BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan memiliki porsi terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak menjadi sumber pendapatan yang utama bagi negara yang nilainya setiap tahun terus meningkat. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak dapat mengandalkan sumber pendapatan dari satu sektor saja, terutama sumber daya alam yang semakin lama semakin menipis. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011, disebutkan jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah tahun anggaran 2011 direncanakan sebesar Rp 1.104.901.964.236.000,00 dengan porsi dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 850.255.476.000.000,00 atau sekitar 76%. Sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012, disebutkan jumlah anggaran pendapatan Negara dan hibah Tahun Anggaran 2012 direncanakan sebesar Rp 1.311.386.679.466.000,00 dengan porsi dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.032.570.205.000.000,00 atau sebesar 79% Hal tersebut menunjukan target jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun tersebut. Besarnya jumlah target ini harus diimbangi dengan optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
1
Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah, self assessment system, system tersebut menuntut peran aktif Wajib Pajak secara mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi kewajibannya. Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Penyuluhan perpajakan sebagai suatu system penyampaian informasi dan bimbingan perpajakan merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan self assessment system (Vivien, 2005:2). Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi administrasi perpajakan, meningkatkan
melakukan
penyuluhan
pengetahuan
dan
perpajakan
pemahaman
sebagai upaya
perpajakan.
Upaya
dalam untuk
meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan antara lain salah satunya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk dapat ditingkatkan. Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga tercipta masyarakat yang paham dan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyuluhan perpajakan yang terukur dan berkesinambungan dapat mendukung terciptanya kepatuhan wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pengawasan serta pembinaan terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak dapat
2
menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tidak keluar dari koridor peraturan perpajakan (Novandri, 2010:1). Dalam memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sangat dibutuhkan kualitas pelayanan fiskus yang baik. Dalam hal ini pelayanan fiskus diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan
wajib
pajak
dalam
memenuhi
kewajiban
perpajakannya.
Keramahtamahan petugas pajak, kemudahan dalam sistem informasi perpajakan dan pelayanan fiskus yang maksimal akan memberikan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Saat ini wajib pajak terpengaruh dengan berbagai cerita di media masa tentang bagaimana pelayanan fiskus yang bersifat negative atau tidak membantu. Padahal hal tersebut belum tentu benar adanya. Wajib Pajak pada dasarnya hanya membutuhkan kenyamanan dan kemudahan saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kenyamanan yang dirasakan oleh wajib pajak saat menerima pelayanan fiskus akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat saat fiskus memberikan informasi dan bantuan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan memberikan timbal balik berupa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian salah satu fungsi pengawasan dan pembinaan kepada wajib pajak yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah pemeriksaan pajak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 dinyatakan bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah
3
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila dihubungkan dengan pemeriksaan pajak, di tengah masyarakat berkembang persepsi yang salah tentang pemeriksaan pajak. Sebagian besar wajib pajak menganggap pemeriksaan pajak tidak lebih dari datangnya petugas pemungut pajak yang mencari-cari kesalahan wajib pajak dan berusaha mencari setoran pajak tambahan dari wajib pajak yang nantinya akan menambah beban pajak terutang yang harus dibayar. Disamping itu pemeriksaan pajak dianggap sangat menyita waktu wajib pajak dan mengganggu jalannya usaha yang dijalankan wajib pajak. Maka tak heran dewasa ini proses pemeriksaan pajak masih menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian besar wajib pajak. Seharusnya wajib pajak tidak perlu merasa takut dalam menghadapi pemeriksaan pajak karena pemeriksaan pajak justru membantu wajib pajak untuk lebih memahami peraturan perpajakan. Pemeriksaan pajak tidak bertujuan untuk mencari-cari kesalahan wajib pajak karena pemeriksaan pajak dijalankan secara obyektif dan sesuai prosedur yang berlaku. Sebaliknya pemeriksaan terhadap wajib pajak dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat membantu pencapaian target penerimaan perpajakan. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, penulis memilih judul “Pengaruh Penyuluhan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan”
4
B. Perumusan Masalah Dari latar belakang di atas, dapat diambil inti permasalahan untuk dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Apakah penyuluhan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?” 2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?” 3. Apakah persepsi wajib pajak orang pribadi atas pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?” 4. Apakah penyuluhan perpajakan, pelayanan fiskus dan persepsi wajib pajak orang pribadi atas pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?” C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh penyuluhan perpajakan, pelayanan fiskus dan persepsi wajib pajak orang pribadi atas pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, berikut manfaat dari penelitian ini : 1.
Bagi penulis adalah menambah pengetahuan mengenai perpajakan lebih dalam, mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang diperoleh selama kuliah, sehingga dapat ditetapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat terutama
5
penerapan kepatuhan pajak di Indonesia. Selain itu penelitian ini digunakan sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. 2.
Bagi intansi terkait, penelitian ini dapat dijadikan masukan dan memberikan kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
3.
Bagi pembaca penelitian ini dapat menjadi referensi serta tambahan pengetahuan mengenai penyuluhan perpajakan, pelayanan fiskus dan persepsi wajib pajak atas pemeriksaan pajak serta hubungannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.
6
