BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Pajak
memiliki
fungsi
yang
sangat
penting
dalam
pembangunan
perekonomian bangsa. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumber pendapatan negara terbanyak didapat dari sektor perpajakan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Perkembangan kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut. Tabel 1. 1 Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun
Penerimaan Negara
Penerimaan Pajak
Persentase
2009
848,763
619,922
74%
2010
995,272
723,307
73%
2011
1,210,600
873,874
73%
2012
1,338,110
980,518
74%
2013
1,502,005
1,148,365
77%
Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah Kembali oleh Penulis) Dari tabel diatas jelas terlihat bahwa penerimaan pajak selalu memberikan kontribusi lebih dari 50% penerimaan dari tahun ke tahun meskipun persentase kontribusinya fluktuatif. Meskipun demikian, penerimaan pajak tetap menjadi penerimaan
terbesar
negara
dibandingkan
tahunnya.
1
dengan
penerimaan
lain
setiap
2
Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami peningkatan yang diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan keuangan negara dari sektor perpajakan. Lebih lanjut, pertumbuhan jumlah Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2009-2013
WP Badan
2009 1.608.337
2010 1.760.108
WP Orang Pribadi
13.861.253 16.880.649
2011 1.929.507
2012 2.136.014
2013 2.218.573
19.881.684 22.131.323 23.082.822
WP Bendahara 441.986 471.833 507.882 545.232 555.995 Jumlah 15.911.576 19.112.590 22.319.073 24.812.569 25.857.390 Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (Diolah Kembali oleh Penulis) Seiring
dengan
bertambahnya
jumlah
Wajib
Pajak
yang terdaftar,
penerimaan keuangan negara dari sektor perpajakan diharapkan dapat mencapai target. Akan tetapi pada kenyataannya, peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dari tahun ke tahun tersebut masih belum bisa mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak yang telah di targetkan. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyaknya ketidakpatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri. Ketidakpatuhan tersebut dapat diukur dari masih adanya gap antara jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib melaporkan SPT dengan jumlah SPT yang disampaikan. Adanya gap antara jumlah Wajip Pajak terdaftar wajib SPT dengan jumlah SPT yang disampaikan tersebut mengakibatkan rasio kepatuhan Wajib Pajak dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya bahkan relatif lebih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.
3
Tabel 1. 3 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 WP Terdaftar 6.341.828 9.996.620 14.101.933 17.694.317 17.659.278 Wjib SPT SPT Tahunan 2.097.849 5.413.114 8.202.309 9.332.626 9.482.480 Rasio 33,08% 54,15% 58,16% 52,74% 53,70% Kepatuhan Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (Diolah Kembali oleh Penulis) Dari data tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Administrasi perpajakan diduga sebagai penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan pajak. Untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang
mampu
menunjang
kemandirian
pembiayaan
pemerintah
berdasarkan
undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor
pajak.
Salah
satu
upaya
yang
dilakukan
pemerintah untuk
meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan “tax reform” (Annisa Gama, 2011:2).
4
Williamson
dalam Setiyaji dan Amir (2005:4),
reformasi perpajakan
menyatakan bahwa
salah satunya meliputi adanya perbaikan di bidang
administrasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela yang tinggi,
kepercayaan
terhadap
administrasi
perpajakan
yang
tinggi,
dan
produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Menurut John Hutagaol (2007:10), salah satu perubahan dari reformasi perpajakan adalah dengan adanya Kantor Pajak Wajib Pajak Besar yang merupakan
model
administrasi
kantor
pajak
modern
yang
pengelolaan
administrasi perpajakannya menggunakan teknologi informasi. Modernisasi pajak melalui pelayanan perpajakan berbasis teknologi informasi yang tepat merupakan salah satu solusi yang tidak hanya dapat memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan handal melainkan juga mendukung terciptanya penyederhanaan sistem perpajakan dan membantu terwujudnya good governance. Salah satu perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak melalui pelayanan
perpajakan
berbasis
teknologi informasi adalah
dengan
dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dan kemudian pada tanggal 12 Januari 2005 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kembali surat keputusan KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (e-filing) melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) (laporpajak.com). Perubahan tersebut meliputi pelayanan kepada Wajib Pajak dari yang semula Wajib Pajak harus menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
5
secara langsung, sekarang ini penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan secara online di mana saja dan kapan saja. Penggunaan e-filing ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat proses pelaporan lebih mudah serta untuk mengurangi waktu yang diperlukan dalam pelaporan SPT bagi Wajib Pajak (Dr. Meenal dan Ms. Ginni Garg, 2012:1). Sementara di sisi lain dari peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak masing-masing departemen ada permasalahan di lapangan kerja yaitu Wajib Pajak harus tetap menyerahkan formulir induk SPT secara manual terutama halaman yang berisi tanda tangan karena di Indonesia belum ada kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak tentang keabsahan tanda tangan dijital (Iim Ibrahim Nur, 2009:46). Selain itu, saat ini belum semua Wajib Pajak menggunakan e-filing karena mungkin Wajib Pajak belum mengetahui adanya e-filing atau mungkin Wajib Pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya. Wajib Pajak mungkin masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam
pelaporan
SPT
sangat
membingungkan
dan
menyulitkan,
padahal
pelaporan SPT secara komputerisasi memiliki manfaat yang lebih besar bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perkembangan jumlah penggunaan e-filing dapat dilihat dari tabel berikut.
6
Tabel 1. 4 Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan E-filing Tahun Diterimanya 2008 2009 2010 2011 SPT Jumlah SPT 2.097.849 5.413.114 8.202.309 9.332.626 Tahunan Jumlah WP yang menggunakan e1.619 2.427 4.941 9.850 filing Sumber : Direktorat Jenderal Pajak (Diolah Kembali oleh Penulis)
2012 9.482.480 21.799
Dari tabel di atas terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2008 sampai 2012 jumlah Wajib Pajak yang menggunakan e-filing masih sangat rendah. Menurut Ratih yang dikutip dari Gita Gowinda (2010:4), jika partisipasi Wajib
Pajak
dalam
penggunaan e-filling
masih
rendah
maka
akan
mengakibatkan return yang diterima Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga rendah. Hal
ini
akan
merugikan
Direktorat
Jenderal Pajak
(DJP)
yang
sudah
mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menciptakan sistem informasi yang lebih
baik
demi
perpajakan. Return yang
memberikan
kemudahan
dalam
administrasi
rendah ini mengindikasikan bahwa sistem informasi
yang telah dibuat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum efektif. Oleh karena itu, perlu
dilakukan
sosialisasi secara intensif atas diberlakukannya e-filling oleh
Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang”
7
1.2 Identifikasi Masalah 1. Bagaimana penerapan sistem e-filing di KPP Pratama Sumedang. 2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sumedang. 3. Apakah penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sumedang. 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui penerapan sistem e-filing di KPP Pratama Sumedang. 2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sumedang. 3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sumedang. 1.4 Kegunaan Penelitian 1. Bagi Direktorat Jendral Pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan bagian sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi yang bersangkutan untuk mengembangkan aplikasi e-filing selanjutnya. 2. Bagi Wajib Pajak, sebagai sebuah wacana yang berfungsi untuk menambah
informasi
dalam
bidang
perpajakan,
terutama
untuk
meningkatkan kesadaran serta kepatuhan sebagai Wajib Pajak bahwa pajak yang dibayar merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk
kemandirian
pembangunan
dan
kemakmuran rakyat.
Negara kegiatan
yang
berfungsi
pemerintahan
untuk
untuk
membiayai
kemajuan
dan
8
3. Bagi penulis, menambah pengetahuan tentang pengaruh sistem e-filing terhadap
tingkat
kepatuhan
Wajib
Pajak
dalam mencapai target
penerimaan kas negara melalui pelayanan pajak yang optimal. 4. Bagi pihak lainnya, sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang penerapan sistem e-filing terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian 1.5.1 Lokasi Penelitian Lokasi Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang Jl. Ibrahim Adjie No. 372 (d/h Jalan Kiara Condong) Bandung. Telepon : 7333256 1.5.2 Jadwal Penelitian Adapun waktu persiapan dan pelaksanaan penelitian yaitu pada tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan 14 November 2014.
