BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Penelitian Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar dan berperan penting dalam pembangunan negara. Karena pajak mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan APBN. Berdasarkan data Direktoral Jenderal Anggaran pada tahun 2009 total penerimaan perpajakan dalam APBN mencapai 652 triliun rupiah atau sekitar 75 persen dari penerimaan dalam negeri atau sekitar 65,2 persen dari volume APBN. Penerimaan dari segi pajak ini meningkat pada tahun 2010, dimana total penerimaan pajak dalam APBN mencapai 742,7 triliun rupiah atau sekitar 78 persen dari penerimaan dalam negeri atau sekitar 71 persen dari volume APBN. Dari data tersebut terlihat bahwa pajak memiliki peranan yang besar dalam penerimaan negara dari tahun ke tahun. Oleh karena itu masyarakat sebagai Wajib Pajak perlu mendukung tercapainya lingkungan perpajakan yang kondusif dengan turut berperan aktif dalam menghitung, menyetor dan melapor hutang pajaknya sendiri dengan benar dan tepat waktu. Perpajakan merupakan salah satu bidang studi yang menarik untuk dipelajari dan ditindaklanjuti oleh masyarakat sebagai Wajib Pajak, karena pajak ini sifatnya dapat dipaksakan kepada pihak Wajib Pajak yang terkait. Sesuai dengan pengertiannya dalam Pasal 1 UU KUP No.28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pengertian pajak menurut Wirawan B. Ilyas (2007:5) sebagai berikut:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Hal menarik lainnya yaitu mengenai sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan self assement system dimana Wajib Pajak harus menghitung, menyetor dan melapor hutang pajaknya sendiri. Oleh karena itu setiap Wajib Pajak harus mempelajari, mengerti dan menerapkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar dapat menghitung, menyetor dan melapor pajaknya dengan benar pada saat jatuh tempo. Sehingga Wajib Pajak dapat terhindar dari pemeriksaan pajak oleh petugas pajak (fiskus). Menurut Pasal 2 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak adalah Orang Pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut yang dimaksud Orang Pribadi adalah individu sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Sedangkan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Yang dimaksud Subjek Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap. Sedangkan yang pengertian Bentuk Usaha Tetap itu sendiri yaitu
bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Berdasarkan pengertian di atas, perusahaan perbankan tertentu yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat digolongkan sebagai Subjek Pajak Badan. Dimana kewajiban perpajakannya dilakukan berdasarkan ketentuan Subjek Pajak Badan. Termasuk dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya dilaksanakan sesuai ketentuan Subjek Pajak Badan. Di Indonesia bank-bank dengan kepemilikan asing terbagi menjadi tiga, yaitu: bank sebagai kantor cabang (bank asing), bank sebagai anak perusahaan (subsidiaries) baik melalui joint venture dengan bank domestik (disebut bank campuran) dan bank sebagai kantor perwakilan. Pengertian kantor cabang (bank asing) adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri berdasarkan hukum asing atau berkantor pusat di luar negeri, yang secara langsung atau tidak langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta kedudukan di Indonesia. Sedangkan bank sebagai anak perusahaan (bank campuran) adalah bank umum yang didirikan oleh satu bank umum atau lebih yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia dengan satu bank atau lebih, yang berkedudukan di luar negeri (joint venture bank). Pengertian bank sebagai kantor perwakilan adalah kantor suatu bank yang berada di negara lain yang tidak menjalankan kegiatan bank sebagaimana lazimnya, biasanya hanya mempunyai beberapa orang pegawai untuk mengembangkan usaha yang dapat diteruskan ke kantor pusat atau kantor cabangnya (representative office). Berdasarkan pengertian di atas,
PT Bank CNT Tbk merupakan salah satu contoh bank sebagai anak perusahaan (subsidiaries) yang merupakan bank merger antara PT Bank N Tbk dengan PT Bank LP Tbk. Penulis memilih PT Bank CNT Tbk sebagai objek penelitian, karena Bank tersebut merupakan salah satu Bank dengan kepemilikan asing sebagai anak perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa perbankan yang merupakan Bank terbesar ke-5 di Indonesia dari segi asset, pendanaan, kredit, dan luasnya jaringan cabang dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Dengan fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dimana jenis transaksitransaksinya terutama transaksi yang terkait dengan aspek perpajakan dan jenis badan usaha yang merupakan bank merger menurut penulis sangat menarik untuk dibahas, karena merupakan hal baru bagi penulis. Berdasarkan peraturan perpajakan, PT Bank CNT merupakan salah satu bank dengan kepemilikan asing sebagai anak perusahaan (subsidiaries) dan termasuk sebagai Subjek Pajak Badan. Hal ini dikarenakan PT Bank CNT merupakan bank campuran hasil merger yang berbadan hukum lokal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan merupakan entitas yang terpisah dengan induknya. Oleh karena itu sebagai Subjek Pajak Badan, PT Bank CNT memiliki kewajiban dalam hal perpajakan. Seperti kewajiban untuk memotong, menyetorkan dan melaporkan hutang pajaknya sesuai dengan ketentuan Subjek Pajak Badan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Salah satu bentuk kewajiban PT Bank CNT sebagai Badan yaitu memotong, menyetor dan melaporkan utang pajaknya atas transaksi-transaksi yang terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh), diantaranya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. PPh Pasal 23 menurut
UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 yaitu penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. PPh Pasal 23 ini secara transaksi memiliki kesamaan dengan PPh Pasal 26 dan Pasal 4 ayat 2. Untuk transaksi yang terkait PPh Pasal 23/26 yang membedakan yaitu subjek pajaknya. Yaitu dimana PPh Pasal 23 terkait dengan Subjek Pajak Dalam Negeri dalam bentuk Badan atau BUT, sedangkan PPh Pasal 26 terkait dengan Subjek Pajak Luar Negeri dalam bentuk Badan dan selain BUT dari Indonesia. Disamping itu transaksi PPh Pasal 23 juga hampir sama dengan PPh Pasal 4 ayat 2. Diantaranya seperti transaksi sewa, untuk PPh Pasal 23 sewa hanya terkait dengan transaksi sewa harta selain tanah dan/atau bangunan. Sedangkan untuk PPh Pasal 4 ayat 2, sewa yang terkait dengan sewa tanah dan/atau bangunan. Contoh lain seperti jasa konstruksi, dimana untuk PPh Pasal 23 jasa konstruksi yang berasal bukan dari perusahaan konstruksi, sedangkan yang terkait dengan PPh Pasal 4 ayat 2 yaitu jasa konstruksi yang berasal dari perusahaan konstruksi. Dalam hal ini PT Bank CNT sebagai pemotong pajak, wajib melakukan pemotongan pajak, salah satunya atas transaksi terkait PPh Pasal 23 yang berhubungan dengan vendor PT Bank CNT. Atas transaksi PPh pasal 23 tersebut, PT Bank CNT wajib memberikan bukti potong kepada vendor yang bersedia dipotong PPh Pasal 23. Namun dalam pelaksanaannya terkadang terjadi beberapa masalah, baik yang berhubungan dengan PT Bank CNT nya sendiri, dengan vendor-vendor nya, maupun dengan fiskus. Oleh karena itu guna mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, maka perlu diadakan evaluasi atas perhitungan pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Bank CNT. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah PT Bank CNT telah menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23 dengan benar atau tidak. Jika PT Bank CNT lalai atau dengan sengaja tidak menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23 dengan benar, maka akan menyebabkan kerugian pada Negara dan PT Bank CNT itu sendiri. Dimana bagi Negara akan berkurangnya pendapatan pajak yang seharusnya diterima. Sedangkan bagi PT Bank CNT sendiri akan dikenakan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi. Dengan melakukan evaluasi ini maka PT Bank CNT dapat mengetahui kelemahan-kelemahan atau permasalahan yang timbul dari prosedur yang telah digunakan sebelumnya. Berdasarkan evaluasi tersebut diharapkan PT Bank CNT dapat melakukan perbaikan untuk ke depannya, sehingga PT Bank CNT dapat menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 23 dengan benar dan terhindar dari sanksi pajak dan pemeriksaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang perlu diadakan suatu pengkajian yang lebih mendalam, untuk mengevaluasi kepatuhan PT Bank CNT dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 23. Dan diharapkan penulis dapat memberikan saran perbaikan yang tepat, sehingga dapat memperkecil kerugian PT Bank CNT terkait dengan prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi ini dengan judul “EVALUASI PEHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. BANK CNT TBK TAHUN 2008-2010”.
I.2. Ruang Lingkup Penelitian Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. mengidentifikasi jenis-jenis biaya yang terdapat dalam laporan keuangan PT Bank CNT Tahun 2008-2010; 2. evaluasi perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 tahun 2008-2010; 3. memberikan saran perbaikan atas hasil evaluasi PPh Pasal 23 tahun 2008-2010.
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan dan manfaat penelitian skripsi ini antara lain: 1. untuk mengidentifikasi jenis-jenis biaya yang terdapat dalam laporan keuangan PT Bank CNT Tahun 2008-2010; 2. untuk mengevaluasi perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 tahun 2008-2010;
3. untuk memberikan saran perbaikan atas hasil evaluasi PPh Pasal 23 tahun 2008 2010.
I.4. Metodologi Penelitian Adapun metodologi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : A. Studi Lapangan (Field Research) Studi ini merupakan bentuk penelitian dimana penulis melakukan pengumpulan data dengan cara:
1. wawancara langsung dengan Manager atau Pimpinan perusahaan atau pihak yang mewakili yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang di bahas penulis, termasuk dengan staf karyawan di Tax Division; 2. observasi dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan terkait dengan penyelesaian masalah yang dibahas melalui program magang (internship) di Tax Divison selama 2 bulan; 3. dokumentasi dengan mengumpulkan data-data atau bukti terkait dengan masalah yang dibahas penulis, baik berupa soft copy, hard copy maupun dalam bentuk catatan.
B. Studi Kepustakaan ( Library Research) Penulis menggunakan beberapa buah buku (literature) dan halaman web (website) yang mendukung dan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.
I.5. Sistematika Penulisan Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
BAB 1
PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB 2
LANDASAN TEORI Pada bab ini akan dibahas tentang landasan teori yang berhubungan dengan perusahaan secara makro, dan teori perpajakan secara umum dan secara khusus tentang perlakuan, perhitungan, tarif yang berlaku, objek pajak, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 beserta Undangundang Perpajakan yang mendasarinya.
BAB 3
OBJEK DAN DESAIN PENELITIAN Pada bab ini akan dibahas mengenai objek penelitian dan desain penelitian. Objek penelitian berisi tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang
usaha,
produk-produk
perusahaan
serta
struktur
organisasi/manjemen/mekanisme dan prosedur perusahaan. Desain penelitian berisi tentang jenis dan sumber data, penentuan jumlah sampel, metode pengumpulan sampel dan metode analisis data. BAB 4
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan dibahan tentang analisis dan pembahasan skripsi yang akan membahas tentang
identifikasi dan evaluasi perhitungan, pemotongan,
penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Bank CNT tahun 2008-2010. BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini penulis akan memberikan simpulan dan saran berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya yang didapat dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu penulis akan memberikan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran yang kiranya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan oleh perusahaan.
