pada saat melakukan pembelian. Faktur Pajak tersebut dilampirkan nomor PO (Purchase Order) dan BPB (Bukti Penerimaan Barang) setelah pengecekan dan penyocokan dokumen-dokumen maka dilakukan pencatatan pada sistem akuntansi yang digunakan perusahaan untuk penyimpanan berkas dan tanda terima. Setelah proses tersebut selesai maka selanjutnya dilakukan proses pembayaran sesuai dengan jatuh temponya. PT. Jaya Sukses Makmur melakukan transaksi pembelian atas Barang Kena Pajak yang menghasilkan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2009 sebesar Rp. 1,772,727,444,-, pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,725,459,483,-, pada tahun 2011 Rp. 537,859,844. Berikut penjabaran mengenai Pajak Masukan PT. Jaya Sukses Makmur pada tahun 2009, 2010, 2011.
50
Tabel IV.4 PT. Jaya Sukses Makmur Rekap Pajak Masukan Periode Januari s/d Desember 2009 Masa Pajak 2009
Pembelian DPP (Rp.)
PPN (Rp).
Januari
-
-
Febuari
2,092,370,790
209,237,079
Maret
2,413,609,140
241,360,914
April
2,441,308,710
244,130,871
Mei
1,963,188,580
196,318,858
Juni
2,043,883,490
204,388,349
Juli
1,918,936,240
191,893,624
Agustus
1,147,034,750
114,703,475
957,055,520
95,705,552
1,462,700,180
146,270,018
November
945,235,283
94,523,528
Desember Total
341,951,764 17,727,274,447
34,195,176 1,772,727,444
September Oktober
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 PT. Jaya Sukses Makmur.
Dari tabel rekapan diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Masukan yang dibayarkan oleh perusahaan dari transaksi pembelian kepada supplier sebesar Rp. 17,727,274,447,-, menghasilkan Pajak
Rp. 1,772,727,444,- dengan jumlah pembelian sebesar Rp.
19,500,001,891, termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
51
Tabel IV.5 PT. Jaya Sukses Makmur Rekap Pajak Masukan Periode Januari s/d Desember 2010 Masa Pajak
Pembelian
2010
DPP (Rp.)
PPN (Rp.)
Januari
707,025,175
70,702,517
Febuari
427,056,015
42,705,605
Maret
1,016,612,549
101,661,254
April
1,045,070,047
104,507,004
Mei
1,380,375,418
138,037,541
Juni
2,147,956,392
214,795,639
Juli
1,681,546,715
168,154,671
Agustus
2,115,885,582
211,588,558
September
1,856,306,263
185,630,626
Oktober
2,489,525,343
248,952,534
November
1,523,256,903
152,325,690
Desember
863,978,488
86,397,848
Total
17,254,594,890
1,725,459,489
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2010 PT. Jaya Sukses Makmur.
Dari Tabel rekapan diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Masukan yang dibayarkan oleh perusahaan dari transaksi pembelian kepada supplier sebesar Rp. 17,254,594,890 ,-, menghasilkan Pajak Rp.1,725,459,489,- dengan jumlah pembelian sebesar Rp. 18,980,054,379,- termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
52
Tabel IV.6 PT. Jaya Sukses Makmur Rekap Pajak Masukan Periode Januari s/d Desember 2011 Masa Pajak 2011
Pembelian DPP
PPN
Januari
1,130,625,600
113,062,560
Febuari
195,120,000
19,512,000
Maret
12,271,850
1,227,185
April
211,063,636
21,106,364
Mei
1,160,291,100
116,029,110
Juni
134,802,200
13,480,220
Juli
113,610,430
11,361,043
Agustus
142,392,800
14,239,280
12,396,580
1,239,658
September Oktober
1,120,616,000
112,061,600
November
19,749,585
1,974,959
Desember
1,125,658,660
112,565,866
Total
5,378,598,441
537,859,844
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2011 PT Jaya Sukses Makmur.
Dari Tabel rekapan diatas, dapat dilihat bahwa Pajak Masukan yang dibayarkan oleh perusahaan dari transaksi pembelian kepada supplier sebesar Rp. 5,378,598,441,-, menghasilkan Pajak Rp.537,859,844,- dengan jumlah pembelian sebesar Rp. 5,916,457,285,-. termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan penjabaran diatas, dapat dilihat dan disimpulkan jumlah pembelian yang dilakukan oleh PT Jaya Sukses Makmur mengalami peningkatan sebesar 10.27%
dari total pembelian tahun 2009
sampai 2010 dan mengalami penurunan sebesar 32.08% dari penjualan tahun 2010 sampai 2011.
53
IV.2.3 Analisis Lebih bayar atau kurang bayar dalam Pajak Pertambahan Nilai. Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dihitung dan dianalisa dalam data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dapat dilihat Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar / lebih bayar. Dari analisa data diatas apabila perolehan Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh oleh perusahaan tersebut kurang bayar yang artinya perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayarkan kekurangan nilai pajak tersebut ke Kas Negara. Sedangkan Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran nya maka perusahaan berkewajiban untuk menentukan besaran pajak tersebut dikompensasikan atau direstitusikan ke Masa Pajak bulan berikutnya. Analisa Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang diperoleh oleh PT. Jaya Sukses Makmur dapat dilihat dari lampiran penjabaran dibawah ini. Berikut penulis lampirkan penjabaran dari tahun 2009 sampai 2011
54
Tabel IV.7 PT. Jaya Sukses Makmur Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Periode Januari s/d Desember 2009
Masa Pajak
Pajak Keluaran (Rp.)
Pajak Masukan (Rp.)
Kompensasi (Rp.)
Kurang/Lebih Bayar (Rp.)
Januari
11,733,350
Febuari
51,777,684
209,237,079
Maret
40,739,441
241,360,914
157,459,395
(358,080,868)
April
53,772,693
244,130,871
358,080,868
(548,439,046)
Mei
37,887,021
196,318,858
548,439,046
(706,870,883)
Juni
38,869,055
204,388,349
706,870,883
(872,390,177)
Juli
77,190,149
191,893,624
872,390,177
(987,093,652)
Agustus
71,530,071
114,703,475
987,093,652
(1,030,267,056)
September
49,719,686
95,705,552
1,030,267,056
(1,076,252,922)
127,280,500
146,270,018
1,076,252,922
(1,095,242,440)
November
98,610,693
94,523,528
1,095,242,440
(1,091,155,275)
Desember
76,695,910
34,195,176
1,091,155,275
(1,048,654,541)
735,806,253
1,772,727,444
Oktober
Total
11,733,350 (157,459,395)
(8,960,172,905)
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 PT. Jaya Sukses Makmur.
Berdasarkan data table diatas, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran PT. Jaya Sukses Makmur pada tahun 2009 sebesar Rp. 735,806,253,- dan Pajak Masukan pada tahun 2009 sebesar Rp. 1,772,727,444,- dimana dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2009 PT. Jaya Sukses Makmur dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terdapat adanya kompensasi di bulan Maret atas Lebih Bayar di bulan Febuari Sebesar Rp.157,459,395,- , di bulan April atas Lebih Bayar di bulan Maret Sebesar Rp.358,080,88,-, di bulan Mei atas Lebih Bayar di bulan
April Sebesar Rp. 55
548,439,046,-, di bulan Juni atas Lebih Bayar di bulan Mei Sebesar Rp. 706,870,883 ,-, di bulan Juli Lebih Bayar atas kompensasi dibulan Juni Sebesar Rp. 872,390,177,-, lalu di bulan Agustus Lebih Bayar atas Kompensasi di bulan Juli Sebesar Rp. 987,093,652,-, di bulan September juga ada Lebih Bayar atas kompensasi di bulan Agustus Sebesar Rp. 1,030,267,056,-, di bulan Oktober ada Lebih Bayar atas kompensasi di bulan September Sebesar Rp. 1,076,252,922,-, di bulan November Lebih Bayar atas kompensasi di bulan Oktober Sebesar Rp. 1,095,242,440,-, dan yang terakhir di bulan Desember Lebih Bayar atas kompensasi di bulan November Sebesar Rp. 1,091,155,275,-, sehingga dapat disimpulkan PT. Jaya Sukses Makmur terdapat Lebih Bayar pada tahun 2009 Sebesar Rp. 8,960,172,90.
56
Tabel IV.8 PT. Jaya Sukses Makmur Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Periode Januari s/d Desember 2010
Masa Pajak Januari Febuari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Pajak Keluaran 109,297,983 74,818,729 125,923,349 76,650,254 116,372,297 120,216,904 97,538,801 139,067,164 102,540,026 131,931,004 137,172,165 108,086,628 1,339,615,304
Pajak Masukan 70,702,517 42,705,601 101,661,254 104,504,004 138,037,541 214,795,639 168,154,671 211,588,558 185,63,626 248,952,534 152,325,690 86,397,848 1,725,459,483
Kompensasi 27,856,750 49,521,994 144,100,729 214,716,599 287,237,993 370,328,593 487,350,123 502,503,648 -
Kurang/Lebih Bayar 38,595,466 32,113,128 24,262,095 (27,856,750) (49,521,994) (144,100,729) (214,716,599) (287,237,993) (370,328,593) (487,350,123) (502,503,648) (480,814,868) (2,469,460,608)
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2010 PT. Jaya Sukses Makmur.
Berdasarkan data table diatas, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran PT. Jaya Sukses Makmur pada tahun 2010 sebesar Rp.1,339,615,304,- dan Pajak Masukan pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,725,459,483,- dimana dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 PT. Jaya Sukses Makmur dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terdapat adanya kompesasi di bulan Mei atas Lebih Bayar pada bulan Rp. 27,856,750,-, di bulan Juni atas Lebih Bayar pada bulan Mei Sebesar Rp. 49,521,994,-, di bulan Juli atas Lebih Bayar bulan Juni Sebesar Rp. 144,100,729,-, lalu di bulan Agustus Lebih Bayar atas kompensasi di bulan Juli Sebesar Rp .214,716,599,-, di bulan September atas 57
Lebih Bayar pada bulan Agustus sebesar Rp. 287,237,993,-, di bulan Oktober kompensasi atas Lebih Bayar pada bulan September Sebesar Rp. 370,328,593,-, di bulan November Lebih Bayar atas kompensasi di bulan Oktober Sebesar Rp. 487,350,123 dan yang terakhir pada bulan Desember kompensasi atas Lebih Bayar di bulan November Sebesar Rp. 502,503,648,. sehingga dapat disimpulkan PT. Jaya Sukses Makmur pada tahun 2010 terdapat Lebih Bayar Sebesar Rp.2,469,460,608,-. Tabel IV.9 PT. Jaya Sukses Makmur Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Periode Januari s/d Desember 2011
Masa Pajak
Pajak Keluaran
Pajak Masukan
Kompensasi
Kurang/Lebih Bayar
Januari
111,888,801
113,062,560
-
(1,173,759)
Febuari
19,428,326
19,512,000
1,173,759
(1,257,433)
Maret
118,767,949
1,227,185
1,257,433
116,283,331
April
19,484,638
21,106,364
-
(1,621,726)
Mei
15,099,845
116,029,110
1,621,726
(102,550,991)
Juni
115,875,769
13,480,220
102,550,991
(155,442)
Juli
14,487,370
11,361,043
155,442
2,970,885
113,202,676
14,239,280
-
98,963,396
11,915,935
1,239,658
-
10,676,277
116,224,350
112,061,600
-
4,162,750
November
50,083,182
1,974,959
-
48,108,223
Desember
20,904,271
112,565,866
-
(91,661,595)
727,363,112
537,859,845
-
82,743,916
Agustus September Oktober
Total
Sumber: Rincian Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2011 PT Jaya Sukses Makmur
58
Berdasarkan data table diatas, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Keluaran PT Jaya Sukses Makmur pada tahun 2011 sebesar Rp.727,363,112,- dan Pajak Masukan pada tahun 2011 sebesar Rp.537,859,845,- dimana dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 PT Jaya Sukses Makmur dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terdapat adanya kompesasi di bulan Febuarai atas Lebih Bayar di bulan Januari Sebesar Rp. 1,173,759,-, dan pada bulan Maret perusahaan mengalami kondisi Kurang Bayar Sebesar Rp.116,283,331,-, lalu pada bulan April terdapat Lebih Bayar yang akan dikompensasikan pada bulan Mei Sebesar Rp.1,621,726,-, pada bulan Mei terdapat Lebih Bayar yang akan dikompensasikan ke bulan Juni sebesar Rp. 155,442,-, dan pada Lebih Bayar di bulan Juni akan dikompensasikan ke bulan Juli, setelah itu pada bulan Agustus sampai November terdapat Kurang Bayar dan terakhir dibulan Desember terdapat Lebih Bayar atas Rp.91,661,595,-. IV. 3
Analisis Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai.
IV.3.1. Pencatatan pada saat Penyerahan Barang Kena Pajak ( Pajak Keluaran) PT. Jaya Sukses Makmur dalam melakukan transaksi Penjualan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada konsumen melakukan system atau menrapkan system pembayarannya Cash , Giro dan Transfer. Pada saat PT. Jaya Sukses Makmur dalam melakukan Penjualan akan mengeluarkan atau membuat Invoice atas transaksi penjualan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan setiap hari nya. Invoice tersebut yang nanti nya akan digunakan sebagai Dasar Penangihan perusahaan atas konsumen yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Non-Pajak Pertambahan Nilai.
59
Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam transaksi Pajak Keluaran PT. Jaya Sukses Makmur membuat beberapa jurnal atas Pajak Keluaran yang dipungut oleh perusahaan sebagai berikut. - Jurnal pada saat transaksi Penjualan Tunai :
Debit (Rp.) Kas
Kredit (Rp.) XXX
Penjualan
XXX
Pajak Keluaran
XXX
Berikut terlampirkan Jurnal Pajak Keluran dari tahun 2009, 2010, dan 2011 pada PT. Jaya Sukses Makmur yaitu sebagai berikut
Tahun 2009 Kas
Debit (Rp.)
Kredit (Rp.)
8,093,868,788 Penjualan
7,358,062,535
Pajak Keluaran
Tahun 2010 Kas
735,806,253
Debit (Rp.)
Kredit (Rp.)
14,735,768,338 Penjualan
13,396,153,034
Pajak Keluaran
Tahun 2010 Kas
1,339,615,304
Debit (Rp.)
Kredit (Rp.)
8,000,994,221 Penjualan Pajak Keluaran
7,273,631,110 727,363,111
60
- Jurnal pada saat transaksi Penjualan Kredit :
Debit (Rp.) Utang Dagang
Kredit (Rp.) XXX
Penjualan
XXX
Pajak Keluaran
XXX
Tahun 2009 Utang Dagang
Debit (Rp.) 8,093,868,788
Penjualan
7,358,062,535
Pajak Keluaran
Tahun 2010 Utang Dagang
735,806,253
Debit (Rp.)
13,396,153,034
Pajak Keluaran
Kas
Kredit (Rp.)
14,735,768,338
Penjualan
Tahun 2011
Kredit (Rp.)
1,339,615,304
Debit (Rp.)
Kredit (Rp.)
8,000,994,221 Penjualan Pajak Keluaran
7,273,631,110 727,363,111
IV.3.2 Pencatatan Perolehan atas Barang Kena Pajak (Pajak Masukan). Dalam transaksi perolehan Barang Kena Pajak kepada Supplier, perusahaan yang melakukan transaksi tersebut menerima sebuah Invoice beserta Faktur Pajak yang akan dijadikan pihak supplier sebagai tanda terima bahwasan nya Barang Kena Pajak tersebut telah berlangsung dan dijadikan Dasar Penagihan pihak supplier kepada perusahaan atas Pajak Masukan yang terutang. Setiap transaksi PT. Jaya Sukses Makmur membuat jurnal atas transaksi tersbeut, berikut Jurnal Pajak Masukan pada tahun 2009, 2010 dan 2011. 61
- Jurnal Transaksi Pembelian secara Tunai :
Debit (Rp.)
Kredit (Rp.)
Pembelian
xxx
Pajak Masukan
xxx
Kas
xxx
Berikut terlampirkan Jurnal Pajak Keluran dari tahun 2009, 2010, dan 2011 pada PT. Jaya Sukses Makmur yaitu sebagai berikut:
Tahun 2009
Debit (Rp.)
Pembelian
Kredit (Rp.)
17,727,274,447
Pajak Masukan
1,772,727,444
Kas
Tahun 2010
19,500,001,891
Debit (Rp.)
Pembelian
Kredit (Rp.)
17,254,594,890
Pajak Masukan
1,725,459,489
Kas
Tahun 2011
18,980,054,379
Debit (Rp.)
Pembelian
Kredit (Rp.)
5,378,597,441
Pajak Masukan Kas
537,859,844 5,916,457,285
62
- Jurnal Transaksi Pembelian secara Kredit :
Debit (Rp.)
Kredit (Rp.)
Pembelian
xxx
Pajak Masukan
xxx
Utang Dagang
Tahun 2009 Pembelian Pajak Masukan
xxx
Debit (Rp.)
Kredit (Rp.)
17,727,274,447 1,772,727,444
Utang Dagang
Tahun 2010 Pembelian Pajak Masukan
19,500,001,891
Debit (Rp.)
Kredit (Rp.)
17,254,594,890 1,725,459,489
Utang Dagang
Tahun 2011 Pembelian
18,980,054,379
Debit (Rp.)
Kredit (Rp.)
5,378,597,441
Pajak Masukan
537,859,844
Utang Dagang
5,916,457,285
Jurnal pada saat Pembayaran /Penyetoran PPM Kurang Bayar :
Debit (Rp.) PPN Kurang Bayar Kasa/Bank
Kredit (Rp.) XXX XXX
63
IV.4
Analisis Penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.
IV.4.1 Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai. Dalam setiap Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai, Wajib Pajak atau Perusahaan mempunyai kewajiban dalam hal melakukan penyetoran besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar yang disetorkan ke Kas Negara, atau Lebih Bayar bisa dikompensasikan atau restitusi ke Masa Pajak berikutnya. PT. Jaya Sukses Makmur wajib melakukan penyetoran Pajak Pertamabahn Nilai yang Kurang Bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Surat Setoran Pajak ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang terdiri dari: -
Lembar ke-1 : Untuk arsip PT. Jaya Sukses Makmur.
-
Lembar ke-2 :Untuk
Kantir
Pelayanan
Pajak
melalui
Kantor
Perbendaharaan Kas Negara (KPKN). -
Lembar ke-3 :Untuk PT. Jaya Sukses Makmur yang akan dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
-
Lembar ke-4 :Untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran
-
Lembar ke-5 :Untuk arsip Pemungut/Pihak lain.
Menurut Undang-Undang No.18 tahun 2000 penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat-lambatnya tgl 15 masa pajak berikutnya, sedangkan UndangUndang No.42 tahun 2009 , penyetoran Pajak Pertambahan Nilai paling lambat penyetoran dilakukan akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa disampaikan. Namun apabila perusahaan tidak melakukan 64
pembayaran ataupun penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan peraturan per-Undang-Undangan No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat 2a, Pengusaha Kena Pajak ada dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per-bulan dari jumlah pajak yang terutang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran. Berikut penjabaran mengenai penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukakn oleh PT. Jaya Sukses Makmur apakah sudah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009 yang berlaku untuk Masa pajak periode 2009, 2010 dan 2011. Tabel IV.10 PT. Jaya Sukses Makmur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Periode Januari s/d Desember 2009
Masa Pajak
Kurang/Lebih Bayar (Rp.)
Tanggal Setor
Keterangan sesuai/tidak dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2000
16-Febuari-2009
Tidak Sesuai Undang-Undang
Januari
11,733,350
Febuari
(157,459,395)
-
-
Maret
(358,080,868)
-
-
April
(548,439,046)
-
-
Mei
(706,870,883)
-
-
Juni
(872,390,177)
-
-
Juli
(987,093,652)
-
-
Agustus
(1,030,267,056)
-
-
September
(1,076,252,922)
-
-
Oktober
(1,095,242,440)
-
-
65
November
(1,091,155,275)
-
-
Desember
(1,048,654,541)
-
-
Berdasarkan table IV.10 diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2009 , PT. Jaya Sukses Makmur mengalami lebih bayar pada bulan Febuari sampai pada Desember dan pada bulan Januari mengalami kurang bayar namun pada saat penyetoran Pajak Pertambahan Nilai nya tepat waktu dan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No.18 tahun 2000. Tabel IV.11 PT. Jaya Sukses Makmur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Periode Januari s/d Desember 2010
Masa Pajak
Kurang/Lebih Bayar (Rp.)
Tanggal Setor
Keterangan sesuai/tidak dengan UndangUndang No.18 dengan Undang-undang 42 Tahun 2009
Januari
38,595,466
19-Febuari-2010
Tidak Sesuai dengan Undang-undang
Febuari
32,113,128
19-Maret-2010
Tidak Sesuai dengan Undang-undang
Maret
24,262,095
16-April-2010
Sesuai dengan Undang-undang
April
(27,856,750)
-
-
Mei
(49,521,994)
-
-
Juni
(144,100,729)
-
-
Juli
(214,716,599)
-
-
Agustus
(287,237,993)
-
-
September
(370,328,593)
-
-
Oktober
(487,350,123)
-
-
November
(502,503,648)
-
-
Desember
(480,814,868)
-
-
66
Berdasarkan table di atas dapat dilihat, bahwa pada bulan Januari sampai pada bulan Febuari perusahaan dalam melakukan penyetoran tidak sesuai dengan undangundang No.18 tahun 2009 dan bulan Maret perusahaan tepat waktu pada saat penyetoran dan juga pada bulan-bulan yang lainnya terdapat kompensasi atau Lebih Bayar.
Tabel IV.12 PT Jaya Sukses Makmur Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Periode Januari s/d Desember 2011
Masa Pajak
Kurang/Lebih Bayar (Rp.)
Keterangan sesuai/tidak dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009
Tanggal Setor
Januari
(1,173,759)
-
Febuari
(1,257,433)
-
Maret
116,283,331
-
April
(1,621,726)
-
(102,550,991)
-
Mei Juni
(155,442)
-
Juli
2,970,885
18-Agustus-2011
Sesuai dengan Undang-undang
Agustus
98,963,396
15-September-2011
Sesuai dengan Undang-undang
September
10,676,277
23-Oktober-2011
Sesuai dengan Undang-undang
4,162,750
17-November-2011
Sesuai dengan Undang-undang
November
48,108,223
16-Desember-2011
Sesuai dengan Undang-undang
Desember
(91,661,595)
-
Oktober
Berdasarkan table di atas dapat dilihat, bahwa pada bulan Juli sampai pada bulan November perusahaan dalam melakukan penyetoran telah sesuai dengan undang-
67
undang No.42 tahun 2009 dan tepat waktu pada saat penyetoran, sedangkan pada Masa Pajak bulan Januari sampai Juni terdapat Lebih Bayar. Evaluasi Penyetoran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Dilihat dari data penjabaran di setiap table diatas dapat dilihat, bahwa Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2009, 2010 dan 2011 PT. Jaya Sukses Makmur mengalami dalam kondisi keterlambatan Penyetoran pada tahun 2009 pada bulan Januari namun pada tahun 2010 dan 2011 perusahaan dalam melakukan penyetoran telah tepat waktu dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. IV.4.2 Analisis Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dalam hal melakukan Pelaporan atas seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini PT. Jaya Sukses Makmur melakukan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan system perpajakan di Indonesia yaitu Self Assesment dimana perhitungan, penyetoran, pelaporan dan serta tanggungjawab dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak . PT. Jaya Sukses Makmur melakukan
pelaporan
Pajak
Pertambahan
Nilai
dengan
menggunakan
Surat
Pemberitahuan Masa lengkap dengan lampirannya sebagai pertanggungjawaban atas Pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran perusahaan. Dan Lebih atau Kurang Bayar. Menurut Undang-Undang No.18 tahun 2000, pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai selambat-lambatnya tanggal 20 setelah masa pajak berikutnya sedangkan menurut Undang-undnag No.42 Tahun 2009, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak yang mulai 68
direalisasikan pada bulan April tahun 2010. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan oleh PT. Jaya Sukses Makmur di kantor Pelayanan Pajak tempat dimana perusahaan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai perusahaan terlambat untuk melaporkan maka akan dikenakan sanksi berupa denda Sebesar Rp. 500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai yang telah ditetapkan UndangUndang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pasal 7 ayat 1. PT.Jaya Sukses Makmur dalam melaporkan setiap kegiatan Penyerahan dan Perolehan Barang Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang sebelum tanggal 20 bulan berikut setelah Masa Pajak dan membuta Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuat 3 (tiga) rangkap, yaitu: 1. Lembar ke-1
: Untuk arsip PT.Jaya Sukses Makmur
2. Lembar ke-2
: Untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN
3. Lembar ke-3
: Untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP Taman Sari
4. Lembar ke-4
: Untuk Bank BCA atau Kantor Pos dan Giro
5. Lembar ke-5
: Untuk arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain
Dibawah ini berikut penulis jabarkan tanggal Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai PT. Jaya Sukses Makmur yang sesuai dengan UndangUndang atau tidak pada tahun 2009,2010 dan 2011.
69
Tabel IV. 13 PT Jaya Sukses Makmur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Periode Januari s/d Desember 2009
Masa Pajak 2009
Kurang/Lebih Bayar (Rp.)
Tanggal Lapor
Keterangan Sesuai/Tidak dengan UU PPN No.18 Tahun 2000
20-Febuari-2009
Sesuai dengan Undang-undang
Januari
11,733,350
Febuari
(157,459,395)
20-Maret-2009
Sesuai dengan Undang-undang
Maret
(358,080,868)
20-April-2009
Sesuai dengan Undang-undang
April
(548,439,046)
20-Mei-2009
Sesuai dengan Undang-undang
Mei
(706,870,883)
20-Juni-2009
Sesuai dengan Undang-undang
Juni
(872,390,177)
20-Juli-2009
Sesuai dengan Undang-undang
Juli
(987,093,652)
20-Agustus-2009
Sesuai dengan Undang-undang
Agustus
(1,030,267,056)
20-September-2009
Sesuai dengan Undang-undang
September
(1,076,252,922)
20-Oktober-2009
Sesuai dengan Undang-undang
Oktober
(1,095,242,440)
20-November-2009
Sesuai dengan Undang-undang
November
(1,091,155,275)
20-Desember-2009
Sesuai dengan Undang-undang
Desember
(1,048,654,541)
20-Januari-2010
Sesuai dengan Undang-undang
Berdasarkan Data table IV.13 diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2009, PT. Jaya Sukses Makmur tidak pernah terlambat dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
70
Tabel IV. 14 PT Jaya Sukses Makmur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Periode Januari s/d Desember 2010
Masa Pajak 2010
Kurang/Lebih Bayar (Rp.)
Tanggal Lapor
Keterangan Sesuai/Tidak dengan UU PPN No.18 tahun 2000 dan UU PPN No.42 Tahun 2009
Januari
38,595,466
20-Febuari-2010
Sesuai dengan Undang-undang
Febuari
32,113,128
20-Maret-2010
Sesuai dengan Undang-undang
Maret
24,262,095
20-April-2010
Sesuai dengan Undang-undang
April
(27,856,750)
20-Mei-2010
Sesuai dengan Undang-undang
Mei
(49,521,994)
20-Juni-2010
Sesuai dengan Undang-undang
Juni
(144,100,729)
20-Juli-2010
Sesuai dengan Undang-undang
Juli
(214,716,599)
20-Agustus-2010
Sesuai dengan Undang-undang
Agustus
(287,237,993)
20-September-2010
Sesuai dengan Undang-undang
September
(370,328,593)
20-Oktober-2010
Sesuai dengan Undang-undang
Oktober
(487,350,123)
20-November-2010
Sesuai dengan Undang-undang
November
(502,503,648)
20-Desember-2010
Sesuai dengan Undang-undang
Desember
(480,814,868)
20-Januari-2011
Sesuai dengan Undang-undang
Berdasarkan Data table IV.14 diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2010, PT Jaya Sukses Makmur tidak pernah terlambat dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
71
Tabel IV. 15 PT Jaya Sukses Makmur Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Periode Januari s/d Desember 2011
Masa Pajak 2011
Kurang/Lebih Bayar (Rp.)
Tanggal Lapor
Keterangan Sesuai/Tidak dengan UU PPN No.42 Tahun 2009
Januari
(1,173,759)
20-Febuari-2011
Sesuai dengan Undang-undang
Febuari
(1,257,433)
20-Maret-2011
Sesuai dengan Undang-undang
Maret.
116,283,331
20-April-2011
Sesuai dengan Undang-undang
April
(1,621,726)
20-Mei-2011
Sesuai dengan Undang-undang
Mei
(102,550,991)
20-Juni-2011
Sesuai dengan Undang-undang
Juni
(155,442)
20-Juli-2011
Sesuai dengan Undang-undang
Juli
2,970,885
20-Agustus-2011
Sesuai dengan Undang-undang
Agustus
98,963,396
20-September-2011
Sesuai dengan Undang-undang
September
10,676,277
20-Oktober-2011
Sesuai dengan Undang-undang
4,162,750
20-Novenber-2011
Sesuai dengan Undang-undang
November
48,108,223
20-Desember-2011
Sesuai dengan Undang-undang
Desember
(91,661,595)
20-Januari-2012
Sesuai dengan Undang-undang
Oktober
Berdasarkan Data table IV.15 diatas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2011, PT Jaya Sukses Makmur tidak pernah terlambat dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Evaluasi Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Dari setiap data table yang dilampirkan diatas dapat dilihat bahwa PT Jaya Sukses Makmur dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa pajak Pertambahan Nilai tidah pernah ada nya keterlambatan pelaporan dari tahun 2009, 2010,
72
dan 2011. Namun apabila ada keterlambatan di tahun-tahun berikut nya maka PT Jaya Sukses Makmur akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 500,000,-, per bulan. IV.5
Pembahasan Hasil Temuan Berdasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan atas Penerapan Pajak
Pertmbahan Nilai pada PT. Jaya Sukses Makmur, ditemukan beberapa temuan-temuan sebagai berikut: 1. Terjadinya keterlambatan dalam penyetoran Masa pajak bulan Januari pada tahun 20009 yang menyebabkan perusahaan harus membayar sanksi administrasi. Sanksi administrasi dapat dihindari dengan melakukan perencanaan dengan baik dan melakukan prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah. 2. Terdapat Faktur Pajak yang dibuat oleh perusahaan kepada consumen yang Non-PKP yang seharusnya tidak perlu dibuat oleh perusahaan namun pada saat pelaporan SPT Faktur Pajak tersebut digunggung. 3. Ada juga Faktur Pajak yang diterima perusahaan dimana Faktur pajak tersebut tidak lengkap sehingga dikembalikan kepada supplier untuk direvisi, seperti pada Faktur Pajak Masukan pada bulan Mei tahun 2011 atas Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 010.000.11.00001154 dengan total DPP 624.600,00 PPN 10% dari DPP 62.460,00 tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mengakibatkan Pajak Masukan untuk pihak supplier tidak dapat dikreditkan.
73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN V.1
Simpulan
PT. Jaya Sukses Makmur dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai salah satu kewajiban perpajakan yang harus dijalankana oleh perusahaan. PT.Jaya Sukses Makmur merupakan Wajib Pajak Badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Taman Sari. Dari analisis yang penulis lakukan pada PT. Jaya Sukses Makmur dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Jaya Sukses Makmur selama tahun 2009, 2010 dan 2010 secara garis besar telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu dalam hal melakukan Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan apabila terdapat Lebih Bayar dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. 2. Dalam melakukan kewajiban Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, PT. Jaya Sukses Makmur sudah memenuhi peraturan yang ada, karena didalam pelaporan nya selama tahun 2009, 2010 dan 2011 selalu dilakukan tepat waktu sehingga tidak pernah ada nya sanksi administrasi. Namun pada saat Penyetoran pada tahun 2009 ada keterlambatan Penyetoran Masa Pajak Januari, ditahun 2010 terlambat penyetoran pada bulan Januari dan Febuari dan 2011 perusahaan dalam melakukan Penyetoran telah sesuai dengan peraturan perundang-undangnya.
74
3. Terdapat beberapa Faktur Pajak yang pada saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak ataupun pembelian Barang Kena Pajak tidak mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang seharusnya dicantumkan dikarenakan perusahaan tersebut merupakan perusahaan kecil yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). V.2
Saran.
Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan pada PT. Jaya Sukses Makmur, maka penulis akan memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan, antara lain: 1. Untuk menghindari Sanksi Administrasi sebaiknya PT. Jaya Sukses Makmur dalam
pembuatan Faktur Pajak, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 2. Untuk pelaksanaan penyetoran dan pelaporan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga meminimalisir terjadinya keterlambatan pada saat penyetoran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. 3. Dalam menerbitkan Faktur Pajak, sebaiknya diisi dengan lengkap, jelas, benar secara formil ataupun material, dan ditanda tangani oleh pimpinan atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Harus dicek kembali sebelum melakukan tukar Faktur agar meminimalisir terjadinya kesalalahan dan pembetulan pada Masa Pajak tertentu.
75
