BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dari dalam negeri. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013, menunjukkan bahwa pendapatan negara dari penerimaan sektor perpajakan sebesar Rp1.192,9 triliun atau sekitar 77,98% dari seluruh total pendapatan negara yaitu Rp1.529,7 triliun. Sementara itu, penerimaan negara dari sektor migas sudah tidak bisa diharapkan sebagai sumber penerimaan keuangan yang terus-menerus karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pada suatu waktu akan habis. Perkembangan penerimaan negara dari sektor perpajakan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak (triliun rupiah)
Tahun
Penerimaan Perpajakan
Penerimaan Bukan Pajak
Hibah
Jumlah
(1) (2) (3) (4) 2+3+4 = (5) 2008 658,7 320,6 2,3 981,6 2009 619,9 227,2 1,7 848,8 2010 723,3 268,9 3,0 995,2 2011 878,7 286,6 4,7 1.170 2012 1.192,9 332,2 4,5 1.529,70 Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1
% Penerimaan Pajak 25 = (6) 67,10 % 73,03 % 72,68 % 75,10 % 77,98 %
Dalam Laporan Evaluasi Penerimaan Pajak diketahui bahwa total penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari Pajak Penghasilan Migas, Pajak Penghasilan non-Migas, PPN dan PPnBM, PBB dan BPHTB, dan yang terkahir yaitu Pendapatan Pajak Lainnya. Berdasarkan website www.pajak.go.id, dijelaskan bahwa guna meningkatkan local taxing power pada Kabupaten/Kota, PBB sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan BPHTB telah dialihkan menjadi pajak daerah. Pemerintah Pusat mengalihkan semua kewenangannya terkait pengelolaan pajak tersebut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Melihat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara, maka pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan suatu langkah strategis yaitu melalui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak guna meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, yang dimaksud dengan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Prioritas utama kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar
2
dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Intensifikasi pajak ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada. Mulai bulan September tahun 2011 lalu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Dalam halaman website www.pajak.go.id, dijelaskan bahwa Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan
oleh
Direktorat
Jenderal
Pajak.
Berdasarkan
website
www.pajak.go.id, Sensus Pajak Nasional dilaksanakan dengan tujuan untuk: 1. Perluasan basis pajak. 2. Peningkatan penerimaan pajak. 3. Peningkatan jumlah penerimaan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan PPh (Pajak Penghasilan). 4. Pemutakhiran data Wajib Pajak. Sasaran Sensus Pajak Nasional adalah bagi mereka yang: 1. Belum ber-NPWP, diberikan NPWP. 2. Belum bayar pajak, agar membayar pajak. 3. Belum menyampaikan SPT, agar menyampaikan SPT. 4. Memiliki utang pajak, agar melunasinya.
3
5. Belum optimal membayar pajak, agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, maka akan berdampak pada bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Semakin banyak jumlah Wajib Pajak terdaftar, semakin banyak pula orang yang akan membayar pajak ke kas negara dan diharapkan akan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal inilah yang kemudian menjadi indikator keberhasilan dari pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh DJP. Agar sistem pemungutan pajak dapat berjalan dengan efektif, maka diperlukan suatu pengawasan oleh pegawai pajak. Salah satu wujud dari pengawasan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan pemeriksaan pajak. Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak. Sementara itu, Pasal 29 UU KUP menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
4
Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hubungannya dengan penerimaan di dalam negeri, pemeriksaan pajak dimaksudkan untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Apapun sistem pemungutan pajakan yang diterapkan, penerimaan pajak akan tinggi jika adanya kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Setiawan (2007). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: 1.
Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen berupa ekstensifikasi Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak. Setiawan (2007) dalam penelitiannya menggunakan variabel independen berupa ekstensifikasi Wajib Pajak dan surat setoran pajak.
2.
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa. Sedangkan dalam penelitian terdahulu objek penelitian yang digunakan adalah KPP Pratama Jakarta Palmerah.
3.
Penelitian ini menggunakan periode waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Sedangkan penelitian terdahulu mengambil periode waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2006.
4.
Penelitian ini menguji ekstensifikasi WP dan pemeriksan pajak baik secara
parsial maupun simultan terhadap penerimaan pajak.
5
Sedangkan penelitian terdahulu hanya menguji ekstensifikasi WP dan Surat Setoran Pajak terhadap penerimaan pajak secara parsial. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul dari penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tigaraksa.
B.
Batasan Masalah Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa penerimaan pajak dan variabel independen berupa ekstensifikasi Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak. Variabel penerimaan pajak dilihat dari jumlah penerimaan pajak untuk semua jenis pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Variabel ekstensifikasi Wajib Pajak dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP. Variabel pemeriksaan pajak dilihat dari jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh KPP. Data yang digunakan yaitu jumlah penerimaan pajak, jumlah Wajib Pajak terdaftar dan jumlah surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan di KPP Pratama Tigaraksa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.
C.
Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Apakah ekstensifikasi Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2.
Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
6
3.
Apakah ekstensifikasi Wajib Pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
D.
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Untuk mengetahui pengaruh kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak.
2.
Untuk mengetahui pengaruh kegiatan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
3.
Untuk mengetahui pengaruh kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan kegiatan pemeriksaan pajak, secara simultan terhadap penerimaan pajak.
E.
Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Bagi Peneliti Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di KPP Pratama Tigaraksa.
2.
Bagi KPP Pratama Tigaraksa Memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan KPP Pratama Tigaraksa pada khususnya dalam
7
menentukan strategi yang efektif untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak. 3.
Bagi peneliti selanjutnya Menambah kepustakaan terutama dibidang perpajakan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik yang sama.
F.
Sistematika Penulisan Untuk memperoleh gambaran yang sistematis terhadap penelitian ini, maka sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.
BAB II
TELAAH LITERATUR Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang berisi teori-teori dan menjadi landasan serta penunjang penelitian ini, serta hipotesis yang merupakan hasil dari kerangka berpikir.
8
