BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sektor penerimaan pajak sangatlah berperan dominan karena pajak merupakan salah satu sumber utama untuk pembelanjaan Negara. Setiap tahun target penerimaan Pajak Pusat selalu meningkat dan tidak pernah sekalipun mengalami penurunan target penerimaan Pajak. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini ditangani oleh Departemen Keuangan terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Dari total penerimaan Pajak Pusat yang ditargetkan lebih kurang 70% merupakan penerimaan pajak di lingkungan wilayah DKI Jakarta. Data dari APBN pada tahun 2000 dan 2001 menunjukkan besarnya penerimaan pajak sebagai berikut: Anggaran 2000 Penerimaan seluruhnya Penerimaan Pajak
100%
70% di DKI
Rp 194.146.100.000.000,Rp 111.064.500.000.000,-
Rp 77.745.150.000.000,-
Anggaran 2001 Penerimaan seluruhnya Penerimaan Pajak
Rp 263.226.600.000.000,Rp 179.892.000.000.000,-
1
Rp 125.924.400.000.000,-
2 Berdasarkan data tersebut penerimaan pajak sangat signifikan dan tentunya penerimaan pajak ini harus diterima seluruhnya dan masuk sebagai penerimaan negara, tidak terjadi adanya kebocoran dan proses penerimaan pajak berjalan secara efisien serta tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. Menurut pengamatan penulis, mekanisme proses penerimaan pajak negara di wilayah DKI Jakarta mengalami tahapan yang sangat panjang, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Wajib Pajak (WP) menyetor pajak melalui Bank Persepsi yang ditetapkan. 2. Tiap hari Bank Persepsi melimpahkan penerimaan pajak tersebut di Bank Pelimpah dan melaporkan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) terkait. 3. KPKN akan membukukan penerimaan pajak tersebut berdasarkan laporan dari Bank Persepsi dan selanjutnya membuat laporan harian penerimaan (LHP) berikut surat setoran pajak (SSP) lembar ke 2 untuk disampaikan ke Kanwil IV Pajak DKI Jakarta. 4. Oleh Kanwil IV Pajak LHP dan SSP disortir menurut Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan selanjutnya Kanwil IV Pajak mengirimkan ke masing-masing KPP yang berada di DKI Jakarta. 5. Oleh masing-masing KPP, SSP yang diterima dari Kanwil IV Pajak Jakarta akan dibukukan dalam buku tabelaris dan difile ke masing-masing berkas WP, sementara KPP telah menerima dari WP atas setoran pajak tersebut sehingga akhirnya SSP lembar ke 3 dari WP akan dipertemukan dengan SSP lembar ke 2 yang dilaporkan dari Bank melalui KPKN.
3
Dari Uraian tersebut nampak bahwa proses penerimaan pajak sangat panjang dan memerlukan waktu yang cukup lama kurang lebih 1 - 2 bulan sampai proses ini selesai. Sering ditemui SSP lembar 3 dari WP tidak pernah “ditemukan” dengan SSP lembar ke-2 dari KPKN. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyusun tesis dengan judul “Rekayasa Ulang Proses Penerimaan Pajak Pusat di DKI Jakarta”.
1.2 Perumusan Masalah Dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak harus membayar sendiri ke Bank Persepsi dengan membawa Surat Setoran Pajak rangkap 5 (lima) sebagai bukti pelunasan pembayaran pajak. Masalah yang timbul dari kegiatan pembayaran pajak dapat dirumuskan sebagai berikut: ∗
Pada Kantor Pelayanan Pajak a. Mengapa terjadi keterlambatan informasi tentang pembayaran pajak dari Bank Persepsi sehingga KPP kurang meyakini bahwa setoran pajak benarbenar telah diterima negara. b. Mengapa terjadi keterlambatan
mengetahui adanya setoran pajak yang
dipalsukan, yaitu adanya SSP lembar ke 3 yang diterima dari wajib pajak bersama pelaporan SPT Masa/Tahunan namun SSP lembar ke 2 diterima dari Bank Persepsi melalui KPKN tidak pernah ada (terlambat mendeteksi SSP palsu).
4 ∗
Pada kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
Bagaimana menghindari duplikasi pencatatan pembukuan penerimaan negara yaitu KPKN melakukan pencatatan penerimaan negara dengan cara membukukan SSP, sementara
Bank Persepsi melakukan hal yang sama sehingga nampak
adanya pekerjaan yang sama namun dilakukan oleh 2 instansi yang berbeda yaitu KPKN dan Bank persepsi.
∗
Bagi Wajib Pajak Mengapa wajib pajak harus melakukan konfirmasi SSP, bila ingin meyakinkan bahwa setoran pajaknya sudah diterima Negara melalui KPKN. Sementara dalam kaitan pembayaran pajak seharusnya cukup berurusan dengan Kantor Pelayanan Pajak saja.
1.3 Tujuan dan Manfaat Tujuan dari penulisan ini adalah : a. Merancang suatu sistem penerimaan pajak pusat dan sistem pengendalian yang memadai sehingga wajib pajak merasa puas dan penerimaan negara dapat berjalan dengan lancar. b. Merancang suatu sistem pembayaran pajak dengan pemindahbukuan yang cepat dan terkendali agar transaksi penerimaan pajak dapat berjalan dengan lancar masuk ke rekening Kas Negara sehingga menghindari kebocoran penerimaan negara.
5 c. Memodifikasi sistem penerimaan pajak sehingga layanan kepada wajib pajak dapat ditingkatkan dengan cepat dan memuaskan, dari 1 - 2 bulan menjadi 1- 2 hari. d. membuktikan bahwa Business Process Reenginering (BPR) dapat diterapkan dalam organisasi pemerintah khususnya pada mekanisme pembayaran pajak.
Manfaat dari penelitian ini adalah : a. Memberikan masukan tentang modifikasi proses penerimaan pajak agar dapat menyediakan layanan prima kepada para wajib pajak dengan baik dan secepat mungkin. b. Memberikan saran-saran keterkaitan dengan Sumber Daya Manusia di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Perbendaharaan dan Kas negara (KPKN) yang terkait, untuk mempercepat proses penerimaan pajak. c. Menerapkan konsep BPR yang telah dipelajari untuk memberikan solusi di organisasi pemerintahan.
1.4 Ruang Lingkup Pembahasan Permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: a. Proses pencatatan transaksi penerimaan pajak yang berbasis komputer baik yang terkait di KPKN Jakarta V dan KPP di Wilayah DKI Jakarta mulai dari entri data SSP sampai dengan pelaporan setoran pajak. b. Hanya mencakup penerimaan pajak yang melalui Bank persepsi yang merupakan mitra kerja dengan KPKN Jakarta V.
6 c. Tidak membahas mengenai kebenaran perhitungan pembayaran bagi masingmasing wajib pajak, hanya terfokus mengenai setoran Pajak yang dibayarkan sebagai penerimaan negara. Pekerjaan yang dilakukan adalah mulai dari tahap identifikasi masalah sampai dengan tahap rancangan desain konseptual proses penerimaan pajak pusat yang baru.
