BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Pajak merupakan iuran resmi dan wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta bersifat memaksa dan tidak dapat secara langsung dirasakan manfaatnya. Pendapatan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara dikarenakan 84,87% pendapatan Negara dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 diperoleh dari pendapatan pajak. Sesuai dengan fungsinya bahwa pajak berfungsi budgetair, yaitu mengatur mengenai sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran, maka hasil penerimaan pajak akan dikelola dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat khususnya dalam pembangunan. Oleh karena itu, peran serta kesadaran rakyat untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sangat diharapkan. Namun dalam saat ini tunggakan pajak masih tergolong tinggi, dikarenakan tidak dilunasinya utang pajak oleh para Wajib Pajak. Dalam memungut pajak, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pemaksaan
agar
Wajib
Pajak/Pembayar
Pajak
memenuhi
kewajiban
perpajakannya (Haula dan Irianto, 2012:4). Upaya penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan merupakan upaya penagihan aktif. Upaya penagihan ini memungkinkan adanya pertemuan langsung antara pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib
1
Pajak. Hal ini ternyata juga menimbulkan dampak negatif seperti yang terjadi pada April 2016, dimana terjadi tindakan kriminal yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Fungsional Juru Sita Pajak pada KPP Pratama Sibolga. Tindakan penagihan pajak terhadap Penunggak Pajak harus disertai dengan payung hukum yang jelas. Pengesahan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada tanggal 23 Mei 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan langkah antisipasi pemerintah dalam memberikan kekuatan hukum terhadap tindakan penagihan pajak terhadap tunggakan pajak yang semakin besar. Undang-undang penagihan pajak tersebut diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih terhadap keseimbangan antara kepentingan wajib pajak dan kepentingan negara. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak tunggakan pajak yang tercatat sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp67,7 Trilyun dan hingga 24 Maret 2015 baru dapat dicairkan sebesar Rp6,75 Trilyun atau sebesar 9,97%. Tabel 1.1 Tunggakan Pajak KPP Pratama Pontianak Tahun 2014-2016 Tahun Tunggakan Pajak (Rp) 2014 155.860.791.252,00 2015 149.761.276.571,00 2016 214.995.088.793,00 sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Pontianak Tabel di atas menunjukkan jumlah tunggakan pajak yang dimiliki oleh KPP Pratama Pontianak sempat mengalami penurunan pada tahun 2015 tetapi meningkat pada tahun 2016.
2
Dengan tingginya tunggakan pajak dan target penerimaan pajak yang harus dicapai, pada tahun 2016 pemerintah menerapkan kebijakan Tax Amnesty melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dengan target penerimaan sebesar Rp165 Trilyun. Penerapan kebijakan Tax Amnesty seakan-akan mencerminkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa dan surat teguran belum memberikan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zakiah M. Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008), mendapatkan kesimpulan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat. Penelitian terdahulu belum banyak yang menjadikan KPP Pratama Pontianak sebagai unit kerja yang dianalis, padahal KPP Pratama Pontianak yang berada di ibukota provinsi dan memiliki jumlah Wajib Pajak serta tunggakan pajak terbanyak di wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat. Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian mengenai “Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di
KPP
Pratama Pontianak”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: a. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak?
3
b. Apakah ada kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pontianak? c. Apakah ada kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pontianak? 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Mengetahui efektivitas pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa . b. Mengetahui kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran terhadap realisasi target penerimaan pajak di KPP Pratama Pontianak. c. Mengetahui kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap realisasi target penerimaan pajak di KPP Pratama Pontianak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan tentang kontribusi penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa kepada Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak. b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam mengambil kebijakankebijakan dalam rangka meningkatkan Penerimaan Negara dari sektor pajak, serta diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak.
4
c. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang mempunyai permasalahan yang sama mengenai kontribusi pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak. 1.4 Reviu Riset Terdahulu Penelitian mengenai tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa memang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan upaya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang dikutip dari berbagai sumber: No 1.
Judul Penelitian
Peneliti
Variabel Penelitian
Penagihan Pajak dengan
Hazra Muda,
Penagihan
Pajak
Penagihan
Surat Teguran dan Surat
Sifrid
dengan
Surat
dengan ST
Paksa
dampaknya
Pangemanan,
Teguran
(ST),
menyebabkan
terhadap
penerimaan
dan
Penagihan
Pajak
berkurangnya
PPN pada KPP Pratama
Victorina Z.
dengan
Surat
atas
Bitung
Tirayoh
Paksa (SP), dan
menambah penerimaan
(2015)
Penerimaan Pajak
PPN,
Pertambahan Nilai
tingkat
(PPN)
target penerimaan KPP
S.
Hasil Penelitian pajak dan SP
piutang
tagihan PPN,
mempengaruhi pencapaian
Pratama Bitung secara keseluruhan. 2.
Pengaruh
Penagihan
Pajak
dengan
Paksa
Pajak
Penerimaan Penghasilan
Surat terhadap Pajak
Zakiah
M.
Penagihan
pajak,
Penagihan Pajak dan
Syahab dan
surat paksa, dan
surat
Hantoro
penerimaan Pajak
berpengaruh signifikan
Arief
Penghasilan Badan
terhadap
penerimaan
Gisijanto
(PPh Badan)
Pajak
Penghasilan
(2008)
pajak
(PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat.
5
No 3.
Judul Penelitian Pengaruh
Peneliti
Penagihan
Pajak
Jumlah surat teguran
Marduati
dengan
Surat
dan jumlah surat paksa
(2012)
Teguran
(ST),
yang diterbitkan secara
Penagihan
Pajak
simultan berpengaruh
dengan
Surat
signifikan
terhadap
Kantor Pelayanan Pajak
Paksa (SP), dan
pencairan
tunggakan
Pratama Makasar Barat
Pencairan
pajak di KPP Pratama
Tunggakan Pajak
Makassar Barat.
Rizki
Pemeriksaan
Pemeriksaan pajak dan
Yuslam
Pajak,
Penagihan
penagihan pajak sama-
Primerdo
Pajak,
dan
(2015)
dengan
Surat
Teguran dan Surat Paksa terhadap
Pencairan
Tunggakan
4.
Pengaruh Pajak
dan
Pajak
di
Pemeriksaan Penagihan
Pajak
terhadap
Efektivitas
Penerimaan
Pajak (Studi Kasus pada
sama
memiliki
Efektivitas
pengaruh
terhadap
Penerimaan Pajak
efektivitas penerimaan
KPP Pratama Surakarta) 5.
Hasil Penelitian
Andi
Pajak
Penagihan
Variabel Penelitian
Pengaruh
Evi Fitriani,
Penagihan
Pajak
Penagihan
pajak
Rika Lidyah,
dengan
Surat
dengan
paksa
Paksa Terhadap
Icha
Paksa
Kepatuhan Wajib Pajak
Fajriyana
Kepatuhan Wajib
terhadap
di
(2013)
Pajak
wajib pajak di KPP
Pajak
Penagihan
pajak
dengan
Kantor
Surat
Pelayanan
dan
surat
berpengaruh signifikan
Pajak
Pratama
Pratama Palembang Ilir
Ilir Barat
kepatuhan
Palembang
Barat 6.
Efektivitas Pajak Teguran Paksa
Penagihan
Nana
Penagihan
Pajak
Penagihan
Surat
dengan surat teguran
Dengan
Surat
Adriana
dengan
Dan
Surat
Erwis (2012)
Teguran,
surat
paksa
Penagihan
Pajak
mengalami
Penerimaan Pajak Pada
dengan
Surat
namun kurang efektif
Kantor Pelayanan Pajak
Paksa,
dan
jika dilihat dari jumlah
Pratama
Penerimaan Pajak
Selatan
Terhadap
dan
pajak
Makassar
kenaikan
pencairannya. Kontribusi penagihan pajak
dengan
teguran paksa
dan
surat surat
terhadap
penerimaan pajak di tergolong
sangat
kurang.
6
