BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Saat ini pajak merupakan sumber utama dana untuk pembangunan karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Wajib Pajak telah menjadi kontributor pembangunan demi eksistensi negara. Sementara itu, Fiskus sebagai aparat yang bertugas untuk memungut pajak juga telah memberikan andil yang tidak sedikit dalam proses pengumpulan dana pembangunan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dilakukan Pemerintah memiliki arah dan tujuan untuk:
2
1. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara; 2. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah; 3. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi; 4. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban; 5. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan; 6. meningkatkan penerapan prinsip self assessment secara akuntabel dan konsisten; dan 7. mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif. Dalam setiap transaksi atas pengalihan hak atas tanah dikenal adanya dua macam pajak yang harus dibayarkan oleh masing-masing para pihak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan pajak pusat dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama), dibebankan kepada penjual, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) yang merupakan pajak daerah dilaporkan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dibebankan kepada pihak pembeli. PPh terdiri dari PPh yang tidak bersifat final dan PPh yang bersifat final. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, PPh yang tidak bersifat final dikenakan terhadap
3
subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan PPh yang bersifat final yaitu pajak penghasilan yang dibayar, dipotong, atau dipungut atas transaksi atau penghasilan tertentu dengan menerapkan tarif tersendiri yang dihitung berdasarkan pada penghasilan brutonya, yang pemenuhannya bersifat final. 1 Secara umum setiap pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan wajib membayar PPh, namun Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 memberikan pengecualian dari kewajiban membayar PPh. Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari membayar PPh harus menyertakan Surat Keterangan Bebas PPh Final sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian
Dari
Kewajiban
Pembayaran
atau
Pemungutan
Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang memberikan pengecualian tersebut kepada: 1. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah; 2. orang pribadi atau badan yang menerima
atau memperoleh
penghasilan dari pengalihan hak kepada pemerintah guna pelaksanaan
1
Fauzi malik, 2004, “Penerapan PPh Final Dalam Sistem Self Assesment Ditinjau dari Asas Keadilan”, berita pajak, no. 1506/Tahun XXXV, 1 Januari 2004, hlm. 1.
4
pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus; 3. orang pribadi yang melakukan pengalihan hak dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan sosial; 4. badan yang melakukan pengalihan hak dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan dan badan sosial; 5. pengalihan hak karena warisan. Surat Keterangan Bebas Pajak tersebut dapat diajukan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Final ke KPP Pratama tempat Wajib Pajak berdomisili/terdaftar, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan telah disetujui oleh pihak KPP Pratama, maka Wajib Pajak yang mengajukan permohonan akan memperoleh Surat Keterangan Bebas PPh Final. Persyaratan yang telah ditetapkan tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-30/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pada proses pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Final didapati penerapan asas kesederhanaan dan asas cepat dalam perpajakan. Asas sederhana dalam pemungutan pajak harus dengan cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Semakin sedikit dan semakin sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam pemungutan pajak maka semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sulit untuk
5
dipahami mengakibatkan timbulnya berbagai penafsiran. Berbagai penafsiran dari obyek pajak tersebut dapat membuat obyek pajak menjadi takut dan kurang menjamin adanya kepastian hukum. Asas cepat menunjuk pada lamanya proses Surat Keterangan Bebas PPh Final selesai. Cepat selesainya proses Surat Keterangan Bebas PPh Final dapat meningkatkan profesional Fiskus serta menambah tingkat kepercayaan masyarakat. Persetujuan terhadap permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Final tersebut pada prakteknya tidaklah mudah seperti yang ditemukan dalam pra penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun kendala yang dihadapi untuk mendapatkan penetapan persetujuan Surat Keterangan Bebas PPh Final dikarenakan beberapa hal, yakni memerlukan waktu yang lama, hal ini berkaitan dengan proses penandatanganan akta di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Lamanya proses persetujuan ataupun penolakan yang diperlukan oleh KPP Pratama dikarenakan adanya pengecekan lapangan untuk mengecek kebenaran harga tanah yang ditransaksikan oleh pemohon. Selain itu terdapat pula kendala lainnya yakni dalam hal lokasi tanah yang dijual dengan domisili Penjual berada pada wilayah pajak yang berbeda. Penjual terkadang ditolak oleh kedua kantor pajak tersebut dengan alasan bahwa tanah tidak berada di wilayah kantor pajaknya dan pada saat Penjual mendatangi Kantor Pajak di lokasi tanah berada, Penjual ditolak kembali dengan alasan tidak sesuai dengan domisili Penjual. Kesulitan yang dihadapi dalam praktek pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Final sehingga memerlukan waktu yang lama dari awal proses
6
pengajuan hingga keputusan diterima atau ditolaknya oleh KPP Pratama tersebut perlu didalami lagi apakah asas kesederhanaan dalam proses pengajuan tersebut sulit dipenuhi oleh wajib pajak ataukah asas cepat tidak dipenuhi KPP Pratama dalam hal pemenuhan jangka waktu maksimal untuk memberikan jawaban atas permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Final karena adanya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2009. Pembayaran pajak penghasilan memiliki hubungan yang erat dengan proses penandatanganan akta di hadapan PPAT karena penandatanganan akta baru diperkenankan apabila proses administrasi perpajakan telah dilakukan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang PPh dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB, kedua macam pajak ini sudah harus disetor ke kas negara (melalui bank atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah) sebelum dilaksanakannya penandatanganan akta pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 2 Penandatanganan akta di hadapan PPAT dapat dilakukan setelah wajib pajak dapat membuktikan bahwa kewajiban PPh Finalnya atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dipenuhi dengan menyerahkan:3 1. lembar kelima Surat Setoran Pajak (SSP) bagi orang pribadi atau yayasan atau organisasi yang sejenis; atau
2 3
Mustofa, 2010, Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT, Karya Media, Yogyakarta, hlm. 17-18. Waluyo, 2009, Perpajakan Indonesia Buku I Edisi 8, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 308-309.
7
2. fotokopi SSP yang bersangkutan dan menunjukkan yang aslinya bagi wajib pajak badan lainnya; atau 3. lembar ke-2 Surat Keterangan Bebas PPh Final. Tanda bukti pemenuhan kewajiban PPh Final yang diberikan oleh wajib pajak kepada PPAT selanjutnya dipergunakan untuk memenuhi kewajiban PPAT dalam proses pembuatan akta yakni kewajiban melampirkan SSP atau lembar ke-2 Surat Keterangan Bebas PPh Final pada akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan. Sehingga apabila proses pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Final memerlukan waktu yang lama hal tersebut tentu saja menghambat kinerja PPAT dalam penandatanganan akta dan proses selanjutnya yang harus dilakukan oleh PPAT. Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya kewajiban untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Final adalah kewajiban Wajib Pajak dan bukan merupakan tugas PPAT, akan tetapi di lapangannya ditemukan bahwa hampir sebagian besar Wajib Pajak yang menitipkan kewajibannya kepada PPAT. Dengan adanya penemuan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara pemenuhan kewajiban perpajakan yang dibantu oleh PPAT dengan kinerja PPAT dalam proses pembuatan akta yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan dengan judul: “IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA DAN ASAS
CEPAT
DALAM
PROSES
PENGAJUAN
SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP KINERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH”.
8
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah implementasi Asas Sederhana dan Asas Cepat dalam proses pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Final? 2. Bagaimanakah keterkaitan implementasi Asas Sederhana dan Asas Cepat dalam proses pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Final terhadap kinerja PPAT?
C. TUJUAN PENELITIAN Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui dan mengkaji implementasi Asas Sederhana dan Asas Cepat dalam proses pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Final. 2. Mengetahui dan mengkaji keterkaitan implementasi Asas Sederhana dan Asas Cepat dalam proses pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Final terhadap kinerja PPAT.
D. KEASLIAN PENELITIAN Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang berkaitan dengan Surat Keterangan Bebas PPh Final, namun penulis menemukan penelitian yang berkaitan, yaitu:
9
1. Peran dan Perlindungan PPAT dalam Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Daerah Istimewa Yogyakarta. 4 Penulis
: Muhammad Siddiq
Jenis
: Tesis
Bidang
: Pascasarjana Magister Kenotariatan
Tahun
: 2012
a. Bagaimanakah peran PPAT dalam pembayaran BPHTB? b. Bagaimanakah
perlindungan
hukum
bagi
PPAT
yang
melakukan pemungutan BPHTB dengan menggunakan NJOP PBB sebagai dasarnya? Pada penelitian tersebut membahas mengenai peran PPAT dalam pembayaran BPHTB dan perlindungan bagi PPAT yang melakukan pemungutan BPHTB dengan menggunakan NJOP PBB sebagai dasarnya, sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih dititikberatkan pada keterkaitan kinerja PPAT terhadap pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Final. 2. Kebijakan Pajak Penghasilan Final Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan di Kota Yogyakarta dalam Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.5 Penulis
4
: Sari Ramadani
Muhammad Siddiq, “Peran dan Perlindungan PPAT dalam Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012. 5 Sari Ramadani, “Kebijakan Pajak Penghasilan Final Atas Sewwa Tanah dan/atau Bangunan di Kota Yogyakarta dalam Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.
10
Jenis
: Skripsi
Bidang
: Pajak
Tahun
: 2010
a. Bagaimanakah realisasi pemungutan PPh Final atas sewa tanah dan/atau bangunan di Kota Yogyakarta dalam perimbangan keuangan pusat dan daerah? b. Apakah kebijakan PPh Final atas sewa tanah dan/atau bangunan telah sesuai dengan asas keadilan dalam pemungutan pajak? Pada penelitian tersebut membahas mengenai realisasi pemungutan PPh Final atas sewa tanah dan bangunan dan kesesuaian pemungutan PPH Final tersebut dengan asas keadilan, sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih menitikberatkan pada pengajuan permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Final, hal ini terkait dengan adanya perbuatan hukum berupa jual beli tanah, hibah maupun warisan. 3. Peranan PPAT Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Status Hak Milik Karena Jual Beli di Tanjungpinang. 6
6
Penulis
: James Marolob Saragih
Jenis
: Tesis
Bidang
: Pascasarjana Magister Kenotariatan
Tahun
: 2013
James Marolob Saragih, “Peranan PPAT Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Status Hak Milik Karena Jual Beli di Tanjungpinang”, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.
11
a. Bagaimana perananan PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah dan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak milik karena jual beli di kantor pertanahan Kota Tanjungpinang? b. Bagaimana peranan PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah dan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak milik karena jual beli di kantor pertanahan Kota Tanjungpinang setelah dikeluarkannya Surat Edaran Kepala
Kantor
Wilayah
BPN
Propinsi
Riau
Nomor
PPAT
dalam
600/163/II/2003? c. Apa
kendala-kendala
yang
menghambat
pelaksanaan pembuatan akta jual beli tanah dan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli di kantor pertanahan Kota Tanjungpinang serta bagaimana upaya PPAT dalam menanganinya? Pada penelitian tersebut membahas mengenai peranan PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dengan status hak milik karena jual beli, sedangkan pada penelitian ini, penulis lebih menitikberatkan pada keterkaitan antara kinerja PPAT dengan implementasi asas-asas perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian ini memfokuskan kepada implementasi Asas
12
Sederhana dan Asas Cepat dalam pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Final berkaitan dengan kinerja PPAT.
E. MANFAAT PENELITIAN Penelitian ini diharapkan memberi beberapa kegunaan, baik bagi kepentingan ilmu pengetahuan maupun kepentingan praktis. Bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai proses pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh Final dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. Bagi kepentingan praktis, penelitian diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh Final dengan mengetahui tata cara pengajuan, syarat-syarat hingga perkiraan selesainya proses pengajuan tersebut.
