BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pajak berperan penting dalam
pembiayaan pembangunan suatu Negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara dari dalam negeri yang paling utama. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan Negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Selain itu pajak juga berperan dalam peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang Negara keluar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM) baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara 1
2
menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan), pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Peran
serta
kewajiban
masyarakat
dalam
memenuhi
kewajiban
perpajakannya sebagai Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, namun dalam kenyatannya masih dijumpai adanya tunggakan sebagai akibat tidak dilunasi utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Kementerian Keuangan terus memburu Wajib Pajak (WP) yang belum menyelesaikan pembayaran kewajiban pajak mereka. Hingga 31 Desember 2014, nilai tunggakan pajak yang belum dibayarkan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp 67 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan hubungan Masyarakat (P2Humas), Mekar Satria Utama, Selasa 19 Mei 2015 mengatakan bahwa dari nilai tersebut, pihaknya telah mencairkan tunggakan pajak sebesar Rp 6,75 triliun hingga 24 Maret lalu. Pencairan tersebut diperoleh dari upaya penyanderaan yang
3
dilakukan terhadap 12 penanggung pajak selama periode Januari hingga bulan ini (www.viva.co.id : 19 Mei 2015). Adapun jumlah tunggakan dan realisasi pencairan di KPP Pratama Soreang selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut: Tabel 1.1 Jumlah Tunggakan dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2012-2014 KPP Pratama Soreang Tahun
Tunggakan
Realisasi Pencairan 2012 64.930.926.634 23.988.685.447 2013 83.463.331.147 10.962.771.274 2014 78.477.834.926 20.767.368.603 Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Soreang
Persentase 36,94% 13,13% 26,46%
Dari tabel 1.1, dapat dilihat bahwa realisasi pencairan atas tunggakan pajak pada KPP Pratama Soreang berfluktuasi setiap tahunnya dan pencairan tunggakannya masih tergolong rendah. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih sangat banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Wajib Pajak masih belum memiliki kesadaran dan kesukarelaan dalam membayar pajak, padahal banyak manfaat yang akan didapat dengan membayar pajak. Sebagaimana yang dikatakan Tunas (2013:2) pada jurnal penelitiannya, dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua Wajib Pajak taat dan mematuhi semua peraturan perpajakan. Optimalisasi penerimaan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun ketidak mampuan masyarakat dalam membayar utang pajak. Selain itu menurut Hidayat dan Charoline (2013:2), tindakan pencairan tunggakan pajak yang
4
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak masih dianggap belum efektif. Tidak efektifnya pencairan tunggakan pajak diindikasikan karena kurang efektifnya tindakan-tindakan penagihan hukum (tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak), serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang kurang mendukung dan berkepanjangan ikut mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang tidak mampu melunasi kewajiban atau utang pajaknya. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu: “PENGARUH TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)”
1.2.
Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka dirumuskan
permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaruh tindakan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak secara parsial? 2. Bagaimana pengaruh tindakan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak secara simultan?
5
1.3.
Maksud dan Tujuan Penelitian Adapun maksud dan tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk
mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh: 1. Tindakan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak secara parsial pada KPP Pratama Soreang. 2. Tindakan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP) terhadap pencairan tunggakan pajak secara simultan pada KPP Pratama Soreang.
1.4.
Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Praktis Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan teoritis bagi pihak KPP Pratama Soreang dalam penerapan pelaksanaan tindakan penagihan pajak untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak, serta dapat menambah ilmu pengetahuan, informasi dan bahan evaluasi terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan tindakan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak. 2. Kegunaan Akademis Penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak saja bagi KPP Pratama Soreang tetapi juga bagi para praktisi dan masyarakat (sebagai Wajib
6
Pajak) sebagai bahan masukan tentang pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak serta melunasi tunggakan pajak.
1.5.
Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi yang menjadi objek penelitian guna mendapatkan data yang
diperlukan dalam penelitian ini adalah pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang yang berlokasi di Jalan Raya Cimareme No. 205 Ngamprah, Kab. Bandung Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2015 sampai dengan selesai.
