BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang akan digunakan dalam pembiayaan pembangunan
di pemerintahan. Pajak
berkontribusi di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara sekitar 70-80%. Kontribusi yang cukup besar seharusnya Pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dengan baik. Pada tahun 1990 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp18,2 Triliun dengan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp22 Triliun atau 120,6% dari target pemerintah. Periode 1990-2001, realisasi penerimaan pajak selalu di atas target yang sudah ditetapkan pemerintah. Sedangkan periode 2002-2014 realisasi penerimaan pajak tidak selalu di atas target pemerintah, hanya dua kali realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target. Realisasi penerimaan pajak di tahun 2014 masih belum dapat tercapai. Target pemerintah di dalam APBN-P sebesar Rp1.246 Triliun, realiasasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.143 Triliun atau sekitar 91,75%. Penerimaan di tahun 2014 dapat dikatakan sebagai realisasi penerimaan pajak terendah selama 25 tahun terakhir (Arthutian, 2015). Penerimaan pajak di setiap tahunnya masih sering menjadi permasalahan yang belum terselesaikan terjadi diberbagai daerah. Menurut Kasi Pengolahan data dan Informasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Sukoharjo,
Supramono, pada tahun 2012 target penerimaan sebesar Rp 604 miliar dan dapat terealisasi melebihi target penerimaan sebesar Rp 630 miliar. Adanya nilai
realisasi ini diharapkan tahun-tahun selanjutnya realisasi penerimaan dapat lebih besar dari target penerimaan. Namun, pada tahun 2013 target penerimaan sebesar Rp 840 miliar dan hanya terealisasi sebesar Rp 721 miliar, sedangkan target penerimaan tahun 2014 sebesar Rp 844 miliar dan terealisasi Rp 788 miliar atau sebesar 94% dengan jumlah wajib pajak 152 ribu. Realisasi penerimaan yang masih belum mencapai target penerimaan dapat disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat dilihat dari sikap Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung pajaknya, menyetor maupun melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindari pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara (Sofyan, 2005). Salah satu hal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sistem administrasi perpajakan yang sudah dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya melakukan reformasi kebijakan perpajakan yang sesuai untuk menciptakan perpajakan yang adil, kompetitif, dan memberikan kepastian hukum. Reformasi yang dilakukan yaitu di bidang kebijakan dan bidang administrasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Uum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP), arah dan tujuan perubahan UU KUP mengaju pada kebijakan pokok sebagai berikut :
- Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan Negara - Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah - Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi - Meningkatkan keseimbangan anatara hak dan kewajiban - Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan - Meningkatakan penerimaan prinsip Self assessment secara akuntabel dan konsisten - Mendukung iklim usaha kearah yang lebih kondusif. Menciptakan sistem administrasi perpajakan yang optimal DJP membuat program perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang disebut modernisasi. Program modernisasi ini dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan perkembangan sistem informasi teknologi terkini (DJP, 2007). Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki ciri khusus, yaitu struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan Account Representative (AR) dan complaint center untuk menampung keberatan wajib pajak (Rahayu dan Lingga, 2009).
Modernisasi sistem administrasi perpajakan menggunakan teknologi terbaru Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh case management system dalam workflow sistem dengan pelayanan berbasis esystem, seperti e-SPT, e-Filing, e-Payment, Taxpayer’s Account, e-Registration, dan e-Couceling yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif. Selain itu, modernisasi sistem administrasi perpajakan melakukan beberapa perubahan yang ditetapkan oleh DJP. Perubahan yang dilakukan yaitu modernisasi struktur organisasi administrasi perpajakan, modernisasi teknologi informasi, modernisasi sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance. Perubahan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatakan produktivitas dan integritas aparat pajak (DJP, 2007). Salah satu daerah yang sudah menerapkan modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan latar belakang masalah di atas
maka
penulis
mengambil
judul
penelitian
yaitu
“PENGARUH
PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP
KEPATUHAN
WAJIB
PAJAK
DI
KABUPATEN
SUKOHARJO”.
1.2 Rumusan Masalah 1. Apakah struktur organisasi berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah modernisasi teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sukoharjo? 3. Apakah modernisasi sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sukoharjo? 4. Apakah kode etik berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sukoharjo?
1.3 Batasan Masalah Modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat mempengaruhi sikap Wajib Pajak dan petugas pajak pada suatu lingkup yaitu Kantor Pelayanan Pajak. Sehingga mengetahui seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak dari Wajib Pajak. Sehingga penelitian dilakukan dengan batasan sebagai berikut : 1. Penelitian ini dilakukan hanya dari sisi Wajib Pajak yang menerima pelayanan dari sistem administrasi perpajakan. 2. Peneliti melakukan dilakukan di Kabupaten Sukoharjo. 3. Variabel-variabel sistem administrasi yang diteliti antara lain modernisasi struktur organisasi, modernisasi teknologi informasi, modernisasi sumber daya manusia, dan kode etik.
1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris mengenai penerapan struktur
organisasi, modernisasi teknologi informasi, modernisasi sumber daya manusia, dank ode etik terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sukoharjo.
1.5 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Kantor Pelayanan Pajak mendapatkan informasi dan bahan evaluasi atas penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan di Wilayah Sukoharjo. 2. Wajib pajak mendapat informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan secara khusus dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan. 3. Peneliti selanjutnya, menambah wawasan tentang pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam mencapai target penerimaan kas, serta sebagai bahan acuan dalam penyusunan skripsi, sehingga dapat mengkaji sistem administrasi perpajakan dari tahun ke tahun.
1.6 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Bab ini berisi tentang landasan teori yang meliputi penjelasan teori-teori yang mendasari pembahasan skripsi ini dan pengembangan hipotesis dan pengembangan hipotesis. BAB III METODOLOGI PENELITIAN Bab ini menjelaskan desain penelitian, objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : operasional variabel, dan metode pengumpulan data, pengukuran instrumen dan metode analisis data. BAB IV HASIL PENELITIAN Bab ini menjelaskan analisis dan pembahasan permasalahan penelitian yang meliputi deskripsi responden, hasil analisis data yang telah diperoleh, serta pembahasan mengenai hasil analisis yang didapat. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan atas uraian dalam pembahasan yang dari bab hasil penelitian mengenai hubungan modernisasi sistem adminitrasi perpajakan dengan kepatuhan pajak di Kabupaten Sukoharjo.
