1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki pemerintahan untuk dijalankan dalam mencapai tujuan negara. Salah satu tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan tujuannya yaitu memajukan kesejahteraan umum untuk kemakmuran seluruh rakyatnya, negara memerlukan pembiayaan untuk dapat menjalankan roda pemerintahannya. Pembiayaan tersebut dapat bersumber dari penerimaan negara antara lain penerimaan negara dari hibah, baik dalam negeri maupun di luar negeri.1 Dana pembiayaan yang didapatkan negara kemudian disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran tersebut merupakan uraian pembiayaan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan keperluan pembangunan.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, merupakan pengelolaan
1
2
Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, 2008, Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2. Mustaqiem, 2008, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, FH UII PRESS, Yogyakarta, hlm. 1.
2
keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang untuk kemakmuran seluruh rakyat. Sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan karena merupakan sumber pendapatan terbesar dalam APBN. Salah satu jenis pajak yang biasa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikenakan pada bumi dan bangunan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai strata sosial sehingga ketentuan tentang pemungutan pajak ini harus dibuat sedemikian rupa agar dapat menampung kepentingan semua lapisan masyarakat dari kelas bawah sampai kelas atas karena dalam pemungutan pajak ini tidak ada pembedaan strata sosial. Siapapun yang memiliki, menguasai atau memanfaatkan bumi atau bangunan akan dipungut pajak ini. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (yang selanjutnya disebut PBB-P2) adalah salah satu jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar pengenaan PBB-P2 didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PBB-P2 merupakan pajak yang dipungut atas harta tak gerak yaitu tanah dan bangunan yang melekat diatas tanah dari subjek pajak yang merupakan orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas
3
bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Yang menjadi dasar pengenaan dari pajak tersebut adalah nilai jual dari bumi dan bangunan tersebut. PBB-P2 adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak, oleh sebab itu pajak ini disebut pajak objektif.3 Namun pada hakekatnya, pembayaran PBB P2 merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong-royongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, kesederhanaan dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya
serta
ditunjang oleh sistem administrasi
perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 437 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Yogyakarta Untuk Tahun 2015, yang mulai berlaku sejak tanggal 31 3
R.Soemitro, 1989, Pajak Bumi dan Bangunan, PT. ERESCO, Bandung, hlm. 5.
4
Desember 2014. Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak ini tentu saja memberatkan wajib pajak sebab utang pajak PBB-P2 yang harus dibayarkan akan semakin besar. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan NJOP ini haruslah mencerminkan asas keadilan agar tidak ada pihak yang merasa didiskriminasikan dengan pemberlakuan kebijakan ini. Proses penentuan NJOP haruslah disesuaikan dengan Nilai Pasar Wajar (NPW) yang berlaku di daerah tersebut sehingga NJOP-nya akurat dengan data yang didapatkan dari penilaian di lapangan. Penilaian yang dilakukan di lapangan ini sebaiknya memperhatikan berbagai aspek tidak hanya aspek ekonomi saja agar memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya wajib pajak PBB-P2 Kota Yogyakarta. B. Rumusan Masalah Bertolak dari paparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan sebagai isu sentral dalam penyusunan penulisan hukum yang kemudian diungkapkan dalam judul: DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PADA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN
DAN
PERKOTAAN
(PBB-P2)
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA. Isu sentral tersebut mengandung berbagai permasalahan, yaitu permasalahan hukum empiris dan permasalahan hukum normatif, baik permasalahan pada lapisan dogmatik hukum maupun pada lapisan teori hukum.
5
Dengan demikian dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 1. Permasalahan hukum empiris, yaitu: Bagaimanakah dampak kenaikan NJOP pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta? 2. Permasalahan hukum normatif, yaitu: Apakah kebijakan kenaikan NJOP pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Yogyakarta telah sesuai dengan asas keadilan? C. Tujuan Penelitian Penelitian penulisan hukum ini bertujuan untuk: 1. Tujuan Deskriptif Untuk mengetahui dampak kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(PBB-P2)
terhadap
Pendapatan
Asli
Daerah
Kota
Yogyakarta. 2. Tujuan Kreatif Untuk mengetahui kesesuaian kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Yogyakarta dengan asas keadilan. D. Keaslian Penelitian Untuk melihat keaslian penelitian telah dilakukan penelusuran penelitian pada berbagai referensi dan hasil penelitian serta dalam media
6
baik cetak maupun elektronik. Dari hasil penelusuran penulis, diketahui bahwa ada beberapa penelitian maupun karya-karya ilmiah membahas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) beserta kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, ada 2 (dua) penelitian yang hampir sama dengan penelitian hukum ini, yaitu 1. Judul : “Analisis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Upaya Mewujudkan Keadilan di Kota Yogyakarta”, skripsi Erwin Gusta Kurniawan pada Fakultas Hukum UGM tahun 2009. Rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini yaitu: a. Permasalahan hukum empiris Bagaimanakah realisasi penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB dalam mewujudkan keadilan di Kota Yogyakarta b. Permasalahan hukum normatif, dalam lapisan dogmatig hukum Apakah penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB dalam mewujudkan keadilan di Kota Yogyakarta telah sesuai dengan asas-asas keadilan. 2. Judul : “Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kawasan Sekitar Dermaga Kabupaten Kulon Progo Dalam Asas-Asas Perpajakan”, skripsi H.Y Bambang Tetuko pada Fakultas Hukum UGM tahun 2011. Rumusan masalah yang diangkat pada skripsi ini yaitu: a. Permasalahan hukum empiris
7
1) Bagaimanakah realisasi penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di kawasan sekitar dermaga Kabupaten Kulon Progo. 2) Hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam realisasi penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di kawasan sekitar dermaga Kabupaten Kulon Progo. b. Permasalahan hukum normatif Apakah peraturan tentang penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di kawasan sekitar dermaga Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan asas-asas perpajakan, khususnya asas kepastian hukum dan asas keadilan. Penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulisan hukum ini. Rumusan masalah pada penelitian penulisan hukum ini dengan penelitian diatas memang hampir sama tetapi terdapat perbedaan pada objek penelitiannya, pada permasalahan hukum normatif penelitian ini menggunakan objek penelitian berupa Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 437 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Yogyakarta Untuk Tahun 2015 dan dibahas kesesuaiannya dengan asas keadilan khususnya dari segi keadilan vertikal sedangkan pada penelitian di atas khususnya yang ditulis oleh Erwin Gusta Kurniawan pada tahun 2009 menggunakan objek penelitian berupa UU yang
8
berkaitan dengan PBB khususnya tentang Nilai Jual Objek Pajak PBB dan UU yang berkaitan dengan asas penyelenggara Negara khususnya tentang keadilan, serta dalam membahas rumusan masalah tersebut tidak jelas menggunakan sudut pandang segi keadilan apa. Dengan demikian dalam kesempatan ini penulis akan meneliti masalah terkait dengan Dampak Kebijakan Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pada Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta,dengan mengkaji permasalahan pada lapisan hukum empiris dan normatif. Sejauh pengetahuan penulis, penelitian terkait masalah tersebut belum pernah dilakukan maka dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah asli. E. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu: 1. Manfaat Akademis a. Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumya dan ilmu pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pajak mengenai kebijakan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota
9
Yogyakarta serta bermanfaat bagi penelitian-penelitian ilmu hukum selanjutnya. b. Dapat digunakan sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada. 2. Manfaat Praktis Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya.
