BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi setiap negara di dunia, demikian juga Indonesia yang menjadikan penerimaan pajak sebagai sumber utama yang sangat penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan fungsi negara serta pemerintahan. Tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata material dan spritual.yang dapat diwujudkan melalui pembangunan
nasional secara bertahap,terencana,dan berkelanjutan.Untuk
melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar,dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Negara memerlukan dana untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan maupun tidak direncanakan. Tanpa adanya dana yang mencukupi tentu program-program tersebut akan terkendala bahkan bisa tidak berjalan.Hampir 80% dari APBN didapat dari sektor pajak. Hal ini menunjukkan betapa vitalnya peran pajak dalam upaya penyelenggaraan Negara. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pajak masih sangat minim. Pemerintah mengoptimalkan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Negara dari sektor pajak.Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah 1
2
untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan tax reform,yaitu dengan melakukan reformasi terhadap peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem administrasi Perpajakan,agar basis pajak dapat semakin diperluas,sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.
Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2015 Penerimaan perpajakan pada tahun 2015 direncanakan meningkat 10 persen dibanding target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2014 yang sebesar Rp1.246,1 triliun. Tahun depan, pemerintah memperkirakan
penerimaan
perpajakan
akan
mencapai
Rp1.370,8
triliun.Sementara itu, pemerintah merencanakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun depan mencapai Rp388,04 triliun, meningkat 0,3 persen dibanding target PNBP dalam APBN-P 2014 yang sebesar Rp386,9 triliun.Melihat hal tersebut bahwa pajak merupakan sektor yang sangat utama dalam rangka mensukseskan pembangunan.Tabel 1.1 memberikan gambaran mengenai realisasi penerimaan pajak terhadap APBN-P pada tahun 2011 sampai 2014.
3
Tabel 1.1 APBN-P Dan Realisasi Penerimaan pajak Tahun 2011-2014 Tahun
APBN-P
Realisasi
% terhadap APBN-P
2011 2012
878,7T 1.016T
872,6T 980,1T
99,3% 96,4%
2013
1.148T
1.072T
93,4%
2014
1.246T
1.143T
91,75%
(Sumber Nota Keuangan dan APBN-P dan www.Tempo.com ) Berdasarkan gambaran di atas bahwa kebutuhan penerimaan perpajakan dalam APBN terus meningkat setiap tahun nya.Namun,Realisasi penerimaan nya selalu mengalami penurunan terutama pada tahun 2014. Menurut Peneliti Kebijakan Ekonomi Perkumpulan Prakarsa, Wiko Saputra Realisasi penerimaan pajak tahun 2014 merupakan terendah dalam 25 Tahun terakhir.Rendahnya realisasi penerimaan pajak karena ketidakmampuan otoritas pajak mengejar sistem perpajakan yang akut.Kedepannya jika tidak ada perubahan sistem perpajakan yang mendasar dan menyeluruh dalam waktu singkat maka pemerintahan Presiden Joko Widodo akan sulit untuk mencapai target pajak Pada Tahun 2011 penerimaan pajak hampir tercapai dengan ratio 99,3% namun pada
tahun 2012 sampai dengan 2014 terus mengalami penurunan,
realisasi penerimaan pajak tahun 2012 dengan ratio sebesar 96,4 persen (Rp 980,1 triliun dari target Rp 1.016 triliun) dan APBN-P 2013 93,4 persen (Rp 1.072 triliun dari target Rp 1.148 triliun) dan paling terendah yaitu tahun 2014 yaitu 91,75% .Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mempunyai alasan di balik penurunan realisasi penerimaan. Bahwa pertumbuhan produk domestik
4
bruto
(PDB)
dari
2011
sampai
2013
secara
riil
terus
mengalami
penurunan. Realisasi pertumbuhan PDB 2011 6,5 persen, 2012 6,2 persen dan proyeksi pertumbuhan PDB 2013 5,7 persen. Penurunan PDB secara riil secara otomatis diikuti penurunan PDB dari sisi nominal. Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak.penerimaan pajak yang optimal dapat di lihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak pajak potensial atau tidak terjadi tax gap sebab “besarnya tax gap mencerminkan kurangnya kepatuhan membayar pajak(tax compliance),oleh karena itu kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat
sampai
dimana
wajib
pajak
mematuhi
undang-undang
perpajakan.Misalkan jika wajib pajak melaporkan pajak terutangnya dengan tepat waktu maka wajib pajak dianggap patuh.
Bukan rahasia umum jika tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia tidak lah tinggi. Fakta di lapangan memaparkan bahwa tidak semua wajib pajak, patuh dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada berbagai macam motif yang dilakukan oleh wajib pajak, dari keengganan dalam melaporkan harta riil yang mereka miliki, hingga sebatas keengganan mendatangi kantor pelayanan pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan perpajakan mereka. (www.pajak.go.id).
5
Menurut (DJP) masih rendahnya rasio kepatuhan di sebabkan oleh WP yang melakukan Registrasi NPWP hanya untuk mendapatkan fasilitas bebas fiscal luar negeri tanpa memenuhi kewajiban perpajakanya.Faktor lain yang ikut menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan adalah besarnya Compliance cost yang harus di bayarkan oleh wajib pajak
Dalam penelitian Euphrasia (2010) menyatakan kepatuhan Wajib Pajak Badan yang diukur dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut juga dialami oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang dimana jumlah wajib pajak yang terdaftar dapat di lihat pada tabel berikut ini : Tabel 1.2 Rasio Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang Periode 2011—2014 Tahun
Jumlah WP Badan Jumlah SPT Terdaftar Masuk 2011 841 812 2012 966 807 2013 972 806 2014 988 815 (Sumber KPP Madya Tangerang Data di olah kembali)
Rasio Kepatuhan 96,5% 83,05% 82,09% 82,05%
Jumlah wajib pajak yang terdaftar terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun tetapi yang melaporkan SPT pada KPP Madya Tangerang selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan terlihat pada tahun 2012 hanya sebesar 83,05% dengan jumlah wajib pajak aktif 807,untuk tahun 2013 sebesar 82,09%
6
dengan jumlah wajib pajak aktif 806, dan tahun 2014 mengalami kenaikan wajib pajak terdaftar dengan jumlah 988 tetapi rasio kepatuahan nya hanya 82,05% lebih kecil dari tahun sebelumnya.Masih jauh nya angka kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT dapat menyebabkan menurunnya penerimaan pajak pada KPP
Madya
Tangerang,masih
rendah
nya
wajib
pajak
patuh
dalam
menyampaikan SPT maka perlu dilakukan nya pemeriksaan pajak agar wajib pajak menjadi patuh.Sedangkan bagi WP yang telah patuh atau telah berupaya menjadi wajib pajak patuh perlu diberikan pembinaan dan pelayanan dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sehingga menjadi wajib pajak yang patuh secara sukarela. Karena di Indonesia menganut self assessment system,maka DJP berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi agar pelaksanaan di jalan kan sesuai dengan peraturan yang berlaku disini lah peran pemeriksaan pajak sebagai pengawas dan penjaga agar wajib pajak tetap patuh berada pada koridor peraturan perpajakan. Dengan upaya melakukan Pemeriksaan pajak maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan akan masuk dalam kas negara.Pemeriksaan yang dilakukan pihak fiskus (pemeriksa pajak) selayaknya dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan, sehingga selain untuk menguji kepatuhan WP, pemeriksaan juga tidak akan mengganggu aktivitas WP dalam hal ini badan usaha / perusahaan yang diperiksa. Sehingga dengan adanya pemeriksaan pajak tersebut tidak akan merugikan WP, bahkan selayaknya diciptakan suasana yang bersifat simbiosis
7
mutualisme (saling menguntungkan) dan menghasilkan win-win solution, baik bagi fiskus (mewakili Negara) dan Wajib Pajak. Proses pemeriksaan yaitu dengan melakukan menerbitkan SKP dan hanya di lakukan kepada wajib pajak tertentu yang di sebabkan oleh ketidak benaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.Untuk mengetahui jumlah tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak dapat di lihat dari tabel berikut ini: Tabel 1.3 Jumlah Surat Ketetapan Pajak Tahun
Jenis Ketetapan
2011
SKPKB/SKPKBT
Jumlah ketetapan 231
2012 2013
SKPKB/SKPKBT SKPKB/SKPKBT
509 96
2014 SKPKB/SKPKBT 156 (Sumber KPP Madya Tangerang Data di olah kembali)
Jumlah 60,636,107,340 75,229,543,462 7,177,599,483
35,986,775,436
Dari tabel di atas memberikan gambaran tentang penerbitan SKP dan jumlah yang harus di bayarkan pada KPP Madya Tangerang,hal ini menunjukan bahwa pemeriksaan sebagai alat pengontrol,yaitu untuk mengetahui apakah peraturan perpajakan telah diterapkan sebagaimana mestinya oleh Wajib Pajak atau belum.Juga untuk meningkatkan penerimaan yang merupakan sumber penghasilan Negara.
Tujuan dari Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksudkan dalam keputusan menteri Keuangan N0.199/KMK.03/2007 (Jaringan Dokumentasi dan Informasi
8
Hukum 2007) Adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum,keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangundangan perpajakan.
Sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan( Ikatan Akuntan Indonesia,2013:63) yaitu dalam pasal 29 ayat (1),bahwa,Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Berdasarkan Uraian yang penulis paparkan di atas Dimana peneliti ingin mengetahui lebih lanjut pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan yang diterima oleh kantor pelayanan pajak. Dengan berdasar hal ini peneliti ingin meneliti mengenai “PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN
DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA TANGERANG”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar berlakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini perumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:
9
1. Apakah terdapat pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang? 2. Apakah terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang? C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian. 1.Tujuan Penelitian Agar pemnelitian ini jelas,maka tujuan yang di capai adalah : 1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak
penghasilan
Badan pada Kantor
Pelayanan Pajak Madya Tangerang . 2. Untuk
mengetahui
pengaruh
pemeriksaan
pajak
terhadap
penerimaan pajak penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang.
2.Kontribusi Penelitian Kontribusi yang di harapkan dalam penelitian ini adalah : 1. Kontribusi
praktik,di
harapkan
bermanfaat
agar
dapat
mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan dan dihubungkan dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat mengetahui sejauh mana peran teori di dalam praktik.
10
2.
Kontribusi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Kantor Pelayanan Pajak terutama KPP Madya Tangerang sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan dan pemeriksaan Wajib Pajak Badan dan para Wajib Pajak lainnya dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.
.
