16/10/2014
Pertemuan ke: 06
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA POLITIK KEUANGAN NEGARA (3 SKS) Pengampu: Miftah Adhi Ikhsanto, S.IP, MiOP Amirudin, S.IP, M.Ec.Dev Alamat: Jurusan Politik danPemerintahan Fisipol UGM Jl. Sosio-Justisia, Bulaksumur, Yogyakarta – INDONESIA 55281 Telp. 0274-563362 ext: 212
1
2 Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2015
1
16/10/2014
DASAR HUKUM PEMERINTAH PUSAT (APBN)
UU 17 2003 PEMERINTAH DAERAH (APBD)
UU 17 2003, UU 32 & 33 2004, PP 58 2005, PERMENDAGRI 13 2006, PERMENDAGRI 59 2007, PERDA
3
APA ITU APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR-RI APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN
4
2
16/10/2014
FUNGSI APBN 1. OTORISASI Dasar utk melaksanakan pendapatan dan belanja pd tahun yg bersangkutan.
2. PERENCANAAN Pedoman bagi manajemen dlm merenc. kegiatan pd thn yg bersangkutan
3. PENGAWASAN Pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
4. ALOKASI Harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
5. DISTRIBUSI kebijakan APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. STBILISASI 5
Alat utk memelihara & mengupayakan keseimb. fundamental perekonomian negara
SIKLUS DAN PROSES PENYUSUNAN APBN
6
3
16/10/2014
SIKLUS APBN JULI Jan-Des
JAN-JULI
Nopember
16 Agst-Okt
Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
7
20 thn
RENSTRA KL
RENJA KL
RPJM NASIONAL
RKP
RPJM DAERAH
RENSTRA SKPD
RENCANA KERJA
RKPD
RENJA SKPD
RKA - KL
RAPBN
KUA
RINCIAN APBN
APBN
APBD
RAPBD
RKA – SKPD
PENJABARAN APBD
Pemerintah Daerah
RPJP DAERAH
1 thn Pemerintah Pusat
RPJP NASIONAL
5 thn
ANGGARAN
8
4
16/10/2014
9
Pendekatan Tradisional/konvensional Ciri utama pendekatan anggaran tradisional: a. Cara penyusunan anggaran didasarkan atas incrementalism. Hanya menambah atau mengurangi jml Rp pd item-item anggaran yg sdh ada sebelumnya dgn menggunakan data tahun sebelumnya sbg dasar utk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yg mendalam.
b. Struktur dan susunan anggaran bersifat line-item. Tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran
10
5
16/10/2014
Pendekatan Modern: New Public Management Ciri utama pendekatan New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja. Teknik penganggarannya terdiri dari: a. Zero Based Budgeting (ZBB) anggaran diasumsikan mulai dari nol Penentuan didasarkan pada kebutuhan reel saat ini
b. Planning, Programing, and Budgeting System (PPBS) Berorientasi pada output dan tujuan Secara ekplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yad Dilakukan secara sestematik dengan berbagai alternatif program 11
c. Performance budgeting (PB)................
Pendekatan New Public Management
c. Performance budgeting (PB) Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Indikator PB:
Standar analisa belanja (SAB): digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program/kegiatan yang dilaksanakan.
Tolok ukur kinerja: Tolok ukur kinerja untuk setiap jenis pelayanan dinas/unit kerja ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan masingmasing daerah sebagai cara untuk menjamin dan mendukung kewenangan penyelenggaraan pelayanan sekaligus sebagai akuntabillitas daerah.
Standar biaya: adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah.
12
6
16/10/2014
13
PENYUSUNAN APBN APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang 2. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. 3. Penyusunan RAPBN berpedoman pada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. 4. Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (anggaran berdasarkan prestasi kerja) 1.
14
7
16/10/2014
5. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. 6. Defisit anggaran yang dimaksud dibatasi maksimal 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto. 7. Dalam hal anggaran surplus, Pemerintah dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR. 8. Penggunaan surplus anggaran perlu dipertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antargenerasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial. 15
9. Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya bulan Mei tahun berjalan. 10. Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. 11. Berdasarkan kerangka ekonnomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. 16
Siklus
8
16/10/2014
PENETAPAN APBN 1. Pemerintah Pusat mengajukan RUU tentang APBN,
disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.
17
2.
Pembahasan RUU tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR.
3.
DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU tentang APBN.
4.
Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
5. APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. 6. Bagaimana bila DPR tidak menyetujui RUU tentang APBN?
Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.
18
Siklus
9
16/10/2014
PELAKSANAAN APBN 1. Setelah APBN ditetapkan dengan UU,
pelaksanaannya dituangkan dengan Keputusan Presiden. 2. Pemerintah Pusat menyusun Laporan
Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 3. Laporan tersebut disampaikan kepada DPR
selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat.
19
Siklus
PERUBAHAN APBN Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi: a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN. b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal. c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja. d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. e. Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 20
Kapan RUU APBNP diajukan?
sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir
Siklus
10
16/10/2014
PERTANGGUNGJAWABAN APBN 1. Pertanggungjawaban keuangan negara sebagai upaya konkrit mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum 2. Laporan Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan CLK, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya - Laporan keuangan telah diperiksa BPK 3. Kapan Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR? selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 21
Siklus
AKTOR DAN OTORITAS
22
11
16/10/2014
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
PRESIDEN
MENTERI PENGGUNA ANGGARAN
MENTERI KEUANGAN BENDAHARAWAN UMUM
SATKER
SATKER
KPPN
KPPN
Kuasa Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Kuasa Bendara Umum
Kuasa Bendara Umum 23
PRESIDEN
24
1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan 2. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan 3. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya 4. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
12
16/10/2014
Peran dan Tanggung Jawab Menteri Keuangan dan Menteri Teknis Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah R.I. Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya.
25
• Pembagian peran antara menteri teknis dan Menteri Keuangan : – Menteri teknis berperan sebagai pengguna anggaran; – Menteri Keuangan berperan sebagai bendahara umum negara;
Menteri Keuangan bertugas:
26
1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro 2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN 3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran 4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan 5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang 6. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara 7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undangundang.
13
16/10/2014
Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga bertugas:
27
1.
Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
2.
Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3.
Melaksanakan anggaran kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
4.
Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;
5.
Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
6.
Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
7.
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara /lembaga yang dipimpinnya;
8.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.
STRUKTUR APBN
28
14
16/10/2014
STUKTUR APBN (FUNGSI) Pelayanan Umum
Kesehatan
Pertahanan
Pariwisata
Ketertiban & Keamanan
Budaya
Ekonomi
Agama
Lingkungan Hidup
Pendidikan
Perumahan dan Fasilitas
Perlindungan Sosial
Umum
29
30
15
16/10/2014
31
STUKTUR APBN (JENIS) PENDAPATAN
Penerimaan Pajak, Non Pajak, Hibah BELANJA Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Lain-lain KESEIMBANGAN PRIMER SURPLUS/DEFISIT PEMBIAYAAN
32
16
16/10/2014
33 Sumber: Nota Keuangan RAPBN 2015
DANA PERIMBANGAN transfer dana dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah dalam rangka program desentralisasi yaitu: dana bagi hasil penerimaan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
34
17
16/10/2014
SUSPEN
KESEIMBANGAN Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu : keseimbangan primer, dan keseimbangan umum. Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkan keseimbangan Umum adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran bunga
DANA DEKONSENTRASI Dana yang berasal dari Anggaran K/L (APBN) yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi. Tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di Daerah. Dialokasikan untuk kegiatan Non Fisik. Dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. 36
18
16/10/2014
DANA TUGAS PEMBANTUAN Dana yang berasal dari Anggaran K/L (APBN) yang dilaksanakan oleh Daerah. Mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Ditugaskan pelaksanaannya Gubernur/Bupati/Walikota;
kepada
Dialokasikan untuk kegiatan Fisik; Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
Satuan
Kerja
37
Alur Belanja APBN ke Daerah
Pemerintah Pusat
Daerah
MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY Dana Vertikal di Daerah Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan PNPM, BOS, Jamkesmas Subsidi dan Bantuan
Masuk APBD Hibah Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi)
• •
Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian
Pinjaman
38
19
16/10/2014
KERANGKA PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL-NASIONAL Pemerintah Pusat
Sebagian Urusan Sumber Pendanaan
APBD
PAD Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dari Pusat ke Daerah dan Desa
Dana Perimbangan
Pemerintah Daerah
SKPD
Kewenangan Pemda : • Urusan Wajib (SPM) - Propinsi (16 jenis urusan) - Kab/Kota (16 jenis urusan) • Urusan Pilihan
BHP dan BP DAU DAK
Lain-lain Pendapatan
Dana Darurat Dan Hibah
Penerimaan Pembiayaan
SILPA tahun lalu
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Dana Cadangan
APBN
Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Daerah
Kementerian/ Lembaga
39
Kewenangan Pemerintah: • 6 urusan • di luar 6 Urusan
SIKLUS APBN
JAN-JULI
40
20
16/10/2014
SIKLUS APBN
JAN-JULI
16 Agst-Okt
41
SIKLUS APBN Jan-Des JAN-JULI
16 Agst-Okt
42
21
16/10/2014
SIKLUS APBN Jan-Des JAN-JULI
Nopember
16 Agst-Okt
43
SIKLUS APBN JULI Jan-Des JAN-JULI
44
Nopember
16 Agst-Okt
Alur
22
