BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sebagai negara berkembang Indonesia saat ini masih membutuhkan biaya untuk melaksanakan pembangunan agar dapat menjadi negara yang dewasa atau maju dimana kebutuhan rakyat dapat terpenuhi baik di bidang ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan pembangunan salah satunya dapat bersumber dari pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelakasanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Reformasi Pajak yang dilakukan Pemerintah Indonesia tahun 1983, telah memberikan iklim yang konstruktif bagi perpajakan nasional yang mampu menunjukkan fungsinya sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu perubahan tersebut adalah munculnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menggantikan Pajak Penjualan tahun 1951. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi andalan pemerintah guna mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembangunan, maka wajib pajak diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya atau yang biasa disebut dengan self assessment system. Sebagai perwujudan self assessment system, penghitungan dan pelaporan PPN untuk setiap 1
2
masa pajak mutlak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan ini akan memberikan dampak negatif bagi negara yaitu berkurangnya pemasukan ke kas negara. Dampak yang akan diterima perusahaan akibat kelalaian tersebut, perusahaan akan mengalami kerugian karena harus membayar sanksi baik berupa denda, bunga, bahkan kenaikan. Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 menjadi Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dalam sasaran pelaksanaannya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara sebagai hasil pembangunan nasional. Mekanisme umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengurangkan atau mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam masa pajak tersebut lebih besar pajak keluaran maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara oleh PKP tersebut. Sebaliknya jika dalam masa pajak tersebut ternyata lebih besar pajak masukan, maka kelebihan pajak masukan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi. Dengan mekanisme umum tersebut, maka jumlah yang harus dibayar atau kelebihan bayar oleh PKP bisa berubah-ubah tergantung besarnya pajak masukan yang dibayar dan pajak keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak. Namun demikian Undang-undang PPN juga membuat ketentuan tentang mekanisme pengkreditan lain selain mekanisme umum. Mekanisme ini disebut
3
Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan. Dengan mekanisme ini, ditentukan besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan persentase terhadap pajak keluaran. Misal, pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 60% dari pajak keluaran. Besarnya pajak keluaran dalam satu masa pajak adalah 10% dari omzet sehingga pajak masukan yang bisa dikreditkan adalah 6% dari omzet. Dengan demikian PPN yang harus disetor dalam suatu masa pajak adalah 4% dari omzet sebulan. Ada dua macam pedoman pengkreditan yang ditetapkan Pemerintah yaitu, peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu dan kegiatan usaha tertentu. Pengusaha Kena Pajak yang dapat menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan yang peredaran usahanya tidak melebihi jumlah tertentu adalah Pengusaha Kena Pajak yang peredaran usahanya dalam satu tahun tidak melebihi Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah). Pedoman ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 74/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010. Sedangkan pedoman kedua yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 79/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 adalah pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu. Kegiatan usaha tertentu yang dimaksud dalam peraturan ini adalah kegiatan usaha penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran dan penyerahan emas perhiasan secara eceran. PT. Duta Mobil Abadi adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan mobil bekas dan mobil baru dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Bagi setiap perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai
4
Pengusaha Kena Pajak atas penyerahannya wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dinamakan dengan Pajak Keluaran. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap barang kena pajak maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai masukan dari dasar pengenaan pajak barang tersebut. Pajak Masukan yang telah dibayar dari transaksi pembelian tersebut kemudian akan dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang telah dipungut. Apabila nilai Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka atas selisih ini wajib disetor ke kas negara setiap masa pajaknya. Sebaliknya jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka atas kelebihan Pajak Pertambahan Nilai ini dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, karena PT. Duta Mobil Abadi pada saat ini menggunakan mekanisme pengkreditan umum yang juga merupakan pengusaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan mobil bekas maka PT. Duta Mobil Abadi dapat menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan dengan kategori Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran adalah sebesar 90% dari Pajak Keluaran atau 9% dari jumlah peredaran usaha selama satu bulan. Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh PT. Duta Mobil Abadi ke kas negara adalah sebesar 1% dari peredaran usaha selama satu bulan. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul “Analisis Perencanaan Pajak untuk Penghematan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan Pedoman Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan dan Pengaruhnya terhadap Laporan Laba Rugi pada PT. DUTA MOBIL ABADI”.
5
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Analisis Tax Planing sebagai upaya untuk penghematan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan pada PT. DUTA MOBIL ABADI. 2. Bagaimana pengaruh Pajak Pertambahan Nilai yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Laporan Lana Rugi pada PT. DUTA MOBIL ABADI.
1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah : 1.
Untuk mengetahui Analisis perencanaan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan Pajak Masukan pada PT. DUTA MOBIL ABADI.
2.
Untuk mengetahui pengaruh Pajak Pertambahan Nilai yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Laporan Laba Rugi pada PT. DUTA MOBIL ABADI.
1.4. Manfaat Penelitian Manfaat Teoritis : Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya terhadap pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai
6
bagi
para Pengusaha
Kena Pajak serta
memberikan tambahan
untuk
perbendaharaan perpustakaan. Manfaat Praktis : 1. Bagi Perusahaan : Dapat memberikan informasi bagi perusahaan mengenai penerapan pedoman pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu dan manfaat yang diperoleh dari penggunaan pedoman tersebut serta penyajiannya pada Laporan Laba Rugi. 2. Bagi Penulis : Memberikan suatu pelatihan bagi penulis agar bisa berpikir secara ilmiah mengenai teori perpajakan yang diperoleh dibangku kuliah serta memberi sarana bagi penulis untuk memperdalam ilmu dibidang Pajak Pertambahan Nilai. 3. Bagi Pihak Lain : Memberi tambahan informasi bagi pembaca yang mendalami bidang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai.
