BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pajak adalah sumber utama pembiayaan Negara, Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar sumber pembiayaan Negara berasal dari sektor pajak. Penerimaan dari sektor pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan di berbagai sektor sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Pajak penghasilan
merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan UU No. 7 Tahun 2000. Pajak penghasilan memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan, pajak penghasilan meliputi pajak penghasilan umum, PPh 21, PPh 22, PPh23, PPh24, PPh25, PPh26, dan PPh29. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukuan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negri. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong
pajak, yang dimaksud dengan
pemotong pajak adalah pemberi kerja, bendahrawan pemerintah, dan pensiun, badan, perusahaan, dan penyelengara kegiatan. Kemudian Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan secar benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan
dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja
merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.
1
Pemahaman akan peraturan perpajakan menjadi sangat penting bagi para wajib pajak agar bisa menghitung kewajiban pajaknya dengan tepat. Kewajiban pajak ini meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak-pajak lainya. Ketentuan perpajakan sangatlah berkaitan dengan akuntansi sehingga timbul pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan dan informasi finansial untuk kepentingan perpajakan. Pemahaman akan peraturan perpajakan menjadi sangat penting bagi para wajib pajak. Perhatian utama pada umumnya diberikan kepada perhitungan Pajak Penghasilan. Penghasilan adalah kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh setiap orang pribadi dan badan. Informasi mengenai kemampuan ekonomis ini disajikan melalui informasi finansial berupa laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Perhitungan penghasilan yang harus dikenakan pajak, diukur dan dinilai berdasasrkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemotong pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap system peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21. dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.
2
Berdasarkan uraian tersebut penulis memutuskan untuk menentukan judul skripsi “ANALISIS PERSEPSI PEMOTONG PAJAK ATAS PEMAHAMAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21(PPh 21) DI KOTA YOGYAKARTA” dikarenakan adanya pemahaman yang baik dan benar dari pemotong pajak terhadap PPh 21 dinilai sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelakasanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggungjawabkanya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3
1.2 Perumusan masalah Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Sejauh mana tingkat pemahaman pemotong pajak dalam hal pelaksanaan kewajiban pemotong pajak ? 2. Sejauh mana tingkat pemahaman pemotong pajak dalam hal pelaksanaan hak pemotong pajak ? 3. Sejauh mana tingkat pemahaman pemotong pajak dalam hal pelaksanaan pelaporan SPT PPh 21?
1.3 Batasan masalah 1. Lokasi penelitian dipusatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Obyek penelitian adalah Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21(PPh 21) 3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 17 tahun 2000 untuk memotong PPh pasal 21. 4. Atribut pemahaman PPh 21 yang digunakan adalah pelaksanaan kewajiban, hak serta pelaksanaan pelaporan PPh SPT pasal 21. 5. Waktu penelitian adalah bulan februari hingga bulan November 2007.
4
1.4 Tujuan penelitian Adapun yang menjadi tujuan untuk melakukan penelitian ini adalah : Mengetahui sejauh mana pemahaman Pemotong Pajak Pasal 21 mengenai PPh 21 dan mempelajari apakah pemotong pajak telah melaksanakan kewajiban serta hak mereka sebagai pemotong pajak.
1.5 Manfaat penelitian 1. Bagi penulis Penelitian ini diharapkan data menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis tentang keterkaitan antara teori yang diperoleh dengan kenyataan yang ada dalam penlitian. 2. Bagi ilmu pengetahuan Hasil penelitian ini diharapakan dapat member data atau informasi mengenai hal tersebut sehingga bermanfaat bila diperlukan. 3. Bagi ditjen pajak Hasil penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi yang baik bagi ditjen pajak dalam meningkatkan potensi pajakyang ada dan dapat meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak
5
