PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
BIRO KEUANGAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
DAFTAR ISI
I. DASAR HUKUM PENGELOLA APBN
4
III. KEWENANGAN, FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
7
A. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
7
B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
9
C. Pejabat Penanda 'Langan Surat Perintah Metnbayar (PPSPM)
12
IV. PROSEDUR PENYELESAIAN TAGIIIAN NEGARA
13
A. Pembuatan dan Peneatatan Komitmen
13
B. Pcngajuan Tagihan
16
C. Mekanisme Penerbitan SPP-LS
17
D. Mekanisme Pembayaran dengan UP dan TUP
22
E. Mekanisme Penerbitan SPP-UP/GUP/GUP Nihil
24
F.
26
Mekanisme Penerbitan SPP-TLP/PTUP
G. Mekanisme Pengujian SPP Dan Penerbitan SPM
27
H. Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Pada Akhir Tahun Anggaran
29
I.
Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara
29
J.
Pembayaran Tagihan Yang Bersumber Dari Penggunaan PNBP
32
K. Pembayaran Tagihan Untuk Kegiatan Yang Bersumber Dari Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri L. Koreksi/Ralat, Pembatalan SPP, SPM, DAN SP2D
34 ...
35
M. Pelaksanaan Pembayaran Pada Akhir Tahun Anggaran V. PENATAUSAHAAN HIBAH LANGSUNG
36 37
A. Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk Uang
38
B. Tata Cara Pengesahan clan Pencatatan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/ Jasa/ Surat Berharga
40
C. Pejabat Perbendaharaan
42
D. Penyampaian SP2HL
43
E. Penyampaian SP4I II,
43
F.
43
Penyampaian MPHL-BJS
G. Petugas Pengantar SP2IIL, SP4F11„ dan
44
H. Pengambilan SPHL, SP3I IL, dan Persetujuan MP111.-13JS
44
I.
Sanksi-sanksi
44
VI. PENATAUSAHAAN PNBP
44
VII. PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN YANG SUMBER DANANYA DART PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNI3P)
46
a. PELAYANAN SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN
49
b.
PEMERIKSAAN TANAH
56
c.
KONSOLIDASI TANAII SECARA SWADAYA
58
d.
PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
61
e.
PELAYANAN PENDAFTARAN TANAII
64
f.
PELAYANAN INFORMASI PERTANAHAN
64
g.
PELAYANAN LISENSI
64
h.
PELAYANAN PENDIDIKAN 64
i.
PENETAPAN TANAII OBYEK PENGUASAAN BENDA-13ENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA NEGARA BELANDA (P3MB)/ PERATURAN PRESIDIUM KABINET DWIKORA NOMOR 5/Prk/1965
j.
65
PELAYANAN DI BIDANG PERTANAHAN YANG 13ERASAL DARI KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN
65
VIII. REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
76
A.
Prosedur Pengajuan Usul Revisi DIPA
76
B.
Mekanisme revisi DIPA
76
C.
Batasan Revisi Anggaran
79
IX. PENYUSUNAN DAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK)
80
A.
PENYUSUNAN POK
80
B.
REVISI POK
80
X. PELAPORAN A.
LAPORAN KEUANGAN 81
B.
HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PENYUSUNAN
81
LAPORAN KEUANGAN
91
C.
LAPORAN REKENING
100
D.
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
101
XI. KETENTUAN LAIN-LAIN XII. KETENTUAN PENUTUP DAFTAR 151 LAMPIRAN - LAMPIRAN
101 103
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 25 Februari 2014 Nomor
: 683/2.1-100/11/2014
Sifat
: Sangat segera
Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Pedoman Pelaksanaan APBN TA 2014 di Lingkungan BPN-RI
Yth. 1. Sekretaris Utama BPN RI; 2.
Inspektur Utama BPN RI;
3.
Para Deputi di Lingkungan BPN RI;
4.
Para Pejabat Eselon II di Lingkungan BPN RI;
5.
Ketua STPN Yogyakarta, di Yogyakarta;
6.
Para Kepala Kantor Wilayah BPN, di seluruh Indonesia;
7.
Para Kepala Kantor Pertanahan, di seluruh Indonesia.
Dalam rangka pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 di lingkungan BPN RI yang tertib dan akuntabel, perlu disusun pedoman yang mencakup hal — hal sebagai berikut : I. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jis. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden 1 JALAN SISINGAMANGARAJA NO. 2 JAKARTA SELATAN TELP. 7226901, 7393939: www.bran_go.id
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007
tentang
Pengelolaan
Rekening
Milik
Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) Jis. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2009 tanggal 27 Febuari 2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar, Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor /Satuan Kerja; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.02/2010 tentang Indeks Dalam Rangka Penghitungan Penetapan Tarif Pelayanan PNBP pada Badan Pertanahan Nasional; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang tidak Tertagih; 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/201 1 tentang Sistem Akuntansi Hibah; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan; 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); 2
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat; 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014; 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Pertanahan Nasional; 26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; 27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6477/PB/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Tindak Lanjut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per62/PB/2009 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2010; 29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-69/PB/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara atas Beban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran; 30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011 tanggal 7 April 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Melalui Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran; 31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga; 32. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga; 33. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tanggal 5 Desember 2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga; 34. Peraturan Dircktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran Berjalan melalui KPPN; 35. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Tata Cara Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Satuan Kerja Atas Setoran Pengembalian Belanja ; 3
36. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 37. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 38. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 39. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara pada Tahun Anggaran Berjalan Melalui Rekening Kas Umum Negara; 40. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 41. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-16/PB/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Petunjuk Pembayaran Pengembalian Uang Tuntutan Ganti Rugi yang telah Disetorkan ke Kas Negara atas Ditemukannya Kembali BMN yang Hilang; 42. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4599/PB/2013 tanggal 3 Juli 2013 tentang Penjelasan lebih lanjut Penggunaan Akun Perjalanan Dinas Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-2056/MK.5/2013
H. PENGELOLA APBN 1. Pada setiap awal tahun anggaran, Kepala BPN RI selaku Pengguna Anggaran (PA) menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang (KPB) di lingkungan BPN RI dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI; 2. Kepala BPN RI selaku Pengguna Anggaran melimpahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kantor Pusat BPN RI, STPN, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN), dan Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia. KPA dimaksud diberi kewenangan untuk menunjuk a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen; b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)/; c. Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan dalam rangka Penerimaan Negara; d. Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja; e. Bendahara Pengeluaran Pembantu (jika diperlukan dengan menunjuk lebih dari satu);
4
Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai; g. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Setor (SPS). 3. KPA menyampaikan Surat Keputusan para Pejabat sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 huruf a, b, d dan f kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) beserta spesimen tandatangan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan cap/stempel Satuan Kerja; 4. KPA menyampaikan surat keputusan pejabat sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dan b kepada PPSPM disertai dengan spesimen tanda tangan PPK; 5. Penunjukan Kepala Satker sebagai KPA bersifat ex-officio; 6. Setiap terjadi pergantian jabatan Kepala Satker, setelah serah terima jabatan maka pejabat Kepala Satker yang baru langsung menjabat sebagai KPA; 7. PA dapat menunjuk pejabat lain selain Kepala Satker sebagai KPA dalam hal : a. Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I; b. Satker sementara; c. Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; atau d. Satker Lembaga Negara. 8. Penunjukan KPA, Penetapan PPK, PPSPM dan Bendahara tidak terikat periode tahun anggaran; 9. Dalam hal tidak terdapat perubahan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA, PPK, PPSPM dan/atau Bendahara pada saat pergantian periode tahun anggaran, penunjukan KPA, penetapan PPK, PPSPM dan/atau Bendahara tahun yang lalu masih tetap berlaku; 10. Pada awal tahun anggaran, KPA menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat yang bersangkutan dalam hal tidak terdapat penggantian PPK, PPSPM dan/atau Bendahara; 11. Dalam hal terdapat kekosongan jabatan kepala Satker atau pejabat lain yang ditunjuk sebagai KPA, PA segera menunjuk seorang pejabat baru sebagai pelaksana tugas KPA; 12. Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dad jabatannya/ berhalangan sementara, KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan; 13. Dalam hal tidak ada personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PPK dijabat oleh pejabat eselon I dan II dan/atau PA/KPA; 14. PPK dan PPSPM yang penunjukannya berakhir harus menyelesaikan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tanggung jawabnya pada saat menjadi PPK atau PPSPM; 15. Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/ berhalangan sementara, Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran; 16. Dalam pelaksanaan anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kepala Satker menetapkan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk 1 (satu) DIPA/Satker;
5
17. Dalam hal terdapat keterbatasan pegawai/pejabat yang akan ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, Menteri/Pimpinan Lembaga atau Kepala Satker dapat menetapkan 1 (satu) Bendahara Pengeluaran untuk mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA/Satker; 18. Dalam hal terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, maka KPA dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; 19. Dalam hal diangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran melimpahkan kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu; 20. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara operasional bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya; 21. Untuk pelaksanaan Kegiatan dalam DIPA di masing-masing unit kerja, agar Kepala Kantor/Ketua STPN Yogyakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di daerah, segera menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dengan persyaratan sebagai berikut: a. Minimal Gol III/a, b. Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa dan c. Pejabat Struktural apabila persyaratan di atas tidak terpenuhi/keterbatasan SDM maka KPA dapat melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengujian dan Perintah Pcmbayaran/Penandatangan SPM atau Pejabat Pembuat Komitmen; 22. PPK dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa dapat menunjuk tim teknis dan administrasi; 23. Kepala Satker dapat menunjuk koordinator kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas PPK; 24. Penunjukan Pengelola Kegiatan atau Tim Pelaksana Kegiatan agar disesuaikan dengan jumlah orang, volume dan biaya yang tersedia dalam DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK); 25. Penerbitan Surat Keputusan/Surat Perintah Kerja sekurang-kurangnya harus mencantumkan sumber dana yang tersedia dalam DIPA, Besaran Satuan Biaya, Uraian Tugas dan Jangka Waktu Pelaksanaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72/PMK.02/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014; 26. Larangan perangkapan jabatan : a. Kuasa Pengguna Anggaran tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran; b. Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM dan Bendahara Pengeluaran tidak boleh saling merangkap; c. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) tidak boleh merangkap sebagai Bendahara Penerimaan, demikian pula sebaliknya;
6
27. Penunjukan Pengelola APBN pada Kantor Pertanahan Perwakilan/Daerah Pemekaran sesuai dengan DIPA Kantor Pertanahan Induk, maka KPA dapat menunjuk pengelola : a. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebagai pembantu Bendahara Pengeluaran; b. Bendahara Penerimaan Pembantu; c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
HI. KEWENANGAN, FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB A. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 1. Kewenangan dan tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagai berikut a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban DIPA yang bersangkutan; b. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, PA/KPA berwenang : 1) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih; 2)
Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
3)
Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
4)
Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
5) Memerintahkan pembayaran atas beban DIPA bersangkutan. c. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban DIPA bersangkutan bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. 2. Dalam pelaksanaan anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang : a. Menyusun DIPA; b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara; c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara; d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan; e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan 7
h. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran, melaksanakan rencana kerja yang sudah ditetapkan dalam DIPA, membuat keputusan-keputusan dan/atau mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang dan/atau tagihan atas beban APBN. Keputusan-keputusan dan/atau tindakan-tindakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya, antara lain dapat berupa : a. Keputusan Kepegawaian (seperti pengangkatan pertama pegawai, pengangkatan pegawai dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai); b. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi (seperti Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas); c. Keputusan/tindakan dalam rangka pengadaan barang/jasa (kontrak, pembelian, Surat Perintah Kerja Pejabat yang menandatangani kontrak/keputusan bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari kontrak/keputusan tersebut. 4. Kepala Kantor/Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat melimpahkan kewenangannya dengan pengaturan sebagai bcrikut : a. Pcnandatanganan (dalam rangka 'mengetahui') BKU, Lembaran Cek dan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran, sebagai berikut : 1) Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat BPN RI kepada Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk; 2)
Kepala Kantor Wilayah BPN kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat yang ditunjuk;
3)
Ketua STPN kepada Kasubag Keuangan atau Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat yang ditunjuk;
4)
Kepala Kantor Pertanahan kepada Kaur Perencanaan dan Keuangan atau Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat yang ditunjuk.
b. Penandatanganan (dalam rangka "mengetahui) BKU, Lembaran Cek dan Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan, sebagai berikut : 1) Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pusat BPN RI kepada Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk; 2)
Kepala Kantor Wilayah BPN kepada Kepala Bagian TU atau Pejabat yang ditunjuk;
3)
Ketua STPN kepada Kepala Bagian Administrasi Umum atau Pejabat yang ditunjuk;
8
4) Kepala Kantor Pertanahan kepada Kasubbag TU atau Pejabat yang ditunjuk. c. Pemeriksaan Kas Bendahara dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi (internal) yang disampaikan : 1) Untuk Kantor Pusat BPN RI, Kanwil BPN dan STPN kepada Sekretaris Utama dan Inspektur Utama BPN RI; 2)
Untuk Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN yang bersangkutan dan Inspektur Utama BPN RI.
d. Pelimpahan kewenangan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor / Satker selaku KPA. 5. Membuat dan menyampaikan laporan keuangan secara Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi dan secara manual.
B. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : 1. Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Atas Beban Anggaran Belanja/Penanggung jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan, mempunyai kewenangan : a.
Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c.
Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
d. Melaksanakan kegiatan swakelola; e.
Memberitahukan kepada Kuasa BUN alas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
f.
Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
g.
Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
h.
Membuat dan menandatangani SPP;
i.
Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
j.
Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
k.
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
1. Melaksanakan tugas dan wcwenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2 Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, dilakukan dengan : a. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya;
9
b.
Menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP; dan
c.
Mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA.
3 Pengujian dilakukan dengan : a.
Menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau
b. Menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai. 4 Dalam hal surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara berupa surat jaminan uang muka, pengujian kebenaran materiil dan keabsahan dokumen dilakukan dengan: a.
Menguji syarat-syarat kebenaran dan keabsahan jaminan uang muka; dan
b. Menguji tagihan uang muka berupa besaran uang muka yang dapat dibayarkan sesuai ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. 5 Laporan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan berupa laporan atas : a.
Pelaksanaan kegiatan;
b.
Penyelesaian kegiatan; dan
c.
Penyelesaian tagihan kepada negara.
6 Tugas dan wewenang lainnya meliputi : a.
Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
b. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; c.
Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan;
d.
Memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan
e.
Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
7 Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk : a.
Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
b. Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau c.
Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, PPK menguji : a.
Kelengkapan dokumen tagihan;
b.
Kebenaran perhitungan tagihan;
c.
Kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
d.
Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
e.
Kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;
10
Kebenaran, keabsahan sena akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti
f.
mengenai hak tagih kepada negara; dan g.
Ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak.
9 PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA, sekurang-kurangnya memuat a.
Perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa yang telah ditandatangani;
b.
Tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa;
c.
Tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPPnya; dan
d.
Jangka waktu penyelesaian tagihan.
10. Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 adalah : a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : 1)
Spesitikasi Teknis Barang/Jasa;
2)
Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3)
Rancangan Kontrak.
b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian; d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; g. Menyerahkan basil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dalam hal diperlukan. PPK dapat : 1. Mengusulkan kepada PA/KPA: a.
Perubahan paket pekerjaan; dan/atau;
b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan; 2. Menetapkan tim pendukung; 3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP). 11. Apabila kantor/Satker tidak mempunyai tenaga/pejabat struktural yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, maka KPA dapat mengambil tindakan sendiri
11
selaku PPK (mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) dan KPA dimaksud tidak perlu bersertifikat.
C. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) 1. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) adalah Kabag Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan/Kabag TU/Kasubbag TU/Kabag Administrasi Umum (STPN) atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan SK pelimpahan; 2. Dalam melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM, PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : a.
Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;
b.
Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
c.
Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
d.
Menerbitkan SPM;
e.
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
f.
Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
g.
Melaksanakan tugas dan wewenang Iainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
3. Dalam menerbitkan SPM, PPSPM melakukan hal-hal sebagai berikut: a.
Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP, dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA;
b.
Menandatangani SPM; dan
c.
Memasukkan Personal Idenil/ication Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada Arsip Data Komputer (ADK) SPM.
4. Pengujian terhadap SPP beserta dokumen pendukung yang dilakukan oleh PPSPM, meliputi : a.
Kelengkapan dokumen pendukung SPP;
b.
Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK;
c.
Kebenaran pengisian format SPP;
d.
Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
e.
Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker;
f.
Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai;
g.
Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa;
h.
Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian/kontrak/surat keputusan; 12
Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan dari pihak
i.
yang mempunyai hak tagih; Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak
j.
yang mempunyai hak tagih kepada negara; dan k.
Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak.
5.
Pengujian kode BAS termasuk menguji kesesuaian antara pembebanan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) dengan uraiannya;
6. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, PPSPM bertanggung jawab atas : a. Kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi terhadap dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya; dan b. Ketepatan jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPM kepada KPPN. 7. PPSPM harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA paling sedikit memuat (contoh form lampiran 1 ) : a. Jumlah SPP yang diterima; b. Jumlah SPM yang diterbitkan; dan c. Jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM. 8. PPSPM menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN dengan melampirkan berkas kelengkapan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam rangkap 4 (empat) : a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan ke KPPN; b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Satker yang bersangkutan; c. Lembar keempat sebagai pertinggal pada penerbit SPM. 9. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, PPSPM membuat Buku Pembantu Register SPM/SP2D, sebagaimana tercantum pada lampiran 2.
IV. PROSEDUR PENYELESAIAN TAGIHAN NEGARA A. Pembuatan dan Pencatatan Komitmen 1. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen dalam bentuk : a. perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau b. penetapan keputusan. 2. Setelah Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, setiap Satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dapat memulai proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif; 3. Biaya proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah sebelum DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif sebagaimana dimaksud 13
pada angka 2 untuk jenis belanja modal dialokasikan dalam belanja modal tahun anggaran berjalan, sedangkan untuk jenis belanja barang/bantuan sosial dialokasikan dalam belanja barang tahun anggaran berjalan; 4. Realisasi belanja atas alokasi anggaran biaya proses pelelangan yang berasal dari belanja modal pada tahun anggaran berjalan, dicatat dalam neraca sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); 5. Proses lelang pengadaan barang/jasa yang dibiayai melalui dana tahun anggaran berjalan dilaksanakan oleh panitia pengadaan yang dibentuk pada tahun anggaran berjalan; 6. Penandatanganan perjanjian/kontrak atas pclaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan lelang dilakukan setelah DIPA tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif; 7. Dalam hal biaya proses pelelangan dalam rangka pengadaan barang/jasa tidak dialokasikan pada tahun anggaran berjalan, biaya proses pelelangan dimaksud dapat dialokasikan pada DIPA tahun anggaran berjalan dengan melakukan revisi DIPA sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai revisi DIPA; 8. Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa hanya dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran herkenaan; 9. Perjanjian/kontrak yang pclaksanaan pekerjaannya membebani DIPA lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang; 10. Perjanjian/kontrak atas pengadaan barang/jasa dapat dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan rupiah murni dan/atau pinjaman dan/atau hibah; 11. Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk: a.
Pelaksanaan belanja pegawai;
b.
Pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola;
c.
Pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan; atau
d.
Belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial.
12. Penetapan keputusan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. Perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM-LS, PPK mencatatkan perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 14. Pencatatan perjanjian/kontrak sekurang — kurangnya meliputi data sebagai berikut: a. Nama dan kode Satker serta uraian fungsi/subfungsi, program, kegiatan, output, dan akun yang digunakan; b. Nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPA; c. Nomor, tanggal, dan nilai perjanjian/kontrak yang telah dibuat oleh Satker; d. Uraian pekerjaan yang diperjanjikan; 14
e. Data penyedia barang/jasa yang tercantum dalam perjanjian/kontrak antara lain nama rekanan, alamat rekanan, NPWP, nama bank, nama dan nomor rekening penerima pembayaran; f. Jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkan; g. Ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasi; h. Addendum
perjanjian/kontrak apabila terdapat perubahan data pada
perjanjian/kontrak tersebut; dan i. Cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran: 1). Sekaligus; atau 2). Secara bertahap. 15. Data perjanjian/kontrak beserta ADK-nya disampaikan kepada KPPN secara langsung atau melalui e-mail paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN; 16. Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain; 17. Dalam hal terdapat perubahan data pegawai pada penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara untuk pelaksanaan belanja pegawai, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) mencatat perubahan data pegawai tersebut ke dalam Aplikasi GPP Satuan Kerja (Satker); 18. Perubahan data pegawai tersebut meliputi dokumen yang terkait dengan: a. Pengangkatan/pemberhentian sebagai calon pegawai negeri sipil; b. Pengangkatan/pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil; c. Kenaikan/penurunan pangkat; d. Kenaikan/penurunan gaji berkala; e. Pcngangkatan/pemberhentian dalam jabatan; f. Mutasi pindah ke Satker lain; g. Pegawai baru karena mutasi pindah; h. Perubahan data keluarga; i. Data utang kepada negara; dan/atau j. Pengenaan sanksi kepegawaian. 19. Daftar perubahan data pegawai disampaikan kepada KPPN paling lambat bersamaan dengan pengajuan SPM Belanja Pegawai ke KPPN dan bukan merupakan lampiran dari SPM Belanja Pegawai; 20. Penyampaian daftar perubahan data pegawai dilaksanakan setelah terlebih dahulu disahkan oleh PPSPM dengan menyertakan ADK; 21. Daftar perubahan data pegawai digunakan dalam rangka pemutakhiran (updating) data antara KPPN dengan Satker untuk pembayaran belanja pegawai dan untuk menguji kesesuaian dengan tagihan. 15
B. Pengajuan Tagihan 1. Penerima hak mengajukan tagihan kepada negara atas pembuatan komitmen berdasarkan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; 2. Atas dasar tagihan tersebut, PPK melakukan pengujian; 3. Pelaksanaan pembayaran tagihan dilakukan dengan pembayaran LS, dalam hal pembayaran LS tidak dapat dilakukan, pembayaran tagihan kepada penerima hak dilakukan dengan UP; 4. Khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaan barang/jasa herlaku ketentuan sebagai berikut : a. Pembayaran tidak bolch dilakukan sebelum barang/jasa diterima; b. Dalam hal pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima; dan c. Pembayaran atas beban APBN sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan setelah penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan. 5. Pembayaran LS ditujukan kepada: a. Penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak; b. Bendahara Pengeluaran/pihak Iainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan. 6. Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi : a. Bukti perj anj ian/kontrak; b. Keferensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa; c. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan; d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang; e. Bukti penyelesaian pekerjaan Iainnya sesuai ketentuan; f. Berita Acara Pembayaran; g. Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3; h. Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; i. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan Iainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau j. Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan; 16
7. Pembayaran tagihan kepada Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b di atas dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah, meliputi : a. Surat Keputusan; b. Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas; c. Daftar penerima pembayaran; dan/atau d. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan. 8. Dalam hal jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf i di atas berupa surat jaminan uang muka, jaminan dimaksud dilengkapi dengan Surat Kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan; 9. Tagihan atas pengadaan barang/jasa dan/atau pelaksanaan kegiatan yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh penerima hak kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara; 10. Dalam hal 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara penerima hak belum mengajukan surat tagihan, PPK harus segera memberitahukan secara tertulis kepada penerima hak untuk mengajukan tagihan; 11. Dalam hal setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas penerima hak belum mengajukan tagihan, penerima hak pada saat mengajukan tagihan harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan tersebut; 12. Dalam hal PPK menolak/mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan tidak benar, PPK harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.
C. Mekanisme Penerbitan SPP-LS 1. Dalam hal pengujian telah memenuhi persyaratan, PPK mengesahkan dokumen tagihan dan menerbitkan SPP yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4. 2.
Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diatur sebagai berikut : a. Untuk pembayaran Gaji Induk dilengkapi dengan : 1) Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan Halaman Luar Daftar Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2)
Daftar Perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP;
3)
Daftar Perubahan Potongan;
4)
Daftar Penerimaan Gaji Bersih pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung pada rekening masing-masing pegawai;
17
5)
Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi Surat Keputusan (SK) terkait dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri, SK Pegawai Negeri, SK Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pegawai, SK Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), dan Surat Keputusan yang mengakibatkan penurunan gaji, serta SK Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya;
6)
ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
7) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan 8) Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) Pasal 21. b. Untuk Pembayaran Gaji Susulan 1) Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam Gaji Induk, dilengkapi dengan: a) Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan, dan halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; b) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; c) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, SK Mutasi Pegawai, SK terkait Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga yang mendapat tunjangan, dan SKPP sesuai peruntukannya; d) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; e) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan 0 SSP PPh Pasal 21. 2) Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang bersangkutan masuk dalam Gaji Induk, dilengkapi dengan : a) Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan, dan halaman luar Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; b) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; c) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; d) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan 18
e) SSP PPh Pasal 21. c. Untuk pembayaran Kekurangan Gaji dilengkapi dengan : 1) Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Daftar Kekurangan Gaji, dan halaman luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2)
Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;
3)
Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan pengangkatan sebagai Caton Pegawai Negeri/Pegawai Negeri, SK Kenaikan Pangkat, Surat Keputusan/Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pegawai, SK terkait dengan jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
4)
ADK terkait dengan perubahan data pegawai;
5) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan 6)
SSP PPh Pasal 21.
d. Untuk pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas, dilengkapi dengan 1) Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat/Tewas, Rekapitulasi Daftar Uang Duka Wafat/Tewas, dan halaman luar Daftar Uang Duka Wafat/Tewas yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 3) SK Pemberian Uang Duka Wafat/Tewas dari pejabat yang berwenang; 4) Surat Keterangan dan Permintaan Tunjangan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas; 5) Surat Keterangan Kematian dari Camat atau Visum dari Rumah Sakit; 6) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; dan 7) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai. e. Untuk pembayaran Terusan Penghasilan Gaji dilengkapi dengan 1) Daftar Perhitungan Terusan Penghasilan Gaji, Rekapitulasi Daftar Terusan Penghasilan Gaji, dan halaman luar Daftar Terusan Penghasilan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP; 3) Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kematian dari Camat atau Visum dari Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali; 4) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; 5) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai; dan 6) SSP PPh Pasal 21.
19
f. Untuk pembayaran Uang Muka Gaji dilengkapi dengan 1) Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekapitulasi Daftar Uang Muka Gaji, dan halaman luar Daftar Uang Muka Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2) Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga; 3) ADK terkait dengan perubahan data pegawai; dan 4) ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data pegawai. g. Untuk pembayaran Uang Lembur dilengkapi dengan 1) Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur dan Rekapitulasi Daftar Perhitungan Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2) Surat Perintah Kerja Lembur; 3) Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan; 4) Daftar Hadir Lembur; dan 5) SSP PPh Pasal 21. h. Untuk pembayaran Uang Makan dilengkapi dengan 1) Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; dan 2) SSP PPh Pasal 21. i. Untuk pembayaran Honorarium Tetap/Vakasi dilengkapi dengan 1) Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; 2) SK dari Pejabat yang berwenang; dan 3) SSP PPh Pasal 21. 3. Penerbitan SPP-I,S untuk pembayaran : a. Honorarium dilengkapi dengan dokumen pendukung, meliputi: 1) Surat Keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan Surat Keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA; 2) Daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran honorarium, dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; 3) SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran; dan 4) Surat Keputusan dilampirkan pada awal pembayaran dan pada saat terjadi perubahan Surat Keputusan. b. Langganan daya dan jasa dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah;
20
c. Perjalanan dinas diatur sebagai berikut : 1) perjalanan dinas jabatan yang sudah dilaksanakan, dilampiri : a) Daftar nominatif perjalanan dinas; dan b) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. 2) Perjalanan dinas jabatan yang belum dilaksanakan, dilampiri daftar nominatif perjalanan dinas; 3) Daftar nominatif ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas (nama, pangkat/golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat; 4) Perjalanan dinas pindah, dilampiri dengan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. d. Pembayaran pengadaan tanah, dilampiri : 1) Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masingmasing penerima; 2) Foto copy bukti kepemilikan tanah; 3) Bukti pembayaran/kuitansi; 4) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi; 5) Pemyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunam 6) Pemyataan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa; 7) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan tersebut merupakan Rekening Pemerintah Lainnya, dalam hal tanah sengketa; 8) Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah; 9) SSP PPh final atas pelepasan hak; 10) Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan); dan 11) Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah.
21
4.
SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar;
5.
SPP-LS untuk pembayaran gaji induk/bulanan diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat tanggal 5 sebelum bulan pembayaran;
6.
Dalam hal tanggal 5 sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPP-LS kepada PPSPM dilakukan paling lambat pada had kerja sebelum tanggal 5;
7.
SPP-LS untuk pembayaran non belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari penerima hak;
8.
Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa atas beban belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja
dilengkapi dengan dokumen
pendukung berupa bukti-bukti yang sah; 9.
Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;
10. Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja hibah, masing masing diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
D. Mekanisme Pembayaran dengan UP dan TUP 1. UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS; 2.
UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving);
3.
Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas;
4.
Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5.
UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran : a) Belanja Barang; Belanja Modal; dan c) Belanja Lain-lain.
6.
Pembayaran dengan UP oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 22
7.
Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA;
8.
Penggantian UP dilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen);
9.
Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP;
10. Setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen); 11. Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, dalam hal 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP; 12. Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima persen); 13. Pemotongan dana UP dilakukan dengan cara Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke Kas Negara; 14. Dalam hal setelah dilakukan pemotongan dan/atau penyetoran UP, Kepala KPPN melakukan pengawasan UP; 15. Dalam melakukan pengawasan UP, ketentuan penyampaian surat pemberitahuan dan pemotongan UP berikutnya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11, 12 dan 13 di atas; 16. Dalam hal 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 di atas KPA tidak memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke kas negara, Kepala KPPN memotong UP sebesar 50% (lima puluh persen) dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke kas negara; 17. Dalam hal setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 16 di atas, KPA melakukan penyetoran UP dan/atau memperhitungkan potongan UP dalam pengajuan SPM-GUP. diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 14 di atas; 18. KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP; 19. Pemberian UP diberikan paling banyak : a) Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah); b) Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah); 23
c) Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp.2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau d) Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP di atas Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah). 20. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas permintaan KPA, dapat memberikan persetujuan UP melampaui besaran sebagaimana dimaksud pada angka 19 di atas dengan mempertimbangkan a) Frekuensi penggantian UP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama I (satu) tahun; dan b) Perhitungan kebutuhan penggunaan UP dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran UP. 21. KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda; 22. Syarat penggunaan 'TUP a) Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama I (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan b) Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. 23. KPA mengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN disertai : a) Rincian rencana penggunaan TUP; dan b) Surat yang memuat syarat penggunaan TUP di atas dibuat sesuai format yang tercantum dalam lampiran 5. 24. Dalam hal KPA mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan; 25. TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap; 26. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu; 27. Untuk perpanjangan pertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, KPA mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala KPPN;
E. Mekanisme penerbitan SPP-UP/G UP/CUP Nihil 1. Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disusun, Bendahara Pengeluaran menyampaikan kebutuhan UP kepada PPK; 2. Atas dasar kebutuhan UP, PPK menerbitkan SPP-UP untuk pengisian UP yang dilengkapi dengan perhitungan besaran UP sesuai pengajuan dari Bendahara Pengeluaran;
24
3. SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran; 4. Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA; 5. SPBy dilampiri dengan bukti pengeluaran : a. Kuitansi/bukti pembelian yang telah disahkan PPK beserta faktur pajak dan SSP; dan b. Nota/bukti penerimaan barang/jasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan yang telah disahkan PPK. 6. Dalam hal penyedia barang/jasa tidak mempunyai kuitansi/bukti pembelian, Bendahara Pengeluaran/BPP membuat kuitansi yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 6; 7. Berdasarkan SPBy, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan a. Pengujian atas SPBy;dan b. Pemungutan/pemotongan pajaklbukan pajak atas tagihan dalam SPBy yang diajukan dan disetorkan ke Kas Negara. 8. Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy dilampiri : a. Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; b. Rincian kebutuhan; dan c. Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja, dari penerima uang muka kerja. 9. Atas dasar rencana pelaksanaan kegiatatVpembayaran dan rincian kebutuhan dana, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pengujian ketersediaan dananya; 10. Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas tagihan dalam SPBy apabila telah memenuhi persyaratan pengujian; 11. Dalam hal pengujian perintah bayar tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, Bendahara Pengeluaran/BPP harus menolak SPBy yang diajukan; 12. Penerima uang muka kerja harus mempertanggungjawabkan uang muka kerja sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c di atas, berupa bukti pengeluaran; 13. Atas dasar pertanggungjawaban tersebut, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pengujian bukti pengeluaran; 14. Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c di atas, penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran, Bendahara Pengeluaran/BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja yang ditembuskan kepada PPK; 15. BPP menyampaikan SPBy beserta bukti pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran; 16. Bendahara Pengeluaran selanjutnya menyampaikan bukti pengeluaran kepada PPK untuk pembuatan SPP GUP/GUP Nihil; 25
17. SPBy dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 7; 18. PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian kembali UP; 19. Penerbitan SPP-GUP dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut : a. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran; b. Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas; dan c. SSP yang telah dikonfirmasi KPPN. 20. Perjanjian/Kontrak beserta faktur pajaknya dilampirkan untuk nilai transaksi yang harus menggunakan perjanjian/Kontrak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; 21. SPP-GUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah buktibukti pendukung diterima secara lengkap dan benar; 22. Sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran dengan UP minimal sama dengan nilai UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran; 23. Dalam hal pengisian kembali UP akan mengakibatkan sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran dengan UP lebih kecil dari UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran a. Pengisian kembali UP dilaksanakan maksimal sebesar sisa dana dalam DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP; dan b. Selisih antara sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran dengan UP dan UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran dibukukan/diperhitungkan sebagai potongan Penerimaan Pengembalian UP. 24. Penerbitan SPP-GUP Nihil dilakukan dalam hal : a. Sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP minimal sama dengan besaran UP yang diberikan; b. Sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukan pada akhir tahun anggaran; atau c. UP tidak diperlukan lagi. 25. Penerbitan SPP-GUP Nihil merupakan pengesahan/pertanggungjawaban UP; 26. SPP-GUP Nihil dilengkapi dengan dokumen pendukung; 27. SPP-GUP Nihil disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.
F. Mekanisme Penerbitan SPP-TUP/PTUP 1. PPK menerbitkan SPP-TUP dan dilengkapi dengan dokumen meliputi : a. rincian penggunaan dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; b. surat pernyataan dari KPA/PPK yang menjelaskan syarat penggunaan TUP sebagaimana dimaksud Huruf D angka 22 di atas; dan c. surat permohonan TUP yang telah memperoleh persetujuan TUP dari Kepala KPPN.
26
2.
SPP-TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan TUP dari Kepala KPPN;
3.
Untuk mengesahkan/mempertanggungjawabkan TUP, PPK menerbitkan SPP-PTUP dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pertanggungj awaban TUP;
4.
Penerbitan SPP-PTUP dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Huruf E angka 19 di atas.
G. Mekanisme Pengujian SPP dan Penerbitan Spm 1. PPSPM melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK; 2. Pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung SPP, meliputi : a. Pengujian sebagaimana dimaksud pada Romawi HI Huruf C angka 4 di atas; dan b. keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada Romawi IV Huruf B angka 6 dan 7 di atas. 3. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM; 4. Jangka waktu pengujian SPP sampai dengan penerbitan SPM-UP/TUP/GUP/PTUP/LS oleh PPSPM diatur sebagai berikut : a. untuk SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja; b. untuk SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) ban kerja; c. untuk SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja; dan d. untuk SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja. 5. Dalam hal PPSPM menolaldmengembalikan SPP karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP; 6. Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM disimpan oleh PPSPM; 7. Bukti pengeluaran menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal; 8. Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 9. SPM yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM memuat Personal Identification Number (PIN) PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK SPM dari penerbit SPM yang sah; 10. SPM dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 8; 11. Dalam penerbitan SPM melalui sistem aplikasi, PPSPM bertanggung jawab atas : a. Keamanan data pada aplikasi SPM; 27
b. Kebenaran SPM dan Kesesuaian antara data pada SPM dengan data pada ADK SPM; dan c. Penggunaan Personal Identification Number (PIN) pada ADK SPM. 12. PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/GUP/GUP Nihil/PTUP/LS dalam rangkap 2 (dua) beserta ADK SPM kepada KPPN; 13. Penyampaian SPM-UP/SPM-TUP/SPM-LS sebagaimana dimaksud pada angka 12 di atas diatur sebagai berikut : a. Penyampaian SPM-UP dilampiri dengan surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum pada lampiran 9; b. Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala KPPN; c. Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima. 14. Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas perjanjian/kontrak, juga dilampiri dengan : a. Asli surat jaminan uang muka; b. Asli surat kuasa bermaterai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan uang muka; dan c. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. 15. Khusus untuk penyampaian SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri, juga dilampiri dengan faktur pajak; 16. PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan; 17. SPM-LS untuk pembayaran gaji induk di sampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran; 18. Dalam hal tanggal 15 merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPM-LS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15; 19. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 18 di atas dikecualikan untuk Satker yang kondisi geografis dan transportasinya sulit, dengan memperhitungkan waktu yang dapat dipertanggungjawabkan; 20. Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan oleh petugas pengantar SPM yang sah dan ditetapkan oleh KPA dengan ketentuan sebagai berikut : a. Petugas pengantar SPM menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM melaluitront office Penerimaan SPM pada KPPN; b. Petugas Pengantar SPM hares menunjukan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) pada saat menyampaikan SPM kepada Petugas Front Office; dan
28
c. Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara langsung ke KPPN, penyampaian SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM dapat melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman resmi. 21. Untuk penyampaian SPM melalui kantor pos/jasa pengiriman resmi, KPA terlebih dahulu menyampaikan konfirmasi/pemberitahuan kepada Kepala KPPN.
H. Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Pada Akhir Tahun Anggaran 1. Pengeluaran terhadap kontrak pada akhir tahun a. Pembayaran untuk tagihan pihak ketiga alas kontrak yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100% (seratus persen), harus dilampiri asli jaminan nilai jaminan sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan; b. Dalam hal pelaksanaan pekcrjaan yang tidak terselesaikan / tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan berakhirnya masa kontrak, pihak KPPN berwenang mengajukan klaim pencairan jaminan untuk untung Kas Negara. Besarnya klaim tersebut ditambah sanksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. c. Klaim pencairan jaminan tanpa memperhitungkan pajak yang telah disetorkan ke Kas Negara melalui Potongan SPM dan apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Perpajakan 2. Pengeluaran terhadap uang makan dan uang lembur dibayarkan dengan uang persediaan.
1. Pembayaran Pengembalian Penerimaan Negara 1. Setiap keterlanjuran setoran ke Kas Negara dan/atau kelebihan penerimaan negara dapat dimintakan pengembaliannya berdasarkan surat-surat bukti setoran yang sah ; 2.
Pembayaran pengembalian keterlanjuran setoran dan/atau kelebihan penerimaan negara harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pada negara;
3.
Tata cara pengembalian penerimaan negara yang telah disetor ke Kas Negara terdiri : a. Pengembalian Penerimaan Negara Pada Tahun Berjalan, 1) Pengembalian penerimaan negara dan pengembalian penerimaan lainnya, yang diakibatkan oleh : a) Kelebihan atau kesalahan penyetoran; b) Kelebihan atau kesalahan pemotongan SPM; c) Setoran Ganda; dan d) Ikatan Perjanjian 2) Pengembalian Penerimaan Negara yang disetorkan pada tahun anggaran berjalan dibukukan scbagai pengurang Penerimaan Negara bersangkutan dan dibebankan pada akun penerimaan yang sama dengan akun pada saat penyetorannya. 29
3) Prosedur pengembalian Penerimaan Negara menggunakan mekanisme penerbitan Pengembalian Penerimaan (SPM-PPL) dimana : a) PA/KPA Satuan Kerja/Penyetor mengajukan permintaan pengembalian Penerimaan Negara kepada KPPN dengan melampirkan Fotocopy bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi BUN/Kuasa BUN (KPPN); Fotocopy bukti kepemilikan rekening tujuan; Surat ketetapan pengembalian; dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibuat sesuai format scbagaimana tercantum dalam lampiran 10. b) Penerbit Surat Perintah Pembayaran (SPP)/SPM-PP adalah Pejabat Perbendaharaan pada satuan kerja yang memiliki alokasi dana DIPA. Dalam hal satuan kerja yang mengajukan permintaan pengembalian tidak memiliki alokasi dana dalam DIPA, maka penerbit SPP/SPM-PP adalah Sub Bagian Umum KPPN berkenaan; dan c) Pengajuan SPM-PP beserta kelengkapannya kepada KPPN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengajuan SPM ke KPPN. b. Pengembalian Penerimaan Negara atas penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya. 1) Pengembalian penerimaan negara yang disetor dan/atau dipotong atas penerimaan tahun sebelumnya, diakibatkan olch a) Kelebihan/kesalahan penyetoran; b) Kelebihan/kesalahan memotong pada SPM; c) Setoran ganda; d) lkatan perjanjian;dan e) Sesuai ketentuan perundang-undangan harus dikembalikan. 2) Prosedur Pengembalian Penerimaan Negara atas penerimaan tahun anggaran sebelumnya yaitu a) PA/KPA mengajukan permintaan pengembalian penerimaan negara kepada KPPN dengan melampirkan Fotocopy bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi Kuasa BUN Pusat/di Daerah; Surat ketetapan pengembalian; dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). b) KPPN melakukan pemeriksaan kelengkapan permintaan pengembalian penerimaan dan akan meneruskan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan (SKP4) yang diterbitkan oleh KPPN yang tembusannya disampaikan kepada PA/KPA. 30
4. Petunjuk pengembalian uang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang telah disetorkan ke Kas Negara atas ditemukannya kembali BMN yang hilang. a. Pembayaran pengembalian uang TGR yang telah disetorkan ke Kas Negara : 1) Persyaratan : a) Pada prinsipnya uang TGR yang telah disetorkan ke Kas Negara dapat dikembalikan kepada yang berhak, apabila BMN yang telah dinyatakan hilang di masa yang lalu ditemukan kembali; b) Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penetapan keputusan tentang persetujuanipenolakan pengembalian uang TGR kepada Kepala BPN RI setelah melakukan pemeriksaan terhadap BMN yang telah ditemukan kembali tersebut, meliputi : (1) Mencocokkan kebenaran jenis/spesifikasi barang disesuaikan dengan daftar barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan (2) Pemeriksaan kondisi barang. c) Untuk memeriksa kondisi barang, Kuasa Pengguna Barang dapat meminta bantuan tenaga penilai yang kompeten dan/atau menentukan kondisi fisik barang berdasarkan bcrita acara serah terima barang yang diterbitkan oleh Kepolisian/Instansi yang berwenang; d) Pemeriksaan kondisi fisik barang dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian mengenai kondisi fisik barang dalam kondisi baik, rusak ringan, atau rusak berat dengan kriteria sebagai berikut : (1) Kondisi Balk
: Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
(2) Kondisi Rusak Ringan : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan bagian utama/ komponen pokok. (3) Kondisi Rusak Berat : Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/ komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi. e) Pengembalian uang TGR pada dasarnya dapat dilakukan jika basil pencocokan terhadap kebenaran jenis/spesifikasi barang dan kondisi fisik barang yang ditemukan kembali dinyatakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan jenis/spesifikasi barang dan kondisinya dalam keadaan baik;
31
f) Besarnya pengembalian uang TGR terhadap kondisi barang sebagaimana dimaksud pada huruf e) di atas, dapat diberikan sebesar 100% (seratus persen) tanpa memperhitungkan nilai penyusutan dan/atau nilai keekonomiannya; g) Dalam hal kondisi fisik barang yang ditemukan kembali dalam keadaan kondisi rusak ringan, besarnya pengembalian uang TGR diperhitungkan dengan biaya riil yang telah dikeluarkan untuk memperbaiki barang yang ditemukan kembali tersebut, sehingga kondisi fisik barang dimaksud memenuhi kriteria kondisi balk; h) Dalam hal kondisi fisik barang yang ditemukan kembali dalam keadaan kondisi rusak berat, Kepala BPN RI dapat menetapkan keputusan penolakan pengembalian uang TGR. 2) Mekanisme : Pengembalian uang TGR yang telah disetorkan ke Kas Negara atas ditemukannya kembali BMN yang hilang pada tahun anggaran berjalan dapat dibedakan sebagai berikut : a) TGR telah disetorkan ke Kas Negara seluruhnya pada tahun anggaran yang lalu; b) TGR telah disetorkan ke Kas Negara seluruhnya pada tahun anggaran berjalan; c) TGR disetorkan ke Kas Negara secara angsuran sejak tahun anggaran yang lalu sampai dengan tahun anggaran berjalan. b. Tata cara pengembalian uang TGR yang telah disetorkan ke Kas Negara seluruhnya pada Tahun Anggaran lalu mengacu pada petunjuk tata cara pengembalian PNBP atas penerimaan tahun sebelumnya; c. Tata cara pengembalian uang TGR yang telah disetorkan seluruhnya pada Tahun Anggaran berjalan mengacu pada petunjuk tata cara pengembalian PNBP pada tahun berjalan.
J. Pembayaran Tagihan Yang Bersumber Dad Penggunaan PNBP 1. Pembayaran tagihan atas beban belanja negara yang bersumber dari penggunaan PNBP, dilakukan sebagai berikut : a. Satker pengguna PNBP menggunakan PNBP sesuai dengan jenis PNBP dan batas tertinggi PNBP yang dapat digunakan merupakan maksimum pencairan dana yang dapat dilakukan oleh Satker sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010 tanggal 19 Mei 2010; b. Satker dapat menggunakan PNBP setelah PNBP disetor ke kas Negara berdasarkan konfirmasi dari KPPN; c. Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP Satker yang bersangkutan dalam DIPA Petikan;
32
d. Dalam hal realisasi PNBP melampaui target/estimasi dalam DIPA Petikan, penambahan pagu dalam DIPA Petikan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran. 2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010 Tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan pada Badan Pertanahan Nasional, untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut : a. Kegiatan Pelayanan Pertanahan, dengan izin penggunaan paling tinggi sebesar 85,54% (delapan puluh lima koma lima puluh empat persen). Pelayanan Pertanahan terdiri dari 8 pelayanan yaitu : 1) Pelayanan Survei, Pengukuran dan Pemetaan ; 2)
Pelayanan Pemeriksaan Tanah;
3)
Pelayanan Konsolidasi Tanah secara Swadaya;
4)
Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan;
5)
Pelayanan Pendaftaran Tanah;
6)
Pelayanan Informasi Pertanahan;
7)
Pelayanan Lisensi;
8)
Pelayanan Kerjasama di Bidang Pertanahan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain.
b. Kegiatan Pelayanan Pendidikan, dengan izin penggunaan paling tinggi sebesar 90,11% (sembilan puluh koma sebelas persen). c. Penggunaan sebagian dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai peningkatan pelayanan di bidang pertanahan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu yang meliputi survei, pengukuran dan pemetaan, kegiatan operasional, pemeliharaan, dan investasi dalam rangka 1) Peningkatan pelayanan di bidang pertanahan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu yang meliputi survei, pengukuran dan pemetaan, pemeriksaan tanah, konsolidasi tanah secara swadaya, pertimbangan teknis pertanahan, pendaftaran tanah, informasi pertanahan, lisensi dan kerjasama dengan pihak lain; 2)
Penegakan hukum di bidang pertanahan;
3)
Pendidikan dan pelatihan di bidang pertanahan.
3. Satker pengguna PNBP dapat diberikan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi PNBP yang dapat digunakan sesuai pagu PNBP dalam DIPA Petikan maksimum sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); 4. Realisasi PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas termasuk sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya; 5. Satker pengguna PNBP yang belum memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP dapat diberikan UP sebesar maksimal 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA Petikan, maksimum sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); 33
6.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, dapat dilakukan untuk pengguna PNBP yang telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP namun belum mencapai 1/12 (satu perduabelas) dari pagu dana PNBP pada DIPA Petikan;
7.
Dalam hal UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan Batas Maksimum Pencairan (MP);
8.
Pembayaran UP/TUP untuk Satker Pengguna PNBP dilakukan terpisah dari UP/TUP yang berasal dari Rupiah Murni;
9.
Penggantian UP atas pemberian UP dilakukan setelah Satker pengguna PNBP memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP paling sedikit sebesar UP yang diberikan:
10. Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan terhadap Satker pengguna PNBP yang telah memperoleh Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP melebihi UP yang telah diberikan; 11. Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut: MP = (PPP x JS) - JPS MP : Maksimum Pencairan PPP : Proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan JS
: Jumlah setoran
JPS : Jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM terakhir yang di terbitkan. 12. Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBP tahun anggaran sebelumnya dari Satker pengguna, dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tahun anggaran berjalan setelah DIPA Petikan disahkan dan berlaku efektif, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan; 13. Tata cara penerbitan dan pengujian SPP dan SPM-UP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS dari dana yang bersumber dari PNBP mengacu pada mekanisme yang ada; 14. PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS beserta ADK SPM kepada KPPN dengan dilampiri : a. dokumen pendukung SPM; b. bukti setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN; dan c. daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 11.
K. Pembayaran Tagihan Untuk Kegiatan Yang Bersumber Dari Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri 1. Penerbitan SPP, SPM dan SP2D untuk kegiatan yang sebagian/seluruhnya bersumber dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, mengikuti ketentuan mengenai kategori, porsi pembiayaan, tanggal closing dole dan persetujuan pembayaran dari pemberi
34
pinjaman dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pencairan dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri berkenaan; 2. Penerbitan SPP-LS. SPM-LS, dan SP2D-LS atas tagihan berdasarkan perjanjian/kontrak dalam valuta asing (valas) dan/atau pembayaran ke luar negeri mengikuti ketentuan sebagai berikut a. Perjanjian/kontrak dalam valas tidak dapat dikonversi ke dalam rupiah; dan b. Pengajuan SPM disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. 3. Penerbitan SPP-UP/TUP, SPM-UP/TUP, dan SP2D-UP/TUP menjadi beban dana Rupiah Murni; 4. Pertanggungjawaban dan penggantian dana Rupiah Murni atas SP2D-UP/TUP sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, dilakukan dengan penerbitan SPPGUP/GUP Nihil/PTUP, SPM-GUP/GUP Nihil/PTUP, dan SP2D-GUP/GUP Nihil/PTUP yang menjadi beban Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri berkenaan; 5. Dalam hal terjadi penguatan nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap valas yang menyebabkan alokasi dana Rupiah pada DIPA Petikan melampaui sisa Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, sebelum dilakukan penerbitan SPP, Satker harus melakukan perhitungan dan/atau konfirmasi kepada Executing Agency agar tidak terjadi pembayaran yang melampaui sisa Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri berkenaan; 6. Pengeluaran atas SP2D dengan sumber dana dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, atau pengeluaran setelah Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dinyatakan closing date dikategorikan sebagai pengeluaran ineligible; 7. Atas pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran; 8.
Penggantian alas pengeluaran yang dikategorikan ineligible sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam revisi DIPA Petikan tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA Petikan tahun anggaran berikutnya;
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pencairan dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
L. Koreksi/Ralat, Pembatalan SPP, SPM, dan SP2D 1. Koreksi/ralat SPP. SPM, dan SP2D hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan : a) Perubahan jumlah uang pada SPP. SPM dan SP2D; b) Sisa pagu anggaran pada DIPA/POK menjadi minus; atau 35
c) Perubahan kode Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satker. 2. Dalam hal diperlukan perubahan kode Bagian Anggaran, Eselon I, dan Satker sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c di atas, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan; 3. Koreksi/ralat SPP, SPM, dan SP2D dapat dilakukan untuk : a. Memperbaiki uraian pengeluaran dan kode BAS selain perubahan kode; b. Pencantuman kode pada SPM yang meliputi kode jenis SPM, cara bayar, tahun anggaran, jenis pembayaran, sifat pembayaran, sumber dana, cara penarikan, nomor register; atau c. Koreksi/ralat penulisan nomor dan nama rekening, nama bank yang tercantum pada SPP, SPM dan SP2D beserta dokumen pendukungnya yang disebabkan terjadinya kegagalan transfer dana. 4. Koreksi/ralat SPM dan ADK SPM hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat SPM dan ADK SPM secara tertulis dari PPK; 5. Koreksi/ralat kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit) pada ADK SPM dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi/ralat ADK SPM secara tertulis dari PPK sepanjang tidak mengubah SPM; 6. Koreksi/ralat SP2D hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan koreksi SP2D secara tertulis dari PPSPM dengan disertai SPM dan ADK yang telah diperbaiki; 7. Pembatalan SPP hanya dapat dilakukan oleh PPK sepanjang SP2D belum diterbitkan; 8. Pembatalan SPM hanya dapat dilakukan oleh PPSPM secara tertulis sepanjang SP2D belum diterbitkan; 9. Dalam hal SP2D telah diterbitkan dan belum mendebet kas negara, pembatalan SPM dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk; 10. Koreksi SP2D atau daftar nominatif untuk penerima lebih dari satu rekening hanya dapat dilakukan oleh Kepala KPPN berdasarkan permintaan KPA; 11. Pembatalan SP2D tidak dapat dilakukan dalam hal SP2D telah mendebet Kas Negara;
M. Pelaksanaan Pembayaran Pada Akhir Tahun Anggaran 1. Dalam kondisi akhir tahun anggaran, batas terakhir pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum tanggal terakhir pada akhir tahun; 2.
Penetapan batas terakhir pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan BUN untuk menyelesaikan administrasi pengelolaan Kas Negara;
3.
Dalam pertanggungjawaban UP/TUP pada akhir tahun anggaran, pengajuan SPM dan SP2D GUP Nihil/PTUP dapat dilakukan melampaui tahun anggaran;
4.
Batas akhir penerbitan SPM GUP Nihil/PTUP ditetapkan dengan mempertimbangkan kelancaran penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
36
5. Pembayaran gaji, honorarium, vakasi, uang makan dan uang lembur pada akhir tahun ditentukan sebagai berikut: a. Pembayaran gaji bulan januari tahun anggaran berikutnya, PPSPM mengajukan SPM-LS gaji ke KPPN paling lambat pada tanggal 10 desember tahun anggaran berkenaan b. Pembayaran honorarium dan vakasi bulan desember tahun anggaran berkenaan dapat dibayarkan pada bulan desember tahun anggaran berkenaan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh KPA c. Pembayaran uang makan dan uang lembur pegawai negeri sipil bulan desember dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan dengan uang persediaan d. Sisa dana UP/TUP tahun anggaran berkenaan yang masih berada pada kas bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu baik tunai maupun yang masih ada didalam rekening bank/pos harus disetorkan ke kas negara paling lambat hari kerja terakhir menggunakan surat setoran bukan pajak (SSBP) dan disetorkan melalui bank/pos persepsi mitra kerja KPPN berkenaan.
V. PENATAUSAHAAN HIBAH LANGSUNG 1. Hibah adalah Pendapatan/Belanja yang berasal dari/untuk Badan/Lembaga Dalam Negeri atau Perseorangan, Pemerintah Negara Asing, Badan/Lembaga Asing, Badan/Lembaga International baik dalam bentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga yang tidak perlu dibayar/diterima kembali, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus; 2.
Dana-dana dari pihak lain termasuk dari pemerintah daerah yang output pelayanannya diserahkan kepada pemohon (misalkan permohonan pengukuran, sertifikasi, dst) tidak dikategorikan dalam pengertian hibah diatas, dengan demikian terhadap dana-dana yang diterima dalam rangka pelayanan permohonan tersebut diselenggarakan dengan mekanisme PNBP;
3.
Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari Dalam Negeri atau Luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, Pemerintah mendapatkan manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Kementrian/Lembaga, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah;
4.
Belanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Lainnya atau Perusahaan Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus;
5.
Pendapatan Hibah Langsung adalah hibah yang diterima langsung oleh Kementerian/Lembaga dan/atau pencairan dananya dilaksanakan tidak melalui Kantor 37
Pelayanan Perbendaharaan Negara, sehingga pengesahannya harus dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara; 6. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari Dalam Negeri atau Luar negeri yang memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat.
A. Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk Uang 1. Pengajuan Permohonan Nomor Register : a. Kepala Satuan Kerja (Satker) selaku Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara berjenjang mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Cq. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen melalui Sekretaris Utama Cq Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, tembusan di sampaikan kepada Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dilampiri dengan 1) Perjanjian Hibah (Grand Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan dilengkapi dengan RAB; 2) Ringkasan Hibah (Grand Summary). b. Surat Permohonan nomor register dan ringkasan hibah disusun sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran 12 dan 13. 2. Pengajuan Persetujuan Pembukaan /Penutupan Rekening Hibah . a. Kepala Satuan Kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara berjenjang mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui Sekertaris Utama Cq Biro Keuangan dan Pelaksanaan Angaran dalam rangka Pengelolaan hibah langsung bentuk uang; b. Permohonan Pembukaan Rekening Hibah dilampiri surat pernyataan penggunaan rekening sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik K/L Kantor/Satker; c. Atas dasar persetujuan pembukaan rekening dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Kepala Satuan Kerja (Satker) selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuka Rekening Hibah untuk mendanai kegiatan yang disepakati dalam perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan; d. Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Satker dan dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; e. Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 /PMK.05/2011 wajib dilaporkan dan dimintakan persetujuan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan Rekening Hibah; f. Rekening hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan pembukaannya, wajib ditutup oleh Kepala Satuan Kerja (Satker) dan saldonya disetor ke Rekening Kas 38
Umum Negara (RKUN), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan; g. Tata cara penyetoran dan pencatatan penyetoran saldo rekening hibah ke RKUN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; h. Jasa Giro/Bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBP, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan. 3. Penyesuaian Pagu Hibah dalam DIPA Petikan a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satker melakukan penyesuaian pagu belanja/pendapatan yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA Petikan; b. Penyesuaian Pagu belanja/pendapatan dilakukan melalui revisi DIPA Petikan yang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kakanwil DJPB untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran; c. Penyesuaian Pagu Belanja dilakukan melalui revisi DIPA Petikan sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan; d. Revisi pada huruf b dan c di atas menambah pagu DIPA Petikan tahun anggaran berjalan; e. Hibah langsung yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA Petikan diproses melalui tata cara revisi anggaran pada kesempatan pertama, satker dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya revisi DIPA Petikan; f. Apabila terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan pada DIPA Petikan satker tahun anggaran berjalan yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA Petikan tahun anggaran berikutnya; g. Penambahan pagu DIPA Petikan setinggi-tinggi sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan; penambahan pagu DIPA Petikan dilakukan melalui mekanisme revisi yang diajukan oleh PA/KPA kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h. Untuk Pendapatan I Iibah langsung yang bersifat tahun jamak (multiyears) pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA Petikan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dapat digabung dengan revisi penambahan pagu DIPA Petikan dari rencana penerimaan hibah langsung tahun berikutnya. 4. Pengesahan I libah Langsung Dalam Bentuk Uang. a. Kuasa Pengguna Anggaran pada satker secara berjenjang melalui Sekretaris Utama Cq Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) atas seluruh pendapat Hibah Langsung Luar Negeri bentuk 39
uang sebesar yang telah diterima, dan belanja yang bersumber dari Hibah Langsung Luar Negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN Khusus VI paling tinggi sebesar alokasi dana yang tercantum pada DIPA Petikan; b. Dalam hal Hibah berasal dari Dalam Negeri, KPA mengajukan SP2HL atas seluruh pendapatan Hibah Langsung Dalam Negeri bentuk Uang sebesar yang telah diterima dan belanja yang bersumber dari Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya paling tinggi sebesar alokasi dana yang tercantum pada DIPA Petikan; c. Pengajuan SP2HL menggunakan aplikasi SPM sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran 14 dan dilampiri dengan : 1) Fotocopi Rekening Hibah; 2) Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL); 3) Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM); 4) Fotocopi Surat Persetujuan Pembukaan Rekening untuk pengajuan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) pertama kali. 5. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang. a. Sisa uang yang bersumber dari hibah Iangsung bentuk uang dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai dengan Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan; b. Atas pengembalian Hibah yang berasal dari Luar Negeri, KPA pada Satker secara berjenjang melalui Sekretaris Utama Cq Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran mengajukan SP4HL kepada KPPN Khusus Jakarta VI, dengan melampirkan : 1) Fotocopi rekening koran terakhir atas rekening hibah; 2) Fotocopi bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; 3) Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM); c. Atas pengembalian Hibah yang berasal dari Dalam Negeri, KPA pada Satker mengajukan SP4HL dengan menggunakan aplikasi SPM sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran 15 kepada KPPN mitra kerjanya dan dilampiri sebagaimana huruf b.
B. Tata Cara Pengesahan dan Pencatatan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga L Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Penatausahaan Dokumen Pendukung Lainnya. a. BAST minimal memuat : 1) Tanggal Serah Terima; 2)
Pihak Pemberi dan Penerima Hibah;
3)
Tujuan Penyerahan Hibah;
40
Nilai Nominal, apabila dalam mata uang asing harus dikonversi ke mata uang
4)
rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST; 5)
Bentuk Hibah; dan
6)
Rincian Harga per Barang dengan spesifikasi.
b. Apabila dalam BAST atau dokumen pendukung hibah Iainnya tidak terdapat nilai Barang/Jasa/Surat Berharga, Kepala Satuan Kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penerima hibah melakukan estimasi nilai wajar atas Barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima, dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan; c. Dokumen pendukung lain terkait penerimaan hibah harus ditatausahakan oleh penerima hibah. 2. Pengajuan Permohonan Nomor Register a. Kepala Satuan Kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara berjenjang melalui Sekretaris Utama Cq Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dan tembusan disampaikan kepada Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Cq. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dilampiri dengan : 1) Perjanjian Hibah (Grand Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan; 2) Ringkasan Hibah (Grand Summary). b. Surat Permohonan nomor register dan ringkasan hibah disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 16 dan 17; c. Dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1.a dan 1.b di atas permohonan nomor register dilampiri dengan 1) Berita Acara Penyerahan Hibah; dan 2) Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL). d. Pencatatan barang yang ada di kantor yang belum dimasukkan dalam SIMAK BMN, mekanismenya sebagai berikut : 1) Apabila barang sudah ada Nilai Nominal dan Berita Acara Surat Terima (BAST), barang tersebut cukup dimasukkan dalam aplikasi SIMAK BMN dan diungkap secara memadai dalam CaLK; 2)
Kepala Kantor Wilayah BPN/Kepala Kantor Pertanahan yang menerima hibah dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan pemberi hibah.
3. Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara berjenjang melalui Sekretaris Utama Cq Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) sebagaimana contoh lampiran 18 dalam rangkap 3 (tiga) 41
kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Cq. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan dilampiri : a. BAST; dan b. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL). 4.
Pencatatan Hibah Langsung Dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. a. Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) sebagaimana contoh format MPHL-BJS sebagaimana tercantum pada lampiran 19 atas seluruh pendapatan hibah langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga untuk Pencatatan Persediaan Barang dan Jasa dari 14ibah/Belanja Modal untuk Pencatatan Aset Tetap atau Aset lainnya dari Hibah/Pengeluaran Pembiayaan untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah baik dari Luar Negeri maupun dari Dalam Negeri sebesar nilai Barang/Jasa/Surat Berharga pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya, dengan dilampiri : 1) SPTMHL ; 2)
SP3HL-BJS lembar ke 2; dan
3)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
b. MPHL-BJS dibuat menggunakan aplikasi SPM yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. Atas dasar persetujuan MPHL-BJS yang diterima dari KPPN, KPA membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan Aset Tetap atau Aset Lainnya dari hibah; d. Apabila Kepala Satuan Kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) penerima hibah tidak dapat menghasilkan estimasi nilai wajar atas Barang/Jasa/Surat Berharga yang diterima, maka Pendapatan Hibah Langsung tidak diajukan permohonan nomor register dan tidak dilakukan pengesahan baik di Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) maupun KPPN; e. Atas Pendapatan Hibah Langsung diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
C. Pejabat Perbendaharaan 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari hibah langsung adalah PPK Satker yang bersangkutan atau apabila perlu dapat ditunjuk PPK tersendiri oleh KPA; 2. Pejabat penandatangan SP2HL dan SP4HL adalah Pejabat Penandatangan SPM, dalam hal SK telah ditetapkan maka KPA melakukan revisi dengan menambahkan kewenangan sebagai penandatangan SP2HL dan SP4HL serta revisi SK disampaikan kepada Kepala KPPN; 3. Pejabat Penandatangan MPHL-BJS adalah KPA. 42
D. Penyampaian SP2HL 1. Kuasa Pengguna Anggaran membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN atas pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung dengan dilampiri a. Fotocopy rekening koran terakhir atas rekening hibah; b. SPTMHL; c. SPTJM; d. Fotocopy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali. 2. Penyampaian SP2HL ke KPPN dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
E. Penyampaian SP4HL 1. Kuasa Pengguna Anggaran membuat dan menyampaikan SP4HL ke KPPN atas pengembalian pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang dengan dilampiri : a. Fotocopy rekening koran terakhir atas rekening hibah; b. Fotocopy bukti pengiriman/ transfer kepada pemberi hibah; c. SPTJM. 2. Penyampaian SP4HL ke KPPN dilakukan segera setelah semua kegiatan dalam perjanjian hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian hibah telah dilakukan.
F. Penyampaian MPHL-BJS 1.
Penyampaian MPHL-BJS ke KPPN dilakukan pada tahun anggaran berjalan setelah dilakukan pengesahan penerimaan hibah langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2.
Atas pendapatan hibah langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dan belanja barang untuk Pencatatan Persediaan dan Jasa dari hibah/Belanja Modal untuk pencatatan Aset Tetap atau Aset Lainnya dari hibah/Pengeluaran Pembiayaan untuk Pencatatan Surat Berharga dari hibah, KPA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri : a. SPTMHL bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga; b. Surat Perintah Pengesahan Penerimaan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) yang sudah disetujui Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) lembar kedua; c. SPUM.
43
G. Petugas Pengantar SP2HL, SP4HL, dan MPHL-BJS Petugas pengantar SP2HL, SP4HL, dan MPHL-BJS adalah petugas pengantar SPM, dalam hal SK telah ditetapkan, KPA melakukan revisi dengan menambahkan tugas pengantar SP2HL, SP4HL, dan MPHL-BJS serta revisi SK disampaikan kepada Kepala KPPN.
H. Pengambilan SPHL, SP3HL, dan Persetujuan MPHL-BJS 1. Petugas Pengambil SPHL, SP3HL dan Persetujuan MPHL-BJS adalah petugas pengambil SP2D; 2. Dalam hal petugas pengambil SP2D telah ditetapkan, KPA melakukan revisi SK dengan menambahkan tugas untuk mengambil SPHL, SP3HL, dan Persetujuan MPHLBJS serta menyampaikan revisi SK kepada Kepala KPPN.
I. Sanksi-sanksi 1. PA/KPA yang menerima hibah dalam bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga yang tidak mengajukan register dan/atau pengesahan diberikan sanksi administrasi; 2.
Hibah yang diterima langsung oleh PA/KPA dan tidak dikelola sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 ini menjadi tanggung jawab Penerima Hibah;
3.
Apabila terjadi ineligible (tidak memenuhi syarat) atas Pendapatan hibah yang tidak diajukan register dan/atau pengesahan oleh PA/KPA, Negara tidak menanggung atas jumlah ineligible Pendapatan Hibah yang bersangkutan.
Apabila terjadi ineligible atas Pendapatan hibah yang telah diajukan register dan pengesahan oleh PA/KPA, Negara dapat menanggung atas jumlah ineligible melalui DIPA Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Terhadap Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang telah diterima sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 serta telah disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), tidak diperlukan pengesahan kembali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011.
VI. PENATAUSAHAAN PNBP A. Seluruh transaksi PNBP diterima dan dicatat oleh Bendahara Penerimaan dalam BKU dan Buku Pembantu sesuai dengan jenis pelayanan; B. Jenis PNBP di lingkungan BPN RI. Sehubungan dengan pendapatan dan penerimaan-penerimaan Badan Pertanahan Nasional RI yang bersifat umum dan bersifat fungsional, maka Bendahara Penerimaan agar menyetorkan penerimaan-penerimaan tersebut ke Rekening Kas Umum Negara dengan Kode Unit Organisasi 056.01 dan Kode Akun Pendapatan untuk : 1. Bersifat Umum : a. 423121
dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan; Pendapatan dan 44
-
Pendapatan dad Penjualan Peralatan dan Mesin;
b.
423122
c.
423129
d.
423141
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan;
e.
423142
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin;
423149
- Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya;
g.
423221
h.
423291
i.
423752
- Pendapatan dad pemindahtanganan BMN lainnya;
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro); - Pendapatan Jasa Lainnya; Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah;
j.
423911
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran Yang Lalu;
k.
423912
- Penerimaan Kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran Yang Lalu; Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran
1. 423913
Yang Lalu; m 423914
- Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu;
n.
Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah Tahun
423915
Anggaran Yang Lalu; o.
Penerimaan Kembali Belanja Swadana Tahun Anggaran
423916
Yang Lalu p.
423921
Pendapatan Pelunasan Pi utang Non Bendahara;
q.
423922
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi Atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara;
r.
423931
- Pendapatan dari Penutupan rekening;
s.
423999
- Pendapatan Anggaran Lain-lain.
2. Bersifat Fungsional : a.
423214
Pendapatan Hak dan Perijinan;
b.
423219
Pendapatan Pelayanan Pertanahan terdiri dari : 1) Pelayanan Survei, Pengukuran dan Pemetaan ; 2) Pelayanan Pemeriksaan Tanah; 3) Pelayanan Konsolidasi Tanah secara Swadaya; 4) Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan; 5) Pelayanan Pendaftaran Tanah; 6) Pelayanan Informasi Pertanahan; 7) Pelayanan Lisensi; 8) Pelayanan Penetapan Tanah Objek Penguasaan Benda 45
Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB); 9) Pelayanan Kerjasama dibidang Pertanahan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain; c. 423511
- Pendapatan Uang Pendidikan
C. Bendahara Penerimaan dan ATL Bendahara Penerimaan bertanggung jawab kepada KPA balk dari segi penerimaan, penyetoran, penatausahaan, pembukuan dan pelaporan; D. Legalitas SSBP PNBP agar ditandatangani oleh Atasan Langsung Bendahara Penerimaan; E. Bukti Setor PNBP untuk kegiatan pelayanan (SSBP) lembar ke-4 agar diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran disertai dengan Daftar Nominatif Nama-nama Pemohon, sebagaimana contoh format pada lampiran 20; F.
SSBP menggunakan bentuldformat standar;
G. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara; H. Bentuk dan jenis kwitansi penerimaan, Surat Perintah Setor (SPS) dan Daftar Nominatif tetap berlaku sebagaimana SE. KBPN No. 350-669-Settama tanggal 25 Maret 2004; KPA dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Surat Perintah Setor (SPS) kepada
I.
pejabat yang ditunjuk; J.
Biaya administrasi bank/transfer/bea materai sehubungan dengan pelayanan Bank dibebankan pada APBN yang bersumber dari DIPA petikan;
K. Kekurangan pembayaran PNBP sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012 wajib ditagih dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan;
VII. PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN YANG SUMBER DANANYA DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional dan dalam rangka tertib administrasi penggunaan anggaran khususnya yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka perlu diatur penggunaannya sebagai berikut : A. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan, yang selanjutnya dirinci dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang disusun berdasarkan RKA-KL masing—masing Satuan Kerja bersangkutan, merupakan dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan Undang-Undang APBN yang diantaranya menetapkan besaran alokasi/batas pagu belanja PNBP yang dapat digunakan dan direalisasikan dalam tahun anggaran berjalan; B. Selanjutnya pelaksanaan penggunaan dana PNBP didasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pertanahan Nasional, yang menetapkan Izin Penggunaan untuk pelayanan pertanahan paling tinggi sebesar 85,54 % tidak termasuk penerimaan dari pelayanan P3MB/Prk 5, karena penerimaan dari P3MB/Prk 5 tidak diatur ijin 46
penggunaannya. Sedangkan pelayanan pendidikan paling tinggi sebesar 90,11% dari realisasi PNBP; C. Dalam pelaksanaannya, penetapan target dan realisasi PNBP didasarkan atas : 1. Target PNBP ditetapkan dan dicantumkan pada Halaman III DIPA petikan masingmasing Satuan Kerja sesuai hasil penelaahan bersama dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI berdasarkan usulan dan data dari masing - masing Satuan Kerja bersangkutan; 2. Realisasi PNBP dibuktikan dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang sudah divalidasi dan dicantumkan dalam rekonsiliasi data PNBP bersama KPPN setempat. D. Dalam pelaksanaan penggunaan dana PNBP, agar diperhatikan hal — hal sebagai berikut : 1. Anggaran Belanja PNBP dalam DIPA petikan digunakan untuk membiayai Operasional Pelayanan dan Dukungan Pelayanan yang meliputi 3 (tiga) program yaitu : a.
Program Pengelolaan Pertanahan Nasional;
b.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan
c.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.
2. Besaran pagu dana PNBP yang dapat digunakan dan direalisasikan dengan mengacu kepada : a.
Batas ijin persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010;
b.
Besaran pagu masing-masing Program yang ditetapkan dalam DIPA Petikan bersangkutan;
c.
Besaran jumlah realisasi penerimaan PNBP tahun berjalan yang dibuktikan dengan dokumen SSBP.
3. Penggunaan dana Program Pengelolaan Pertanahan Nasional (point D.1.a) untuk membiayai pelaksanaan operasional pelayanan pertanahan dan penegakan hukum. Pelaksanaan operasional pelayanan pertanahan wajib diutamakan mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. a. Penggunaan dana Program Pengelolaan Pertanahan (Penegakan Hukum/ Peningkatan Pelayanan Pertanahan) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dalam rangka 1) Peningkatan Pelayanan di Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan; 2)
Peningkatan Pelayanan di Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
3)
Peningkatan Pelayanan di Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
4)
Peningkatan Pelayanan di Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat;
5)
Peningkatan Pelayanan di Bidang Pengkaj ian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
b. Penggunaan Dana Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (PDM) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan : 47
1)
Tata kelola pertanahan;
2)
Peningkatan SDM; Untuk kegiatan peningkatan SDM dengan sumber dana dari PNBP Satker sebelum pelaksanaan agar berkoordinasi dengan PUSDIKLAT BPN RI.
3)
Sosialisasi peraturan dan kebijakan;
4)
Penguatan data dan informasi;
5)
Lain-lain kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis.
c. Penggunaan dana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (PS?) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan I) Pembangunan Gedung Kantor; 2)
Rehabilitasi Gedung (termasuk Instalasi);
3)
Pengadaan Kendaraan Operasional;
4)
Pengadaan Peralatan dan;
5)
Kegiatan Investasi lainnya.
4. Mengingat kondisi masing-masing Satuan Kerja berbeda satu dengan lainnya, kecuali peruntukan penggunaan dana
Program Pengelolaan Pertanahan Nasional
(Operasional Pelayanan) yang besaran porsi penggunaannya per masing-masing jenis kegiatan pelayanan telah ditetapkan secara pasti khususnya point D.3 diatas, maka prioritas dan besaran penggunaan dana untuk kegiatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional (Penegakan Hukum/ Peningkatan Pelayanan Pertanahan), Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ditentukan oleh Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan memperhatikan kebutuhan riil dan mendesak dalam mendukung pelaksanaan Program Nasional di bidang pertanahan. 5. Dalam rangka pelayanan pertanahan untuk pengadministrasian, pembukuan, pengolah data dan pemeriksa harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Kegiatan (khususnya Satker Kantor Pusat BPN RI) setiap tahun anggaran. 6. Operasional pelayanan dibedakan sesuai dengan tipe pekerjaan/sifat pelayanan : a. Untuk kegiatan pelayanan yang operasionalnya merupakan
pelayanan
administrasi kantor, besaran anggaran operasional pelayanan pertanahan adalah sebesar Rp. 42.000,- untuk setiap Permohonan. Pola belanja mengacu pada harga satuan yang telah tertuang dalam POK. Contoh : Kegiatan pelayanan yang operasionalnya merupakan pelayanan administrasi kantor yang tarifnya bervariasi biaya operasionalnya Rp. 42.000,Contoh : Pelayanan Pendaftaran Hak Tanggungan sebanyak 5 (lima) permohonan terdiri dari :
48
NO.
TAR1F
MAKSIMUM
BELANJA
SISA M.P DARI
(Rp)
PENCAIRAN
OPERASIONAL
PENERIMAAN
1
50.000
42.770
42.000
770
2
50.000
42.770
42.000
770
3
200.000
171.080
42.000
129.080
4
200.000
171.080
42.000
129.080
5
2.500.000
2.138.500
42.000
2.096.500
JML
3.000.000
2.566.200
210.000
2.356.200
Sisa Maksimum Pencairan dari penerimaan yakni sebesar Rp. 2.356.200,{(Rp.3.000.000 x 85,54 %) — (Rp.42.000 X 5 permohonan)} digunakan untuk membiayai Program Pengelolaan Pertanahan (Penegakan Hukum/ Peningkatan Pelayanan Pertanahan), Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana; b. Untuk kegiatan pelayanan yang operasionalnya merupakan pelayanan pekerjaan lapangan biaya operasioal pelayanan sebagaimana rincian dalam POK/RKAKL Satker, Sisa Maksimum Pencairan dari penerimaan masing-masing pelayanan digabungkan, untuk membiayai Program Pengelolaan Pertanahan (Penegakan Hukum/Peningkatan Pelayanan Pertanahan), Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana. 7. Rincian biaya Operasional Pelayanan Pertanahan adalah sebagai berikut : a. Pelayanan Survei, Pengukuran dan Pemetaan 1) Pelayanan Survei, Pengukuran Batas Kawasan atau Batas Wilayah, dan Pemetaan. Penggunaan dana Pelayanan Survei, Pengukuran, dan Pemetaan a) Besarnya biaya operasional maksimal 80 % dart MP; b) Tahapan pekerjaan yang di lak ukan menggunakan biaya dengan perhitungan proporsional dari satuan Harga dalam RKAKL/POK (perhitungan biaya berbanding linter); c) Untuk pengadaan ATK dibelanjakan berdasarkan kebutuhan penggunaannya. d) Penggunaan Biaya Operasional dengan rincian sebagai berikut : -
Contoh : Pelayanan Survei nilai Bidang Tanah Pemukiman atau Pertanian 49
Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp.450.000 maka biaya operasional Rp. 306.000,- (Sebagaimana Contoh I) Contoh : Pelayanan Survei nilai Bidang tanah usaha (perbidang) Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp.600.000 maka biaya operasional Rp. 409.000,- (Sebagaimana Contoh 2) Contoh : Pelayanan Pemetaan zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan skala 1 : 10.000 (minimal 50 Ha) Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp.1.250.000 maka biaya operasional Rp. 855.000,- (Sebagaimana Contoh 3) Contoh : Pelayanan Pemetaan zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan skala 1 : 25.000 (minimal 50 Ha) Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp.250.000 maka biaya operasional Rp. 170.000,- (Sebagaimana Contoh 4) Contoh : Pelayanan Tematik Bidang Tanah skala 1 : 2.500 dan Pemecahan Sertifikat Skala : 1.000 Permohonan 25 Bidang Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp.1.875.000 maka biaya operasional Rp. 1.283.100,- (Sebagaimana Contoh 5) Contoh : Pelayanan Tematik Kawasan skala 1 : 25.000 permohonan 40 Ha dan skala 1 : 10.000 Permohonan 20 Ha Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp.800.000 maka biaya operasional Rp. 547.456,- (Sebagaimana Contoh 6) 2) Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Dalam Rangka Penetapan Batas Penggunaan biaya operasional pelayanan adalah maksimum sebesar 80 "/0 (delapan puluh persen) dari ijin persetujuan penggunaan PNBP sesuai dengan realisasi penerimaan atau maksimum : 80 % x 85,54 % x SSBP. a) Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Batas Bidang Tanah. i. Untuk luas tanah sampai dengan 10 (sepuluh) hektar Penggunaan Biaya Operasional dengan rincian sebagai berikut : - Tahapan yang dilakukan dikantor menggunakan biaya tetap - Besaran Biaya Pengukuran dihitung setelah biaya tetap Contoh : Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Non Pertanian (HSBKu Rp.80.000,-) untuk luas 100m2 ; Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp.116.000. Biaya operasional = 80 % x 85,54 % x Rp.116.000,- = Rp. 79.381,-
50
9;
t..-
44-
RAIAN
AY
,, 1 2 3
Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Entry Data Permohonan Pengukuran Persiapan Pengukuran
4 5 6 7 8
Pengukuran Lapangan Pengolahan Data Pembuatan Peta Bidang Tanah/SU Pemetaan Indeks Grafis Kendali Mutu Pengukuran & Pemetaan Validasi Peta Bidang Tanah/SU Penyimpanan Warkah Penyerahan Peta Bidang Tanah/SU
9 10 11
IAYA SESUAT LUASAN 4
KETERANGAN
4.000 375 2.045 (opr - b. tetap) x 10% + 20.000 9.133 9.425 1.375 3.300
18.403 (opr - b. tetap ) x 90%
3.750 7.075 500
8,2 33i
i408.1
ii. Untuk luas tanah lebih dari 10 (sepuluh) hektar Penggunaan biaya operasional pengukuran pemetaan bidang tanah > 10 Hektar dan Pelayanan Pengukuran Bidang Tanah Pengembalian Batas dihitung berdasarkan rincian pagu anggaran yang terdapat pada RKAKL/POK Tahun Anggaran 2014 dan persentase terhadap pagu penggunaan Tahun Anggaran 2014. Contoh DIPA RKAKL di Provinsi Kalimantan Barat : Target penerimaan pengukuran
= Rp.3 87.500.000
Pagu penggunaan (85.54% x target penerimaan)
= Rp.331.467.500
Biaya operasional (80% x pagu penggunaan)
= Rp.265.174.000
51
vp 0 1'
-r
• .„
4
.
011 521213
521211 012 521213
013 521219
014 521219
015 521213
521211 016 521213 521211
a
.....
Phi .
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS Honor Output Kegiatan Pengecekan Administrasi 25 Bidang 100,000 Berkas Belanja Bahan ATK
25 Paket
50,000 ENTRY DATA PERMOHONAN PENGUKURAN Honor Output Kegiatan Pembukuan Data 25 Bidang 50,000 Pemiohonan Pengukuran PERSIAPAN PENGUKURAN Belanja Barang Non Operasional Lainnya Biaya Persiapan 25 Bidang Pengukuran Lapangan PENGUKURAN LAPANGAN Belanja Barang Non Operasional Lainnya Biaya Pengukuran 25 Bidang Lapangan PENGOLAHAN DATA Honor Output Kegiatan Pengolahan Data Hasil Pengukuran Belanja Bahan ATK
521213 018 521213
019 521213 020 521213 521211
021 521213
3,750,000 2,500,000
0.94%
1,250,000 1,250,000
0.47%
1,250,000
0.47%
8,031,960
321,278
8,031,960
3.03%
179,934,300
7,197,372
179,934,300
67.86%
25,079,900 25 Bidang
25 Paket PEMBUATAN PETA BIDANG TANAH/SU Honor Output Kegiatan Pembuatan PBT/SU 25 Bidang Belanja Bahan ATK&Penunjang Komputer
017
•
25 Paket PEMETAAN INDEKS GRAFIS Honor Output Kegiatan Pemetaan Indeks Gratis 25 Bidang
803,196
20,079,900
7.57%
200,000
5,000,000 26,555,930
1.89%
562,237
14,055,930
5.30%
500,000
12,500,000
4.71%
4,015,980
160,639 KENDALI MUTU PENGUKURAN & PEMETAAN Honor Output Kegiatan Kendall Mutu 25 Bidang 240,959 Pengukuran&Pemetaan VALIDASI PETA BIDANG TANAH/SURAT UKUR Honor Output Kegiatan Validasi PBT/SU 25 Bidang 248,991 PENYIMPANAN WARKAH Honor Output Kegiatan Penyimpanan Warkah 25 Bidang Belanja Bahan
4,015,980
1.51%
6,023,970 6,023,970
2.27%
6,224,769 6,224,769
2.35%
3,102,397 24,096
602,397
0.23%
ATK&Penunjang Komputer 25 Paket 100,000 PENYERAHAN PETA BIDANG TANAH/SURAT UKUR
2,500,000
0.94%
1,204a94
Honor Output Kegiatan Pengadministrasi PBT/SU - JUIVILAH
25 Bidang
48,192
1,204,794
0.45%
265.174.000
100% 52
Catatan : 1. Besaran persentase terhadap biaya operasional tersebut menjadi bobot untuk menentukan penggunaan biaya; 2. Setiap ada 1 permohonan dibuatkan Petunjuk Intern (PI) sesuai dengan contoh. Contoh : Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Pertanian di Provinsi Kalimantan Barat (HSBKu Rp.40.000,-). Untuk 1 permohonan pengukuran dengan luas total permohonan = 15 Hektar, yang terdiri dari 2 bidang yaitu : a) Luas bidang tanah 11 Hektar, Rp.15.100.000,-
Tarif = ((Lxl 0.000/4.000) x 40.000) + 14.000.000 b) Luas Bidang tanah 4 Hektar, Tarif = ((Lx10.000/500) x 40.000) + 100.000
Rp. 3.300.000,-
Tarif = 15.100.000 + 3.300.000
Rp.18.400.000,-
Perhitungan biaya operasional untuk Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah menjadi = PT. A
Pemohon Luas Bidang Tanah
=
HSBK
= Rp.
15 Ha 40.000,-
Tarif Pengukuran dan Pemetaan (sesuai PP 13/2010) = Rp. 18.400.000,Ijin Penggunaan : 85.54%
= Rp. 15.739.360,-
Biaya Operasional
= Rp. 12.591.488,-
53
OIVIPONEW AIL1N
TA
s•-tr ' 'RA PAN PEKERJAAN
1TUNGAN
BIAYA
BOBOT
OPERI&SIONAL
4
5
1 Bidang
0.94%
12.591.488
118,710
1 Paket
0.47%
12.591.488
59,355
0.47%
12.591.488
59,355
3.03%
12.591.488
381,389
1 Bidang
67.86%
12.591.488
8,543,977
1 Bidang
7.57%
12.591.488
953,471
1 Paket
1.89%
12.591.488
237,419
5.30%
12.591.488
667,430
4.71%
12.591.488
593,548
1.51%
12.591.488
190,694
12.591.488
286.041
3
2
1
P
VOLUME
6=4x5
PEMER1KSAAN KELENGKAPAN BERKAS
011 521213
521211
Honor Output Kegiatan Pengecekan Administrasi Berkas Belanja Bahan ATK
012
ENTRY DATA PERMOHONAN PENGUKURAN 5212 13
013 521219
014 521219
Honor Output Kegiatan Pembukuan Data Permohonan Pengukuran
I Bidang
PERSIAPAN PENGUKURAN Belanja Barang Non Operasional Lainnya Biaya Persiapan Pengukuran 1 Bidang Lapangan PENGUKURAN LAPANGAN Belanja Barang Non Operasional Lainnya Biaya Pengukuran Lapangan PENCOLAHAN DATA
015 521213
Honor Output Kegiatan Pengolahan Data Hasil Pengukuran
521211
Belanja Bahan ATK
016 521213 521211
PEMBUATAN PETA BIDANG TANAH / SU Honor Output Kegiatan I Bidang Pembuatan PBT/SU Belanja Bahan ATK&Penunjang Komputer
I Paket
PEMETAAN 1NDEKS CRAFTS
017 521213
Honor Output Kegiatan Pernetaan Indeks Gratis
018
1 Bidang
KENDAL' MUTU PENGUKURAN & PEMETAAN 521213
019
Honor Output Kegiatan Kendall Mutu Pengukuran&Pernetaan
I Bidang
2.27%
VALIDASI PETA BIDANG TANAH / SURAT UKUR 521213
Honor Output Kegiatan 1 Bidang
2.35%
12.591.488
295,576
1 Bidang
0.23%
12.591.488
28,604
I Paket 0.94% ATK&Penunjang Komputer PENYERAHAN PETA BIDANG TANAH/SURAT UKUR
12.591.488
118,710
12.591.488
57,208
Validasi PBT/SU PENYIMPANAN WARKAH
020 52 I 213
Honor Output Kegiatan Penyimpanan Warkah
521211
021 521213
Belanja Bahan
Honor Output Kegiatan Pengadministrasi PBT/SU
1 Bidang
JUMLAH
0.45%
12.591.488
1 Permohonan diastunsikan = 1 Bidang Kolom 4 (%) merupakan bobot
54
b) Pelayanan Pengembalian Batas i. Untuk luas tanah sampai dengan 10 (sepuluh) hektar Penggunaan Biaya Operasional dengan rincian sebagai berikut : - Untuk tahapan yang dilakukan dikantor menggunakan biaya tetap Besaran Biaya Pengukuran dihitung setelah biaya tetap Contoh : Pelayanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Non Pertanian (HSBKu Rp.80.000,-) untuk luas 100m2 Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp.174.000 Biaya operasional 80 % x 85,54 % x Rp.174.000 = Rp. 119.071,- dengan rincian sebagai berikut:
NO.
TAHAPAN / URAIAN ICEGIATAN
1 2 3
Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Entry Data Permohonan Pengukuran Persiapan Pengukuran
4 5 6 7
Pengukuran Lapangan Staking Out Pengolahan Data Pembuatan Peta Bidang Tanah/SU
8 9
Pemetaan Indeks Gratis & Mutu Pengukuran Kendall Pemetaan Validasi Peta Bidang Tanah/SU Penyimpanan Warkah Penyerahan Peta Bidang Tanah/ SU JUMLAH
10 11 12
BIAYA TETAP (Rp) 4.000 375
BIAYA SESUAI LUASAN
KETERANGAN
2.007 (opr - b. tetap) x 5% + 20.000 + 20.000 9.133 9.425
16.055 (opr - b. tetap) x 40% 22.076 (opr - b. tetap ) x 55%
1.375 3.300 3.750 7.075 500 78.933
40.138
ii. Untuk luas tanah lebih dari 10 (sepuluh) hektar Penggunaan biaya operasional Pelayanan Pengukuran Pengembalian Batas > 10 Hektar dihitung berdasarkan rincian pagu anggaran yang terdapat pada RKAKL/POK Tahun Anggaran 2014 dan persentase terhadap pagu penggunaan Tahun Anggaran 2014. Sebagaimana contoh cara perhitungan pada pelayananan pengkuran dan pemetaan bidang tanah lebih dari 10 Ha.
KETERANGAN : Koordinator pengukuran dan juru ukur adalah petugas ukur yang bertanggungjawab atas pengukuran dan pemetaan bidang tanah tersebut dan ditetapkan dalam Surat Tugas Pengukuran dan Pemetaan yang ditandatangani oleh Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang/ Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan/Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan. 55
b. Pemeriksaan Tanah 1) Biaya operasional maksimum sebesar 80"/0 (delapan puluh persen) dart ijin persetujuan penggunaan PNBP sesuai dengan realisasi penerimaan : 80% x 85,54 % x SSBP; 2) Dengan rincian sebagai berikut : a)
Untuk tahapan yang dilakukan dikantor menggunakan biaya tetap;
b)
Besaran Biaya lapangan dihitung setelah biaya tetap dengan tetap mengacu pada rincian biaya yang telah tercantum dalam POK.
3) Penggunaan Operasional Pelayanan Pemeriksaan Tanah a) Pemeriksaan Tanah A/Tim Peneliti Tanah Contoh : Pelayanan Pemeriksaan Tanah Non Pertanian untuk luas 100m2 (TISBKpa Rp.20.000,-) Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp.354.000 maka biaya operasional 80 % x 85,54 % x Rp.354.000 = Rp.242.249,-
NO. I
TAHAPAN / URAIAN KEGIATAN
KETERANGAN
8.000 54.249
(Biaya Operasional — Biaya Tetap)
SIDANG PANITIA PEMERIKSAAN TANAH Bahan Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah
III
BIAYA SESUAI LUASAN
PEMERIKSAAN LAPANG Bahan Pemeriksaan Lapang
II
BIAYA TETAP (Rp)
9.000 90.000
5 Orang
PEMBUATAN SK Bahan Pembuatan Surat Keputusan - Kendali Mutu Keabsahan - Kendall Mutu Koreksi - Kendall Mutu Konsep - Pengolah
JUMLAH
9.000 4 Orang 25.000 20.000 15.000 12.000
188.000
54.249
b) Pemeriksaan Tanah B Contoh : Pelayanan Pemeriksaan Tanah untuk luas 50.000m2 (HSBKpb Rp. 67.000,-) Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp. 5.033.500,- maka biaya operasional 80 % x 85,54 % x Rp. 5.033.500,- = Rp. 3.444.524,-.
56
NO. I
H
III
TAHAPAN / URAIAN KEGIATAN PEMERIKSAAN LAPANG Bahan Pemeriksaan Lapang
BIAYA TETAP (Rp)
BIAYA SESUAI LUASAN
KETERANGAN
80.000
1.744.524 (Biaya Operasional — Biaya Tetap) SIDANG PANITIA PEMERIKSAAN TANAH 100.000 Bahan 10 Orang 1.000.000 Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah PEMBUATAN SK 120.000 Bahan 4 Orang Pembuatan Surat Keputusan 138.000 - Kendali Mutu Keabsahan 108.000 - Kendali Mutu Koreksi 82.000 - Kendali Mutu Konsep 72.000 - Pengolah
JUMLAH
1.700.000
1.744.524
c) Konstantasi Contoh : Pelayanan Pemeriksaan Tanah Pertanian untuk luas 100 m2 (HSBKpkRp.10.000,-) Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp.176.000,- maka Biaya operasional 80 % x 85,54 % x Rp. 176.000,- = Rp. 120.440,-.
NO. I
H
HI
TAHAPAN / URAIAN KEGIATAN PEMERIKSAAN LAPANG Bahan Pemeriksaan Lapang
BIAYA TETAP (Rp)
BIAYA SESUAI LUASAN
5.000 9.440 (Biaya Operasional — Biaya Tetap)
SIDANG PANITIA PEMERIKSAAN TANAH 6.000 Bahan 39.000 Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah PEMBUATAN SK Bahan Pembuatan Surat Keputusan, Kendali Mutu Keabsahan - Kendali Mutu Koreksi - Kendali Mutu Konsep - Pengolah
JUMLAH
KETERANGAN
3 Orang
9.000 4 Orang 20.000 13.000 10.000 9.000
111.000
9.440
57
c. Konsolidasi Tanah Secara Swadaya 1) Biaya operasional maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dari ijin persetujuan penggunaan PNBP sesuai dengan realisasi penerimaan atau 80% x 85,54 % x SSBP; 2)
Perhitungan menggunakan presentase pada tiga tahapan utama yaitu Penataan, Pengukuran, dan Pendaftaran flak. Dengan rincian sebagai berikut, dengan tetap mengacu pada rincian biaya yang telah tercantum dalam POK
TAHAPAN
PENATAAN
PENGUKURAN PENDAFTARAN HAK 3)
PROPORSI DANA OPERASIONAL KETERANGAN DENGAN BIDANG PERMOHONAN KODE TAHAPAN > 100 50— 99 2 — 49 (Bid) (Bid) (Bid) 38.41 % 011, 012, 013, 014, 39.98 % 43.60 % 016, 017, 020, 021, 022, 023, 027 52.74 % 015, 018, 019, 024 51.33 % 46.94 % 8.85 % 025, 026 8.69 % 9.46 %
Untuk memudahkan perincian biaya operasional, maka perlu dibuatkan Petunjuk Intern (PI) sesuai tabel di atas.
4)
Contoh : Pelayanan 50 Bidang untuk @ luas 750m2 Non Pertanian Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp.857.500/Bid maka biaya operasional 80 % x 85,54 % x Rp. 42.875.000 = Rp. 29.340.000,-
Akun
011 521211
012 521211
KEGIATAN (Hitungan standar 50 bidang)
013 521211
Belanja Bahan - Konsumsi rapat pengendalian dan koordinasi (10 org x 3 kali rapat ) - Penggandaan (20 x 50 lembar)
30
OK
500
Lembar
Jumlah Biaya
1.430.000
44.400
1.330.000
200
100.000 375.000
Belanja Bahan 1
Paket
75.000
75.000
150.000
300.000
Belanja barang non operasional lainnya OK 2 - Biaya pengolahan data lokasi konsolidasi tanah (2 org x 1 kali ) PENGORGANISASIAN DAN BIMBINGAN MASYARAKAT (PENYULUHAN)
1.950.000
Belanja Bahan 2
Paket
75.000
150.000
12
OK
150.000
1.800.000
Belanja barang non operasional lainnya - Biaya Penyuluhan (4 org x 3 kali)
014
Biaya Satuan Ukur
PEMIL1HAN LOKASI
- Bahan 521219
Satuan Ukur
PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH SWADAYA
- Bahan 521219
Volume
PENJAJAGAN KESEPAKATAN
1.275.000
58
521211
Belanja Bahan - Bahan
521219
Belanja barang non operasional lainnya
521211
- Biaya pengukuran dan pemetaan keliling (asumsi bidang terluar=30 bidang) Belanja Bahan - Bahan
521211
Belanja Bahan
521219
- Bahan Belanja barang non operasional lainnya
(2 org x
- Biaya Pengolahan Data (2org x 1 kali)
150.000
Paket
75.000
75.000
225.000 1
Paket
50
bidang
75.000
75.000
3.000
150.000
6.000.000
1
Paket
50
bidang
1.000.000
1.000.000
100.000
5.000.000
285.000
1
Paket
75.000
75.000
2
OK
105.000
210.000
470.000
2
OK
25.000
50.000
2
OK
210.000
420.000
2.055.000
Belanja Bahan 3
OK
55.000
165.000
6
OK
315.000
1.890.000
Belanja barang non operasional lainnya
MUSYAWARAH RENCANA PENATAAN KAVLING BARU
1.875.000
Belanja Bahan - Bahan
1
Paket
75.000
75.000
12
OK
150.000
1.800.000
Belanja barang non operasional lainnya - Biaya Musyawarah rencana penataan kavling barn ( 4 org x 3 kali )
521211
150.000
PENYUSUNAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH
- Biaya Penyusunan Desain (2 orang x 3 kali)
023
Paket
Belanja barang non operasional lainnya
- Pencetakan peta (1 orang x 3 kali)
521219
1
Belanja Bahan
-Biaya Penyusunan Rencana Blok Plan (Pradesain Konsolidasi Tanah) ( 2 org )
521211
800.000
PENYUSUNAN RENCANA BLOK PLAN (PRADESAIN KONSOLIDASI TANAH) - Pencetakan peta (2 orang)
022
26.700
PENGUKURAN DAN PEMETAAN TOPOGRAFI DAN PEMETAAN PENGGUNAAN TANAH
521211
521219
Bidang
1
- Biaya pengukuran dan pemetaan rincikan
521211
30
PENGUKURAN DAN PEMETAAN RINCIKAN
521219
021
950.000
Belanja barang non operasional lainnya
- Bahan Belanja barang non operasional lainnya
521219
1.200.000
Belanja Bahan
Belanja Bahan
020 521211
150.000
IDENTIFIKASI SUBYEK DAN OBYEK
521211
019
OK
Belanja Bahan
- Biaya Identifikasi Subyek dan Obyek 25bid x 1 kali)
018
8
75.000
- Bahan
521219
75.000
PENETAPAN LOKASI - Bahan
017
75.000
PENGUKURAN DAN PEMETAAN KELILING
015 521219
521211
Paket
Belanja barang non operasional lainnya - Biaya Penjajagan kesepakatan (4 org x 2 kali )
016
1
PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN PENEGASAN TANAH SEBAGAI OBYEK KONSOLIDASI TANAH
75.000
Belanja Bahan
59
I
- Bahan 024
Belanja Bahan
521219
- Bahan Belanja barang non operasional lainnya
1.500.000
1.500.000
bidang 50 - Biaya pemindahan desain konsolidasi tanah ke lapang (stacking out) PENERBITAN SK HAK / PENGESAHAN DATA FISIK DAN YURIDIS
126.500
6.325.000
Belanja Bahan
521219
- Bahan Belanja barang non operasional lainnya
521219
027
7.825.000
Paket
521211
026 521211
75.000
75.000
PEMINDAHAN DESAIN KONSOLIDASI TANAH KE LAPANG (STACKING OUT)
521211
025
Paket
1
1
50 - Biaya penerbitan SK Hak / Pengesahan Data Fisik dan Yuridis PEMBUKUAN HAK DAN PENERBITAN SERTIPIKAT
1.075.000
Paket
75.000
75.000
bidang
20.000
1.000.000 1.475.000
Belanja Bahan - Bahan Belanja barang non operasional lainnya
1
Paket
75.000
75.000
- Biaya Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat PENYUSUNAN LAPORAN
50
bidang
28.000
1.400.000 1.924.900
Penyusunan 521211
I
Paket
1.470.000
1.470.000
Belanja Bahan
1
Paket
454.900
454.900
TOTAL BIAYA KELUARAN
50
bidang
Belanja Bahan Pelaporan
521211
29.340.000
Penjelasan contoh penggunaan dana operasional (non pertanian): 1. Tahap persiapan, belanja bahan adalah biaya tetap yang terdiri dari rapat tim koordinasi dan pengendali di awal, pertengahan, dan akhir kegiatan. 2. Pemilihan lokasi, biaya pengolahan data berbanding lurus dengan jumlah bidang. 3. Pengorganisasian dan bimbingan masyarakat, untuk jumlah bidang yang kurang dari standar hitungan template 50 bidang, jumlah personil penyuluh dan frekuensi penyuluhan menyesuaikan dengan jumlah bidang dan juga sebaliknya dengan jumlah bidang yang lebih dari standar hitungan template 50 bidang. 4. Penjajagan kesepakatan, menyesuaikan dengan angka 3. 5. Pengukuran dan pemetaan keliling, biaya pengukuran dan pemetaan keliling mengacu pada standar pada biaya ukur yang berlaku. 6. Identifikasi subyek dan obyek, kegiatan inventarisasi pemegang hak, status hak bidang tanah beserta alas haknya. Satuan biaya diperoleh dari standar biaya masukan (SBM) yaitu petugas survey sebesar Rp. 3.000,- — Rp. 8.000,- per bidang. 7. Pengukuran dan pemetaan rincikan, merupakan pengukuran dan pemetaan bidang yang satuan biayanya sudah ditentukan mengacu pada satuan biaya ukur per bidang. 8. Penyusunan pradesain (blok plan), terdiri dari :
60
a. biaya pencetakan peta merupakan biaya pembuatan layout
peta dan
pencetakannya maksimal Rp. 35.000 per jam. b. biaya penyusunan pradesain (blokplan), menyesuaikan dengan nomor 8.a. 9. Penyusunan desain, menyesuaikan dengan nomor 8 dibuat per lokasi max 3 kali. 10. Musyawarah rencana penataan kaveling baru, menyesuaikan dengan nomor 3 dan 4 maksimal 3 kali. 11. Pelepasan hak atas tanah dan penegasan tanah sebagai obyek konsolidasi tanah, belanja bahan disesuaikan dengan jumlah bidang. 12. Pemindahan desain ke lapangan, merupakan kegiatan pengukuran pengembalian batas sehingga biaya ukurnya sebesar 1,5 kali biaya ukur per bidang. 13. Penerbitan SK hak dan penerbitan sertipikat, kegiatan administrasi yang mengacu standar biaya keluaran pendaftaran hak. 14. Apabila jumlah bidang di lokasi Konsolidasi fanah Swadaya kurang atau lebih dari 50 bidang, maka volume kegiatan dapat disesuaikan dengan jumlah bidang, tetapi biaya satuan tetap mengikuti standar pada template. Perubahan biaya satuan dapat dilakukan dengan dilengkapi analisa biaya sesuai kebutuhan proporsional
d. Pertimbangan Teknis Pertanahan 1.
Biaya operasional < 80% (delapan puluh persen) dari ijin persetujuan penggunaan PNBP sesuai dengan realisasi penerimaan;
2.
Dengan rincian sebagai berikut : a) Untuk tahapan yang dilakukan dikantor menggunakan biaya tetap b) Besaran Biaya lapangan menggunakan tabel kebutuhan maksimum petugas lapangan herdasarkan Luasan Permohonan Perhitungan Biaya operasional : 1) Pertimbangan teknis pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi Tabel kebutuhan petugas lapangan, sebagai berikut :
Orang
Hari
Jumlah OH
1 — 250
2
2
4
> 250 — 500
2
4
8
> 500 - 1.000
4
4
16
> 1.000 - 2.500
6
6
36
> 2.500 - 5.000
12
8
96
> 5.000 - 7.500
15
8
120
> 7.500 - 10.000
16
10
160
> 10.000 - 15.000
20
10
200
> 15.000
20
10
200
Luas (Ha)
61
CONTOH Permohonan pelayanan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin lokasi dengan luas 300 Ha, berada di interval luas >250500 Ha, maka jumlah OH petugas lapang maksimal adalah 8. Berarti pada permohonan 300 Ha dilaksanakan oleh petugas lapang sebanyak 2 Orang selama 4 Hari atau 4 Orang .selama 2 Hari, dengan tetap mempertimbangkan batas waktu pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sesuai SOP yaitu 14 hari kerja. Sebagaimana Contoh 7.
NO 1
2 3 4 5
TAHAPAN/URAIAN KEGIATAN Persiapan Pengumpulan Data PTP Peninjauan Lapang Pengolahan Data dan Analisa Penyusunan Risalah PTP Pengarsipan dan Pengintegrasian Data JUMLAH
BIAYA TETAP (RP) 297.500
60.000
BIAYA SESUAI LUASAN
JUMLAH
1.000.000 8 OK x 125.000 (sesuai tabel)
595.000 1.525.000 70.000 2.547.500
1.000.000
2) Biaya operasional pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penetapan lokasi Biaya operasional seluruh tahapan permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penetapan lokasi sebesar 50 % dari biaya kin Lokasi. Sebagaimana Contoh 8. Catatan : Sesuai Surat Edaran Nomor 1/SE-100/I/2013 tentang Pengenaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 adalah sebagai berikut : a) Pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka pelaksanaan penetapan lokasi masih diperlukan apabila proses pengadaan tanahnya menggunakan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
62
b) Apabila dalam pengadaan tanah telah menggunakan Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jis. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penetapan lokasi akan diatur lebih lanjut. 3) Pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka kin Perubahan Penggunaan Tanah Tabel kebutuhan petugas lapangan, sebagai berikut : Hari
Jumlah OH
Luas ( m2)
Orang
> 1 - 5.000
1
1
> 5.000 - < 10.000
2
2
Contoh : Untuk permohonan pelayanan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin perubahan penggunaan tanah dengan luas 4.500 m2 berada di interval luas >1 5000 m2, ini berarti pada permohonan 4.500 m2 dapat dilaksanakan oleh petugas lapang sebanyak 1 Orang selama I Hari, dengan tetap mempertimbangkan batas waktu pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan sesuai SOP yaitu 14 hari kerja. Sebagaimana Contoh 9. Catatan : a) Tahapan kegiatan dalam pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan meliputi persiapan, peninjauan lapang, pengolahan dan analisa data, penyusunan risalah PTP. pengarsipan dan integrasi data. b) Pembiayaan peninjauan lapang disesuaikan dengan interval luas (semakin luas permohonan semakin tinggi pembiayaan peninjauan lapang). c) Tahapan selain peninjauan lapang, berapapun luasnya pembiayaannya sama (mengikuti template RKAKL) d) Hasil akhir pekerjaan pelayanan pertimbangan teknis pertanahan baik dalam rangka Izin Lokasi, penetapan lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah adalah Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dan peta lampiran sebagai satu kesatuan. e) Template pada kegiatan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penerbitan izin lokasi dan penetapan lokasi, untuk petugas peninjauan lapang (012) disesuaikan dengan luasannya. 63
e. Pelayanan Pendaftaran Tanah Merupakan
pelayanan administrasi kantor
operasionalnya adalah
sebesar
Rp.42.000,- untuk setiap Permohonan sesuai dengan realisasi jumlah permohonan. Pola belanja mengacu pada harga satuan yang telah tertuang dalam POK
f. Pelayanan lnformasi Pertanahan Merupakan
pelayanan administrasi kantor
operasionalnya adalah
sebesar
Rp.42.000,- untuk setiap Permohonan sesuai dengan realisasi jumlah permohonan. Layanan informasi pertanahan ini antara lain pengecekan sertifikat, SKPT, informasi nilai tanah, dan informasi pertanahan Iainnya sesuai PP Nomor 13 Tahun 2013. Pola belanja mengacu pada harga satuan yang telah tertuang dalam POK.
g. Pelayanan Lisensi 1) Penilai Tanah a) Besarnya biaya operasional maksimum 80 % dari MP; b) Tahapan pekerjaan yang dilakukan menggunakan biaya dengan perhitungan proporsional dari satuan Harga dalam RKAKL/POK (Perhitungan berbanding linier); c) ATK dibelanjakan berdasarkan kebutuhan penggunaannya sehingga tidak mengikat harus direalisasikan sesuai template; d) Contoh Tarif Pelayanan Lisensi Penilai Tanah sesuai PP 13 sebesar Rp.250.000,- maka biaya operasional 80 % x 85,54 % x Rp. 250.000,- = Rp. 181.456,- (Sebagaimana Contoh 10).
2) Surveyor Berlisensi a) Besarnya biaya operasional adalah 100% dari MP; 11) Tahapan pekerjaan yang dilakukan menggunakan biaya yang berdasar dari RKAKL/POK.
3) Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Operasional pelayanan ujian PPAT sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010 dan dilaksanakan berdasarkan DIPA/RKAKL /POK tahun anggaran berjalan.
h. Pelayanan Pendidikan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010, tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional pelayanan pendidikan dapat menggunakan paling tinggi sebesar 90,11% dari realisasi PNBP. 64
i.
Penetapan Tanah Obyek Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/ Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 237/KMK.02/2010, tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pertanahan Nasional, khusus pelayanan Penetapan Tanah Obyek Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)/Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1965 tidak mengatur Ij in Penggunaannya.
Pelayanan Di Bidang Pertanahan Yang Berasal Dari Kerja Sama Dengan Pihak Lain Untuk jenis pelayanan di bidang pertanahan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain, porsi penggunaan anggaran operasional pelayanan disesuaikan dengan jenis pelayanannya sebagaimana diatur claim PP 13 Tahun 2010.
8. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan Target PNBP dan POIC/RKAKL dapat dilakukan Revisi : a.
Pergeseran Anggaran Contoh : Bila dalam satu Satker terdapat pelayanan yang terlampaui targetnya maka operasioal pelayanannya terlampaui, sementara pelayanan yang lain belum mencapai target sehingga target satker keseluruhan belum melampaui maka hams dilakukan pergeseran antar pelayanan. Bila dalam pergeseran tersebut volume layanan pertanahan satker :
b.
1) Volume Tetap
► kewenangan KPA atau Revisi POK
2) Volume Bertambah
► kewenangan Kanwil DJPB
3) Volume Berkurang
► kewenangan DJA
Untuk kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam DIPA Tahun 2014 (Revisi Penambahan Pagu PNBP) merupakan kewenangan DJA Kementerian Keuangan RI, yang harus diusulkan melalui BPN RI. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara revisi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 7/PMK.02/2014 tanggal 13 Januari 2014.
65
Contoh 1 : Pelayanan Survei nilai Bidang Tanah Pemukiman atau Pertanian Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp. 450.000,- maka biaya operasional Rp. 306.000,-
Uraian Kegiatan
KODE
011 521213
012 521211
521211
(KELUARAN)
Honor Output Kegiatan
4,000
Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Permohonan
I
OK
2,000
2,000
Pembukuan Permohonan/Entry Data
1
OK
2,000
2,000
212,000
Survei Lapangan
Berkas dan data
Data Lapangan
5,000
Belanja bahan 1
Pkt
5,000
5,000
207,000
Belanja Barang Non Operasional lainnya I
Bid
207,000
207,000
90,000
Pengolahan Data Tekstual dan Spasial
Laporan hasil penilaian
5,000
Belanjan bahan 1
Pengadaan ATK
521213
KETERANGAN JUMLAH
4,000
Survei lapangan
013
HARGA S ATUAN
Persiapan Administrasi
Pengadaan ATK
521219
VOLUME
Pkt
5,000
5,000
85,000
Honor Output Kegiatan Pengolahan data tekstual dan numeris
I
Bid
35,000
35,000
Pengolahan data spasial
1
Bid
35,000
35,000
kendali Mutu hasil pekerjaan
1
OK
5,000
5,000
Kendali mutu keabsahan hasil pekerjaan
1
OK
7,000
7,000
Pengarsipan dan penyerahan hasil pekerjaan
1
OK
3,000
3,000 306,000
Jumlah 1 OK = 1 Bidang
66
Contoh 2 : Pelayanan Survei nilai bidang tanah usaha (perbidang) Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp. 600.000,- maka biaya operasional Rp. 409.000,-
Uraian Kegiatan
KODE
HARGA SATUAN
VOLUME
KETERANGAN JUMLAH
409,000
PELAYANAN SURVEI NILAI BIDANG TANAH USAHA
011 521213
012 521211
Persiapan Administrasi
4,000
Honor Output Kegiatan
4,000
Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Permohonan
1
OK
2,000
2,000
Pembukuan Permohonan/Entry Data
I
OK
2,000
2,000
521211
521213
1
Pkt
10,000
Data Lapangan
10,000
300,000
Belanja Barang Non Operasional lainnya 1
Bid
300,000
300,000
Pengolahan Data Tekstual dan Spasial
95,000
Belanian bahan
10,000
Pengadaan ATK
Berkas dan data
10,000
Belanja bahan
Survei lapangan
013
310,000
Survei Lapangan
Pengadaan ATK
521219
(KELUARAN)
I
Pkt
10,000
Laporan hash' penilaian
10,000
85,000
Honor Output Kegiatan Pengolahan data tekstual dan numeris
1
Bid
35,000
35,000
Pengolahan data spasial
1
Bid
35,000
35,000
kendali Mutu hasil pekerjaan
1
OK
5,000
5,000
Kendali mutu keabsahan basil pekerjaan
1
OK
7,000
7,000
Pengarsipan dan penyerahan hasil pekerjaan
1
OK
3,000
3,000 409,000
Jumlah 1 OK= 1 Bidang
67
Contoh 3 : Pelayanan Pemetaan zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan skala 1 : 10.000 (minimal 50 Ha) Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp. 1.250.000 maka biaya operasional Rp. 855.000,-
RODE
011 521213
012 521211
Uraian Kegiatan
52121 1
(KELUARAN)
Honor Output Kegiatan
4,000
Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Pennohonan
1
OK
2,000
2,000
Pembukuan Permohonan/Entry Data
1
OK
2,000
2,000
568,000
Survei Lapangan Belanja bahan
Berkas dan data
Data Lapangan
18,000 1
Pkt
18,000
Belanja Barang Non Operasional lainnya
18,000
550,000 50
Ha
11,000
Pengolahan Data Tekstual dan Spasial
550,000
283,000
Belanjan bahan
Peta
18,000 1
Pengadaan ATK
521213
KETERANGAN JUMLAH
4,000
Survei lapangan
013
HARGA SATUAN
Persiapan Administrasi
Pengadaan ATK
521219
VOLUME
Pkt
18,000
Honor Output Kegiatan
18,000
265,000
Pengolahan data tekstual dan numeris
50
Ha
1,500
75,000
Pengolahan data spasial
50
Ha
2,000
100,000
Penyajian peta
50
Ha
1,500
75,000
kendali Mutu has 1 pekerjaan
1
OK
5,000
5,000
Kendall mutu keabsahan basil pekerjaan
1
OK
7,000
7,000
Pengarsipan dan penyerahan basil pekerjaan
1
OK
3,000
3,000
Jumlah
855,000 1 OK = 50 HA
68
Contoh 4 : Pelayanan Pemetaan zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi ka asan skala 1: 25.000 (minimal 50 Ha) Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp. 250.000 maks biaya operasional Rp. 170.000,-
Uraian Kegiatan
KODE
011 521213
012 521211
Honor Output
521211
KETERANGAN
JUMLAH (KELUARAN)
4,000
Berkas dan data
4,000
Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Permohonan
I
OK
2,000
2.000
Pembukuan Permohonan/Entry Data
I
OK
2,000
2,000
103,000
Survei Lapangan
Data Lapangan
3,000
Belanja hahan I
Pkt
3,000
3,000
Termasuk Penggandaan
100.000
Bela* Barang Non Operasional lainnva 50
Ha
2,000
100.000
63,000
Pengolahan Data Tekstual dan Spasial
Peta
3,000
Belanjan bahan Pengadaan ATK
521213
SATUAN
Pi
Survei lapangan
013
[TARGA
Persiapan Administrasi
Pengadaan A 1K
521219
VOLUME
I
Pkt
3.000
3.000
Termasuk Penggandaan
60,000
Honor Output Kegiatan Pengolahan data tekstual dan numeris
50
I la
300
15,000
Pengolahan data spasial
50
Ha
300
15.000
Penyajian peta
50
Ha
300
15.000
kendali Mutu hasil pekerjaan
1
OK
5.000
5,000
Kendali mutu keabsahan basil pekerjaan
I
OK
7,000
7,000
Pengarsipan dan penverahan hasil pekerjaan
1
OK
3,000
3,000
Jumlah
170,000 I OK = 50 HA
69
Contoh 5 : Pelayanan Tematik Bidang Tanah skala 1 : 2.500 Dan Pemecahan Sertifikat Skala 1 : 1.000 Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp. 1.875.000 maka biaya operasional Rp. 1.283.100,Permohonan 25 Bidang
Uraian Kegiatan
KODE
521211
521219
HARGA SATUAN
KETERANGAN JUMLAH (KELUARAN)
PERSIAPAN
487,100
Belanja Bahan
487,100
ATK
1
PKT
165,500
165,500
Bahan Penunjang Komputer
I
PKT
321,600
321,600
PELAKSANAAN PEMETAAN TEMATIK
700,000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
700,000
B aya lapangan
521213
VOLUME
5
OH
140,000
Berkas dan data
700,000
Honor Output Kegiatan
96,000
> Persiapan Survei
12,500
Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Permohonan
1
OK
5,000
5,000
Kendali mutu persiapan survei lapangan
1
OK
7,500
7,500
Data Lapangan
83,500
> Pelaksanaan survei Kendali mutu data lapangan
1
OK
7,500
7,500
Pengolahan Data lapangan
1
OK
15,000
15,000
Kendali mutu pengolahan data
1
OK
7,500
7,500
Kendali mutu layer data tematik
1
OK
7,500
7,500
Kendali mutu database tematik
1
OK
7,500
7,500
Kendali mutu proses pemetaan
1
OK
7,500
7,500
Pencetakan Peta
1
OK
7,500
7,500
Kendali mutu pencetakan peta
1
OK
7,500
7,500
kendali mutu pengarsipan/pemeliharaan data
I
OK
4,000
4,000
Kendali mutu keabsahan
1
OK
12,000
12,000
Peta
1,283,100
Jumlah 1 OK = 25 BID Contoh Simulasi :
Perhitungan apabila pencairan pelayanan tidak tnencapai 25 Bidang, misalnya untuk 10 Bidang sebagai berikut : (10 Bidang/25 Bidang) x 1 OK = 0,4 OK (0,4 OK x biaya satuan * ) * = biaya satuan sebagaimana template per 25 Bidang di atas
70
Contoh 6 : Pelayanan Tematik Kawasan skala 1 : 25.000 permohonan 40 Ha dan skala 1 : 10.000 Permohonan 20 Ha Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp. 800.000 maka biaya operasional Rp. 547.456,-
521211
VOLUME
Uraian Kegiatan
KODE
HARGA SATUAN
(KELUARAN)
PERSIAPAN
32,956
Belanja Bahan
32,956
ATK
1
PKT
7,956
7,956
Bahan Penunjang Komputer
1
PKT
10,000
10,000
Perlengkapan Survei
1
PKT
15,000
15,000
514,500
PELA1CSANAAN PEMETAAN TEMATIK 521213
ICETERANGAN JUMLAH
Honor Output Kegiatan
87,500
> Persiapan Survei
10,500
Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Permohonan
I
OK
3,000
3,000
Kendall mutu persiapan survei lapangan
1
OK
7,500
7,500
77,000
> Pelaksanaan survei Kendall mutu data lapangan
I
OK
7,500
7,500
Pengolahan Data lapangan
1
OK
10,000
10,000
Kendall mutu pengolahan data
1
OK
7,500
7,500
Kendall mutu layer data tematik
1
OK
7,500
7,500
Kendall mutu database tematik
I
OK
7,500
7,500
Kendall mutu proses pemetaan
1
OK
7,500
7,500
Pencetakan Peta
1
OK
5,000
5,000
Kendall mutu pencetakan peta
1
OK
7,500
7,500
kendali mutu pengarsipan/pemeliharaan data
I
OK
5,000
5,000
Kendall mutu keabsahan
1
OK
12,000
12,000
427,000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya I
Biayalapangan
OK
427,000
427,000 547,456
Jumlah SKALA 1 : 25.000
1 OK = 40 Ha
SKALA 1
1 OK = 20 Ha
10.000
71
Contoh 7 : Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka kin Lokasi Permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin lokasi dengan luas 300 Ha Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp. 7.010.000 maka biaya operasional Rp. 3.547.500,-
KODE
URAIAN KEGIATAN
011
PERSIAPAN PENGUMPULAN DATA PTP
521213
012 521211
521213
014 521211
015 521213
I
OK
17,500
(KELUARAN)
17,500
ATK
1
Paket
50,000
50,000
Bahan teknis dan penunjang komputer
I
Paket
150,000
150,000
Penggandaan & Penjilidan berkas Risalah PTP
3
Buku
20,000
60,000
Biaya Pengiriman laporan
1
Paket
20,000
20,000
1,060,000 60,000
PENINJAUAN LAPANG Belanja Bahan 4
OK
15,000
60,000
1,000,000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya b iaya Petugas Peninjauan Tapang (2 org x 4
8
OK
125,000
1,000,000
595,000 595,000
PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA Honor Output Kegiatan Biaya Petugas Pengolah dan Anal isa Data (2 org x 1 Kegiatan)
2
OK
245,000
490,000
Biaya Petugas Pencetakan Peta
1
OK
105,000
105,000
1,525,000 150,000
PENYUSUNAN RISALAH PTP Belanja Bahan Konsumsi rapat Tim penyusunan Risalah PTP (snack 10 org x 15.000)
521213
KETERANGAN
280,000
Hari x 1 kegiatan)
013
JUMLAH 297,500 17,500
Belanja Bahan
Konsumsi rapat persiapan lapang (snack 4 org x 15.000)
521219
HARGA SATUAN
Honor Output Kegiatan Biaya Petugas Penerima dan pemeriksa Berkas
521211
VOLUME
10
OK
15,000
150,000
Honor Output Kegiatan
1,375,000
Tim Penyusun Risalah PTP
1,375,000
Penanggung Jawab (Kendall mutu keabsahan risalah PTP)
1
OK
350,000
350,000
Ketua (Kendali mutu mated PTP)
I
OK
275,000
275,000
Sekretaris (Perumusan materi data PTP)
I
OK
150,000
150,000
Anggota (Pengolah data PTP, 4 orang)
4
OK
150,000
600,000
70,000 70,000
PENGARSIPAN DAN PENGINTEGRASIAN DATA Honor Output Kegiatan Pengintegrasian data
I
OK
35,000
35,000
Pengarsipan data
I
OK
35,000
35,000
JUMLAH
3,547,500
72
Contoh 8 : Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penetapan Lokasi Permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka penetapan lokasi dengan luas 900 Ha Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp. 5.515.000 maka biaya operasional Rp. 2.303.750,-
KODE 011 521213
Uraian Kegiatan
012 521211
PERS PAN PENGUMPULAN DATA PTP
013
014 521211
015 521213
1
OK
8,750
(KELUARAN)
8,750
ATK
1
Paket
25,000
25,000
Bahan Teknis dan penunjang Komputer
I
Paket
75,000
75,000
Penggandaan & Penjilidan berkas Risalah PTP
3
Buku
10,000
30,000
Biaya Pengiriman laporan
1
Paket
10,000
10,000
PENINJAUAN LAPANG Belanja Bahan
1,060,000 60,000 8
OK
7,500
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
60,000
1,000,000 16
OK
62,500
1,000,000
PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA
297,500
Honor Output Kegiatan
297,500
Biaya Petugas Pengolah dan Analisa Data (2 org x I Kegiatan)
2
OK
122,500
Biaya Petugas Pencetakan Peta
I
OK
52,500
PENYUSUNAN RISALAH PTP Belanja Bahan Konsumsi rapatil im penyusunan Risalah P I P (snack 10 org x 15.000)
521213
KETERANGAN
140,000
Biaya Petugas Peninjauan Lapang (4 org x 4 Hari x 1 kegiatan)
521213
JUMLAH 148,750 8,750
Belanja Bahan
Konsumsi rapat persiapan lapang (snack 8 org x 7.500)
521219
HARGA SATURN
Honor Output Kegiatan Biaya Petugas Penerima dan pemeriksa Berkas
521211
VOLUME
245,000 52,500
762,500 75,000 10
OK
7,500
75,000
Honor Output Kegiatan
687,500
Tim Penyusun Risalah PTP
687,500
Penanggung Jawab (Kendall mutu keabsahan risalah PTP)
1
OK
175,000
175,000
Ketua (Kendali mutu materi PTP)
1
OK
137,500
137,500
Sekretaris (Perumusan materi data PTP)
1
OK
75,000
75,000
Anggota (Pengolah data PTP, 4 orang)
4
OK
75,000
300,000
PENGARSIPAN DAN PENGINTEGRASIAN DATA
35,000
Honor Output Kegiatan
35,000
Pengintegrasian data Pengarsipan data
JUMLAH
1
OK
17,500
1
OK
17,500
17,500 17,500
2,303,750
73
Contoh 9 : Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Perubahan Penggunaan Tanah Permohonan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin perubahan penggunaan tanah dengan Inas 4.500 m 2 Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp. 530.000 maka b'aya operasional Rp. 308.000,-
KODE 011 521213
Uraian Kegiatan
012 521219
013 521213
014
521213
015 521213
HARGA
SATUAN
PERS1APAN PENGUMPULAN DATA LAPANG Honor Output Kegiatan Biaya Petugas Penerima dan pemeriksa Berkas
521211
VOLUME
JUMLAH
KETERANGAN (KELUARAN)
63,500 3,500
1
OK
3,500
Belanja Bahan
3,500
60,000
ATK
1
Paket
5,000
5,000
Bahan teknis penunjang komputer
I
Paket
15,000
15,000
PTP
1
Paket
20,000
20,000
Biaya Pengiriman laporan
1
Paket
20,000
20,000
PENINJAUAN LAPANG
12,500
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Biaya Petugas Peninjauan Lapang (1 org x 1 Hari x 1 kegiatan)
12,500 1
OK
12,500
PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA Honor Output Kegiatan
12,500
35,000 35,000
org x 1 Kegiatan)
1
OK
24,500
24,500
Biaya Petugas Pencetakan Peta
I
OK
10,500
10,500
PENYUSUNAN RISALAH PTP Konsumsi rapat Tim penyusunan Risalah PTP (snack 7 org )
190,000 7
OK
7,500
52,500
Honor Output Kegiatan
137,500
Tim Penyusun Risalah PTP
137,500
Penanggung Jawab (Kendali mutu keabsahan ris
1
OK
35,000
35,000
Ketua (Kendali mufti materi PTP)
1
OK
27,500
27,500
Sekretaris (Perumusan materi data PTP)
I
OK
15,000
15,000
Anggota (Pengolah data PTP, 4 orang)
4
OK
15,000
60,000
PENGARSIPAN DAN PENGINTEGRASIAN DATA
7,000 7,000
Honor Output Kegiatan Pengintegrasian data
1
OK
3,500
3,500
Pengarsipan data
I
OK
3,500
3,500
JUMLAH
308,000
74
Contoh 10 : Pelayanan Lisensi Pentlai Tanah Tarif sesuai PP 13 sebesar Rp. 250.000 maka biaya operasional Rp. 181.458,-
KODE
011
Uraian Kegiatan
VOLUME
HARGA SATUAN
JUMLAH
521213
013 521211
521213
1
PKT
5,000
5,000 22,083
Honor Output Kegiatan Pemeriksaan Berkas Administrasi
Notulensi Rapat
5,000
Belanja Bahan ATK
(KELUARAN)
27,083
Persiapan Pemberian Lisensi
KETERANGAN
I
OK
22,083
22,083
154,375
Pengolahan Konsep SK
Surat Keputusan
46,000
Belanian bahan Pengadaan ATK
1
Pkt
14,000
14,000
Konsumsi
1
Pkt
32,000
32,000
108,375
Honor Output Kegiatan Proses Seleksi
I
OK
66,250
66,250
Pengolahan data
1
OK
33,125
33,125
kendali Mutu hash pekerjaan
1
OK
3,000
3,000
Kendall mutu keabsahan hash pekerjaan
1
OK
3,000
3,000
Pengarsipan dan penyerahan hash pekerjaan
1
OK
3,000
3,000
Jumlah
181,458 1 OK = 1 Berkas/1 SK
75
VIII. REVISI DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) Pelaksanaan Revisi DIPA yang terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014 serta mempedomani/memperhatikan programprogram prioritas pelayanan pertanahan jangka menengah dan tahunan. Dalam hal pelaksanaan DIPA Satker/Unit Organisasi Eselon I memerlukan revisi, maka Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat mengusulkan pengesahan revisi DIPA kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Kanwil Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai kewenangannya. Prosedur Pengajuan Usul dan Proses Revisi DIPA di Lingkungan BPN RI. A. Prosedur Pengajuan Usul Revisi DIPA 1. Usulan revisi DIPA BPN RI diajukan Eselon I/II yang terkait kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dan Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran; 2. Usul revisi DIPA Daerah diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN yang bersangkutan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dan Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran; 3. Usul revisi DIPA STPN diajukan oleh Ketua STPN kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, dan Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran.
B. Mekanisme Revisi DIPA 1. Daftar Rincian Ruang Lingkup dan Kewenangan Penyelesaian Revisi Anggaran a. Revisi DJA 1) Daftar Revisi Anggaran yang disebabkan Penambahan atau Pengurangan Pagu Anggaran Belanja termasuk Pergeseran Rincian Anggaran Belanjanya : Kelebihan realisasi PNBP di atas target yang direncanakan dalam APBN; 2) Pergeseran antar Keluaran/Kegiatan dan atau kegiatan yang sama antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; 3) Perubahan atau Pergescran Rincian Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap : a) Penghapusan / perubahan catatan dalam halam IV DIPA; b) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian inkrucht; c) Penggunaan dana Output Cadangan; d) Penambahan / perubahan rumusan kinerja. 4) Daftar Rincian Anggaran Karena Kesalahan Administrasi : a) Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama;
76
b) Ralat kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c) Ralat Kode Lokasi dan Lokasi KPPN dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda; d) Ralat Kode Satker; e) Ralat Pencantuman volume, jenis, dan satuan keluaran yang berbeda antara RKA-K/L dan RKP atau basil kesepakatan DPR-RI dengan pemerintah. b. Revisi Kanwil DJPB 1) Penerimaan Hibah Langsung dal am bentuk uang; 2)
Pergeseran dalam 1 (satu) keluaran yang sama dan atau antar keluaran, 1 (satu) kegiatan yang sama dan atau antar kegiatan dalam 1 (Satu) Satker dan atau antar Satker dalam 1 (Satu) wilayah kerja Kanwil DJPB.
Revisi yang memerlukan persetujuan Eselon I a. Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Eselon I meliputi : b.
Pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
c.
Pergeseran dalam Keluaran yang sama, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sama;
d.
Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
e.
Pergeseran antar Keluaran, Kegiatan yang sama dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berbeda;
f.
Pergeseran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker.
2. Kelengkapan Usulan Revisi Anggaran a. Revisi DJA 1) Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Sekretaris Utama yang dilampiri dokumen pendukung berupa: a) Surat usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semulamenjadi); b) SPTJM bermaterai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran, khusus untuk satker Kantor Pusat BPN RI SPTJM bermaterai ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan/pimpinan unit Eselon II; c) ADK RKA-K/L DIPA Revisi; d) RKA Satker; e) Copy DIPA Terakhir; dan t) Dokumen pendukung terkait (meliputi: TOR, RAB, Analisa satuan biaya, Spesifikasi teknis dll.). 77
Sekretaris Utama meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen
2)
yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang telah diteliti kepada APIP IQL (Inspektorat Utama) untuk dilakukan reviu. Berdasarkan hasil reviu, Sekretaris Utama menyampaikan usulan Revisi
3)
Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung berupa a)
Surat usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dan dilampiri matriks perubahan (semula-menjadi);
b)
SPTJM bermaterai yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I (Sekretaris Utama);
c)
ADK RKA-K/L DIPA Revisi Satker; dan
d)
RKA Satker.
b. Revisi DJPB Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilengkapi dokumen pendukung berupa: 1)
Surat Usulan Revisi Anggaran yang dilampiri matriks perubahan (semulamenjadi) yang ditandatangani oleh KPA yang ADKnya (penyesuaian Digital Stamp) diperoleh dari DIPA online terakhir;
2)
SPTJM bermaterai yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
3)
ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
4)
Copy DIPA Petikan Terakhir; dan
5)
Dokumen pendukung terkait persetujuan unit eselon I.
3. Revisi Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Dalam hal Revisi Anggaran mengakibatkan perubahan DIPA Petikan, Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan usul Revisi Anggaran kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
b.
Dalam hal Revisi Anggaran tidak mengakibatkan perubahan DIPA Petikan, Kuasa Pengguna Anggaran mengubah ADK RKA Satker, berkenaan melalui aplikasi RKA-IQL-DIPA, mencetak Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), dan Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan perubahan POK.
4. Revisi yang memerlukan Persetujuan DPR RI meliputi : a.
pergeseran anggaran antar Program selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dan Penyelesaian inkracht;
b.
pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan hasil Program;
c.
penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RI terlebih dahulu; 78
d.
perubahan/penghapusan catatan dalam halaman IV DIPA yang digunakan tidak sesuai dengan recana peruntukan; dan/atau
e.
pergeseran antar provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau antar provinsi untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi.
5. Batas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran Batas Akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebagai berikut: a. Tanggal 31 Oktober 2014 untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, dan diterima di Kantor Pusat BPN RI paling lambat tanggal 20 Oktober 2014 dengan seluruh dokumen lengkap. b. Tanggal 12 Desember 2014 untuk Revisi Anggaran pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. c. Dalam hal Revisi Anggaran berkenaan dengan : 1) Kegiatan yang dananya bersumber dari PNBP, PLN, HLN, dan HDN serta Pinjaman Dalam Negeri; 2) Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan data/dokumen yang harus mendapat persetujuan dari unit eksternal Kementerian/Lembaga seperti persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan, basil audit eksternal, dan sejenisnya. Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran ditetapkan paling lambat tanggal 19 Desember 2014. d. Dalam hal terdapat alokasi anggaran yang dituangkan dalam Output Cadangan, usul penggunaan dana Output Cadangan paling lambat diterima di Kantor Pusat BPN RI tanggal 10 Maret 2014, batas akhir penyelesaian untuk diajukan ke DJA tanggal 4 April 2014. e. Dalam hal terdapat pagu minus terkait pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji untuk Tahun Anggaran 2014, pagu minus tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme revisi DIPA paling lambat diterima di Kantor Pusat BPN RI tanggal 19 Desember 2014 dan batas akhir penyelesaian pagu tanggal 30 Desember 2014. C. Batasan Revisi Anggaran 1. Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi alokasi anggaran; 2. Revisi Anggaran dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan untuk hal-hal yang dibatasi atau dilarang didanai dari APBN; 3. Revisi Anggaran dapat di lakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA; 4. Revisi Anggaran berupa pergeseran antar kegiatan dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, darurat, dan tidak dapat ditunda. 79
IX. PENYUSUNAN DAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) A. Penyusunan POK POK merupakan penjabaran lebih lanjut dari DIPA petikan, POK berfungsi sebagai : 1. Pedoman dalam melaksanakan kegiatan/aktivitas; 2. Alat monitoring kemajuan pelaksanaan kegiatan/aktivitas; 3. Alat perencana kebutuhan dana; 4. Sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing satker pada awal tahun anggaran setelah diterimanya DIPA petikan segera menyusun dan menetapkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tabun Anggaran berjalan yang mengacu pada Kertas Kerja RKAKL yang menjadi dasar penerbitan DIPA bersangkutan. POK sekurang-kurangnya memuat uraian tentang kode dan nama Satker, nama Program, Kegiatan, Output, Sub Output, Komponen, Sub Komponen, Akun, Detail, Volume, Harga Satuan dan Sumber Dana (format POK sebagaimana tercantum pada lampiran 21).
B. Revisi POK Apabila dalam pelaksanaan kegiatan memerlukan revisi POK dibuat oleh PPK, untuk BPN RI usulan dari Eselon II sebagai penanggung jawab kegiatan ditujukan kepada Kepala Biro Keuangan dan Pclaksanaan Anggaran, untuk Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan dapat diajukan oleh PPK dengan mengubah RKAKL berkenaan dan selanjutnya menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) berupa matrik perubahan dan Kertas Kerja RKAKL pembaruan dalam sojicopy dan hardcopy dimaksud kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat untuk dilaksanakan pemutakiran data/validasi DIPA. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan revisi POK antara lain : 1. Harus memperhatikan realisasi anggaran Akun sebelumnya; 2. Pada revisi POK ke 2 dan selanjutnya agar memperhatikan hasil revisi POK sebelumnya; 3. Anggaran yang diblokir/bintang tidak diperkenankan direvisi sebelum pembukaan blokir; Dalam mengajukan revisi POK agar menyebutkan alasan perubahan/revisi dan menyebutkan program, kegiatan, sub kegiatan, komponen, sub komponen atau Akun yang akan direvisi.
Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kuasa Pengguna Anggaran merupakan Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap meliputi : 1. Pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker; dan/ atau 2. Pergeseran antar Keluaran,1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satker.
80
X. PELAPORAN A. Laporan Keuangan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Jis. Nomor 233/PMK.05/2011 tentang perubahan PMK No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, bahwa sebagai Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi. Untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan dengan Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) setiap Kepala Kantor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran wajib membentuk :
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) :
r KEPAI A SA MAN KEICIA
KASUBAG. "FU/PEJABAT YANG MENANGANI KEUANGAN/VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK
PLJUGAS AKUNTANSI/VEREIFIKASI
PFTUGAS PEREKAM KOMPUTER
Keterangan : Penanggung jawab Petugas Akuntansi Keuangan 1. Kantor Pertanahan membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang mempunyai tugas dan kewajiban : a. Memproses dokumen sumber berupa 1) Perkiraan pendapatan pada DIPA halaman III; 2) Surat Setor Pajak (SSP); 3) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP); 4) Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB); 5) DIPA, Revisi DIPA; 6) SKPA; 7) SPM, SP2D, dan 8) Dokumen lain yang dipersamakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan satuan kerja. 81
b. Bagi Satuan Kerja yang mendapat Hibah Dalam/Luar Negeri Langsung (HD/LNL) yang berupa Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga wajib memproses : 1) DIPA/Revisi DIPA; 2) SP2HL/SPHL; 3) SP4HL/SP3 H L; 4) SP3HL-BJS; 5) MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS; dan 6) Surat Setoran Bukan Pajak (untuk pengembalian pendapatan hibah). c. Melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dan laporan barang; d. Menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK setiap bulan ke KPPN dan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setempat setiap bulan; e. Menyampaikan LRA dan Neraca beserta ADK hasil rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Esselon I (UAPPAEl /UAPA); Menyampaikan laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan tahunan terdiri dari LRA, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Kantor Pertanahan; Membuat Laporan Keuangan Manual berupa LKKA dan LKKUP dan menyampaikan ke tingkat UAPPA-W setiap bulan.
82
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W)
KEPALA KANTOR WILAYAH/ KEPALA SATUAN KERJA YANG DITETAPKAN
PEJABAT ESELON III KABAG. KEUANGAN/KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/VERIFIKASI DAN AKUNTANSI /PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK
PFYRJGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI
PETUGAS KOMPUTER
Keterangan: I——
Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan
2. Kantor Wilayah BPN disamping sebagai Satker (UAKPA) juga wajib membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) yang mempunyai tugas dan kewajiban : a. Melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan yang berasal dari UAKPA di wilayah kerjanya (termasuk laporan realisasi anggaran pembiayaan dan perhitungan yang digunakan bila ada); b. Menyusun Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W berdasarkan basil penggabungan laporan keuangan dari tingkat UAKPA di wilayah kerjanya; c. Melakukan rekonsiliasi internal antara Laporan keuangan dengan Laporan Barang;
83
d. Menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W beserta ADK kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayahnya masing-masing setiap bulan dan melakukan rekonsiliasi setiap Triwulan; e. Menyampaikan laporan realisasi anggaran dan neraca beserta ADK setiap bulan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Esselon 1 (UAPPA-E1) atau Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) setiap bulan; f. Menyampaikan laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan tahunan. Untuk penyampaian laporan keuangan tersebut harus dibuat secara lengkap berupa LRA. Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Kantor Wilayah BPN; g. Menggabungkan dan memverifikasi laporan keuangan manual beruapa LKKA dan LKKUP dari Satker dan menyampaikannya ke tingkat Eselon I dan UAPA. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA):
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
PEJABAT ESELON I YANG MEMBIDANGI KESEKRETARIATAN/PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA BIRO YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/PEJABAT YANG DITUNUJUK
KABAG. KEUANGAN/KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUNGAN/VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK
KEPALA SUB BAGIAN/SEKSI YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK
PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI
PETUGAS KOMPUTER
Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan 84
3. Kantor Pusat BPN RI disamping sebagai Satker (UAKPA) juga wajib membentuk Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Esselon I (UAPPA-EI) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA). Mengingat Kantor Pusat BPN RI hanya mempunyai 1 (satu) Esselon I yang mempunyai DIPA sehingga Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Esselon I digabung dengan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang mempunyai tugas dan kewaj i ban : a. Melakukan proses penggabungan laporan keuangan UAPPA-W serta Laporan Real isasi Anggaran; b. Menyusun laporan keuangan tingkat UAPA berdasarkan basil penggabungan laporan keuangan UAPPA-W; c. Melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang; d. Melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan e.g. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester dan basil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi; e. Menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPA beserta ADK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan; f. Menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan yang terdiri dari LRA, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai surat pernyataan tanggung jawab (Statement of Responsibility) dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan pernyataan telah direyiu oleh inspektorat utama; g. Menggabungkan dan memverifikasi laporan keuangan manual berupa LKKA dan LKKUP dari tingkat wilayah seluruh Indonesia.
4. Penyampaian Laporan Keuangan. a. Kantor Pertanahan/UAKPA menyampaikan laporan keuangan bulanan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan ADK ke KPPN selambat-lambatnya 7 (tujuh) ban kerja setelah berakhirnya bulan bersangkutan; dan ke tingkat UAPPA-W paling lambat tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya. Sedangkan penyampaian laporan keuangan triwulanan untuk : 1) Triwulan I berupa : LRA, Neraca, ADK, BAR ke tingkat UAPPA-W paling lambat tanggal 12 April 2014: 2) Triwulan II/Semester I berupa LRA, Neraca, CaLK, Informasi Akrual, ADK dan BAR ke tingkat tJAPPA-W paling lambat tanggal 10 Juli tahun 2014; 3) Triwulan III berupa : LRA, Neraca, ADK, BAR ke tingkat UAPPA-W paling lambat tanggal 12 Oktober 2014; 4) Triwulan IV/Semester II berupa : LRA, Neraca, CaLK, Informasi Akrual, Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Kantor Pertanahan, ADK dan BAR ke tingkat tJAPPA-W paling lambat tanggal 20 Januari 2015. 85
b. Kantor Wilayah BPN/UAPPA-W menyampaikan laporan-laporan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan ADK ke : 1) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya setiap triwulanan; dan 2) Unit Akuntansi tingkat UAPPA-E1/UAPA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setiap bulan.
Sedangkan untuk penyampaian laporan keuangan Triwulanan untuk : 1) Triwulan I berupa : LRA, Neraca, ADK dan BAR paling lambat tanggal 20 April 2014; 2) Triwulan II/Semester I berupa : LRA, Neraca, CaLK, Informasi Akrual, ADK, BAR dan pernyataan tanggung jawab dari Kepala Kantor Wilayah BPN paling lambat tanggal 15 Juli 2014; 3) Triwulan III berupa : LRA, Neraca, ADK dan BAR paling lambat tanggal 20 Oktober 2014. 4) Triwulan TV/Semester II berupa: LRA, Neraca, CaLK, Informasi Akrual, ADK, BAR dan pernyataan tanggung jawab dari Kepala Kantor Wilayah BPN paling lambat tanggal 29 Januari 2015. c. Kantor Pusat BPN RT/UAPA menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan ADK triwulanan ke Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut : 1) Triwulan I beruapa : LRA dan ADK paling lambat tanggal 7 Mei 2014; 2) Triwulan II/Semester I berupa : LRA, Neraca CaLK, Informasi Akrual, ADK, BAR, dan pernyataan tanggung jawab dari Kepala BPN RI serta Pernyataan Reviu dari Inspektur Utama paling lambat tanggal 26 Juli 2014; 3) Triwulan III berupa : LRA dan ADK paling lambat tanggal 9 November 2014; dan 4) Triwulan IV/Semester II berupa : LRA, Neraca, CaLK, ADK, BAR, Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala BPN RI, Pernyataan Reviu dari Inspektur Utama, dan Informasi Akrual paling lambat akhir hulan Februari 2015.
5. Sistematika Laporan Keuangan Dalam Menyusun Laporan Keuangan mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berisi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian Negara/Lembaga disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan keuangan pokok dan laporan keuangan pendukung yang dijilid terpisah.
86
Adapun Sistematika Laporan Keuangan Pokok adalah sebagai berikut Pernyataan Telah Direviu (hanya untuk penyajian Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran) Ringkasan Laporan Keuangan Pernyataan Tanggung Jawab 1. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Gambaran Umum Entitas A.1. Dasar Hukum Menjelaskan tentang dasar hukum penyusunan dan penyajian laporan keuangan, domisili dan bentuk hukum entitas. A.2. Kebijakan Teknis Menjelaskan mengenai visi dan misi kebijakan entitas dan tugas serta fungsi entitas. A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Menjelaskan proses dan sistem akuntansi yang digunakan penyusunan laporan keuangan entitas A.4. Kebijakan Akuntansi Menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan- pertimbangan penting yang diambil dalam mcmilih prinsip- prinsip yang sesuai. B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos Pendapatan dan Belanja dengan struktur sebagai berikut: (a) Anggaran; (b) Realisasi; (c) Prosentase pencapaian; (d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi; (e) Perbandingan dengan periode yang lalu; (0 Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; (g) Rincian lcbih lanjut pendapatan menurut sumber pendapatan; (h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; (i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; (j) Pengungkapan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan; dan 87
(k) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut: (a) Perbandingan dengan periode yang lalu; (b) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; (c) Pengungkapan atas pos-pos Neraca yang disyaratkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. D. Pengungkapan Penting Lainnya Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti: (a) Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan padaNeraca; (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial. D.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual D.4. Rekening Pemerintah D.5. Pengungkapan Lain-lain (contoh : Barang yang belum dicatat dalam BMN yang perolehannya bukan dari APBN) E. Lampiran dan Daftar (a). Menyajikan informasi yang berisi rincian atas angka-angka yang disajikan pada LRA dan neraca; (b). Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (c). Informasi pendapatan dan belanja secara akrual (d). Pengungkapan lainnya yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Laporan-laporan Pendukung: A. Rincian laporan yang dihasilkan dari aplikasi, antara lain: 1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan kembali belanja melalui KPPN dan BUN; 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah 88
Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN; 4. Laporan Realisasi Anggaran Kembali Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN; 5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja melalui KPPN dan BUN
Menurut Jenis
Satuan Kerja (untuk tingkat Kementerian Negara/Lembaga, Eselon I dan Wilayah); 6. Laporan Realisasi Anggaran Kembali Belanja melalui KPPN dan BUN
Menurut
Jenis Satuan Kerja (untuk tingkat Kementerian Negara/Lembaga, Eselon I dan Wilayah); 7. Neraca; 8. Neraca Percobaan. B. Laporan pengguna barang; C. Catatan Ringkas Barang Milik Negara D. Daftar Rekening Pemerintah; E. Rencana dan Tindak Lanjut Kementerian Negara/Lembaga atas temuan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Lembaga; F. Berita Acara Rekonsiliasi; G. Daftar, label dan/atau dokumen lain yang dibutuhkan oleh penyusun laporan keuangan dalam rangka penyajian laporan keuangan yang andal.
Untuk format laporan keuangan menyesuaikan dengan lampiran pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tanggal 30 Desember 2013. Adapun contoh daftar isi sebagai berikut: Kata Pengantar Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan I.
Laporan Realisasi Anggaran
II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap 89
C.3. Piutang Jangka Panjang C.4. Aset Lainnya C.5. Kewajiban Jangka Pendek C.6. Ekuitas Dana Lancar C.7. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual D.4. Rekening Pemerintah D.5. Pengungkapan Lain-lain (contoh : Barang yang belum dicatat dalam BMN yang perolehannya bukan dari APBN) E. Lampiran dan Daftar: E.1. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual; E.2. Rekapitulasi Kas lainnya dan setara kas; E.3. Rekapitulasi Kas di Bendahara Penerimaan; E.4. Rekapitulasi Kas di Bendahara Pengeluaran; E.5. Daftar piutang PNBP; E.6. Rekapitulasi LKKA; E.7. Rekapitulasi LKKUP; E.8. Bukti Setor SSBP pengembalian tahun anggaran yang disetor tahun anggaran berikutnya; E.9. Bukti setor sisa UP; dan E.10. Bukti setor SSBP TP/TGR.
Laporan-Laporan Pendukung : 1. LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan; 2. LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja; 3. Neraca; 4. Neraca Percobaan; 5. Laporan Barang Pengguna; 6. Catatan ringkas Barang Milik Negara; 7. Daftar Rekening Pemerintah; 8. Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK; 9. Berita acara rekonsiliasi internal; 10.Berita acara rekonsiliasi eksternal; dan 11.Dokumen lain yang diperlukan.
90
B. Hal-Hal Yang Harus Dilakukan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan : 1. Menginventarisasi Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Tahunan harus dilengkapi dengan informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual. Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahapan dari pendapatan dan belanja berbasis kas menuju pada penerapan anggaran berbasis akrual. Adapun yang dimaksud dengan a. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan; b. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul; c. Pendapatan secara akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali; d. Belanja secara Akrual adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban; e. Belanja yang masih harus dibayar adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima/dinikmati dan/atau perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/ komitmen tersebut; f. Belanja dibayar di muka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah; g. Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh satuan kerja karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih satuan kerja/pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan; h. Pendapatan diterima di Muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja dan sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari satuan kerja/pemerintah, atau pendapatan pajak/bukan pajak yang telah disetor oleh wajib pajak/bayar ke Rekening Kas Umum Negara yang berdasarkan basil pemeriksaan dan/atau penelitian oleh pihak yang berwenang terdapat lebih bayar pajak/bukan pajak. 91
Informasi pendapatan secara akrual : 1) Diperoleh dari realisasi pendapatan berbasis kas disesuaikan dengan transaksi pendapatan akrual; 2) Transaksi pendapatan secara akrual terdiri dari : a) Pendapatan yang masih harus diterima, yaitu pendapatan perpajakan yang masih harus diterima dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai penambah pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai piutang pada neraca. b) Pendapatan diterima dimuka, yaitu PNBP diterima dimuka. Pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai pengurang pada informasi pendapatan secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca. Informasi belanja secara akrual : 1) Diperoleh dari belanja berbasis kas disesuaikan dengan transaksi belanja akrual. 2) Transaksi belanja secara akrual terdiri dari : a) Belanja yang masih harus dibayar, terdiri dari belanja pegawai, yang masih harus dibayar, belanja barang yang masih harus dibayar, belanja modal yang masih harus dibayar. Belanja yang masih harus dibayar disajikan sebagai penambah pada informasi belanja secara akrual dan sebagai kewajiban jangka pendek pada neraca. b) Belanja yang dibayar dimuka, terdiri dari belanja pegawai dibayar dimuka, belanja barang dibayar dimuka, belanja modal dibayar dimuka. Belanja dibayar dimuka disajikan sebagai pengurang pada informasi belanja secara akrual dan sebagai piutang pada neraca. 2. Menentukan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Jo. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dinyatakan bahwa Satuan Kerja yang memiliki piutang harus menetapkan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih, balk piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Adapun yang dimaksud dengan : a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Kementerian Negara/Lembaga dari/atau Bak Kementerian Negara/Lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah; b. Piutang Jangka Pendek adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 (dua betas) bulan sejak tanggal pelaporan; 92
c. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; d. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. 1) Kualitas Piutang. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurangkurangnya: a) Jatuh tempo piutang; dan b) Upaya penagihan Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan. 2) Klasifikasi Piutang. Penggolongan Piutang digolongkan menjadi : a) Piutang Pajak (tidak dijelaskan); b) Piutang Bukan Pajak; dan c) Piutang Lainnya. Penggolongan kualitas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan dengan ketentuan : a) Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; b) Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan; c) Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan d) Kualitas macet apabila : - Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau - Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Yang dimaksud Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang hams dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Klasitikasi penyisihan piutang a) Penyisihan piutang tidak tertagih yang umum;
93
b) Penyisihan piutang tidak tertagih yang khusus; (1) Penyisihan Piutang Tidak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 5 %o (lima permit) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar; (2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang khusus ditetapkan sebesar : 10 % (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; - 50 % (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan - 100 % (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. c) Agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa piutang; d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya; e) Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Kcuangan; f) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar: (1) 100 % (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan dcposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia; (2) 80 % (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya; (3) 60 % (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan; (4) 50 % (lima pulub perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (lever C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; (5) 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik; (6) 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor; dan
94
(7) 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan. Agunan selain yang dimaksud di atas dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. g) Nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar : (1) 100 % (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, tabungan dan deposito yang diblokir pada Bank, emas dan logam mulia; (2) 60 % (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya; (3) 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan (4) 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut dan kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan. Barang sitaan selain yang dimaksud di atas tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; h) Nilai agunan atau barang sitaan bersumber dari nilai yang dikeluarkan &eh Instansi yang berwenang; i) Dalam hal sumber nilai agunan atau barang sitaan tidak diperoleh, agunan atau barang sitaan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih; j) Menteri Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dan/atau barang sitaan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih apabila Kementerian Negara/Lembaga tidak memenuhi ketentuan; dan k) Kewenangan Menteri Keuangan melakukan penilaian kembali didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 4) Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. a) UAKPA melakukan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih terhadap piutang yang dimiliki dan/atau dikuasainya, baik terhadap piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang; b) Penghitungan penyisihan piutang tidak tertagih dijabarkan di dalam Kartu Penyisihan Piutang Tak Tertagih; 95
c) Nilai penyisihan tidak bersifat akumulatif tetapi ditetapkan setiap semester dan tahunan sesuai perkembangan kualitas piutang; d) Tata cara penetapan kualitas piutang dan besarnya tarif penyisihan piutang sebagaimana dijelaskan tersebut diatas; e) Berdasarkan Kartu Penyisihan Piutang, UAKPA melakukan penatausahaan dan dilakukan input dengan formulir jurnal aset. 5) Tata Cara Pelaporan Serta Penyajian dan Pengungkapan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. a) Tingkat UAKPA (1) UAKPA menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih di dalam neraca setiap semester dan tahunan; (2) UAKPA mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam CaLK; dan (3) UAKPA menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tidak tertagih melalui laporan keuangan ke UAPPA-W atau UAPPA-E1 setiap semester dan tahunan. b) Tingkat UAPPA-W (1) UAPPA-W menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih di dalam laporan keuangan UAPPA-W setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan UAKPA; (2) UAPPA-W mengungkapkan lebih rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan (3) UAPPA-W menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tidak tertagih melalui laporan keuangan kepada UAPPA-E1 setiap semester dan tahunan. c) Tingkat UAPPA-E1 (1) UAPPA-E1 menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih di dalam laporan keuangan UAPPA-E1 setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan UAPPA-W/UAKPA; (2) UAPPA-E1 mengungkapkan lebih rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan; (3) UAPPA-E1 menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tidak tertagih melalui laporan keuangan kepada UAPA setiap semester dan tahunan. d) Tingkat UAPA (1) UAPA menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih di dalam neraca UAPA setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan UAPPA-E1; (2) UAPA menyajikan penyisihan piutang tidak tertagih di dalam neraca UAPA setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan UAPPA-E1; (3) UAPA mengungkapkan lebih rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan; 96
(4) UAPA menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tidak tertagih melalui laporan keuangan kepada Menteri Keuangan c.q Ditjen Perbendaharaan setiap semester dan tahunan. 6) Jurnal Standar. Satuan kerja setelah menetapkan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang selanjutnya menyajikan dalam Neraca : a) Jurnal Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan pada setiap tanggal neraca yaitu semesteran dan tahunan; b) Jurnal Penyesuaian Penyisihan Piutang dilakukan pada tanggal pelaporan berikutnya apabila ada penambahan atau pengurangan; c) Jurnal Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dilakukan apabila piutang tidak dihapuskan; dan d) Jurnal Balik Penyisihan Piutang l'idak Tertagih dilakukan pada awal tahun anggaran berikutnya. 3. Pelaporan Pencatatan Untuk pelaporan hihah agar mempedomani surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2339/2.3-100/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 perihal Pengelolaan dan Sistem Pelaporan Ilibah. a. Satuan Kerja membukukan dokumen sumber transaksi keuangan atas : 1) Belanja yang bersumber dari hibah langsung bentuk uang; 2) Saldo kas di K/L dari hibah; 3) Belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah; dan 4) Belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah. b. Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang sampai dengan akhir tahun belum digunakan dan belum disahkan, disajikan dalam Neraca; c. Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang yang telah disahkan dan masih terdapat sisa pada akhir tahun anggaran, disajikan dalam Neraca dan merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih; d. Aset yang diperoleh dari Pendapatan Hibah dalam bentuk barang disajikan dalam Neraca; e. Penerima hihah mencatat realisasi belanja yang bersumber dari hibah, belanja barang untuk pengesahan pendapatan dari hibah, belanja modal untuk pengesahan aset tetap/aset lainnya dari hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran dan mengungkapkan Pendapatan Hibah dalam CaLK; f. BPN RI/UAPA melakukan Rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Wang (DJPU) atas realisasi Pendapatan Hibah Langsung secara triwulanan; g. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dari tingkat UAPA sampai dengan UAKPA.
97
Kuasa Pengguna Anggaran selain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara manual berupa : a. Laporan Keadaan Kredit Anggaran/LKKA (lampiran 22) , disampaikan : 1) Untuk kantor pertanahan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Up. Kabag TU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan; 2) Untuk Kanwil BPN disampaikan kepada Sekretaris Utama BPN RI Up. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, berupa rekapitulasi laporan semua satker disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan; 3) Untuk BPN Pusat disampaikan kepada Sekretaris Utama BPN RI Up. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan. b. Laporan Keadaan Kas Uang Penerimaan/LKKUP (lampiran 23) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud huruf a; c. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan, disertai salinan rekening koran dari bank/pos bulan berkenaan disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya kepada : 1) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 2) Kantor Wilayah BPN Up. Kepala Bagian Tata Usaha; 3) Sekretaris Utama Up. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran; dan 4) Badan Pemeriksa Keuangan. d. Laporan realisasi PNBP triwulanan dan Laporan perkiraan realisasi PNBP sampai dengan triwulan IV. 1) Laporan realisasi PNBP triwulanan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah triwulan bersangkutan berakhir (lampiran 24); 2) Laporan perkiraan realisasi PNBP sampai dengan triwulan IV, paling lambat sudah diterima oleh Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran BPN RI tanggal 1 Agustus tahun anggaran berjalan (lampiran 25); Kepala Satuan Kerja selaku Penanggung Jawab Sistem Akuntansi Instansi (SAI) wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyusunan Laporan Keuangan dengan langkah-langkah a. LRA Pendapatan : 1) Pastikan seluruh SSBP sudah dientry dalam SAI; 2) Pastikan nilai LRA pendapatan sama dengan jumlah SSBP dan LKKUP; 3) Pastikan nilai LRA pendapatan pada aplikasi SAKPA (SAI) sama dengan nilai Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pendapatan pada Sistem Akuntansi Umum (SAU); 4) Pastikan LRA pendapatan sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 98
b. LRA Belanja 1) Pastikan seluruh SP2D telah dientry dalam SAI; 2) Pastikan nilai LRA Belanja sama dengan jumlah SP2D dan LKKA; 3) Pastikan nilai LRA Belanja sama dengan BAR Belanja; 4) Pastikan LRA Belanja sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). c. Neraca : 1) Aset lancar (a) Pastikan kas di Bendahara Pengeluaran sama dengan nilai sisa Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor ke Kas Negara; (b) Pastikan kas di Bendahara Penerimaan sama dengan jumlah penerimaan (PNBP) yang belum di setor ke Kas Negara, dan pastikan harus sama dengan saldo rekening koran dan uang tunai di brankas per tanggal pelaporan; (c) Pastikan kas lainnya dan setara kas sama dengan jasa giro, pajak, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, hibah langsung berupa uang dan SP2D LS yang belum dibayarkan; (d) Pastikan nilai persediaan sama dengan laporan persediaan per tanggal pelaporan dan harus sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Persediaan per tanggal pelaporan; (e) Pastikan Aset lancar sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 2) Aset Tetap : (a) Pastikan nilai aset tetap (tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, jaringan) harus sama dengan Laporan Barang Milik Negara (BMN); (b) Lakukan Inventarisasi internal atas aset tetap (BMN) setiap semester dengan Berita Acara Inventarisasi BMN dan nilai aset tetap tersebut harus sama dengan laporan BMN dan Berita Acara Rekonsiliasi BMN; (c) Pastikan aset tetap sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3) Aset Tetap lainnya (a) Pastikan nilai asset tetap lainnya (aset selain tanah, gedung/bangunan, peralatan dan mesin, jaringan yang memenuhi syarat nilai kapitalisasi aset) harus sama dengan Laporan Barang Milik Negara (BMN); (b) Lakukan Inventarisasi internal atas aset tetap lainnya setiap semester dengan Berita Acara Inventarisasi BMN dan nilai aset tetap lainnya tersebut harus sama dengan laporan BMN dan Berita Acara Rekonsiliasi BMN; (c) Pastikan aset tetap lainnya sudah dijelaskan dalam Catatan alas Laporan Keuangan (CaLK).
99
4) Aset lainnya : (a) Pastikan nilai aset lainnya (Aset tak berwujud sperti aplikasi, software) harus sama dengan Laporan Barang Milik Negara (BMN); (b) Lakukan Inventarisasi internal atas aset lainnya setiap semester dengan Berita Acara Inventarisasi BMN dan nilai aset lainnya tersebut harus sama dengan laporan BMN dan Berita Acara Rekonsiliasi BMN; (c) Pastikan aset lainnya sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 5) TGR : (a) Apabila terdapat TGR pastikan telah disajikan di aset lancar apabila jatuh tempo 12 (dua belas) bulan, atau disajikan di aset lainnya apabila jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan; (b) Pastikan TGR sudah dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 6) Tindak Lanjut Basil Temuan Pemeriksaan : (a) Pastikan temuan basil pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti dan dijelaskan dalam CaLK. (b) Tindak Lanjut merupakan lampiran Laporan Keuangan 7) Instrumen SPI lampiran 26
C. Laporan Rekening Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Jis. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, pelaporan rekening agar dilaksanakan secara berjenjang yaitu : 1. Kantor Pertanahan wajib menyampaikan kepada Kantor Wilayah BPN Up.Kabag TU selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah akhir bulan, sesuai lampiran 27; 2. Kantor Wilayah BPN wajib menyampaikan kepada Sekretaris Utama BPN RI Up. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran berupa Rekapitulasi Laporan semua Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja akhir bulan, sesuai lampiran 28; 3. Kantor BPN RI wajib menyampaikan kepada Sekretaris Utama Up. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan sebagai bahan laporan ke Kementerian Keuangan, sesuai lampiran 29; 4. Pada pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010: a. Rekening sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3 dan pasal 3A harus dilaporkan dan disajikan dalam daftar lampiran pada laporan keuangan Kementerian/Lembaga/ 100
Kantor/Satuan Kerja sebagaimana ditetapkan dalam lembaran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007. b. Dalani rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada bendahara umum negara/kuasa bendahara umum negara setiap akhir semester.
D. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Laporan Pelaksanan Kegiatan mencakup fisik dan keuangan secara periodik dan berkesinambungan disampaikan kepada Sekretaris Utama Up. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, sesuai lampiran 30. Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara secara aplikasi dan manual juga disampaikan kepada Inspektorat Utama setiap bulan, semesteran, dan tahunan. XI. KETENTUAN LAIN-LAIN A. Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) pegawai pensiun diterbitkan oleh Kepala Satker dalam rangkap 6 (enam) dan disampaikan kepada KPPN untuk disahkan kepala seksi perbendaharaan dan dibuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dengan penjelasan : 1. Lembar pertama dan lembar kedua dikirim kepada PT. Taspen (Persero); 2. Lembar ketiga diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan; 3. Lembar keempat dikirimkan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mewilayahi PT. Taspen (Persero)/PT. ASABRI (Persero) yang membayar pensiun; 4. Lembar kelima sebagai arsip Bendahara Pengeluaran; 5. Lembar keenam untuk arsip KPPN; B. Persyaratan pengajuan biaya mutasi : 1. Kuitansi dan kuitansi rincian yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; 2. SPD lembar i (keberangkatan) dan lembar II (kedatangan) yang distempel dan ditanda tangani oleh pejabat di tempat yang baru; 3. Daftar keluarga (KP4) yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Tata Usaha; 4. Fotocopy SK Mutasi Pegawai yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Tata Usaha; 5. Fotocopy Berita Acara Pelantikan; Semua persyaratan di atas dibuat rangkap 2 (dua). C. Persyaratan pengajuan biaya pemulangan pensiun : 1. Fotocopy SK pensiun yang dilegalisir Kepala Bagian Tata Usaha; 2. SPD lembar I (keberangkatan) dan lembar II (kedatangan) yang telah ditandatangani dan di stempel oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal hendak menetap; 3. Kuitansi dan kuitansi perincian yang telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan; 4. Nama bank dan nomor rekening yang bersangkutan; 5. Nomor telepon yang bersangkutan; Semua persyaratan di atas dibuat rangkap 2 (dua).
101
D. Pembukuan dan Pengelolaan Keuangan Bendahara diatur tersendiri dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Bidang Kebendaharaan; E. Dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan APBN, Kepala Satker dapat melakukan kontrak kerja baik dengan Badan Hukum maupun Perorangan, dengan mekanisme berpedoman pada Pcraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Jo. Nomor 35 Tahun 2011 Jo. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. F. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengacu pada : 1. Ketentuan, antara lain : a.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
b.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
c.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
d.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
2. Biaya operasional dan biaya pendukung tetap berada di instansi pengguna, mekanisme pencairan mengikuti ketentuan yang berlaku 3. Biaya inventarisasi aspek fisik (pengukuran dan pemetaan bidang per bidang dan keliling) dan inventarisasi aspek yuridis mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, khusus untuk inventarisasi aspek yuridis mengacu pada besaran Biaya Panitia Pemeriksaan Tanah "A. G. Pelaksanaan kegiatan legalisasi aset 1. Kegiatan Supervisi dilakukan Tim dari Kanwil BPN ke Kantor Pertanahan, namun apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk supervisi dari petugas kanwil maka biaya tersebut untuk pembuatan laporan oleh Kantor Pertanahan. 2. Optimalisasi legalisasi aset di lokasi IP4T a.
Terhadap kegiatan-kegiatan legalisasi aset yang berada di lokasi IP4T dapat dilakukan optimalisasi dengan menambah volume/target melalui mekanisme revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku
b.
Optimalisasi diperoleh dari biaya kegiatan pengukuran yang tidak digunakan
c.
Jumlah penambahan volume/target optimalisasi diperhitungkan dari sisa anggaran pengukuran tidak terpakai dibagi atas standar biaya pengeluaran (SBK) legalisasi aset masing-masing kategori.
H. Dalam pelaksanaan APBN harus didasarkan pada prinsip-prinsip : 1. Hcmat, efisien serta sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan; 2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan, serta fungsi setiap Satuan Kerja. 102
XII. KETENTUAN PENUTUP A. Dengan berlakunya Surat ini, maka : 1. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 334/2.1-100/1/2013 tanggal 28 Januari 2013 Perihal Pedoman Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; 2. Surat atau Surat Edaran lainnya yang mengatur pelaksanaan APBN di Lingkungan Badan Pertanahan Republik Indonesia yang bertentangan dengan surat ini; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. B. Surat ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2014.
An. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Plt. Se taris Utama.
HUG de Ariyuda, S.H. NIP. 19550117 198203 1 003 Tembusan : Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia.
103
DAFTAR LAMPIRAN No
URAIAN
LAMPIRAN
1.
Lampiran 1
Laporan Realisasi SPP dan SPM
2.
Lampiran 2
BP. Register SPM/SP2D
3.
Lampiran 3
Kuitansi Pembayaran Langsung (PMK 190/PMK.05/2012)
4.
Lampiran 4
Surat Permintaan Pembayaran
5.
Lampiran 5
Surat Pernyataan
6.
Lampiran 6
Kuitansi/Bukti Pembayaran
7.
Lampiran 7
Format Surat Perintah Bayar (SPBy)
8.
Lampiran 8
Format SPM-UP/TUP
9.
Lampiran 9
Surat Pernyataan
10.
Lampiran 10
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
11.
Lampiran 11
Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP) Satker Pengguna PNBP
12.
Lampiran 12
Surat Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah
13.
Lampiran 13
Ringkasan Hibah
14.
Lampiran 14
Format SP2HL
15.
Lampiran 15
Format SP4HL
16.
Lampiran 16
Surat Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah
17.
Lampiran 17
Ringkasan Hibah
18.
Lampiran 18
Contoh SP3I IL-BJS
19.
Lampiran 19
Format MPIIL-BJS
20.
Lampiran 20
Bukti Setor SSBP lembar ke-4
21.
Lampiran 21
Format Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
22.
Lampiran 22
Laporan Realisasi Anggaran
23.
Lampiran 23
Rekap Laporan Keadaan Kas Uang Penerimaan (LKKUP)
24.
Lampiran 24
Rekapitulasi Laporan Realisasi PNBP
25.
Lampiran 25
Rekapitulasi Laporan Realisasi Perkiraan PNBP
26.
Lampiran 26
Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
27.
Lampiran 27
Laporan Daftar Rekening Kantor Pertanahan BPN
28.
Lampiran 28
Laporan Daftar Rekening Kanwil BPN
29.
Lampiran 29
Laporan Daftar Rekening BPN RI
30.
Lampiran 30
Laporan Pelaksanaan Kegiatan
104
,..■ ..= ca E ,-,
Peja bat Penandatangan SPM
Januari2014
12
SPP yang tidak dapatditerbitkan SPM KETERANGAN Nomo r Nila i Bruto (Rp) 1,13 WO
•
en I--1
Tt
O N no .1=c. ft
0
DOKUMEN SPM yang diterbitkan Nila i Bruto (Rp)
= H
L O E o Z
Te on
tz ce H
o■ ro -c ro
a OD
ro oo
boal C
..„ el E = r-
.-
cv
ro a.) cv
6 4
vz
Nila iBruto (Rp)
-o
= E m Oil 2 on Z a = a 02 it OD C C .M -0
in
'2 F3 6 E , to o n, no c to o a a, o_ C .. C 0 bz .71 ,,, M
L 0 E
o
0 N5
-et
, on c o_ C , ad-
4
a. bk bo cv, H
c
a o
N C c -o ro ro
en
Jumla h
SPP ya ng diterima
LAMPIRAN 1
•
7 -o co 17 .,.., c ro, ro .-• ..n .E .E E
a) ro E To a co -0
-f,- co o
NC CO CC C mCO - m m C CU CO 4_, 0_ C C ro
to rio .5 a cc) To c E E ,_
a/ MI 0) CD a) Y D 0_ (2_ 0_
,-.., ., ,..../
O C7 no cr 21 0 LID W o o 01 Cl *Y O n, N
at .' ej 4 O
.--t
✓
VD 01 r‘r
ro co ,..
s
C C C
ro no .■ :.- ■=
CO >ft
ro E to C
C C 03 CO 0 0
Y
CO CO I- t_ 0.1 ID CL CL C CO @ -0 -0 OD -C C C co ca C o 0 t-. 1-
v}
s
0 0
c , co Lo toto a 0 0 C
to C ro t
0 Cl.
00 c
re -o
2
3
c
CO -C M W C C rp ea ta
C
ro
c
,. -0 = t c c ria a., C
C m
0
ao co
ro
C CO -C
N cu 0. a m
ao
.0 ro C
C
c c ro no , -0 -0 an c c no co co a C C 10 1,3 C ro EE co no -o C W ` 2) 2 ro aE E to a a .E CO CO C -C -C a al CO to u,
C
7 -C
to
0 p C E
e d in t CO CO C C 4..
0
-0
CU CD 4+ -V ...V CO
Tr CO
a > > > > cccc CO CO CO 0 4-0 -0 'V -0 0 48 5. 5' >:. al t - = = = a) .... ="' ="' =-- =.-
c 2
OD
o 48 a a 0
2
D CO ...., Z
C a
OD t 00 tCcu CD 0 Q. 43
ea -C -C ro 7 ro ro cu co co ea 4-, 0 a •6 110 to c a c c ro ro co -6" 0 La a Tu vi 7, ..71 cm 4-. 03 113 C .1) c E E a s ,_ 8 '5 8 E , +3 c -)e C C ro ro T3 e l )
p (
4 K,
c
5 i: 0 46 C C CO CO 0 I- C C -CI LI C C 2 2 C C
co co bo 2.ii,ms. w o co0ro. MI
r° 0
re
Ol
4(1 al
D CO
c CO
V
.c ro . 0 a E cu a to c co LI «
CO 1-
ru «
- C
j" c E E e L -. E E -C 4- CU CI) 0./C tll W m co r a/ CI. O. a. ro CL a c 'V 0 s 0) CCC -t c,_ ` CO_C 4' .__ CO (0 ra .4-. CO -C c « « C @@@@ m ro no cara„ cc 13 t70 ECO bTo t r r It o ....CLID 111 0.) “... c.' n3
C
C
O
to -c -C CO ro c C c ra co t rn E ij
t 0
c ro 0
-a-)
60 C
a) eL (13 c0
yo to E I- C C
0 ai 0 -5 -0 0 c m C C 413 cc CO (7) 0 CO CO .-* 4-. OJ 0) C CO al
- c CL 0. a 0_
C 0 C11 0 4° a 47 47 4n 0 i InI) CO 0
s s ro co
a @ t C
,_ cr, a .r.e,i .5
sa lt c E E c ]- CD 0) CU C c Cl c n_ :2 a. cia a.
- -..
.n ..o 3 n
CO CO to Y -V CO -V -= a i nC o 4d . . .4. d 4- C • - CO 0 .0 0 ..4e Y
...,
o a ai 2 0 re, 4-• no 8
E ,_ z 0 m s vl (LI
60 C 1- 0- 0 0 7 7 (CCLICCOCOCOM .0 _ 9 : o m 10 140 411 co "
a co
.--,
a
t° 2 >0->0-> rn . . a>I, to ro ro ro (co 2 3 3 3 3 -a ,.,, EcERE r9 (V z z z z r, eL ci_ a. n_ .1.-. c co co cci co
'6 ' .f . .
ro an C to , ,
ro C to .4_, 7
›.. C
-c re .0
C 0 of C 4/
_c
c C ro C
ro ro
.--, 4.-.
o o DD C _Y R a) C CO c ro- _ co -Y CO 413 0 C 0 7 E ...t/1 c 4_, 4_, 4_, ,,, CO CD CO CO CO 00 CO D z c ro « « E ro CO S Y 0- y C C C C 'Ft -0 (TO an El t no CO ) .73 )7) C 1° C ) 13 ;.3 12 0 c co CO .74 -Y -V 00 s s s a. ro co ro ro ro 00 00 fa fa ca c v, Ln 2 = TA 4; C C 7., m' ...Y ...y _.y _y 4-, to C (17 4' s CCCCC C ca. CO ■-• €. 3 CO (1) m C ,-A ro CO ro C 1m tt, eu m v v .1./ to "a 0 -= -6 75 OD tH l'I wl kn T- O = C re° len til E -V C ra C MC ' C V -c E ro 1' c 'e, -C .0 a a ro tac C = 0 0 ," >' C CO la el) - - - _ 10 I-. ro -C -C -C 03 75 VI in 11) rao CU = c c C C cat = C C C C -0 0 >.. 2 2 2 T„ a _a ro no -, - Lin Cu L ° 40• . ■ :1 . 2 C M C C M ive,c_„:"ewei= CO '3' .60 (.e■ c.0 ci, 4 4: ca L ; CO CO 0 7 c ca w a) .,.ri a ca c, 4' ,... o a a a a o 2.2 C ro 'id. a c c E .1-. C. c to S c c c c 2 CO CO co c c 0- oCCcIUCUCJo sp c c c am (CO C ea ru v co- cm motto c wa wa w a) ,_. 1._ CO -0 ft) CO c s c (1, a a a a ...% -V .40 c@ a 0 1 3 4.9 a C -0 -0 ro a 3@ -o -o -rp -o s fora c. c to -o ro -ccc , c_ cccccc,_craccmccFccccccmcccc U U ro -co - 2 2 c ,co c co nm eo 0 emo co ro 2 2 4..ro, La co u- ro a 2 2 C 2 C 0 ri, m vrOi i ft n , C, rO tr, I. 0 0 (0 ..a >c (0 I' 0 00 0 .CL c ti 40 7 n c ro ro E 0 ,_ a73 .ct CO 60 C
C C .-- 0 ...■ C., ..-. 0 co 0 -11 ...... ;.... •)
y ro -
-0 .._ - - ..-. 0) CO 14-1[
l0 d
70
0 -CSMn3 hr,
@ .6 -VOE
(a N
to
4, ... 00‘0000 cji .... - - .... An ..,,, 4-, y C 00 .... CO hn .e5L aoHn a T, -.n = 0./ Cll _o ti) 0.1 (11 0) E' 2 - . ro to al 0.1 C C .)4 E CI CV co r0 0 CO 0 11) 2 CU 0 el 0 cccocccreeetgC°Fg.E.Egre22 2F.EtLatenoteeeeEtetetee CUCLICU" CU C) 0./(1■
01CU 0.) 0.1 0005 CUCUCUCUCUCUCUtUCUWELCUOJCIJOCUCUCUCU000 0.1 a a a M a a a a CY 6 6 6 6 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
In
1.0 t0 N CO 01 0 rl N •ct CD •ct N 01 01 0 1-1 N en N 1p r-1 CO CO N 1D N 01 N M O tD ‘13 l0 1.0 t0 tD n n oo 03 03 03 03 01 01 CO 01 01 01 IT 01 Cl CO CO 01 01 a, Cl 01 01 01 01 01 01 Cl 01 01 Cl Cl 01 01 03 01 01 01 Cl Cl Cl 01 01 Cl Cl 01 Cl Cl 01 a, N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
N N N N N N N
0 Ln to V N CI CO N. N N CO CO ce CO CO 00 01 Cl Cl 01 al
01 01 Cl
NOMOR
O
Bruto Bersih tr ')
At I■
0
Jumlah Keseluruhan
URAIAN
SATKER PENERBITAN SPM
1
TANGGAL NOMOR
SATKER PENERBITANSPM SUMLAR URAIAN IBruto I Potonean I Bersih Vet
N
M
p.7
tm
o e Z " " Jumlah Keseluruhan
14 .w
"
V
M
Pejabat Penanda Tangan SPM
W*
...,....
O
T.4
00
N
X
= el
a0
r ,..
(Z
ke)
L.147LRAl4
s
FERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK. 05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA NEGARA
MENTERI KEUANWN REPUBLIK INDONESIA
KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG
TA
: (1)
NomorBukti
: (2) Math Anggaran : (3) KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Jumlah uang
: Rp
(5)
Terbilang
untuk pembayaran :
(4)
(6)
(7)
a.n.Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen
Tempat/TgI.(8) Jabatan Penerima Uang
T.Tangan dan stempel
Tanda tangan
(10) (Nama Jelas) NIP/NRP
(9 ) Nama Jelas
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan balk Pejabat yang bertanggungjawab T.Tangan (11) (Nama Jelas) NIP/NRP Th
-2PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI PEMBAYARAN LANGSUNG NO
URAIAN ISIAN
(1)
Diisi tahun anggaran berkenaan
(2)
Diisi nomor urut kuitansi/bukti pembukuan
(3)
Diisi mata anggaran yang dibebani transaksi pembayaran
(4)
Diisi nama satker yang bersangkutan
(5)
Diisi jumlah uang dengan angka
(6)
Dfisi jumlah uang dengan huruf
(7)
Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah spesifikasi teknisnya Diisi tempat tanggal penerimaan uang
(8) (9) (10) (11)
barang/ jasa dan
Dlisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) Dan materai sesuai ketentuan Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP/NRP pejabat pembuat komitmen serta stempel dinas Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab dalam penerimaan barang/jasa
Salinan sesual dengao aslinya KEPALA B
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO
LAMP IRAN4 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK.05/ 2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
/Clio% WIENTEDI ICEUANGAN REPUBUIC INDONESIA
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Tamil
Noma
:....1)
1)
L 31 1
LIM Pinbayann lenls Pambayaran
1.
Wnu.Atuhtn netgara/kmbaga
7.
2.
UM Organists'
6.
3. 4.
Utter Loud
5
Tempat
6.
Alamat
9. 10
Keglatan 4.344 Keratan 60 de F ung9115Qb lungs)/Program Kode Xewenangan
: .4. 10)
kepodanh. Pe1abat haw& 1.44/64 Surat Paiintak Konbayar
BerdillW111/1 0111A iSKPA — 1.
luinlah Pentbayarm yang clInintakan
2.
Untuk kaparluan
7) Nomor
18) langgal
.-
11) tartarna In) kaml 4Eukan pormlnlaan pembayaran stbagal henkui
denim/ 64111 clenvin Fund
3.
kegs balaila
4.
Ata4 Wm
S.
444m41.
: • ..... 23)
6.
Mamptinyal t4kwung
7.
Nomor clan tanual SP1/Kontrak
26)
B.
NISI 5.46/1ontrak
S.
044gan pirtlelann
nomor tekening .
:.
271
23)
Nom.,
I.KEGL4TAN/01STPUT/MAK (AKIN 6
PAGU DALAM
SPP/SPM 5.D
urut
DiG111 11£65ANGNUTAN II.SEMUA.CODE KiGIATANDALAM
01PA/SKPA 114 I
YANG LAId (44.1
DIPA
2 I
3
10611105 D SPP INt
199 MI
usA CANA
114 )
'RP 1
10 )
331
34)
35)
4
RIGIATAN/OUTPUT/MAK (4CUN 6 OIGM 30)
31)
11.411414 I
II
31)
361
37)
39)
39/
40)
SEMUA MIGIATA.N 41)
421
sl.IMU■14 II
471
45)
441
43)
451
41)
46)
SO) 51)
PM
UANG PERSEDIAAN
LAMPIMN
r
COWMEN 96601605E I 52) BERKA5
PM
PM
PM
SuRAT 8 KT) PENGEL0APAN
136AT TANOA SETORAN
54) L1MBAR
53) LEMBAR
Illtarlma Sall pagull 599/ ;wank:APIA saL141 .453)
Peobat Pembuat ilornamen
pada tam.) 4-.571
Satter.
NMI.
nama
NIP.
NIP,
561
MENTEN ICELJANGAN tIER113L11< IN110i4ESIA
-2PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NO (1)
URAIAN ISIAN Diisi tanggal Penerbitan SPP
(2)
Diisi nomor penerbitan SPP
(3)
Dipilih salah satu: 1= UP, 2=TUP, 3=GUP, 4=LS, 5=GUP Nihil, 6=PTUP
(4)
Dipilih salah satu:1 = Pengeluaran Anggaran (PA), 2 =Pengembalian Uang
(5)
Diisi nama dan kode Kementerian negara/lembaga yang bersangkutan
(6)
Diisi narna dan kode Unit Eselon I Kementerian negara/lembaga yang bersangkutan
(7)
Diisi nama dan kode satker yang bersangkutan
(8)
Diisi nama dan kode Provinsi satker yang bersangkutan
(9)
Diisi nama dan kode kota/kabupaten satker yang bersangkutan
(10)
Diisi alamat satker yang bersangkutan
(11) (12)
Diisi nama kegiatan yang bersangkutan
(13)
Diisi kode fungsi, sub fungsi dan program yang bersangkutan
(14)
Diisi kode: (KD) untuk Kantor Daerah, (KP) Kantor Pusat, (DK) Dekonsentrasi, (TP) Tugas Pembantuan,(UB) Urusan Bersama, (DS) Desentralisasi
(15)
Diisi nama satker yang bersangkutan
(16)
Diisi nama kota/kabupaten satker yang bersangkutan
(17)
Diisi jenis dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/SKPA)
(18) (19)
Diisi nomor dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/SKPA)
(20)
Diisi jumlah dana yang diminta dengan angka
(21)
Diisi jumlah dana yang diminta dengan huruf
(22)
Diisi keperluan pembayaran
(23) (24)
Diisi jenis belanja bersangkutan (belanja pegawai/belanja barang/belanja modal/dst) Diisi nama pihak penerima pembayaran
(25)
Diisi alamat pihak penerima pembayaran
(26)
Diisi nama Bank tempat rekening pihak penerima pembayaran
(27)
Diisi nomor rekening pihak penerima pembayaran
(28)
Diisi nomor dan tanggal SPK/kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga (I,S)
(29)
Diisi nilai SPK/kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga (LS) Diisi kode kegiatan, output dan mata anggaran yang bersangkutan
(30)
Diisi kode kegiatan yang bersangkutan
Diisi tanggal penerbitan dokumen anggaran
a
KEUAIBBAN REPUBLIK INDONESIA
-3(31)
Diisi pagu masing-masing mata anggaran dalam satu kegiatan dan satu output
(32)
Diisi akumulasi nilai SPP/SPM yang telah diajukan
(33)
Diisi dengan nilai SPP yang diajukan saat ini
(34)
Diisi penjumlahan nilai kolom 4 dan kolom 5
(35)
Diisi hasil pengurangan nilai kolom 3 dengan kolom 6
(36)
Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 3
(37)
Diisi jumlah nomor unit I pada kolom 4
(38)
Diisi jumlah nomor unit I pada kolom 5
(39)
Diisi jumlah nomor unit I pada kolom 6
(40)
Diisi jumlah nomor unit I pada kolom 7
(41)
Diisi kode kegiatan,output dan jenis belanja dalam DIPA/SKPA
(42)
Diisi pagu jenis belanja dalam satu kegiatan dan satu out put dalam DIPA/SKPA
(43)
Diisi kumulatif jumlah semua kegiatan yang telah diajukan sampai dengan SPP yang lalu
(44)
Diisi dengan nilai SPP yang diajukan saat ini
(45)
Diisi jumlah kumulatif seluruh kegiatan sampai dengan SPP ini
(46)
Diisi sisa dana seluruh kegiatan
(47)
Diisi penjumlahan nomor unit II pada kolom 3
(48)
Diisi penjumlahan nomof urut II pada kolom 4
(49)
Diisi penjumlahan nomor unit II pada kolom 5
(50)
Diisi penjumlahan nomor unit II pada kolom 6
(51)
Diisi penjumlahan nomor unit II pada kolom 7
(52)
Diisi jumlah lampiran dokumen pendukung yang diperlukan
(53)
Diisi jumlah surat bukti pengeluaran yang diperlukan
(54)
Diisi jumlah lampiran surat tanda setoran (SSP/SSBP)
(55)
Diisi nama satker penguji SPP/penerbit SPM
(56)
Diisi nama satker pejabat pembuat komitmen
(57)
Diisi tanggal penerimaan SPP
IDWANIaAN (INDONESIA
-4DAFTAR RINCIAN PEFtMINTAAN PENBAYARAN
1 2 3 4
Kerr/enter/an/Lard:raga Unit Organisasi Lokasi Kanter/Satker
5
Alarrat
( ( ( i
/ / ) /
JenisSPP 1 GUP 2 GUP MN 3 FTLIP Pagu 011tglit
RP.
6
MA Nanny tanggal
7 a 9 10
Kale Kegiatan /Lode Output Tabun Anggaran Bulan
Bud Pengeluaran Nbrnor Urut
Tanggal Manor Brica Perrbukuan
Jurrian Larrpiran :
Nana Penerima dan Kepeluan
M71Arfr
Jurriah Kutor Yang Dibayarkan
MAK (AHUN 6 DIGIT)
Juniah SPP Li SPNYSPP sebelum9PP IN atas beban output IN Jurriah s.d 517I7 IN atas beban output IN
An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Perrbuat Korritrnen
Name NIP.
Salinan sesuai denT,nau aslinya ICEPALA B
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO
Lampiran 5 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK.05/ 2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEOARA
MIZNTE ICEL/ANGAN REPUI3 DC INDONESIA
KOP SURAT KEMENTERIAN/LEMBAGA (SATKER)
SURAT PERNYATAAN Nomor : XXXXXX
Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp.999.999.999,00 ( dengan huruf yang bertanda tangan di bawah ini: 1.
Narna
2.
Jabatan
3.
Satuan Kerja
(xxxxxx)
4.
Kementerian Negara/Lembaga •
(xxx)
5.
Unit Organisasi
(xx)
: Kuasa Pengguna Anggaran
dengan ini menyatakan bahwa: 1. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam waktu 1 (satu) bulan; 2. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut diatas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut peraturan perundangundangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS); 3. Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan kembali pembayaran Uang Persediaan (UP)/Transito. 4. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 20)0( Kuasa Pengguna Anggaran,
NIP Salinan aesuai dengan aslinya KEPALA B
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO
tampiran 6 PERATU RI KELTANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK. 05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAIAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TvIENTERI KEUANOAN REPtJ13LtIC INIIONESIA
KUITANSI PEMBAYARAN UP *)
TA
: (1)
Nomor Bukti Mata Anggaran
: (2) : (3)
KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN
Sudah terima dad : Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen Satker 4) Jumlah uang Terbilang
:Rp
Untuk pembayaran •
(5) (6)
(7) Tempat/Tgl.(8) Jabatan Penerima Uang Tanda tangan dan Stempel
( 9) Nama Jelas
Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan„ An. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen
lunas dibayar Tgl....
Tanda tangan (10) (Nama Jelas) NIP/NRP.
Tanda tangan (11) (Nama Jelas) NIP/NRP
Bendahara Pengeluaran
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan balk Pejabat yang bertanggungjawab T.Tangan (12) (Nama Jelas) NIP/NRP
*) Kuitansi ini dibuat apabila tidak diperoleh kuitansi dari penyedia barang/jasa (misalnya: jasa tambal ban).
-2PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI UANG PERSEDIAAN (UP) NO
URAIAN ISIAN
(1)
Diisi tahun anggaran berkenaan
(2)
Diisi nomor unit kuitansi/bukti pembukuan
(3)
Diisi mata anggaran yang dibebani transaksi pembayaran
(4)
Diisi nama satker yang bersangkutan
(5)
Diisi jumlah uang dengan angka
(6)
Diisi jumlah uang dengan huruf
(7)
Diisi uraian pembayaran yang meliputi jumlah barang/jasa dan spesifikasi teknisnya
(8)
Diisi tempat tanggal penerirnaan uang
(9)
Diisi tanda tangan, nama jelas, stempel perusahaan (apabila ada) Dan materai sesuai ketentuan
(10) (11) (12)
Diisi tanda tangan, nama jelas dan NIP/NRP pejabat pembuat komitmen serta stempel divas Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP bendahara pengeluaran dan tanggal tunas dibayar Diisi tanda tangan, nama jelas, NIP/NRP pejabat yang ditunjuk dan bertanggungjawab dalam penerimaan barang/jasa
Salinan aesuai dengan aslinya
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ad. AGUS D. W. MARTOWARDOJO
OIART NIP 195
lampiran 7 PERATURAN MENTERI KELIANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK.05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGICA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
MENTalt ICELJANCIAN REPU15 11( INDONESIA
FORMAT SURAT PERINTAH BAYAR (SPBy) KEMENTERIAN/LEMBAGA SATUAN KERJA
(....)
SURAT PERINTAH BAYAR Tanggal : ,..Nomor : Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp (*** DH n* )
Kepada Untuk pembayaran :
Atas dasar : 1. Kuitansi/bukti pembelian 2. Nota/buktl penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) Dibebankan pada: Kegiatan, output, MAK : Kode
Setuju/lunas dibayar, tanggal
Diterima tanggal
Bendahara Pengeluaran
Penedma Uang/ Uang Muka Kerja
Nama Jelas NIP/NRP
Nama Jelas NIP/NRP
an. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitman
NIP/NRP
Salinan SCSLIELl dergan aslinya IMPALA B
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO
Lampiran 8 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK. 05/2012 TENTANG TATA CARA PEMDAYARAN DALAM RANOKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN HELANJA NEGARA
1,41:541-L441 KEUANGN1 REPUITIICINDONESIA
FORMAT SPM-UP/TUP KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal :
(2) Nomor :
(1)
(3)
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (4) Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp
(XXX)
(5)
*** OH *** (6) Jenis SPM
7:
(7)
Cara Bayar
Dasar Pembayaran :
(8) Satker
(10)
i Tahun Anggaran i
(9)
Nama Satker
Kewenangan
(11)
)00000C XX. Fungsl, Subfungsi, BA, XX.
XX.
Unit Eselon I
Program
XXX. XX.
Kegiatan, Output, Lokasi XX.XX )000( XXX
XX (12)
(13)
Jenis Pembayaran
(14)
_
(15)
Sifat Pembayaran Sumber Dana/Cara Penarikan Nomor Register
(17)
POTONGAN
PENGELUARAN Jenis Belanja
Jumlah uang
XX (18)
(19) ...
Jumlah Pengeluaran
/ —.416)
: XXX
(20) ...
Jumlah uang
BAd/Unit Es U Lokasi I Akun I Satker XXX.)000( XX. XXXXXX.XXXYJa (21)
(22) ... (23) ...
Jumlah Potongan
(24) ... Kepada NPWP Rekening Bank / Pos
(25) (26) (27) (28) (29)
Ureian
(30)
• Semua bukti-bukti pendukung telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran, selanjutnya buktl-buktl pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penanda tangan SPM. • Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadl tanggung jawab Pejabit Penandatangan SPM.
illtil i li 111111 1111 I I 100
6912501063-1
(33)
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM
NIP/NRP
(31) (32)
MI3.1TLrQ ICEUANGAN REPUBLIIC INDONESIA
-3FORMAT SPM-LS BELANJA PEGAWAI KEMENTERIAN NEGARAJLEMBAGA SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal :
(2) Nomor :
(1)
(3)
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (4) Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp
(XXX)
(5)
*** OH *** (6) Jenls SPM
Cara Bayar
(7)
Dasar Pembayaran :
: Satker
(10)
Tahun Anggaran •
(8) Kewenangan
(9)
Nama Satker
XXXXXX. XX.
(11)
Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon I XX. XX. XXX. XX. Kegiatan, Output, Lokasi XXXX XXX XX.XX
Program XX (12)
(13)
Janis Pembayaran
(14)
Sifat Pembayaran
(15)
Sumber Dana/Cara Penarikan Nomor Register PENGELUARAN
: XX.X ..... / (16) : XXXXXXXX (17)
POTONGAN
Jenis Belanja
Jumlah uang
)0( (18)
(19) ...
Jumlah Pengeluaran
(20) ...
Kepada NPWP Rekening Bank / Pos Uraian
(25) (26) (27) (28) (29)
BAliUnit Es I/ Lokasi / Akun / Satker
Jumlah uang
)000(X.XX.XXXXXXXX.)00(XXX (21)
(22) ...
Jumlah Potongan
(23) ... (24) ...
• Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan an. Kuasa Pengguna Anggaran dinyatakan memenuhl persyaratan untuk ditakukan pembayaran etas Pejabat Penanda Tangan SPM be ban APBN, selanjutnya buktl-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditetausahakan oleh Pejabat Penanda tangan SPM, • fr<ebenaran perhitungan dan 1st yang tertuang dam SPM al mead tanggung lawab Peabat Penandatangan SPM.
H II'I
IE fflI!:' ~ II
100189
2 301083-7
(33)
NIP/NRP
(30)
(31) (32)
MI:14TEPI ICEUANL1N4 REPUBLIIC INDONESIA
-4PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR NO
URAIAN ISIAN
(1)
Diisi uraian nama Kementerian Negara/Lembaga
(2)
Diisi tanggal 5PM dengan konfigurasi : dua digit hari/dua digit bulan/empat digit tahun (dd/mm/yyyy)
(3) (4)
Diisi nomor 5PM dengan konfigurasi enam digit pertama secara otomatis diisi nomor urut oleh aplikasi dan dapat ditambahkan isian konfigurasi penomoran sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing satker Diisi uraian KPPN Pembayar dan diikuti dengan kode KPPN sesuai tabel referensi
(5)
Diisi dengan angka sejumlah bersih yang dibayarkan
(6)
Diisi dengan huruf sejumlah bersih yang dibayarkan
(7)
Diisi dengan kode jenis SPM sesuai dengan tabel referensi jenis 5PM yang antara lain meliputi :
(8)
(9) (10)
01
=
Gaji Induk/Gaji Bulan ke -13
02
=
Gaji Susulan/Gaji Terusan
03
=
04
=
Kekurangan Gaji/UDW/ U DT/P ersekot Gaji Lainnya
05
=
Ganti UP
06
=
Ganti UP KP
07
=
Langsung
08 09 10
= = =
Dana UP Dana UP (KP) Transfer
Diisi kode dan uraian cara bayar SPM yang meliputi : 1 = Cek Bank : diisi apabila cara bayar menggunakan Cek yang membebani kas negara pada Bank 2 = Giro Bank : diisi apabila cara bayar menggunakan pemindahbukuan / transfer 3
=
Cek Pos
:
4
=
Giro Pos
:
5
=
Nihil
:
6
=
Pengesahan
:
yang membebani kas negara pada Bank diisi apabila cara bayar menggunakan Cek yang membebani kas negara pada Kantor Pos diisi apabila cara bayar menggunakan pemindahbukuan / transfer yang membebani kas negara pada Kantor Pos diisi apabila penerbitan SPM tidak menyebabkan selisih belanja dan pendapatan diisi apabila penerbitan 5PM dalam rangka pengakuan atas realisasi belanja dan pendapatan
Diisi tahun anggaran berkenaan Diisi dasar penerbitan SPM, misal : nomor UU AP BN, nomor dan tanggal DI PA, Nomor PHLN untuk pinjaman LN atau dokumen dasar penerbltan lalnnya
MENTEN ICEUANG/W REPUBpIC INDONESIA
-5(11) Diisi kode satuan kerja (enam digit), jenis kewenangan (dua digit), dan uraian satker sesuai dengan DIPA atau yang dipersamakan dengan DIPA dan dokumen lainnya yang menjadi dasar pembebanan SPM. Khusus untuk jenis kewenangan, meliputi sebagai berikut : KP : Kantor Pusat KD : Kantor Daerah DK
:
Dekonsentrasi
TP
:
Tugas Pembantuan
UB
:
Urusan Bersama
(12) Diisi kode fungsi, sub fungsi, Bagian Anggaran, Unit Eselon I, Program, sesuai dengan DIPA atau dan dokumen lainnya yang menjadi dasar pembebanan SPM. Komposisi kode fungsi, sub fungsi, Bagian Anggaran, Unit Eselon I, Program, sebagai berikut i X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
---Eo.
Diisi kode program (dua digit) • Diisi kode unit eselon I (dua digit) ■ Diisi kode Bagian Anggaran (tiga digit) ■ Diisi kode sub fungsi (dua digit) ■ Diisi kode fungsi (dua digit)
(13) Diisi Kegiatan, Output, Lokasi, sesuai dengan DIPA dan dokumen lainnya yang menjadi dasar pembebanan 5PM Komposisi Kegiatan, Output, Lokasi sebagai berikut : X X X X XX X X X X X
• Diisi kode lokasi (empat digit) terdiri dari kode kabupaten/kota (dua digit) dan kode propinsi (dua digit) • Dusi kode output (tiga digit) Dusi kode kegiatan (empat digit) (14) Diisi Jenis Pembayaran yang meliputi : 1 = 2 =
Pengeluaran anggaran Pengembalian Uang
: :
Diisi apabila pembayaran dibebankan pada DIPA Diisi apabila pembayaran dalam rangka pengembalian pendapatan negara
3 4 5
= = =
PFK (Perhitungan Fihak Ketiga) Pengeluaran Transito Perhitungan Rekening Khusus
: : :
6
=
Pembetulan Pembukuan
:
Diisi apabila pembayaran dalam rangka PFK Diisi apabila pembayaran dalam rangka UP/TUP Diisi apabila pembayaran yang membebani rekening khusus Diisi apabila penerbitan 5PM dalam rangka koreksi pembukuan
(15) Diisi sifat pembayaran yang meliputi :
I ■ivc.«;1 NOB-EN ICEUANGAN REPUEcTIC INDONESIA -6-
1 = = =
Dana Uang Persediaan (UP) Tambahan UP (TUP) Penggantian UP (GUP) Pembayaran Langsung (LS)
: : : :
5
=
Nihil
:
diisi apabila penerbitan SPM tidak menyebabkan selisih belanja dan pendapatan selain SPM GUP-Nihil
6
=
Pertanggungjawaban (PTUP)
:
7
=
Pengesahan
Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka pertanggungjawaban TUP diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka pengakuan atas realisasi belanja dan pendapatan
2
=
3 4
TUP
:
Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka pembayaran UP Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka pembayaran TUP Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka penggantian UP Diisi apabila penerbitan SPM dalam rangka pembayaran langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran atau Pihak Ketiga
(16) Diisi sumber dana (SD) terdiri dari dua digit dan Cara Penarikan (CP) terdiri dari satu digit CP sesuai dengan DIPA atau yang dipersamakan dengan DIPA dan dokumen lainnya yang menjadi dasar pembebanan SPM. Sumber Dana (SD) antara lain meliputi : 01 = Rupiah Murni
02 = Pinjaman Luar Negeri 03 = Rupiah Murni Pendamping 04 = PNBP 05 = Pinjaman Dalam Negeri 06 = Badan Layanan Umum 07 = Stimulus 08 = Hibah Dalam Negeri 09 10 11 12
= = = =
Hibah Luar Negeri Hibah Langsung Dalam Negeri Hibah Langsung Luar Negeri Hibah Langsung Barang Dalam Negeri
13 14 15 16 17
= Hibah Langsung Barang Luar Negeri = Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri = Hibah Langsung Jasa Luar Negeri = Hibah Langsung Surat Berharga Dalam Negeri = Hibah Langsung Surat Berharga Luar Negeri Cara Penarikan (CP) antara lain meliputi : 0 = Rupiah Murni 1 = Pembiayaan Pendahuluan 2 3
= =
4
=
Pembayaran Langsung Rekening Khusus Letter of Credit
(17) Diisi nomor register pinjaman/hibah (delapan digit) sesuai dengan DIPA (18) Diisi kode jenis belanja (dua digit) sesuai dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Sacker Satu SPM hanya untuk satu jenis belanja (19) Diisi jumlah rupiah masing-masing akun pengeluaran (20) Diisi jumlah seluruh pengeluaran (21) Diisi kode Bagian Anggaran, Unit Eselon I, lokasi, akun, dan satuan kerja dengan ketentuan sebagaimana petunjuk pengisian potongan SPM (22) Diisi jumlah rupiah masing-masing akun potongan SPM (23) Diisi jumlah rupiah seluruh potongan
MEN KEUANOAN FIEPUB INDONESIA
-7(24) Diisi jumlah rupiah bersih (jumlah seluruh pengeluaran dikurangi jumlah seluruh potongan) (25) Diisi nama penerima pembayaran (bendahara pengeluaran/penerima hak tagih) disertai alamat lengkap. Khusus untuk SPM-GUP Nihil dan SPM-PTUP diisi dengan "Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya" (26) 1. Diisi NPWP penerima pembayaran sesuai ketentuan perpajakan; 2.
Khusus untuk SPM-GUP Nihil, SPM-PTUP, dan SPM-Pengesahan tidak diisi.
(27) Diisi nomor dan nama rekening bank/pos yang menerima pembayaran. Khusus untuk SPM-GUP Nihil, SPMPTUP dan SPM-Pengesahan tidak diisi (28) Diisi Bank/Pos tempat pembayaran dicairkan. Khusus untuk SPM - GUP Nihil, SPM - PTUP, dan SPMPengesahan tidak diisi (29) Uraian berisi tentang informasi : Untuk keperluan , No dan tgl.Kontrak/SPK, Nilai Kontrak/SPK, Cara pembayaran, Tgl. Penyelesaian pekerjaan Keperluan pembayaran sesuai dengan jenis SPM, misalnya: 1.
SPM UP "Penyediaan Uang Persediaan "
2.
SPM TUP "Penyediaan Tambahan Uang Persediaan"
3.
SPM GUP "Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja (barang/modal/lain- lain)"
4.
SPM GUP NIHIL "Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan belanja (barang/modal/lain- lain)"
5.
SPM PTUP "Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk keperluan belanja
(barang/modal/lain- lain)". 6.
5PM Pengesahan "Pengesahan belanja (barang/modal/lain- lain)".
7.
5PM LS a. LS ke Bendahara/pegawai " Pembayaran belanja .., (pegawai/barang/modal/lain- lain) sesuai Tgl......." SK/ST/SPD No.
(barang/modal/bantuan sosial/lain-lain)sesuai Kontrak b. LS ke Pihak Ketiga "Pembayaran belanja Tgl. SPMK/Jaminan Uang Muka/BAP/BAST/Jaminan Pemeliharaan No. No. Tgl. (30) Diisi lokasi instansi penerbit SPM dan tanggal penerbitan SPM (31) Diisi nama penandatangan SPM (32) Diisi NIP/NRP penandatangan SPM (33) Diisi bar code hasil enkripsi aplikasi 5PM
Salm= sesuai denzan aslinya IMPALA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D. W. MARTOWARDOJO
ICEUANGAN REPUBOK INDONESIA
-2FORMAT SPM-GLJP/PTLJP/LS NON BELANJA PEGAWAI KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA SURAT PERINTAH MEMBAYAR Tanggal :
(2) Noma- :
(1)
(3)
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (4) Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp
(XXX)
(5)
*** DH *** (6) Janis SPM
.
Cara Bayar
(7)
Dasar Pembayaran :
: Satker
(10)
Tahun Anggaran •
(8) Kewenangan
(9)
Nama Satker
XXXXXX. XX.
(11)
Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon I XX. XX. )00( XX. Kegiatan, Output, Lokasi XXXX XXX XXX(
Program XX (12)
(13)
Janis Pembayaran
(14)
Sifat Pembayaran
(15)
Sumber Dana/Cara Penahkan Nomor Register PENGELUARAN
: XX.X
/ .....(16) (17)
POTONGAN
Janis Belanja
Jumlah uang
XX (16)
(19) ...
Jumlah Pengeluaran
(20) ...
Kepada NPWP
(25) (26)
Rekening
(27)
Bank / Pos Uraian
(26) (29)
BA//Unit Es I/ Lokasi / Akun / Satker
Jumlah uang
XXX.XX.XXXX.)0000(X.XXX)OCX (21)
(22) ... (23) ...
Jumlah Potongan
(24) ...
(30) • Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah dluji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya buktl-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan etch Pejabat Penanda tangan SPM. • Kebe aran perhltungan dan isi yang tertuang dalam SPM Ini menj d anggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.
II 1 1, it Illi 1 100I1111 1 8 1 2 90 1 0 6 9-7
_433)
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM
NIP/NRP
(31) (32)
Lampiran 9 PERATURAN MEM KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK. 05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KOP SURAT SATUAN KERJA
SURAT PERNYATAAN Nomor : XXXXXX Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.999.999.999,00 dengan huruf ), yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama 2. Jabatan
: Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja
(xxitcoc)
4. Kementerian Negara/Lembaga •
(xxx)
5. Unit Organisasi
(xx)
dengan ini menyatakan bahwa: 1. Uang Persediaan (UP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja dan tidal( untuk membiayai pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan hams dilakukan dengan pembayaran langsung (LS); 2. Apabila dalam 3 (tiga) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan penggantian (revolving) UP, maka bersedia memotong atau menyetorkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari UP yang diterima. 3. Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan Kepala KPPN untuk memotong atau menyetorkan UP sebesar 25% (dua puluh lima persen) belum dilaksanakan, maka bersedia memotong atau menyetorkan 50% (lima puluh persen) dari UP yang diterima. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 20)0C Kuasa Pengguna Anggaran,
NIP Salim= sesuai dengan aslinya IMPALA B KEPA.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
ENTERIAN AGUS D. W. MARTOWARDOJO
1/2t GIART NIP 195
If
Lampiran 10 PERATURAN MENT RI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK LOGO (1)
KEMENTERIAN/LEMBAGA UNIT ESELON I Satuan Kerja Alamat
(2) (3) (4) (5)
KOP Kementerian/Lembaga
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR : (6) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
(7)
NIP/NRP •
(8)
Jabatan
: Kuasa Pengguna Anggaran
Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut: 1. Usulan Revisi Anggaran telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tabun 2013. 2. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu. 3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam TOR/RAB telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis. 4. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kebenaran formil dan materil usulan Revisi Anggaran yang diajukan. 5. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbu1kan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara. 6. Dalam hal terjadi permasalahan hulcum yang diakibatkan Revisi Anggaran ini menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan. (9) Kuasa Pengguna Anggaran Materai 6000 (10) NIP/NRP.
(11)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2Keterangan: 1.
Diisi dengan logo Kementerian/Lembaga.
2.
Diisi dengan uraian nama Kementerian/Lembaga.
3.
Diisi dengan uraian nama unit Eselon I.
4.
Diisi dengan uraian nama Satker.
5.
Diisi dengan alamat.
6.
Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
7.
Diisi dengan nama pejabat penanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
8.
Diisi dengan NIP/NRP.
9.
Diisi dengan tempat dan tanggal.
10.
Diisi dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran.
11.
Diisi dengan NIP/NRP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-3FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK LOGO (1) KEMENTERIAN/LEMBAGA UNIT ESELON I Alarnat
(2) (3) KOP Kementerian/Lembaga (4)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR : (5)
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
(6)
NIP
(7)
Jabatan
: Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I (8)
Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut: 1. Usulan Revisi Anggaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran telah diteliti, diperiksa kebenaran dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan. 2. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka Revisi Anggaran telah disusun dengan lengkap dan benar, disimpan oleh Satuan Kerja dan unit Eselon I, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu. 3. Daiam hal pagu anggaran berubah, usul Revisi Anggaran telah dibahas dengan unit Inspektorat terkait. 4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan. (9)
Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/ Sekretaris/Pejabat Eselon I Materai 6000
(10) NIP/NRP
(11)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Keterangan: 1.
Diisi dengan logo Kementerian/Lembaga.
2.
Diisi dengan uraian narna Kementerian/Lembaga.
3.
Diisi dengan uraian nama unit Eselon I.
4.
Dural dengan alamat Eselon I.
5.
Diisi dengan nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
6.
Diisi dengan nama pejabat penanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
7.
Diisi dengan NIP/NRP.
8.
Diisi dengan uraian jabatan penanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sesuai keperluan.
9.
Diisi dengan tempat dan tanggal.
10.
Diisi dengan nama pejabat penanda tangan.
11.
Diisi dengan NIP/NRP MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO
4 MEFIILFU ICEUANOAN REPUBL1IC INDONESIA
Lampiran 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 190/PMK.05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
KOP SURAT SATUAN KERJA DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNBP 1. Nama dan kode Kantor/Satker 2. Nama dan kode Kegiatan 3.
Nomor dan tanggal DIPA
4. Target Pendapatan 5.
Pagu Pengeluaran
6.
Perhitungan Maksimum Pencairan Dana : a.
Jumlah Setoran PNBP TA yang lalu 1)
Rp
b.
Maksimum Pencairan Dana TA yang lalu (....% x 6.a)
Rp
c.
Realisasi Pencairan Dana TA yang lalu 2)
Rp
d. Sisa Dana Tahun Anggaran yang lalu (b — c)
Rp
e.
Sisa UP dan TUP TA yang lalu
Rp
f.
Sisa MP TA yang lalu yang dapat digunakan sebelum diperoleh
Rp
realisasi PNBP TA berjalan (d — e) g. 7.
SP2D TA berjalan yang dicairkan dari 6.f
Rp
Perhitungan Maksimum Pencairan Dana Berikutnya : a. Setoran PNBP TA berjalan 1)
Rp
b. Maksimum Pencairan Dana TA berjalan (....% x 7.a)
Rp
c. Realisasi pencairan dana TA berjalan s.d SP2D lalu (termasuk jumlah SP2D yang telah dicairkan pada huruf 6.g): 1) SP2D-UP
Rp
2) SP2D-TUP
Rp
3) SP2D-GUP
Rp
4) SP2D-LS
Rp
5) Jumlah
Rp
d. SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diajukan berikutnya (7.b — 7.c.5) ........ ...20XX Kuasa Pengguna Anggaran
NIP
Keterangan: 1) Foto copy SSBP lembar 4 terlampir 2) berdasarkan hasil rekonsiliasi realisasidengan KPPN
Rp
MENTEN ICEUANEIAN REPLIBI.11( INDONESIA
-2PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PERHITUNGAN JUMLAH MAKSIMAL PENCAIRAN DANA (MP) SATKER PENGGUNA PNBP NO
URAIAN ISIAN
(1)
Diisi uraian nama dan kode kantor atau Satuan Kerja pada DIPA
(2)
Diisi nama dan kode kegiatan sebagaimana tertuang dalam DIPA
(3)
Diisi tanggal dan nomor DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan
(4) (5)
Diisi target PNBP Satuan Kerja yang bersanglcutan sebagaimana tertuang pada halaman III DIPA Diisi pagu dana PNBP dalam DIPA
(6)
Perhitungan maksimal pencairan dana PNBP terdiri dari: a. Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran lalu.
(7)
b.
Dfisi Jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran (a).
c.
Diisi realisasi pencairan dana pada tahun anggaran yang lalu yang terdiri dari SP2D-GUP, SP2D -GUP Nihil, SP2D -PTUP, dan SP2D -LS
d.
Diisi jumlah pengurangan jumlah dana yang dapat digunakan dengan realisasi tahun anggaran yang lalu.
e.
Diisi jumlah sisa UP dan TUP Tahun Anggaran yang lalu yang belum dipertanggungjawabkan.
f.
Diisi dengan 6.d dikurangi 6.e, yang merupakan UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diajukan ke KPPN.
g.
Diisi nilai SP2D UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang telah dicairkan pada Tahun Anggaran berjalan yang dananya bersumber pada 6.f
a.
Diisi jumlah setoran PNBP tahun anggaran berjalan.
b.
Diisi Jumlah dana yang dapat digunakan yaitu sebesar Proporsi pagu Pengeluaran terhadap Pendapatan (PPP) dikalikan dengan jumlah setoran (a).
c.
Realisasi SP2D sampai dengan yang lalu.
d.
SPM berikutnya yang dapat diajukan
Salinan sesuai dengan. aslinya IMPALA B
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.
KILPA
)ENTDRIAN AGUS D. W. MARTOWARDOJO
ClIART NIP 195
t w5
: 7t
nilai
SPM
L
Lampiran 12/16
PERATURAN MENTERI RELIANuA.N N0M0R 191 /Pwc05/2011 TENTANO MEKANISME PENGELOLAAN PENERIMAAN HIBAH
IvIENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(KOP SURAT) KEMENTERIAN/ LEMBAGA Nomor Sifat Lampiran Hal
. Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah
Yth. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan
Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: /PMK.05/2011 tentang , dengan ini kami mengajukan permohonan permintaan nomor register hibah untuk proyek / kegiatan (1) yang berasal dan donor (2) Sebagai syarat permintaan nomor register terlampir kami sampaikan : 1. Dokumen Perjanjian Hibah dipersamakan,
(Grant Agreement)/ dokumen lain • yang
2. Ringkasan Hibah (Grant Summary). Untuk memudahkan dalam penyampaian persetujuan nomor register, persetujuan tersebut dapat disampaikan kepada (3) Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih. (4)...., (6)
(7) NIP Tembusan : (8)
(5)
MENTEIll KEUANGAN RSPUBLIK INDONESIA .
- 2PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN NOMOR REGISTER HIBAH Nomor (1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7)
(8)
Uraian Diisi nama proyek/kegiatan hibah sesuai Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan Diisi nama Negara/Lembaga Pemberi Hibah Diisi nama dan alamat Instansi beserta nomor telepon/fax Pemohon nomor register hibah Diisi lokasi Pemohon nomor register hibah Diisi tanggal surat permohonan nomor register hibah Diisi jabatan penandatangan surat permohonan nomor register hibah, dapat diisi Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga: atau Kepala Satuan Kerja penerima hibah Diisi nama dan NIP Pejabat penandatangan surat permohonan nomor register hibah Diisi pihak-pihak yang mendapat tembusan surat permohonan nomor register hibah, termasuk kepada Unit pada Kementerian/Lembaga yang memiliki tubas dan fungsi menyusun Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.
Salinan sesuai cierigan aslinya KERALA BIR
MI3NTERT KEUAnGAN, ttd, AGUS D.W. MARTOWARDOJC
Lampiran 13/17 PERATURAN METER. KEUANGAN 191 /PMK05/2011 TENTANG MEICANISME PENGELOLAAN PENERIMAAN HIBAH
NOMOR
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RINGKASAN HIBAH (GRANT SUMMARY) 1. Nama Hibah/ Grant 2. Nilai Hibah/ Grant 3. Mata Uang 4. Nomor Hibah/ Grant 5. Nomor Referensi lain 6. Tanggal Penandatanganan 7. Kementrian Lembaga Penerima / Excecuting Agency : Mode Satker : 8. Implementing Agency /Beneficiary dam. Kode Satker (bisa lebih dari satu) a. Nama b. Alamat c. Kode Satker d. Nomor Telepon / Faximile e. E-mail 9. Donor/ Pemberi Hibah a. Negara b. Alamat • c. Nomor Telepon / Faximile : d. E-mail 10. Sumber Pembiayaan : 0 Lembaga Multilateral O Lembaga Bilateral 0 Lembaga Swasta O Perorangan Lainnya : 11.Jenis Pembiayaan (Grant Purpose) : 12.Jenis Hibah : 0 Terencana O Langsung 13. Penarikan Hibah a. Tatacara Penarikan : 0 . PP 0 L/C 0 Reksus 0 PL b. Rencana Penarikan/Disbursement Plan : No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Penarikan I II III IV V Dan seterusnya
c. Diterushibahkan No Kepada 1, 2, 14. Sektor Pembiayaan
Tgl/B1n/Thn
Nilai
Nilai
,r"--
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-215. Lokasi/Alokasi Proyek No. Lokasi 1. 2.
Alokasi
16.Tanggal Efektif/ Effective Date . 17.Tanggal Batas Waktu Pengefektifan/ Date Effective Limit .• 18. Tanggal Batas Penarikan/ Closing Date : 19.Tanggal Penutupan Rekening/ Date of Closing Account : 20.Biaya : No. Ural= 1. Jenis biaya 2. Besar Maya 3. Jatuh tempo
I
II
21. Ketentuan pengiriman Non 22.Persyaratan Pengefektifan/ Conditions Precedent for Effectiveness : 23.Nomor Registrasi Grant/Hibah • 24. DMFAS Grantll)
Tanggal
Bulan
Tahun
Tanggal Tanggal
Bulan Bulan
Tahun Tahun
Tanggal
Bulan
Tahun
IV
III
' 0 Ada
V
0 Tidak ada
( Dlisi oleh Direktorat EAS ) ( Diisi oleh Direktorat EAS )
Tempat, tanggal, bulan, tahun Jabatan
Nama NIP/NRP
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-3PENJELASAN & PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN HIBAH/ GRANT SUMMARY No
Penjelasan
1
Diisi dengan nama proyek sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah/ Grant Agreement. Diisi dengan jumlah hibah/grant sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah/ Grant Agreement. Diisi dengan mata uang sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Hibah/ Grant Agreement.. Diisi dengan nomor reference dari donor Diisi dengan nomor referensi lainnya (jika ada) Diisi dengan tanggal penandatangan hibah/ grant date signing. Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga penerima hibah/ grant. Diisi dengan nama eselon I / Satker penerima dan pengelola hibah/ grant. Jelas Jelas Diisi dengan jenis peruntukkan pembiayaan dari hibah/grant, misal bantuan program, bantuan proyek, technical assistance. Jelas. a. Jelas. b. Dilampirkan dengan Rencana Penarikan/Disbursement Schedule dari executing agency, termasuk alokasi per jenis kategori dan per
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19
tahun. c. Diisi nama Lembaga/Pemda/BUMN penerima penerusan hibah Diisi dengan sektor yang dibiayai dalam hibah/ grant, misal infrastructure, education, health dsb. Dalam had proyek diberbagai lokasi, disebutkan lokasi dan alokasi dana per propinsi dan kab/kota Diisi dengan tanggal efektif hibah/grant tersebut Jelas Jelas Diisi dengan tanggal penetapan penutupan rekening/ account sesuai dengan ketentuan pemberi hibah.
MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA
-420
21
22 23 24
1. Diisi dngan jenis-jenis biaya/fee. 2. Diisi dengan besarnya rate yang ditetapkan dalam Perjanjian Hibah. 3. Diisi dengan saat jatuh tempo yaitu saat pembayarannya sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian Hibah (jika ada). Diisi penjelasan bahwa dalam Perjanjian Hibah telah diatur/belum tentang ketentuan pencantuman ketentuan pengiriman NoD oleh Donor. Diisi dengan keterangan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi . untuk pengefektifan Hibah/ Grant tersebut (jika ada). Jelas .Jelas
Salinan.sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRD UMUM u.b ICEPALA
GIART NIP. 1959
MENTBRI KEUAISTGAN, ttd, AGM D.W. MARTOWARDOJO
Lampiran 14 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDArtARAAN NOIAOR PER-81 /P8/2011 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DAN PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SUBAT BERHARGA
FORMAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG SP2HL KEMENTERtAN NEGARAILEMBAGA...(1) SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG Nomor . .. .. .. (3) Tanggal : (2) Kuasa Bendahara Umum Negara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
4)
Agar mengesahkan pendapatan dan/atau belanja terkait hIbah sejumlah: Saida awal Pendapatan Hibah
Rp Rp
(5) (6)
Belanja terkaitHlbah Snick) akhir
Hp Rp
(7) (8)
Cesar Pengesahan : (11)
(10)
Tahun Anggaran :
(9)
Untuk Pedode Tdwulan :
Satker
Kewenangan
Nama Satker
xxxxxx
xx
xxxxxiooca..(12)
Fungsi, Subfungsl, BA. Unit Eseton I, Program xx.xx.xxx.xx.xx (13) Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja xoctr000txx.xx (14) Sumber DanalCara Penarikan Nomor Register BELANJA Jumlah Uang
Akun )COCX)0(
... ....... .418)
.. (17)
Jumlah BeIanja
. xx 1 xx (15) : xxxxxxx (16)
PENDAPATAN BA/Unit Eselon I Jumlah Uang /Lokasi/AkuntSatker (20) (21) xxx.xx.xx.m.x cootx.xrccoc Jurniali Pendapatan
(19)
Kepada
: Bendahara Umum Negara untuk dibukukan sepertunya
Yaltu
:
(22)
(23)
(24) a.n.Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM ....(25) Mill11 ill NIP/NRP 100113112301063..7
...............(26)
(27)
-I-
1.
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SP2HL) NOMOR
URAIAN ISIAN
(1)
Diisi uraian Kementerian Negara/Lembaga
(2)
Diisi tanggal diterbitkan SP2HL
(3)
Diisi nornor SP2HL
(4)
Diisi uraian KPPN yang rnelakukan pengesahan, diikuti kode KPPN
(5)
Diisi saldo awal hibah langsung.
(6)
Diisi jumlah pendapatan hibah langsung yang telah diterirna.
(7)
Diisi jumlah belanja terkaft Hibah.
(8)
Das' jumlah saldo awal dengan sebsih antara pendapatan hibah dengan belanja terkait hibah
(9)
Diisi petiode triwulan
(10)
Diisi Tahun Anggaran
(11)
Dist dasar diterbltkannya SP2HL, misalnya: Nomor UU APBN, nomor dan tanggal DIPA, atsu dokumen penerimaan dan pengeluaran Iainnya
(12)
Diisi kode Satker (6 digit), Rode kewenangan (2 digit), sada nama Satker penerima hibah
(13)
Di isi Rode Fungal. Sub Fungsl, BA, Unit Eselon I, Program
(14)
Diisi Janis Kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja
(15)
Dial sumber dana dan =Ira penarikan dengan ketentuan sebagal berikut: 1. Kode (10) Hibah Langsung Dalam Negeri (HLO): untuk hibah langsung bentuk uang yang berasal dari dalam negeri dan kode cam penarikan (-). 2. Kode (11) Hibah Langsung Luar Negeri (HLL): untuk hibah langsung bentuk uang yang berasal dari luar negeri dan kode cam penarikan (-).
(16)
Diisi nomor register
(17)
Diisi akun belanja sesuai akun-akun belanja yang telah ada pada revisi DIPA
(18)
Diisi jumlah rupiah masing-masing akun belanja
(19)
Dist total rupiah jumlah belanja terkait hibah
(20)
1. Dial kode Bagian Anggaran dan Eselon I: 999.02; kode lokasi. 01.51; Rode akun pendapatan: Kode Akun yang Khusus digunakan dalam SP2HL; dan Rode Satker: 960186 2. Kode Akun yang khusus digunakan dalam Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), sebagai berikut: Kode Akun 431131
Uraian Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang —
Perorangan
-2-
431132
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang — Lembaga/Badan Usaha
431133
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang — Pemerintah Daerah
431139
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang — Lainnya
431231
Pendapatan Hibah Luar Negeri — Langsung Bentuk Uang Perorangan
431232
Pendapatan Hibah Luar Negeri — Langsung Bentuk Uang Bilateral
431233
Pendapatan Hibah Luar Negen — Langsung Bentuk Uang Multilateral
431239
Pendapatan Hibah Luar Negeri — Langsung Bentuk Uang Lainnya
(21)
Diisi lumlah rupiah masing-masing akun pendapatan hibah
(22)
Diisi total rupiah jumlah pendapatan hibah
(23)
nisi uralan kepeduan pengesahan
(24)
Diisi nama kota dan tanggal diterbitkan SP2HL (sama seperti pada pain 2)
(25)
Otisl lands tangan Pejabat Penandatangan SPM
(28)
Diisi nama dan NIP/NRP Pejabat Penandatangan SPM
(27)
Mai bar code hasil enkripsi aplikasi SPM
DIREKTUR JENDERAL,
AGUS SUPRLIANTO NIP.19530814 197507 1 001 %V
-3-
Lampiran 15 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENbAHARAANNOMOR PER- a1 /P812011 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BENTUK LANG DAN PENGATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANGOJASA/SURAT BERHARGA
FORMAT SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN PEN DAPATAN HIBAH LANGSUNG (SP4HL) KEMENTERIAN/LEMBAGA
(1)
suRAT PERMITAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN WEAN LANGSUNG Tanggal : .... (2) Nomor .... (3) Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
.,.. . (4)
Agar mengesahkan pengembalian pendapatan hibah sejumlah : 1. Sisa Hibah (5) Rp. 2. Pengembalian Pendapatan Hibah Rp. (5) 3. Saida Akhir Rp. (7) Tahun ... ...... (8) Dasar Pengesahan :
Satke r
Kewenangan
Nana Sake(
xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (10) Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon I, Program xx.xx.xxx.xx.xx (11) Keglatan, Output, Lokasi, Jenls Belanja xxxxxx xx xx.xx xx (12)
(9)
Sumba r Dana/Cara Penarikan : xx/xx (13) Nomor Register : xxxxxxx (14) P ENB Er/MALIAN PENDAPATAN HI BAH LANGSUNG BA/Unit Eselon I /Lokasi/Akun/Satker
Kenada
Jurniah Uang
(15) xxx.xx.xx.xx.xxxxxx.xxxxxx
(16)
Jumlati Pengembalian
(17)
Bendahara Umum
Negara untuk dibukukan seperluny-a
Yaitu (18) (19) a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatangan SPM
...(20) 1 11 I Milli I 10016912301063-7
NIP/NRP
(21)
(22)
-6-
4
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBAUAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG (SP4HL NOMOR URAIAN !SIAN (1)
Diisi uraian Kementerian Negaratembaga
(2)
Diisi tanggal diterbitkan SP4HL
(3)
Dilsi nomor SP4HL
(4)
Diisi uraian KPPN yang melakukan pengesahan, diikuti kode KPPN
(5)
DU& sisa uang dart hibah yang akan dikembalikan ke donor
(6)
Dilsi jumlah pengembalian pendapatan hibah
(7)
DIM wash antara sisa hibah dengan pengembalian hibah
(8)
Diisi Tahun Anggaran
(9)
Dilsi dasar diterbitkannya SP4HL, misalnya: Nomor UU APBN, nomor dan tanggat DIPA, atau dokumen penerimaan dan pengeluaran lainnya
(10)
Dilsi kode Satker (6 digit), kode kewenangan (2 digit), serta nama Satker penerima hibah
(11)
Di Isl Kode Fungsi, Subfungsi, BA, Unit Eselon 1, dan Program
(12)
Diisi jenis Kegiatart, Output, Lokasi, Jenis Belanja
(13)
Das' sumber dana dan can penarikan dengan ketentuan sebagal berikut: 1. Kode (10) Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD): untuk hibah langsung bentuk uang yang berasal dari dalam negeri dan kode cara penarikan (-). 2. Kode (11) Hbah Langsung Luar Negeri (HL1): untuk hibah langsung bentuk uang yang berasal dad luar negeri dan kode cara penarikan (-). Diisi nomor register
(14) (15)
Mal kode Baglan Anggaran, Unit Eselon 1, kode Lokasi, Akun dan Rode Satker, dengan ketentuan: 1. Untuk pengembalian tahun anggaran berjalan diisi: 999.02.01.51.431ica.960186 Kode Akun menggunakan Rode akun yang sama dengan koda akun yang digunakan pada sant merierima hibah langsung. 2. Untuk pengembalian tahun anggaran lalu: kode BA, Eselon I, Rode Lokasi, dan Rode Satker merujuk pada kode Satker penerbit SP4HL dengan akun 311911 -.
(16)
Diisi jumlah rupiah masing-masing akun pengembalian pendapatan
(17)
Dilsi total rupiah jumlah pengembalian pendapatan
(18)
Dilsi uraian kepertuan pengesahan, yaitu: Pengembalian tilbah Langsung bentuk Uang kepada Pemberi Hlbah sesuai bukti setor tanggal........ Nomor.. ..... ..
(19)
Oils' nama kota dan tanggal diterbitkan SP4HL {sama Gaped' pada poin 2)
(20)
Diisi tanda tangan Pejabat Penandatangan SPM
-7-
1NOMOR
URAIAN ISIAN
(21)
Diisi nanta dan N1P/NRP Pejabat Penandatangan SPM
(22)
Diisi bar code basil enkripsi aplikasi SPM
DIREKTUR JENDERAL,
rid AGUS SUPRIJANTO NIP.19530814 197507 1 001
-8-
Lampiran PERATURAN MENTERI KEUANGAN /PMK.05/2011 TENTANG MEKANISME PENCELOLAAN PENERIMAAN HIBAH
NOMOR191
ter MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KOP SURAT (1) SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA TANGGAL
NOMOR
Yth . Direktur Jenderal Pengelolaan Utang - Kementerian Keuangan RI Cq, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Bersama ini thsarnpaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat • Berharga sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa Barang/Jasa/Surat Berharga dengan rincian sebagai berikut : Penerima Hibah Bagian Anggaran/Eselon I : (2) Kode dan Nama Satker : (3) Pemberi Hibah Negara Donor Nama Donor Nama Proyek Nomor & Tgl Perjanjian Hibah Nilai Hibah Rincian Pendapatan Hibah Nomor register Nilai realisasi Hibah Bentuk Hibah Akan
Telah disahkan/dibukukan Tanggl (17)
: (4) : (5) (6) : (7) : (8)
(9) (10) equivalen Rp (11) ❑ Barang ❑ Jasa 0 Surat Berharga (12) (13)
(14), (15) PA/ KPA
TTD
TTD
NAMA(18) NIP(19)
(16)
'
IvIENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -2-
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA No. 1
Keterangan Diisikan Kop Surat Kementerian/Lembaga yang mengajukan pengesahan.
2
Diisikan Kode dan Uraian Bagian Anggaran dan Eselon I.
3
Diisikan Kode dan Uraian Sather Penerima Hibah.
4
Diisikan Negara Pemberi hibah. Dalam hal Pemberi Hibah merupakan: • lembaga internasional dan luar negeri diisi lembaga internasional, • lembaga nasional dari dalam negeri diisi lembaga nasional.
5
Diisikan Nama Pemberi Hibah. -
6
Nama proyek/kegiatan yang dibiayai hibah.
7
Nomor dan tanggal Perjanjian Hibah (Grant Agreement).
8
Diisikan Nilai Komitmen/nilai proyek yang diperjanjikan sesuai perjanjian hibah.
9
Diisikan nomor register dari DJPU..
10
Diisikan nilai realisasi hibah dalam valas (bila ada) sesuai Berita Acara Serah Terima.
11
Diisikan nilai realisasi hibah dalam rupiah sesuai Berita Acara Serah Terima.
12
Diberi tanda silang pada salah satu kotak sesuai bentuk hibah yang diterima.
13
Diisikan kode akun pendapatan hibah yang diterima (dapat dilihat pada Modul/Bagan Akun Standar).
14
Diisikan kota penerbit Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga.
15
Diisikan tanggal penerbitan Surat Perintah Pengesahan. Pendapatan
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ,
Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga. 16
Diisikan Nama dan NIP/NRP PA/KPA.
17
Diisi oleh DJPU.
18
Diisi oleh DJPU.
19
Diisi oleh DJPU.
Salinan sesuai dengan asllnya KEPALA BIRO UMUM • u.13 VIGAN ICEPALA T1001 ■ ENTERIAN •
GIART • NIP. 1959
,B4112 ite I mRIAT Jek
MENTERI ICWJANGAN, t td AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Lampiranis PERATURAN. D1REKTUR JENDERAttaparmr— NOWA PER- sitPerzDti TENTANG TATA CARA PENr#SAHAN NOAH L.ANGSONG BENTIAK IJANCI DAM PENCATATAN HMS LANGSIAg3 REMIUK BARANG/JASA/$IJRAT' BERHARGA
GMAT MEMO PENCKIATAN H1SAli LANGSUNG BEUTUK BARAIRWASNSURAT BERHARGA IMPEL-EWS) KFMPNTERIAN NEGARAJLEMBAGA. (1) MEMO PENcATATAN HIEelj,LANGUNG gtENTUK BARANG/JASA/SURAT BERRARGP Tanggal. ..... .. . (2) Nomor : (3) Kuasa Eiendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendehataan Negara
. 4) agar melakukan pencatatan atas penerimaan hibah langsung bentuk barannasaisurat berharga : Tahun Anggewan . ... ....... (5) DaaarPannalatart : ..(e)
Satker
Kewenangan
Nama Satker
nyyxx
'a
=coax:0am•(7)
Fungsl, Subfungsi, BA, Unit Eselon 1, Program xx.xxotxxxx (8) Kegtatan, Output. tenkasi, Jens Belans xca. tco.xxioc (9) Sumber Dana/Cara Penankan Noma Register SELANJA Aiwa =cu.
Juntab Liana
2)
"'-' ' (13)
la
xxixx (10) : xxxxooc (11)
PENDAPATAN BA/Unit Eselon 1 Jumlah Uang /LokasUAkun/Satker (15) xxx.teat.u.xxxxxxxconoc ' ''''''''''' '''''''.(16)
..........414)
Jumlah Pendapa n
(17)
:Beactattant Umurn Negara untuk dlbukukan sepertunya Yal,
(18)
Kuasa Pengguna Anggaran
(19) -
....(20) . I
I I
' $
NIP/NRP...
±L
a '
..A22)
- 11
(21)
PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/ SURAT BERHARGA (MPHL-BJS) NOM }R
URAIAN ISIAN
(1)
Diisi uraian Kementerian Negara/Lembaga
(2)
Mist tanggal diterbitkan MPHL-BJS
(3)
Diisi nomor MPHL-BJS
(4)
Diisi uraian KPPN yang melakukan pengesahan, diikuti kode KPPN
(5)
Diisi Tahun Anggaran
(6)
Diisi dasar diterbitkannya MPHL-BJS, yaitu: PP No.10/2011, dan Tanggal serta Nomor SP3HL-BJS.
(7)
Diisi kode Satker (6 digit), kode kewenangan (2 digit). serta nama Satker penerima hibah
(8)
Di isi Fungsi, Sub Fungsi, BA. Unit Eselon I, Program.
(9)
Diisi Kode Kegiatan, Output, Lokasi, Janis Belanja. Untuk Kegiatan dan Output dila' kode keglatan dan output yang ada pada Satuan Kerja berkenaan yang paling sesuai dengan maksud dan tujuan penerimaan hibah barang/jasa/surat berharga.
(10)
Diisi sumber dana dan can penarikan dengan ketentuan sebagai berikut 1. Kode (12) Hibah Langsung Barang Dalam Negeri (HLBD): untuk hibah langsung bentuk barang yang berasal dart dalam negeri dan kode cara penarikan (-). 2. Kode (13) Hibah Langsung Barang Luar Negeri (HLBL): untuk hibah langsung bentuk barang yang berasal dan War negeri dan kode cara penarikan (-). 3. Kode (14) Hibah Langsung Jasa Dalam Negeri (HLJD): untuk hibah langsung bentuk jasa yang berasal dad dalam negeri dan kode cara penarikan (-). 4. Kode (15) Hibah Langsung Jasa Luar Negeri (HLJL): untuk hibah langsung bentuk jasa yang berasal dad luar negeri dan kode can penarikan (-). 5. Kode (16) Hibah Langsung Surat Berharga Dalam Negeri (HLSD): untuk hibah langsung bentuk swat berharga yang berasal dad dalam negeri dan kode cara penarikan (-). 6. Kode (17) Hibah Langsung Surat Berharga Luar Negeri (HLSL): untuk hibah langsung bentuk surat berharga yang berasal dari luar negeri dan kode can penarikan (-).
(1'1)
Diisi nomor register
(12)
Mai akun belanja seperti di bawah int 1. Untuk Belanja dalam bentuk Barang: Kode Akun 521611 531211 532211 533211
Uraian Belanja Baranq untuk Pencatatan Persediaan dart Hibah Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dad Hibah Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan Mesin dad Hibah Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung dan Bangunan dart Hibah -12-
f
534211 536211
Belanja Modal Jalan. Irtgasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jatan. Irigasi dan Jaringan dart Hibah Belanja Modal Lainnya untuk Pencatatan Met Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dad Hibah
2. Untuk Belanja dalam bentuk Jasa: Kode Akun 522311
Uraian Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dart Hibah
3. Untuk Belanja dalam bentuk Surat Berharga: Kode Akun 724411
(13)
Uraian Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dad Hibah Dual jumlah rupiah masing-masing akun belanja
(14)
Diisi total rupiah jumlah belanja terkait hibah
(15)
Dist Kode BA/Unit Eselon ULokasUAkun/Satker. 999.02.01.51.431x=960186 Kode Akun Pendapatan yang khusus digunakan dalam Memo Pencatatan Hibah Langsung–Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL—BJS): 1. Untuk Pendapatan dalam bentuk Barang: Kode Akun 431121 431221
Uraian Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Baiting
2. Untuk Pendapatan dalam bentuk Jasa: Kode Akun 431122 431222
Uraian Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa
3. Untuk Pendapatan dalam bentuk Surat Berharga: Kode Akun 431123
(16)
Uraian Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Surat Berharga 431223 Pendapatan Hibah Luar Negeri-,- Langsung Bentuk Surat Berharga Diisi jumlah rupiah masing-masing akun pendapatan hibah
(17)
Ohl total rupiah jumlah pendapatan hibah
(18)
Diisi uraian keperluan pencatatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga
(19)
Oust tanggal diterbitkan MPHL-BJS (sama seperti pada poin 2)
(20)
Diisi tanda tanganKuasa Pengguna Anggaran
- 13 -
1
NOMOR
URAIAN ISIAN
(21)
Dfisi nama dan NiP/NRPKuasa Pengguna Anggaran
(22)
Diisi bar code hasH enkripsi apfikasi SPM
DIREKTUR JENDERAL.
$AGtJS SUPRIJANTO ,NIR19530814 197507 1 001
-14-
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIFtEKTORAT JENDERAL PERBENDANARAAN KPPN
I
I
(1)
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor •
(2)
Tanggal :
(3)
Lembar Untuk KANTOR PENERIMA SETORAN (BANK PERSEPSI) KANTOR POS DAN GIRO
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR :
A.
4 (4)
1. NPWP Wajib Setor/Bend 2. Nama Wajib Setor/Bend 3. Alamat
B. 1. Kementerian/Lembaga
(8 )
2. Unit Organisasi Eselon I
(9 )
3. Satuan Kerja
(10)
4. Fungsi/Subfungsi/Program :
(11)
5. Kegiatan/Subkegiatan
(12)
6. Lokasi
(13)
C.
MAP dan Uraian Penerimaan
D.
Jumlah Setoran
(14) : Rp.
(15)
Dengan Huruf (16) E.
Surat Penagihan (SPN)
: Nomor
(17) Tanggal :
(18)
Atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N)
: KPPN
PERHATIAN
(19)
Keperluan : (20)
Bacalah Dahulu Petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini
(21) tanggal
(22)
Diterima Oleh : BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal
(25)
Cap
NIP.
(23) Tanda Tangan
(26)
(24) Nama Terang
(27)
—i 1—
'''',
1-o
C N 'Ides a2 ita r, N a 'a a. w
O
N rn C
o. 0 NJ
O
• 0) ...
Kebutuhan Dana
so
cs) tri in Y
re
I-or a co
elC C
II IC'
N t :11
I
V N
Non Kontraktual
Ill 1.1.
a 7, t z a' SC
O.
0
E.4 a2 0 )-0—, 0
0
V
Z
5
2
n
1 Y
4.
E
1 .128
N
0 2
.-
a
C m
Pejabat Eselon I Kementerian Negaraflembaga
I Marge Volume
PerhKungen • . .
I Jumlah Maya
a- , yU
cc
• O
C
Kama Kab./ Kota
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL
NTOR VVILAYAN
▪
RS
1-4 E
S
3 0 o.
0 fa.
8
ztc
O o 5 r?
i Ln kr, 0 0 o
35
VI 0 0
S
........ , -5,
..................... ,
i
5 P. n a
a.
BELANJA MODAL
< '." N
n
,
..................... ,
0 ..
< 0
8 5 z z ea — z ea
<
6
z eu, g s
.............. ,
=
,
.......... ,
I
0 aC
,
t.;
PAGU
BEIAM/ABARANG
<
......... , < .„ „ zic
E
z
a
:IC
0
"
D LI
............
,
a.
-.... z z 1. .15 < 8 re
2 1 :?; 0 2 0 0 N rg rg rg a° q q o oo oo w .6 ,6 ,6 '6
rt II L
icoL?, 2 g 2 ,'01, f' :7-.. 2 c,, cr, 0. cn rg c•Lt cg rLI P (V rg ni .6 ui ‘d ..6 ,6 .6 .6 < 2 9 0. Q 9 0. 2 ,o .6 .O .6 ,45 ,6 ,r; —,
in u, Ln in 'n in in in Ln LIL Ln in Ln Ln ta Ln ,r, Ln Ln 0 LPL 0 0 0 Q 0 0 0 ,-, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C W rgi
0 Z
''2 2 P. R g r`•c= P: g). g 2 53 2 2 2 2 ct rc; 2 2 2 Eic p or PPPPPPcrIP caL oL cr, a. 0, 0, a, cr, cr, rr, NNpINNNelniNNNNNNNNNNeuNN oi ft; rn rn rn n: vo vi 6 vi Qi ui ,c; .zi .6 ui ,6 gqq °0.c? 0. q 0. 0. O D. D. 0. 0. 0. 0. 0. 0. O. 0. o gooooo o ogo.o,o,o °to. o 0 ci ‘Cr gi , , c;, .6 .6 .6 .6 ■O ,c) r.0 rn ■13 rth mi ui g) qi .6 ,.6 •Ii in u'i in ;4 un in in in in in
.—
Ln 'A LA 0 o 0
S
.71
It, ZS 2,
n
i EALISASI I
SISA
a
8,D 0 g rol & `ci.; ro.; <7, 0 0 ON 0 0 0 0 0 0, 0 V1 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 kg ■O :C0 01 C0 T " N ni 70 01 'N 0 0 0 0 0 0. 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0, 000000 0 P, 0 0 0 0 0 0 0 0 o.
TZ 41 , 01 0 01 ‘, 01 0) 01 0 0% 01 0 0 0 0, NN
701 " el " " 6 5 5 3 3 30 q00.0.0.20.0.0.0.0.o0 .1" .c) v> lb .0 No vz■ P 6
N.6
.6
.6
88888888888s8s888888
0
0
16 .6 .16 q() < 2 8888880 88888
5
-5-
S
-6:
JUMLAH
e...-
7 — -a 6 a
am n.
BELAN1AMODAL
■ 5, 71
■ 3,
ra
6 et
E 6 tt
I
I
110Yd
n
BEIANJA BARANG
I
D o p.
zi ‘6 ,5 z, 6 z et 5 2 z 0
z I il l
<
O.
T 1 T v' a a.
at
R q O.
O.
1. '8
ON
're g 2 .1-6 cra re3 to 2 2 ctoNO 2; 8 a.- h'p apl '6 '6,a,-' 2,co Opa,- `O'a, 2al S IQ rc: g 2 NO N Ch 0.. 0. 0. 0. 0. 0. o o o o o 0. o ch 0, 0, cn a a a
O.
O.
0 0 0) Q 0 2 q 0 . 0 q 0. 2 0. 9 0 0 0 o so, 0, go. o0 o0 o 0 o, vv. •5 w ,6 'L D q q V) '0 0 '0 o 0 d cc w w o .3 o .6 6 kd ,d 6 ,5 qi .6 .6 .a un v., in tr. al ,r, un '6 tarn an an un in tn In WI tn in in In in vo v., ,e, vo oo in La to v) La Ln La 0 0 0 0 0 0
82 e
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
41.23:n_
a
0
-%
1,t „
a14. re•
JUMLAH
o.
Lampiran 23 REKAP LAPORAN KEADAAN KAS UANG PENERIMAAN (LKKUP) PRO VINSI TAHuN ANGGARAN 5.0
dalam ruiah 1r' (".1 '.17i9lv.IN.YPUIRIrrrVli;lz[S!rrA IIsk19.:= 1M:Augq,3grAii9?: 1
_ KamelIBPNProvInsl...
Penenmaan Fungsional
1901 1902
1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 423210 423511 Jungahl Penerimaan 423129 Urnum 423141 423142 423149 423221 423291 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922 Jundah II 2
3
rilliopiltNIW.'
•
MM14:12n.r
1901 1802 1803 1904 1905 1906 1907 1908 1909 423219 423511 Jurnlahl Penedmaan 423129 Urnum 423141 423142 423149 423221 423291 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922 Jungahll
Jungahl 41 KenlorPerranahanKab./Koth Penal-imam FungsMnal
c
1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 423219 423511 Juml hl Penenrnaan 423129 Urnum 423141 423142 423149 423221 423291 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922 Jung h 8
r
somorkenris
-
qn ora^ o
1-ky an
-
-
•
•
•
-
•
.
•
-
.
-
•
-
-
-
-
•
•
-
-
-
-
-
-
•
• .
-
-
•
•
-
-
-
-
-
-
-
•
.
.
•
.
•
-
-
-
-
. -
. -
-
-
.
-
-
-
-
-
•
•
•
-
-
-
•
-
•
-
-
-
•
-
•
• •
.
-
•
•
.
-
-
-
.
.
20, n
--.:7,-.-7.-,y
gap IMIt64\11* StibiaiS
-
•
1901 1902
957141c)
gia" .141 zin .
•
Jundahl+11 KantorPertanananKabJKoW Penenmaan FungsMnal
Jungahl+1
.
, worisetsr-77"*-Thisiseestas
.
1, 4 dst
2
3 -) PermImaan Fungaiona1
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 423219 423511 Juml hl Penedmaan 423129 423141 Umum 423142 423149 423221 423291 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922 Juml h II
Jumlahl+11 Jumlah PennImaan Penerlmaan Fungslonal
1901 1902 1003 1904 1905 1906 1907 1908 1909 423219 423511 Juml hl Penedmaan 423129 Umum 423141 423142 423149 423221 423291 423911 423012 423913 423914 423915 423916 423918 423922 Jumlah II
Jurnlah 1+ I
4
6
5
I
— 7
(514)
. -
hal .2 7
(6/4)
-
.
-
. . -
.
.
.
. .
-
-
.
-
-
. -
. .
. . • • • -
-
. . .
.
-
. .
. .
.
-
-
• • •
.
.
.
. .
. .
. .
.
. . .
. . .
. -
-
. • •
-
-
-
-
-
.
. .
.
. -
-
•
•
• •
-
.
. •
20 KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
NIP
Keterangan : I 1
2 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penerimaan Fungslonal 423219
423511 Penerimaan Umum 423129 423141 423142 423149 423221 423291 423911 423912 423913 423914 423915 423916
Pendapatan Pelayanan Pertanahan -1901 (Pelayanan Survey, Pengukuran dan Pemetaan) -1902 (Pelayanan Pemerlksaan Tanah) - 1903 (Pelayanan konsolidasi Tanah Secara Swadaya) - 1904 (Pelayanan Pertlmbangan Teknls Pertanahan) - 1905 (Pelayanan Pendaftaran Tanah ) - 1906 (Pelayanan Informasi Pertanahan) -1907 (Pelayanan Llsensft -1908 (Palayanan Penetapan Tanah Obyek Penguasaan Benda-benda Tetap Milik perseorangan Warga Negara BeLando (P3MB)) -1909 (Pelayanan Kerjasama di bidang pertanahan yang berasal dart ker)asama dengan pihak lain) Pendapatan Uang Pendidlkan
Pendapatan Penjualan Ant Lainnya yang Berlebih/Rusak/Dihapuskan Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Pendapatan Jail Lembaga Keuangan (lasa Giro) Pendapatan lasa Lainnya Penerimaan kemball Belanja Pegawal Pusat Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan kemball Belan)a Pensiun Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kemball Belanja Lainnya Rupiah Mum' Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kemball Belanja Lainnya Pinjaman Luar Nagar) Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kemball Belanja Swadana Tahun Anggaran Yang Lalu
13
423919
Penerimaan Kemball BalanJa Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu
14
423922
Pendapatan Pelunasan Gantl Rugi atas Kerugian yang diderita oleh Negara (Masuk TGR)
<0 Oz < 1.1.1 co
0
••
0
z
aza O0 0 CC4( < a. Z Zz Z O. < < CD =
< >i— it CC
<
CI. cc cc Z00 on < co
8
2
N
4•
—
—
rw'
6 G.
Na ' 1; VN V
N ' ni;') 71 * VNNN V. V v
V .-
"I N el a
c, FT's
PENDAPATANJASA I
—, ,
PENDAPATANJASA
PENDAPATANSEWA Pendapatan Sewa RumahDinas/Rumah Heger' Sewa Gedung, Bangunan dan Gudang Pendapatan Sawa Benda-benda Tak Bengerak Lainnya
rew •
piC]
N
t
r--
N CO N V
—
to N
,
-rri
N CO N V
N N en t.,4 N (I V N a
N o e3 N c‘d en v N .. Ce
n aN
E
PENDAPATANPENDIDIKAN Pendapatan Uang Pendidikan Pelayanan Pendidikan
na^
PENDAPATAN PENDIDIKAN
PENDAPATANJASA LAINNYA Pendapatan Jasa-Jasa Lainnya
a,,
PENDAPATANJASAII Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
5
PENDAPATANPENJUALANASSET Pendapatan Penjualan assetLainnya yang bedebitirusak/Mhapuskan
2 T2 PENGELUARAN
PENERIMAAN
BULANLALU
1,-
PENDAPATAN, PENJUMAN, SEWA, JASADANBUNGA
z
0
,Pendapatan Pelayanan Pertanahan I- 1901 (Pelayanan Survey, Pengukuran dan Pernetaan) - 1902 (Pelayanan Pemedksaan Tanah) -1903 (Pelayanan konsolidasiTanah Secara Swadaya) - 1904 (Pelayanan Pedimbangan Teknis Pertanahan) - 1905 (Pelayanan Pendaftaran Tanah ) - 1906 (Pelayanan ((durmas)Pelanahan) - 1907 (Pelayanan Usensi) - 1908 (Pelayanan Penelapan Tanah Obyek Penguasaan Benda tenda Tetap Milikperseorangan Warga Negara Belanda (P3MB)) - 1909 (Pelayanan Kerjasama di bidang pertanahan yang berasat dad kerjasama dengan pihak lain)
N Q PENGELUARAN
-J
i
D<
T-----1 3(.11. -AN INI — PENERIMAAN
0 N
3
w wE az 0 eL • • zzz
URAJANJENIS PENERIMAAN IKELPENDAPATANISUBKEL.PENDAPATAN I PENDAPATAN
•
•
< N 2V
k Z
=035 Bw0 zw
a
Q 0. 0 N
to
a ..0 T.5
m
RI
tn ,.. e) V) N+ a
N
Z
Z
3 < 9 ..w r, N
D _ _ _ •
8 >.
1 i .
z
1
2
r) 0,Of CI 0 0> CA CP
2
.., .. 0, ......
VtFILIP 'A I MINrwrimnoaro• r IUTANG Pendapatan Pek.1113580 GangRug' alas Kentgian yang cfuterila olehNegam 4MasukTP/TGR)
Cril
Penedmaan Kembab Belanja Penskn Tabun Anggaran Yang Lalu Tabun Anggaran Yang Lalu Penedmaan Kembab Belanja Lai aya RupiahNIuml Tatum Anggaran Yang Lalu Belanja Lakinya Pirtjaman bum Negev; Penerimaan Kembali Penedmaan Kembag Belanja Lalnnya libahTabun Anggaran Yang Lalu Belanja Swadana Tabun anggaran Yang Lalu Penedmaan Kembai Penetimaan KembagBelanja Lalmya Tabun Anggaran Yang Lalu
'ir
PusatTabun Anggaran Yang Lalu Kenbali Belanja Pegawai PeCeriTadfl
ai
e
m
S
.
n
E.-,
r3 CO
0—Nr,...nv 2 t2 rip
[
• • •
, o
Petunjuk Pengisian 1)
6/Hsi jumlah kelompok pendapatan 1.1 + 1.2
2)
Disi jumlah pendapatan sesuai Sub kelompok pendapatan
3)
Diisi jumlah kelompok pendapatan 11.1+ 11.2 + 11.3
2a) Diisi jumlah pendapatan dari jenis kegiatan Pelayanan Pertanahan 4)
Diisi jumlah kelompok pendapatan 111.1
5)
Diisi jumlah kelompok pendapatan IV.1 + IV.2
6)
Diisi jumlah seluruh pendapatan ( I + II + III + IV )
a Z
2
cu
Zz g W I%
Z
0.= • < <
cd Z g Oz a.
5
5
0.
0.
2 ar.
ars _le aa a .0to
9N N
J
PI
LIJ
0 0 bg
vl
jj CD t
)...AF ›. .
-a-, . wA w 0.. a
Ao. i a_0
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi alas Kerugian yang diderita etchNegara (Masuk TGR)
et.
WaTERHADAP I TARGET I vl
Penerimaan KembaliBelanja Swadana Tahun Anggaran Yang Lalu
J
=
Ct
REALISASI TRIWULANIV
e N
IPendapatan Sewa Rumah Dinas/RumahNegeri Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang Pendapatan Sewa Benda-benda TakBergerak Lainnya IPendapatan Pelayanan Pertanahan I,'Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Uang Pendidikan PusatTahun Anggaran yang Lain Penerimaan KembaliBelanja Pegawai Penerimaan kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Mumi Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan KembaliBelanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya HibahTahun Anggaran Yang Lalu
I.
REALISASI REALLSASI TRIWULANII TRIWULAN
ra
TARGET PNBP
fafa
JENIS PNBP (PERMAP)
0
I
5g
= -.1 0C n LP, C
i—c a i .1.4 al
02
V)
KEPALAKANTORWILAYAHBADANPERTANAHAN NASIO NAL
•
•-• 1-4 41 Z 4(< SO —I
n D 10
.r-
Vi CA 0; OeNI.-- N. v- .— N en v ■41 OD CO CV NVVV.— N N 7, 'cii '07) or c7, .1cnen '5 en 'o) en crii en. en cn re en ce, en ce) el en en en en NNINNNNNNNNNNNNOJN V V V V V V V V V V V V V V V V* .— N r) v w r-. co a> ,_ r. ° '''T. ",_",_v 'a '° ,_ T. ,_
t
5
X
• -Jro QZ 1: 1
.00C
O 0
zz za < 03 =r Q z >gc.
hc,§ zo ‹, oz
;g4
1. Ka ntor WIlayahBPNPropInsi
4C1.
sc
OrN0,0,.......,—,—NM,SNUDON
..rerV*VVY4—ettfl-4—.7—q—ct
- REALISASI REAUSASI
i
NVYNI- •- NO N ,,,,mm 0, F,Frirliv,W,P,P, minmenmmm NNNNNNNNNNNNNNNN
0) 01 0) 0, N 07 ,t It) 0 cn c.4 NOV,,-NM .......N .04 04 N LO 0) 0) 0) 0) 0) 01 0) cn MMMMVIMMMCIMMMMCOMM NNNNNNNNNNNNNNNN Y VVVV V VOVV , ItVtIVV
.-NCIVCONWO°'-C‘"”W"".-
rNMVCON.COM °r-Nr""""-
JUMLAH
REALISASI TRIWULANI TRIWULANII TRIWULAN III
1
Pendapatan Uang Pendidtkan Penerimaan kembaliBelanja Pegawai PusatTahun Angga ran yang La lu Penerimaan kembali Belanja Pensiun Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan KembaliBelanja Lainnya RupiahMumi Ta hun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Piriaman Luar Ne.eri Tahun M• • aran Yang Lalu Penerimaan KembaliBelanja Lainnya HibahTahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan KembaliBelanja Swadana Tahun Angg an Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang La lu Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita olehNegara (MasukTGR)
1
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa
TARGET PNBP
1
Pendapatan Penjualan MetLainnya yang Berlebih/RusaWDihapuskan Pendapatan Sewa RumahDinas/Ruma h Ne•eri Pendapatan sewa geduno bangunan dan gudang Pendapatan Sewa Benda-benda TakBergerakLainnya
2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
JUMLAH
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi alas Kerugianyang diderita olehNegarajMasukTGR)
an PusatTa hun Anggaran yang Lalu Penerimaan kembaliBelanja Pegawai Penerimaan kembaliBelanja Pensiun Tahun Anggaran yang Lalu ja Lainnya RupiahMumi Tahun Anggaran yang Lalu Lainnya Pinjaman Luar WagedTahun Anggaran Yang Lalu jPenerimaan Kembali Belanja Lainnya HibahTahun Anggaran Yang Lahr
Pendapatan Penjualan MetLainnya yang Bedebih/Rusak/Dihapuskan Pendapatan Sewa RumahDinas/Rumah!gegen Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang I Pendapatan Sewa Benda-benda Ta kBergerakLainnya Pendapatan Pelayanan Pertanahan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
1
JENISPNBP (PERMAP)
REAUSASI TRIWULANIV
%TERHADAP TARGET
•
=Q
=
2=
CC
I I I
I 1 I
III
1
1
1
,
csi
1-
.-
It Nt 11 NI" 1-4 V'
0) r CNI 0) 0) r r r r CY Cr, el' L0 tD CI N N 1r V V r N CO r r •-• r r r r r N r NNN L0 0) 0) 01 cn cn 0) 0) cn r) C, CI ca 0 cc/ (a n m c” er? C) Cf) r) r) 07 NNNNNNNCINNNNNNNN
co
> C
I 2 I J
1 1 C ct
I CO
li 1c It 2
j i
.n
...
II+ el 14-1C0 CM r O
,
,2 .7..1 ;at,...
v
JUMLAH JUMLAH I sld
Uann Pendidikan iPendanatan . Pusat Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan kembaliBelanja Pegawai Belanja Pensiun Tahun Anggaran yang Lalu IPenerimaan kembali Galan]a Lainnya RupiahMumiTahun Anggaran yang Lalu Penedmaan Kembali Penedmaan KembaliBelanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Belanj a Lainnya Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Penedmaan Kembali Penedmaan KembaliBelanj a Swadana Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanj a Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Keruglan yang diderita oleh Negara (MasukTGR)
)N
inpridanatan Penivalan AsetLainnya yang Berlebih/RusakiDihapuskan Pendapatan Sewa RumahDinas/Rumah Neged Pendanalan sewa aedunq. bangunan dan gudang Pendapatan Sewa Benda-benda TakBergerakLainnya opncianatan Pplavanan Pertanahan ipane Th7n:tcn.lnca l embaaa Keuarman Hasa Giro)
3. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
el
0 1-
0
co
I-KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI
I ; 1
w
N
4*
...o
4
Lampiran 25 REKAPITULASI LAPORAN REAUSASI PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PMAK TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI
KODE 1 423129 423141 423142 423149 423219 423221 423291 423511 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922
JENIS PNBP (PERMAP)
TARGET PNBP
2
3
PERKIRAAN S/D TRIWULAN IV 4
Pendapatan Penjualan Aset Lalnnya yang Berleblh/Rusak/Dihapuskan Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Neged Pendapatan sewa gedung bangunan dan gudang Pendapatan Sawa Benda-benda Tak Bergerak Lalnnya Pendapatan Pelayanan Pertanahan Pendapatan 3asa Lembaga Keuangan (jasa Giro) Pendapatan Ina Lainnya Pendapatan Uang Pendidikan Penedmaan kemball Belanja Pegawal Pusat Tahun Anggaran yang Lalu Penedmaan kemball Belanja Penslun Tahun Anggaran yang Lalu Penedmaan Kemball Belanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Anggaran yang Lalu Penedmaan Kemball Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negerl Tahun Anqqaran Yang Lalu Penedmaan Kemball Belanja Lalnnya Hlbah Tahun Anggaran Yang Lalu Penedmaan Kemball Belanja Swadana Tahun Anqqaran Yang Lalu Penedmaan Kemball Belanla Lainnya Tahun Anggaran Yana Lalu Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang cliderita oleh Negara (Masuk TGR)
3 UMLAH
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
LAPORAN PERKIFtAAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK S/D TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WI ___ . ..._ • KODE
JENIS PNBP (PERMAP)
TARGET PNBP
2
a
1. Kantor WIlayah BPN PropInel 423129 423141 423142 423149 423219 423221 423291 423511 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922
PERKIRAAN S/D TRiwULAN Iv 4
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berleblh/Rusak/Dihapuskan Pendapatan Sewa Rumah DInas/Rumah Negeri Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Pendapatan Pelayanan Pertanahan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Uanq Pendidikan Penerlmaan kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan kemball Belanja Penslun Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kemball Belanja Lalnnya Rupiah Mum' Tahun Angqaran yang Lalu Penedmaan Kemball Belanja Lainnya Pinjaman Luar Neged Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kemball Belanja Lalnnya Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kemball Belanja Swadana Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kemball Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu Pendapatan Pelunasan Gant' Rugi atas Kenigian yang diderita oleh Negara (Masuk TGR) JUMLAH 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
423129 423141 423142 423149 423219 423221 423291 423511 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Bedebih/Rusak/Dihapuskan Pendapatan Sewa Rumah DInas/Rumah Negeri Pendapatan sewa gedung, bangunan dan gudang Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Pendapatan Pelayanan Pertanahan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Uang Pendidikan Penerimaan kemball Belanja Pegawal Pusat Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan kemball Bela* Penslun Tahun Angqaran yang Lalu Penedmaan Kemball Belanja Lainnya Rupiah Murni Tahun Angqaran yang Lalu Penerimaan Kemball Bela* Lainnya Pinjaman Luar Neged Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kemball Belania Lainnya Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kemball Belanja Swadana Tahun Angqaran Yang Lalu Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Angqaran Yang Lalu Pendapatan Pelunasan Gantt Rugl atas Keruglan yang diderita oleh Negara (Masuk TGR)
JUMLAH 3. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 423129 423141 423142 423149 423219 423221 423291 423511 423911 423912 423913 423914 423915 423916 423919 423922
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang Berieblh/Rusak/DIhapuskan Pendapatan Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Pendapatan sewa gedung, banqunan dan gudang Pendapatan Sewa Benda-benda Tak Bergerak Lainnya Pendapatan Pelayanan Pertanahan Pendapatan Jasa Lembaqa Keuangan (Jasa Giro) Pendapatan Jasa Lainnya Pendapatan Uang Pendidikan Penerimaan kemball Belanja Pegawal Pusat Tahun Anggaran yang Lalu Penedmaan kemball Belanja Penslun Tahun Anggaran yang Lalu Penedmaan Kemball Belanja Lainnya Ruplah Muml Tahun Anggaran yang Lalu Penerimaan Kemball Belanja Lainnya Pinjaman Luar Negeri Tahun Anggaran Yang Lalu Penedmaan 'Cornball Belanja Lainnya Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu Penerimaan Kemball Belanja Swadana Tahun Angqaran Yang Lalu Penedmaan Kemball Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu Pendapatan Pelunasan Gant' Rugi atas Keruglan yang diderita oleh Negara (Masuk TGR)
JUMLAH JUMLAH 'I aid 3
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NIP.
LAAviran ae SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI I. LINGKUNGAN PENGENDALIAN No. Uraian 1. Surat Keputusan Unit Akuntansi Instansi (SAI) SAK 2. Surat Keputusan Unit Akuntansi Instansi (SAI) SIMAK BMN 3. Struktur Organisasi Unit Akuntansi Instansi (SAK) sesuai Perdirjen Perbendaharaan No. PER65/PB/2010 4. Struktur Organisasi Unit Akuntansi Instansi :(SIMAK BMN) sesuai PMK No. 171/PMK.05/2007 5. Job Diskription Unit Akuntansi Instansi 6. Bagan Alur (flow chart) mekanisme Pelaporan Keuangan 7. Koordinasi dengan KPPN dan KPKNL 8. Pengelolaan Blanko Akta PPAT dan Blanko Sertipikat di Bagian/Sub Bagian Tata Usaha 9. Telah melaksanakan Aplikasi SAK, SIMAK-BMN dan Persediaan 10. Pelaksana Unit Akuntansi Instansi sudah mendapat pendidikan dan pelatihan
II.
Ya
Tidak
Keterangan
Ya
Tidak
Keterangan
PENILAIAN RISIKO
No. Uraian A. Organisasi 1. Pemisahan fungsi UAKPA dan UAPPA-W B. SAK 1. Entry data Belanja sudah sesuai akun 2. Entry data pendapatan sudah sesuai akun 3. RekOnsiliasi yang tidak sama antara data SAU dengan SAI segera diperbaiki 4. Realisasi Belanja sama dengan fisik SP2D dan BAR 5. Realisasi pendapatan sama dengan SSBP dan BAR 6. Kas di Bendahara Pengeluaran sama dengan Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan/ disetor ke Kas Negara 7. Kas di Bendahara Penerima sama dengan penerimaan negara yang belum disetor
8.
Pencatatan TGR jatuh tempo 12 bulan dalam aset lancar 9. Pencatatan TGR lebih dari 12 bulan dalam aset lainnya C. SIMAK BMN 10. Rekonsiliasi aset yang tidak sama antara data UAPPBW dengan DJKN segera diperbaiki 11. Seluruh Aset tetap dicatat dalam SIMAK BMN 12. Aset tetap yang tidak masuk dalam SIMAK BMN dijelaskan dalam CaLK 13. Met dengan kondisi Rusak Berat segera dihapuskan dari SIMAK BMN 14. Belanja barang dan belanja pemeliharaan yang memenuhi syarat kapitalisasi aset dimasukkan dalam kategori belanja modal (Perdirjen No. PERPerbendaharaan 33/PB/2008 tanggal 22 Jul 2008). 15. Nilai aset tetap sama dengan Laporan BMN dan BAR 16. Mai aset tetap lainnya sama dengan Laporan BMN dan BAR 17. Nilai aset lainnya sama dengan Laporan BMN dan BAR D. PERSEDIAAN 18. Blanko Akta PPAT dan blanko sertipikat sudah dimasukkan dalam akun persediaan 19. Pencatatan barang persediaan pada saat transaksi III. KEGIATAN PENGENDALIAN No. Uraian Ya 1. Format Laporan Keuangan sesuai Perdirjen 65/PB/2010 Lampiran IVa 2. Verifikasi dan Koreksi setiap akun LRA dan neraca serta CaLK 3. Laporan Keuangan dan Barang Milik negara disampaikan tepat waktu 4. Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Lengkap. 5. Inventarisasi Barang Milik Negara 6. Revaluasi Barang Milk Negara 7. Opname Fisik Barang Persediaan 8. Pengelolaan dana. Pengguna lainnya dilaporkan dalam CaLK 9. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK dilaporkan dalam CaLK
Tidak
Keterangan
IV. INFORMASI DAN KOMUNIKASI No. Uraian Ya 1. Rekonsiliasi SAKPA 2. Rekonsiliasi SIMAK-BMN dan persediaan 3. Rekonsiliasi Internal SAKPA-SIMAK BMN setiap bulan 4. Surat Edaran ke Satker mengenai Laporan Keuangan dan Laporan BMN 5. Sosialisasi penyusunan Laporan Keuangan
Tidak
Keterangan
Tidak
Keterangan
V. PEMANTAUAN Ya Uraian No. penyampaian Laporan 1. Monitoring Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara secara tepat waktu 2. Monitoring kelengkapan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (ADK,BAR,CaLK, Laporan Kuasa Pengguna,Catatan Ringkas Barang) 3. Evaluasi terhadap pengendalian intern dilakukan secara berkala dan kelemahan yang ditemukan segera dicarikan solusinya. Seluruh temuan audit dan reviu lainnya 4. dan dilaksanakan ditindaklanjuti tindakan perbaikannya.
I
2
CO
I
-o
Nama Bank
0
Nomor Reken ing
Atas Nama
Nomor Persetujuan Penggunaan Reken ing dariKPPN
LA PORANDAFTA RREKEN1NG KANTORPERTANAHAN BADANPERTANA HANNAS1ONAL S C azi
4,2 00
'E.
E
z
C C Ct
1.a) S
v)
tri
a Z
Ct
C Ct _t Ct
to cn co
cal 4) -o
ci Cd cO
ci
= Ci
t
ci
I
•
i
Cd
.5.> 03
O. CO
2 -5
Nama Bank I
Atas Nama
Nomor Persetujuan Penggunaan Rekening dari KPPN
CO
Nomor Rekening
N C
N_
Ct
5.
•(.7) cd (.)
1:4
C.>
tr) -Y 03 ll)
I-
Z
O
Nama Bank
Atas Nama
Nomor Persetujuan Penggunaan Rekening dari KPPN
N =
Nomor Rekening
N
6. 5
Mt (I)
•iri cd v) ...-
T.:1 2
L a) .-Y
Co
Cd
2
1
(N
Bobot Tertimbang
allimMEM
cc
0 a ,•.": ... a
E
co
E cod `c a.
a.
_
^.-.- .0
a -0...
m c —1 — a
cG
c —_
t5 a
0'
2 i i a. Za. r.
E 0
.-4 ‘0
t'' m
a.
I-.. ,
a
it N ae TA C.,
E
o
.1.
m
0 5 It] 0-
3
c
'En
n
2 -5. m ac. " 2-z “SI m e 'agte g L i) cc, 7 Le) o. es es cam m E
a
5 0 22 en
it.)
it
gggg gM i kLt i ZZZZ Ziga g
zS,
00 - ouvora^"3 Wrg=t 1ng ,-. sc3 1 (4 t t4b4 .... 2 < 0000 . 1011...? oe g§g§,E§g2e. , zzzzzzga:IY.z
E E 00 0 C c 7
L'L
r.
