BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mengandalkan pajak sebagai sumber utama penerimaan dalam negeri. Hampir sebagian besar pendapatan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari sektor pajak. Menurut data APBN 2013, sebesar 77,98% total penerimaan negara saat ini berasal dari sektor pajak (sumber: www.fiskal.depkeu.go.id diakses 25 Mei 2013), hal ini telah membuktikan besarnya peranan pajak bagi negara serta beratnya tugas yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya mendukung pembangunan di Indonesia. Menurut Nurlis dan Widayati (2010) pemungutan pajak bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut adanya kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Alasan inilah yang melandasi DJP untuk terus melakukan perbaikan diri sebagai lembaga pengumpul pajak guna dapat memaksimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan oleh DJP untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan (tax reform) yang sudah terjadi pada tahun 1983 telah banyak
menghasilkan perubahan di dalam DJP. Salah satu bentuk perubahan itu adalah mengubah sistem perpajakan Indonesia dari official assessment system menjadi self assessment system. Dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada fiskus (pegawai pajak), sedangkan dalam self assessment system wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk dapat menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Waluyo (2010) kunci utama sistem pemungutan pajak dengan self assessment adalah pada kepatuhan wajib pajak. Definisi dari kepatuhan wajib pajak sendiri adalah aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak (wajib pajak) dalam rangka turut serta memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Lebih lanjut Rosita (2010) mengatakan bahwa di Indonesia tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax gap dan tax ratio. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya DJP mendapatkan tantangan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rosita (2010) masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Hal ini mengakibatkan beberapa negara membentuk badan pengawas tersendiri untuk menerima suara wajib pajak agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan guna membangun kepatuhan terhadap aspek perpajakan. Sejak reformasi
perpajakan, Indonesia telah memiliki lembaga serupa bernama “Complaint Center”, tugas dari lembaga ini adalah untuk memberikan layanan informasi serta menerima dan mengelola pengaduan masyarakat, terutama mengenai masalah kode etik, peraturan perpajakan, pelayanan dan sarana. Dalam menjalankan tugasnya, Pusat Pengaduan Pajak (Tax Complaint Center) yang telah dikembangkan sejak Januari 2008 tidak mengharuskan wajib pajak untuk datang ke kantor pusat DJP melainkan dapat diakses masyarakat melalui website, Kring Pajak, faksimili, email, SMS dan surat. Hidayat (2012) mengatakan bahwa secara umum, citra pajak saat ini mengalami penurunan tajam di mata masyarakat, dengan adanya berita–berita miring di media tentang mafia perpajakan dan kasus oknum pajak berinisial GT yang mempunyai rekening pribadi dengan jumlah yang fantastis. Telah memperburuk public trust yang akhirnya mempertebal persepsi yang kurang menyenangkan terhadap petugas pajak, hal ini juga mengakibatkan wajib pajak malas/tidak mau untuk menjalankan kepatuhan perpajakannya. Persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak sendiri merupakan suatu pendapat wajib pajak akan keberadaan petugas pajak sebagai abdi negara. Dimana keberadaan pegawai pajak yang tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya merupakan suatu batu sandungan bagi DJP yang sedang bekerja keras untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak. Penelitian tentang persepsi wajib pajak mengenai pelayanan petugas pajak telah dilakukan sebelumnya oleh Supriyati dan Hidayati (2008)
yang mengatakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap petugas pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal tersebut terjadi karena wajib pajak yang dijadikan responden berada pada satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sama sehingga mereka dilayani oleh petugas pajak yang berasal dari satu instansi, hal tersebut mengakibatkan adanya persamaan pandangan terhadap petugas pajak. Munculnya Keputusan Menteri Keuangan pada 3 Juni 2003 tentang kriteria wajib pajak patuh telah menimbulkan banyak persepsi dikalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena keputusan tersebut dikeluarkan pada saat keberadaan aturan perpajakan yang masih mengalami perbaikan, membuat seringnya terjadi perubahan terhadap peraturan yang telah berlaku. Hal ini mengakibatkan adanya kebingungan di masyarakat mengenai prosedur pajak yang benar. Adanya pendapat bahwa manfaat yang diperoleh menjadi wajib pajak patuh tidak sesuai dengan beratnya kriteria yang dikeluarkan membuat masyarakat malas untuk berusaha menjadi wajib pajak patuh. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang diharapkan pemerintah terkait dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Penelitian Supriyati dan Hidayati (2008) mengatakan bahwa persepsi wajib pajak mengenai kriteria wajib pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak masih menganggap kriteria wajib pajak patuh terlalu sulit dan tidak sebanding dengan manfaat yang didapat.
Adanya undang-undang yang mengatur tentang perpajakan telah membuat diperlukannya keberadaan sanksi/hukuman bagi pihak-pihak yang melanggarnya. Keberadaan sanksi diperlukan untuk menegakkan hukum yang ada dan menciptakan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Menurut Nurgoho (2006) dalam Muliari dan Setiawan (2011) wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2011) ditemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Mengingat pentingnya peran serta masyarakat dalam membayar pajak guna menanggung pembiayaan negara membuat timbulnya tuntutan akan kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2011). Susanto (2012) menyatakan bahwa kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, seandainya dalam definisi pajak tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” Bertolak belakang dari frase ini menunjukkan bahwa membayar pajak bukanlah semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara
sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak akan menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Hasil penelitian Muliari dan Setiawan (2011) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Pengetahuan tentang perpajakan telah menjadi hal penting, karena tanpa memiliki pengetahuan yang benar tentang perpajakan akan membuat wajib pajak salah dalam melakukan prosedur perpajakan sehingga dapat mengakibatkan wajib pajak mendapatkan sanksi perpajakan. Karena mendapat sanksi tersebut wajib pajak akan beranggapan bahwa prosedur pajak yang ada telah mempersulit wajib pajak sehingga menurunkan kepatuhan terhadap perpajakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin rendah tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan di Indonesia akan mengakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Adapun pengetahuan yang dimiliki wajib pajak saat ini telah diperoleh melalui banyak sumber, hanya saja frekuensi pelaksanaan yang sangat jarang membuat pengetahuan wajib pajak terbatas. Lebih lanjut Supriyati dan Hidayati (2008) mengatakan komprehensif
bahwa
pengetahuan
menyentuh
dunia
tentang
pajak
pendidikan.
tidak/belum
Tidak
secara
memperolehnya
pengetahuan tentang peran dan manfaat pajak sejak sekolah dasar (SD) sampai
dengan pendidikan tinggi (universitas), selain oleh mereka yang menempuh jurusan perpajakan, membuat rendahnya pengetahuan yang berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak di masyarakat. Semakin banyak pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak menyebabkan wajib pajak akan lebih patuh dalam menjalankan proses perpajakan. Hasil penelitian Supriyati dan Hidayati (2008) mengatakan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah mulai bertambahnya tingkat pegetahuan wajib pajak yang diperoleh langsung dari petugas pajak maupun sosialisasi yang dilakukan oleh DJP. Penelitian
mengenai
kepatuhan
wajib
pajak
telah
dilakukan
sebelumnya oleh Supriyati dan Nur Hidayati (2008) dengan judul „Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak‟, Muliari dan Setiawan (2011) dengan judul “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur‟ dan oleh Rustiyaningsih (2011) dengan judul „faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak‟. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan meneliti “Pengaruh persepsi wajib pajak tentang petugas pajak, kriteria wajib pajak patuh dan sanksi pajak serta kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak”. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Supriyati dan Hidayati (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah: 1. Peneliti menambahkan dua variabel independen yaitu persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang mengacu pada penelitian (Muliari dan Setiawan, 2011) hal tersebut dilakukan karena peneliti merasa perlu untuk memperluas varibel yang akan diteliti. 2. Selain perbedaan variabel, penelitian ini juga mengubah objek penelitian yang sebelumnya merupakan wajib pajak badan di KPP Sidoarjo Timur menjadi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770 di wilayah Gading Serpong dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa Tangerang.
B.
Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka batasan masalah dalam penelitian ini terdapat pada variabel yang digunakan yaitu persepsi wajib pajak tentang petugas pajak, persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh, persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, serta pengetahuan perpajakan wajib pajak. Penelitian ini juga memberikan batasan pada pengambilan sampel, yaitu hanya wajib pajak orang pribadi, dimana respondennya adalah mereka yang menggunakan formulir 1770, tinggal di
wilayah Gading Serpong dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tigaraksa Tangerang.
C.
Rumusan Masalah 1. Apakah persepsi wajib pajak tentang petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 2. Apakah persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 3. Apakah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 5. Apakah pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? 6. Apakah persepsi wajib pajak tentang petugas pajak, persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh, persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
D.
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mendapat bukti empiris dari:
1. Pengaruh persepsi wajib pajak tentang petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Pengaruh persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 5. Pengaruh pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 6. Pengaruh persepsi wajib pajak tentang petugas pajak, persepsi wajib pajak tentang kriteria wajib pajak patuh, persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan wajib pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
E.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 1. Instansi Perpajakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perpajakan. 3. Wajib pajak orang pribadi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman terkait dunia perpajakan di Indonesia.
F.
Sistematika Penulisan Laporan Penelitian Untuk mengetahui gambaran dari penelitian ini dan agar mudah dalam memahaminya, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan
masalah,
tujuan
penelitian,
manfaat
penelitian,
dan
sistematika penulisan laporan penelitian. BAB II TELAAH LITERATUR Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang mendasari penelitian. Bagian ini berisi mengenai kepatuhan wajib pajak, persepsi tentang petugas pajak, persepsi tentang kriteria wajib pajak patuh, persepsi tentang sanksi denda, kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, hasil penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan metodologi penelitian yang berisi desain penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, uji kualitas data, teknik analisis data. BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi uraian hasil penelitian kualitatif dan/atau kuantitatif. Disajikan pula hasil analisis secara ringkas padat disertai pernyataan mengenai temuan-temuan yang signifikan sewaktu melakukan analisis. BAB V SIMPULAN DAN SARAN Bagian terakhir penelitian ini berisi uraian, simpulan dan saran. Pada simpulan, diuraikan mengenai jawaban atas batasan masalah serta tujuan penelitian yang diuraikan pada Bab I, berserta informasi tambahan yang diperoleh atas dasar temuan penelitian. Pada saran, diuraikan manifestasi atas sesuatu yang belum ditempuh dan layak untuk dilaksanakan pada penelitian lanjutan, saran bagi wajib pajak dan saran bagi Kantor Pelayanan Pajak.
