BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar belakang penelitian Pendapatan utama suatu negara berasal dari berbagai sektor, salah satunya dari sektor pajak. Bagi Indonesia, pendapatan negara APBN 2015 71% berasal dari pajak dari total penerimaan pemerintah pada tahun 2015 (APBN 2015). Oleh karena itu, pajak merupakan fokus utama pemerintah saat ini sebagai sumber penerimaan terbesar negara. Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2014), dalam periode tahun 2010-2014 pemerintah mampu meningkatkan realisasi penerimaan negara melalui pembayaran pajak sebesar Rp 723.307 miliyar pada tahun 2010 menjadi Rp 1.310.219 miliyar pada tahun 2014, seperti yang terlihat dalam Tabel 1.1 berikut. Tabel 1.1 Penerimaan Perpajakan Republik Indonesia (miliyaran rupiah) Sumber Penerimaan Pajak Pajak Dalam Negeri Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak
2010
2011
2012
2013
2014
694.392 819.752 930.862 1.099.944 1.256.30 4 357.045 431.122 465.070 538.760 591.621 230.605 277.800 337.584 423.708 518.879 28.581
29.893
28.969
27.344
25.541
8.026
-1
0
0
0
1
http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
atas Tanah dan Bangunan Cukai Pajak Lainnya Pajak Perdagangan Internasional Bea Masuk Pajak Ekspor Total Penerimaan Perpajakan
66.166 3.969 28.915
77.010 3.928 54.122
95.028 4.211 49.656
104.730 5.402 48.421
114.284 5.980 53.915
20.017 25.266 28.418 30.812 33.937 8.898 28.856 21.238 17.609 19.978 723.307 873.874 980.518 1.148.365 1.310.21 9
(Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2014)
Perusahaaan merupakan salah satu subyek pajak penghasilan, yaitu subyek pajak badan. Berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Sebagai wajib pajak, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Pajak bagi perusahaan dihitung melalui laba bersih yang diperoleh perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan yaitu di laporan laba-rugi. Bagi perusahaan semakin tinggi laba bersih, maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah yang berarti pendapatan negara atas pajak pun akan meningkat, begitu pun sebaliknya ketika laba bersih perusahaan kecil maka beban pajak yang harus dibayarkan pun kecil. Sebuah perusahaan mempunyai kepentingan tersendiri, dimana perusahaan
mempunyai
tujuan untuk
memaksimalkan
laba
bagi
perusahaan dalam meningkatkan kekayaan bagi perusahaan. Sedangkan Negara Indonesia mempunyai kepentingannya lain yaitu memaksimalkan pendapatan negara atas pajak, yang mana kepentingan ini bertentangan dengan kepentingan perusahaan.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
Oleh karenanya pemilik perusahaan diduga akan cenderung lebih suka manajemen perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditunjukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik melalui cara yang tergolong legal (tax avoidance) atau tidak tergolong legal (tax evasion) (Frank et al, 2009 dalam Sari dan Martani, 2010). Tidak ada garis yang jelas yang memisahkan antara tindakan perencanaan pajak yang legal dengan yang tidak legal. Sedangkan tindakan agresivitas pajak sangat berpotensi sebagai penghindaran pajak maupun penggelapan pajak. Fenomena yang terkait dengan penggelapan pajak salah satunya yaitu kasus penggelapan pajak oleh PT.Asian Agri Group, perusahaan tersebut melalui pemiliknya terindikasi melakukan penggelapan pajak yang merugikan negara sekitar Rp.1,3 Trilliun, modus Asian Agri dalam melakukan kejahatan pajak secara garis besar yaitu manipulasi pajak dilakukan lewat transfer profit ke perusahaan afiliasi Asian Agri di luar negeri, seperti Hong Kong, British Virgin Islands, Macau, dan Mauritius. Ada tiga pola yang digunakan, yaitu pembuatan biaya fiktif, transaksi hedging fiktif, dan transfer pricing.
Satu lagi kasus penggelapan pajak yang melibatkan perusahaan kelas wahid. Kali ini melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yakni PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Hal itu mengakibatkan, penurunan penghasilan kena pajak.
Bagi DJP, beban biaya ini sangat mencurigakan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir pajak. Transfer pricing merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, sehingga beban pajak berkurang. Biaya yang sangat besar tersebut ada pada biaya iklan, DJP mendeteksi hal ini mencurigakan karena Produk dari PT CCI adalah konsentrat, bukan minuman jadi. Sehingga seharusnya biaya iklan menjadi tanggungan perusahaan Coca-cola yang lain, karena Coca-cola di Indonesia terbagi menjadi tiga perusahaan yaitu konsentrat, pengemasan, dan distribusi.
Zuber (2013) menyatakan di antara penghindaran dan penggelapan pajak, terdapat grey area yang potensial untuk tindakan agresivitas pajak. Grey area ini ada karena ada tax shelter (usaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar atas penghasilan saat ini) diluar semua transaksi pajak baik yang diijinkan menurut hukum perpajakan maupun tidak. Hal ini dikarenakan secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
merupakan beban. Adanya anggapan yang menyatakan bahwa pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karena itu, perilaku perpajakan perusahaan, erat kaitannya dengan kepemilikan perusahaan. Adanya keluarga pemilik dalam struktur kepemilikan perusahaan dapat menghadirkan latar belakang yang unik dalam penelitian mengingat adanya masalah keagenan yang diakibatkan olehnya (Chen et al. 2010). Kepemilikan keluarga akan menyebabkan konflik keagenan yang lebih besar pada hubungan antara pemilik mayoritas dengan pemilik minoritas serta masalah keagenan yang lebih kecil pada hubungan antara pemilik dengan manajer. Besar kecilnya konflik keagenan ini dapat mempengaruhi level keagresifan tindakan pajak perusahaan. Tingkat keagresifan tindakan pajak pada perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non keluarga. Hal ini terjadi diduga family owners lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak (Chen at al, 2010). Selain itu, kaitannya dengan pendapat masyarakat sekitar mengenai perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dipandang tidak bertanggung jawab secara sosial. Dalam Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
Lingkungan. Sebutan lain bagi tanggung jawab sosial perusahaan adalah Corporate Sosial Responsiblity. Oleh karena pernyataan tersebut maka penelitian ini akan meneliti pengaruh Corporate Social Reponsibility (CSR) terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini berfokus pada pengaruh kepemilikan keluarga dan Corporate Social Responsibility
terhadap
tindakan agresivitas pajak untuk perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menguji kembali penelitian Sari dan Martani (2010). Objek pajak penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Badan Perusahaan Manufaktur yang listing di Indonesia tahun 2012-2014. Variabel kontrol yang digunakan adalah ROA, LEV, SIZE. Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda dengan menggunakan dua model pengukuran yaitu ETR ( Effective Tax Rate ) dan CTR ( Cash Effective Tax Rate ). Atas latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA DAN CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
TERHADAP
TINDAKAN AGRESIVITAS PAJAK” B. Perumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang diatas, kepemilikan suatu perusahaan bisa mempengaruhi
tindakan
manajemen dalam
mengambil keputusan
yang
menentukan kelangsungan hidup perusahaan serta tanggung jawab perusahaan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
baik kepada masyarakat maupun terhadap pemerintah. CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap sosial termasuk juga tanggung jawab terhadap kewajiban membayar beban pajak. Setiap perusahaan berpotensi melakukan tindakan pajak agresif tergantung pada tata kelola perusahaan itu sendiri. Maka penelitian ini bermaksud untuk melihat faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tindakan agresivitas dengan model pengukuran ETR dan CTR pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, rumusan pertanyaan penelitian dalam penelitan ini adalah sebagai berikut:
1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak dengan menggunakan model pengukuran ETR ? 2. Apakah Corporate Social Reponsibility berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak dengan menggunakan model pengukuran ETR ? 3. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak dengan menggunakan model pengukuran CTR ? 4. Apakah Corporate Social Reponsibility berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak dengan menggunakan model pengukuran CTR ? C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak dengan menggunakan model pengukuran ETR.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
8
2) Untuk menganalisis apakah Corporate Social Reponsibility berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak dengan menggunakan model pengukuran ETR.
3) Untuk menganalisis apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak dengan mengggunakan model pengukuran CTR.
4) Untuk menganalisis apakah Corporate Social Reponsibility berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak dengan menggunakan model pengukuran CTR. 2. Kontribusi Penelitian 1) Kontribusi Praktik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR lebih baik untuk mengurangi tindakan agresivitas pajak, bagi investor diharapkan dapat memberikan
pandangan
mengenai
keadaan
perusahaan
melalui
pengungkapan CSR dan tindakan perusahaan terhadap pihak pemerintah, dan bagi Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan agresivitas pajak mengingat masih tingginya kegiatan agresivitas pajak di Indonesia. 2) Kontribusi Akademik Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan akuntansi dan perpajakan dapat memberikan kontribusi
http://digilib.mercubuana.ac.id/
9
dalam penelitian sejenis atau dapat dijadikan sebagai kajian teori dan referensi.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
