BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Saat ini pajak sudah menjadi faktor strategis dalam menjalankan proses pembangunan di Indonesia, karena sebagian besar sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Wajib Pajak merupakan pahlawan bagi kesinambungan jalannya proses pembangunan di negeri ini. Dan dilain pihak, fiskus sebagai aparat yang memungut pajak juga telah memberikan andil yang cukup besar dalam proses pengumpulan dana tersebut. Dilain sisi membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang sederhana, karena pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak, salah satunya dikarenakan membayar pajak tidak mendapat kontra prestasi (imbalan) secara langsung bagi si pembayar pajak. Dalam literatur perpajakan di kenal dua cara untuk meminimalkan pembayaran pajak, yaitu : 1. Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Wajib Pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak, penghindaran pajak yang terutang secara ilegal.
1
yaitu usaha
Untuk meningkatkan penerimaan pajak, kebijakan di bidang perpajakan yang ditetapkan pemerintah, telah mengalami berbagai perubahan-perubahan yang cukup signifikan, yang diawali dengan reformasi perpajakan pada tahun 1983. Rangkaian perubahan selanjutnya adalah dengan disahkannya paket UndangUndang Perpajakan Tahun 1994, yang terdiri dari UU Nomor 9, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Nomor 10, tentang Pajak Penghasilan dan UU Nomor 11, tentang Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian pada tahun 2000, paket Undang-Undang yang disahkan adalah UU Nomor 16, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Nomor 17, tentang Pajak Penghasilan, dan UU Nomor 18, tentang Pajak Pertambahan Nilai. Pada
tahun
2007,
perubahan
yang
dilakukan
adalah
dengan
diundangkannya UU Nomor 28, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Perubahan terakhir di bidang perpajakan ini adalah dengan diterapkannya UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Pph), dimana tarif pajak yang diberlakukan diharapkan memberikan andil mendorong keaktifan para Wajib Pajak. Target penerimaan pajak, khususnya dari pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP), dari tahun ke tahun memang terus mengalami peningkatan, tetapi pencapaiannya masih jauh bila dibandingkan dengan PPh Wajib Pajak Badan. Hal ini menjadi kebalikan dibandingkan dengan negara-
2
negara yang kesadaran perpajakannya sudah baik, dimana pencapaian penerimaan PPh WP OP jauh lebih tinggi dibandingkan dengan PPh WP Badan. Bahkan masih banyak dijumpai di tengah-tengah masyarakat yang seharusnya telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) tetapi belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar adalah Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 telah menganut Sistem Self Assesment, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini kepatuhan Wajib Pajak diharapkan dapat meningkat yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak secara sukarela. Upaya lainnya adalah dengan menerapkan program Ekstensifikasi Pajak. Dimana dalam program ini dilakukan melalui penyuluhan secara langsung, seminar, iklan di berbagai media massa, hingga penerapan canvassing atau penyisiran. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ_9/2001
tentang
Pelaksanaan
Ekstensifikasi
Wajib
Pajak
dan
Intensifikasi Pajak, yang berbunyi : ”Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25, PPh Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn)”
3
Dalam rangka kegiatan ekstensifikasi, setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan kepadanya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Dengan ekstensifikasi petugas pajak dapat mencari, mendata, mencermati dan meneliti di setiap tempat, untuk menggali potensi Wajib Pajak di tengah masyarakat. Selain itu usaha lain yang telah dilakukan, yang tidak kalah pentingnya adalah penyiapan tenaga ahli dan tekhnologi informasi yang memadai dalam bidang perpajakan, agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pajak tidak berbenturan dengan prinsip dasar pelaksanaan sistem Self Assesment serta dapat penyediaan data-data Wajib Pajak yang up to date. Berkenaan dengan hal diatas maka penulisan skripsi ini diberi judul : ANALISIS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI
PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PPh WP OP PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PUSAT.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 4
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi pajak pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat ? 2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan ekstensifikasi pajak meningkatkan
Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Orang Pribadi pada Kantor
Direktorat Jenderal Pajak Pusat ? C. Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat 2. Untuk menganalisis hasil pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Pusat D. Batasan Masalah Adapun ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini adalah pelaksanaan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, khususnya pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-175/PJ./2006 tentang Tata cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan E. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya kepada:
5
1. Bagi Penulis a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi penulis untuk menerapkan
teori-teori
yang
diperoleh
di
bangku
kuliah
dan
menganalisisnya dengan praktek yang terjadi di lapangan. b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi strata 1, program studi akuntansi. 2. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat Untuk memberikan informasi kepada Kantor DJP Pusat, sehubungan pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan tingkat penerimaan PPh WP OP. 3. Bagi Universitas Mercu Buana a. Sebagai sumbangan bahan kepustakaan b. Sebagai penambah wahana pengetahuan dalam melakukan khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa di jurusan Akuntansi
6
penulisan,
