IMPLEMENTASI ELEKTRONIK NOMOR FAKTUR (E-NOFA) PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAPORAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA PEGAWAI PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA GENTENG) Firda Ayu Rizqiah Endang Siti Astuti Fransisca Yaningwati (Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
[email protected]) ABSTRAK The purpose of this research is to know the implementation e-NOFA taxes for the increaseing number of tax payers in reporting taxes. The method that is used in this paper is comparative study, with “t” test. This paper compares dataof tax payers who report taxes reported tax prayer before using e-NOFA and after using e-NOFA. Data are collected by interviewing to tax prayers. The result proofs that the using of e-NOFA bringing of advantages tax employees as they can control tax payers easl. The result of “t” test shows that the using of e-NOFA in terms of tax compliance, overpayment taxes, and nil taxes is better than before, while the result for underpayment taxes generates no difference at all Keywords: Electronic Tax Invoice Number, PER-24/PJ/2012, Tax Invoice PENDAHULUAN Kemajuan
Indonesia ditetapkan dengan menggunakan self ilmu
pengetahuan
dan
assessment
system
teknologi semakin luas khususnya penggunaan
menghitung,
teknologi
pajaknya sendiri
informasi.
informasi
lebih
mempercepat
Penggunaan
efisiensi
teknologi
karena
penyampaian
dapat
dimana
menyetor
wajib
dan
pajak
melaporkan
Salah satu jenis pajak yang diterapkan di
informasi,
indonesia
adalah Pajak
Pertambahan Nilai
jangkauan yang global dan transparansi. Oleh
(PPN). Pajak Pertambahan nilai merupakan
karena
pengganti dari Pajak Penjualan (PPn),
itu,
Teknologi
Informasi
banyak
yang
digunakan oleh kehidupan manusia bahkan
berdasarkan pada undang-undang Nomor 8
dalam praktek pemerintahan di beberapa Negara
tahun 1983 yang ditetapkan sejak 1 April 1985
menggunakan
melalui
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
media online yang menjadi salah satu pilihan
Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak
untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan
yang baik.
atas Barang Mewah (PPnBM), Sampai sekarang
Teknologi
Informasi
Indonesia sudah menerapkan penggunaan teknologi informasi yang
dapat
masih berlaku dengan menggunakan pajak
membantu
pertambahan nilai (PPN). Dasar pemikiran atas
kegiatan masyarakat tidak terkecuali di Kantor
Pajak
Pelayan Pajak Pratama, sehingga memudahkan
mengenakan pajak pada tingkat kemampuan
pegawai pajak atau fiskus dalam menginput data
masyarakat
wajib pajak dan memudahkan wajib pajak dalam
pengenaannya dilakukan secara tidak langsung
melakukan penyetoran pajak. Sehingga wajib
kepada konsumen.
pajak tidak perlu ke Kantor Pelayanan Pajak
Pertambahan
Nilai
untuk
adalah
berkonsumsi,
untuk yang
Penerimaan pajak di Indonesia dari Pajak
dalam melakukan penyetoran pajak.
Pertambahan Nilai mengalami kenaikan pada
Mardiasmo (2009:7) menjelaskan bahwa
tahun 2012 walaupun Pajak Pertambahan Nilai
sistem pemungutan pajak menggunakan official
masih dibawah Pajak Penghasilan, membuktikan
assessment system. Official assessment system adalah
bahwa Pajak Pertambahan Nilai memberikan
penghitungan pajak dihitung oleh pihak fiskus,
kontribusi yang besar terhadap penerimaan dari
sedangkan self assessment system adalah wajib
sektor pajak. Berikut ini tabel penerimaan dari
pajak menghitung sendiri pajak terutangnya dan
sektor pajak dalam negeri.
with
holding
system
adalah
penghitungan
pajaknya diserahkan kepada pihak ketiga, tetapi untuk memudahkan wajib pajak saat ini di
1
Tabel 1 Penerimaan dari Sektor Pajak dalam
untuk mengetahui jumlah pelaporan wajib pajak
Negeri (dalam Milyaran Rupiah) URAIAN PPh MIGAS PPh Non Migas PPN DAN PPnBM PBB BPHTB Cukai Pajak Lainnya
sebelum dan sesudah menggunakan e-NOFA.
2010
2011
2012
58,872.70
65,230.70
58,665.80
298,172.80
366,746.30
454,168.70
TINJAUAN PUSTAKA Penelitian Terdahulu Kosasih (2004) yang berjudul analisis dan desain sistem informasi perencanaan wilayah berbasis
230,604.90 28,580.60 8,026.40 66,165.90
298,441.40 29,057.80
350,342.20 35,646.90
68,075.30
72,443.10
3,968.80
4,193.80
5,632.00
memanajemen penganmbilan keputusan, untuk melakukan
SPT) pajak pertambahan nilai dan pengaruhnya terhadap
terjadi
oleh
wajib
pajak
kecurangan
yang
aplikasi e-SPT dapat membantu wajib pajak dalam mengolah data PPN, oleh karena itu kebijakan
Salim (2009) yang berjudul pengaruh penerapan sistem administrasi e-SPT, e-FILING
baru yang menggunakan sistem elektronik.
dan e-Registration terhadap kepatuhan wajib
Peraturan yang dibuat oleh Direktorat
pajak.
Jenderal Pajak yaitu PER-24/PJ/2012 tentang
cara
pembetulan
meningkatkan
atau
kepatuhan
dan
kepercayaan
kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan pembayaran
fiktif. Peraturan tentang e-NOFA ini dibuat pajak
menunjukkan
pembayaran pajak karena masyarakat mendapat
adanya peraturan tersebut meminimalisir pajak wajib
penelitian
masyarakat dalam melakukan pelaporan dan
pajak. Direktorat Jenderal Pajak berharap dengan
meminimalisir
dari
sistem perpajakan, terbukti berpengaruh dalam
rangka
penggantian, dan tata cara pembatalan faktur
untuk
Hasil
Penerapan sistem online dan modernisasi dalam
bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, tata
Direktorat
data PPN
Sehingga
Direktorat Jenderal Pajak membuat peraturan
pembuatan,
oleh
memudahkan wajib pajak dalam pengolahan
nomor faktur pajak yang ganda atau sama
dalam
dilakukan
masa PPN 1107 ini sudah tepat untuk tujuan
dilaporkan oleh wajib pajak dan ada beberapa
pemberitahuan
yang
Jenderal Pajak pada penerapan aplikasi e-SPT
faktur pajak fiktif, faktur pajak yang tidak
lain.
kawajiban
pengolahan data PPN, artinya bahwa penerapan
dilakukan wajib pajak dikarenakan ada beberapa
yang
pemenuhan
splikasi e-SPT berpengaruh signifikan terhadap
(Mardiasmo, 2009:288) sendiri
kepatuhan
perpajakan. Hasil dari penelitian menunjukkan
dilakukan oleh direktoray jenderal bea dan cukai
prosedur
sistem
aplikasi surat pemberitahuan masa elektronik (e-
pajak karena impor barang kena pajak yang
pajak
pengembangan
Pramana (2008) yang berjudul penerapan
atau jasa kena pajak atau bukti pemungutan
wajib
tahapan
lainnya.
yang melakukan penyerahan barang kena pajak
dengan
penelitian
analisis sistem yang hasilnya digunakan untuk
pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak
banyak
dari
merupakan tahapan terakhir dalam melakukan
Faktur pajak adalah bukti pemungutan
membuat
Hasil
menunjukkan pelaporan hasil analisis sistem
Sumber : www.pajak.go.id
Penomoran
internet.
pajak
oleh
wajib
pajak,
dan
kepatuhan yang dianalisis oleh peneliti tersebut
dalam
sebesar 72.3%
melakukan pajak fiktif dan pajak ganda. E-NOFA juga diterapkan untuk memudahkan pegawai
Teori Pajak
pajak dalam melakukan pengawasan kepada
Definisi pajak menurut Soemitro dalam
wajib pajak.
Resmi (2009:1) menjelaskan “pajak adalah iuran
Sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh
rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-
DJP peneliti melakukan tentang implementasi
undang (yang dapat dipaksanakan) dengan tidak
elektronik nomor faktur pajak dalam upaya
mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang
meningkatkan jumlah pelaporan wajib pajak.
langsung
Bertujuan untuk mengetahui kemanfataan dan
digunakan
kemudahan e-NOFA bagi pegawai pajak serta
umum”
2
dapat unyuk
ditunjukkan, membayar
dan
yang
pengeluaran
Suandy (2008:11) Ciri-ciri yang melekat
Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
pada pengertian pajak adalah: a. b.
c.
Pajak peralihan kekayaan dari orang atau
Pajak Pertambahan Nilai yang disetor ke
badan ke pemerintah.
kas Negara merupakan hasil perhitungan
Pajak dipungut berdasarkan kekuatan
Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.
undang-undang
serta
aturan
Pajak
Masukan yang
pelaksanaannya,
sehingga
dapat
untuk
memperoleh
kas Negara merupakan kredit pajak.
ditunjukkan
Untuk
adanya secara
kontrapretasi
individual
yang
dibutuhkan suatu dokumen sebagai alat
Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh
bukti yang dinamakan Faktur Pajak. e.
Pajak Pertabahan Nilai hanya dikenakan
pengeluaran pemerintah, yang bila dari
atas konsumsi barang Kena Pajak atau
pemasukannya masih terdapat surplus,
jasa Kena Pajak didalam negeri.
untuk
membiayai
f. Netral
investasi publik.
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas
Pajak dapat digunakan sebagai alat
konsumsi
untuk mencapai tujuan tertentu dari
pemungutannya menganut prinsip tempat
pemerintah.
tujuan (Pajak Pertmahana Nilai dipungut
Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
ditempat barang atau jasa dikonsumsi ) g. Tidak
dipungut h. Consumption type value added tax (VAT) Dalam pembelian
Pajak dan
Masukan
pemeliharaan
Nilai atas barang
keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena
penyimpangan
Pajak. 2. Penyetoran
pemungutan pajak, maka fiskus akan meminta pertanggungjawaban penjual.
penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak objektif
PPnBM dalam satu masa pajak yang terutang
Timbulnya kewajiban membayar Pajak ditentukan
Pertambahan
modal dapat dikreditkan dengan pajak
jawab pembayaran atau
penjual berada pada pihak yang berbeda.
harus dilakukan paling lama tanggal 15 bulan
oleh
berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila
adanya objek pajak.
tanggal tersebut jatuh pada hari libur, termasuk
Multi stage tax
hari sabtu atau hari libur nasional pembayaran
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada
atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari
setiap mata rantai jalur produksi maupun
hari kerja berikutnya. Untuk impor, penyetoran
jalur distribusi d.
Pajak
diindonesia,
Pemikul beban pajak atau pembeli dan
Nilai
Pajak
dengan Pajak Pertambahan Nilai yang
Pajak tidak langsung
Pertambahan
Dampak
dan
Nilai yang dibayar dapat diperhitungkan
adalah:
terjadi
Menimbulkan
jasa
atas nilai tambah dan Pajak Pertambahan
produksi dan distribusi”. 1. Karakteristik dari pajak pertambahan nilai
Apabila
maupun
Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan
secara bertingkat di setiap jalur
penanggung
barang
Berganda
dan jasa di Daerah Pabean yang
dikenakan
c.
Konsumsi Umum Dalam
Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-
Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi
b.
Pajak atas Negeri
Undang-undang No. 42 tahun 2009 “Pajak
a.
kebenaran jumlah
Pajak Masukan dan Pajak Keluaran
Teori Pajak Pertambahan Nilai
barang
mendeteksi
diberikan oleh pemerintah.
dipergunakan
g.
Pajak
Dalam pembayarn pajak, tidak dapat
darerah.
f.
jumlah
Pertambahan Nilai yang harus dibayar ke
pemerintah pusat maupun pemerintah e.
diperhitungkan
dipaksakan.
langsung d.
tidak langsung disetorkan ke kas Negara.
harus dilakukan pada hari kerja berikutnya,
Indirect substraction method/ credit method/
kecuali yang dipungut pada tanggal 31 Maret
invoice method
3
Faktur Pajak
harus disetorkan pada hari itu juga. PPN yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara atau
PER-24/PJ/2012
menjelaskan
“Faktur
instansi pemerintah yang ditunjuk harus disetor
Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
masa pajak berakhir. Pengertian hari libur
penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan
nasional
Jasa Kena Pajak.” Faktur pajak terdapat beberapa
termasuk
penyelengaraan
yang
diliburkan
untuk
umum
yang
pemilihan
jenis, diantaranya sebagai berikut:
ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama
a.
Faktur pajak standar
secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah
Dalam
(Waluyo, 2011:19)
dicantumkan
3. Dasar pengenaan pajak
penyerahan
Waluyo
(2011:13)
menjelaskan “Dasar
faktur
pajak
keterangan Barang
sedikit Memuat :
besarnya
1)
yang
terutang,
Kena
harus tentang
Pajak
atau
Penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling
Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung pajak
standar
diperlukan
Nama,
alamat,
NPWP
yang
adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak
menyerahkan Barang Kena Pajak atau
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
Jasa Kena pajak
tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak” 4. Mekanisme pengenaan PPN dapat
2)
Kena Pajak atau penerima Jasa Kena
digambarkan sebagai berikut: a.
Pajak.
Pada saat membeli atau memperoleh
3)
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak,
harga.
Pada saat menjual atau menyerahkan
4)
PPN yang dipungut
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
5)
PPnBM yang dipungut
kepada pihak lain, wajib memungut
6)
Kode,
Pajak Pertambahan Nilai. Bagi penjual, Pajak
c.
Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan
akan dipungut Pajak Pertambahan Nila. b.
Nama, alamat, NPWP pembeli Barang
Pertambahan
Nilai
nomor
seri,
dan
tanggal
pembuatan faktur pajak
tersebut
b.
Faktur pajak gabungan
merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti
Pada dasarnya faktur
telah memungut Pajak Pertambahan
merupakan faktur pajak standar. Faktur
Nilai, Pengusaha Kena Pajak penjual
Pajak Gabungan yang merupakan Faktur
wajib membuat faktur pajak.
Pajak standar harus dibuat paling lambat
Apabila dalam suatu masa pajak (jangka
pada akhir bulan penyerahan Barang Kena
waktu yang lamanya sama dengan satu
Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
bulan takwim) jumlah pajak keluaran lebih
besar
daripada
jumlah
c.
pajak gabungan
Faktur pajak sederhana
pajak
Faktur Pajak Sederhana juga merupakan
masukan, selisihnya harus disetor kekas
bukti pungutan pajak yang dibuat oleh
Negara.
pengusaha kena pajak untuk menampung
d. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah
kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak
pajak keluaran lebih kecil daripada
atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang
jumlah pajak masukan, selisihnya dapat
dilakukan
direstitusi
atau
konsumen akhir. Direktur Jendral pajak
pajak
dapat menetapkan tanda bukti penyerahan
(diminta
dikompesasikan
kembali) kemasa
berikutnya. e.
Pelaporan
secara
langsung
kepada
atau tanda bukti pembayaran sebagai faktur penghitungan
Pertambahan Nilai
dilakukan
Pajak
pajak
sederhana
setiap
memuat:
yang
paling
sedikit
masa pajak dengan menggunakan Surat
1) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Pajak yang menyerahkan Barang kena
Nilai (SPT masa PPN)
Pajak atau Jasa Kena Pajak. 2) Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan
4
3) Jumlah harga jual atau penggantian yang
4. Outputting
sudah termasuk pajak pertambahan nilai
Merupakan proses menghasilkan keluaran
atau besarnya PPN dicantumkan secara
(output) yaitu menghasilkan informasi yang
terpisah
berguna dan hasil pemrosesan tersebut dapat
4) Tanggal
pembuatan
Faktur
Pajak
ditayangkan dalam layar monitor, dituangkan
Sederhana d.
dalam kertas pita (print-out), atau disimpan
Dokumen-dokumen
yang
dalam disket, hardisk atau media penyimpanan
ditetapkan sebagai faktur pajak standar oleh
data lainnya sebagaimana yang dilakukan dalam
dirjen pajak
tahap penyimpanan.
Dokumen-dokumen
tertentu
tertentu
yang
5. Controlling
diperlakun sebagai Faktur Pajak Standar
Pengendalian (controlling) dalam hal ini
paling sedikit harus memuat:
mengarah
pola
dan
urut-urutan
kegiatan
1)
Identitas yang berwenang menerbitkan
sehingga inputting, storing, processing, outputting
dokumen
dapat terlaksana sebagaimana yang dikehendaki
2)
Nama dan alamat penerima dokumen
atau yang direncanakan.
3)
Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal Penjelasan Tentang PER-24/PJ/2012
penerima dokumen adalah wajib pajak dalam negeri
Elektronik Nomor Faktur Pajak merupakan
4)
Jumlah satuan barang apabila ada
kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat
5)
Dasar pengenaan pajak
Jenderal
6)
Jumlah pajak yang terutang
PER/24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata cara
Pajak
yang
tertuang
dalam
pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan Pengolahan Data Elektronik
dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan
Pengertian Pengolahan Data Elektronik
atau penggantian, dan tata cara pembatalan
adalah serangkaian kegiatan yang menggunakan
faktur pajak.
komputer untuk mengubah informasi yang
Menggunakan Elektronik Nomor Faktur
masih mentah (data) menjadi informasi yang
Pajak ini Pengusaha Kena Pajak harus membuat
berguna. Penjelasan mengenai masing-masing
faktur pajak dengan menggunakan kode dan
kegiatan tersebut tanpak sebagai berikut:
nomor seri faktur pajak yang terdiri dari 16
1. Inputting
(enam belas) digit yaitu:
Inputting adalah proses pengumpulan data
a. 2 (dua) digit kode transaksi
dan pencatatan fakta, yang dalam kaitannya
b. 1 (satu) digit kode status
dengan dunia usaha berarti transaksi bisnis
c. 13 (tiga belas) digit nomor seri faktur
organisasi yang bersangkutan. Pemasukan data
pajak yang ditentukan oleh Direktorat
ini dapat dilakukan secara langsung dan seketika
Jenderal Pajak 1. Tata cara pengajuan e-NOFA (Elektronik
(dalam hal on-line real time), dari sekelompok
Nomor Faktur )
data atau secara periodik (batch data processing) 2. Storing
Dalam mengajukan penggunaan e-NOFA
Penyimpanan
(storing)
maksudnya
ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh
menyimpan data atau informasi secara sekaligus
wajib pajak, antara lain :
sehingga dapat “digunakan “ lagi untuk waktuwaktu
yang
akan
datang.
Uraian
a.
Isi surat permohonan dengan identitas
diatas
yang jelas sehingga nanti jika Kantor
menjelaskan penyimpanan data dan informasi
Pelayanan Pajak merespon via pos bisa
sekaligus. Hal ini perlu dimengerti oleh para
ditentukan (lampiran hal 1)
manager dan auditor karena adanya kewajiban
b.
Setelah
Kantor
Pelayanan
Pajak
hukum untuk menyimpan keduanya sampai
menerbitkan surat kode aktivasi dan
suatu batas waktu tertentu.
mengirim email yang berisi password.
3. Processing
Kembali
Pengolahan (Processing) adalah manipulasi masukan
untuk
diubah
menjadi
lagi
diajukan
permohonan
dengan dilampiri kode aktivasi dan
keluaran
password
sebagaimana yang direncanakan
5
c.
Kerangka pemikiran
Tunggu dalam 3 hari, nanti Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan
nomor
faktur
Jumlah pelaporan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng
pajak
untuk pengisaha kena pajak 2. Syarat dan prosedur dalam penggunaan
e-
NOFA (Elektronik Nomor Faktur) pajak Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kode
Sebelum menggunakan e-NOFA
Aktivasi dan Password ke PKP dalam hal PKP memenuhi syarat sebagai berikut :
Sesudah menggunakan e-NOFA
a. PKP telah dilakukan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Menggunakan uji “t”
Nomor PER-05/PJ/2012 dan
perubahannya
dan
laporan
hasil
registrasi ulang/verifikasi menyatakan
Gambar 1. Kerangka pemikiran
PKP tetap dikukuhkan; atau
Penelitian
b. PKP
telah
atas,
PKP
maka Kantor
mengetahui jumlah pelaporan wajib pajak yang
Peraturan
Menteri
melaporkan sebelum menggunakan e-NOFA dan setelah
sesudah menggunakan e-NOFA menggunakan uji “t”.
ditandatangani
Seksi Pelayanan Kantor
atas
Pelayanan
METODE PENELITIAN Riset ini menggunakan e-NOFA karena
oleh nama
e-NOFA merupakan peraturan baru yang dibuat
Pajak
oleh DJP bertujuan untuk meminimalisir faktur
sebagaimana dan dikirim melalui pos
pajak yang fiktif dan ganda. Jenis penelitian yang
dalam amplop tertutup ke alamat PKP;
digunakan
dan mengirimkan Password melalui surat dicantumkan dalam
permohonan
Kode
Metode
dan
syarat
yang
untuk
pemberitahuan
terpisahkan
dari
bagian
Peraturan
peruntukannya
pegawai
pajak,
pegawai pajak
tidak
Penggunaan e-NOFA mempermudah dan
Direktur
memberikan manfaat pegawai pajak dalam
Jenderal Pajak ini dalam 2 (dua) rangkap yang
adalah
Kemudahan dan pemanfaatan e-NOFA bagi
sebagaimana diatur dalam Lampiran IVC merupakan
digunakan
HASIL DAN PEMBAHASAN
penolakan kode aktivasi dan password yang
dalam
“t”.
pajak maka Kantor Pelayanan Pajak surat
data
sedangkan untuk analisis data menggunakan uji
mendapatkan elektrinok nomor faktur menerbitkan
pengumpulan
kuesioner terbuka dan dokumentasi. Populasi
b. Apabila dalam hal pengusaha kena pajak memenuhi
Study,
penelitian ini menggunakan metode interview,
Password. tidak
Comparative
dan setelah menggunakan e-NOFA.
surat
Aktivasi
adalah
menbandingkan sebelum menggunakan e-NOFA
elektronik (email) ke alamat email PKP yang
peneliti
Pelayanan Pajak akan
yang
Kepala
e-NOFA,
membandingkan data pelaporan sebelum dan
syarat
a. menerbitkan surat pemberitahuan Kode Kepala
menggunakan
di
memenuhi
melakukan hal sebagai berikut: Aktivasi
untuk
verifikasi
Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012. hal
digunakan
dilakukan
berdasarkan Dalam
ini
melakukan aktifitas, diantaranya adalah sebagai
masing-masing
berikut:
sebagai berikut:
1.
1) lembar kesatu disampaikan kepada
Kerahasiaan faktur pajak bersifat rahasia sehingga meminimalisir penyalahgunaan
pengusaha kena pajak
data
2) lembar ke dua untuk arsip Kantor
2.
Pelayanan Pajak
6
Tertib penomoran faktur pajak
3.
Memudahkan pengawasan penggunaan
4.
Pengawasan sebenarnya dilakukan langsung
faktur pajak
oleh sistem pusat, karena kantor pusat yang
Lokasi objek dan subjek pajak lebih
berwenang dalam memberikan nomor seri faktur
mudah diawasi
pajak sehingga tidak akan terjadi penggandaan
e-NOFA selain memberikan kemudahan
nomor seri faktur pajak. Sedangkan pegawai
dan kemanfaatan bagi pegawai pajak tetapi e-
pajak atau fiskus mengontrol atau mengawasi
NOFA juga terdapat sebuah hambatan yang
langsung kepada wajib pajak atau PKP dengan
dirasakan
dalam
memberikan arahan, bimbingan dan konsultasi.
Hambatan-hambatan
Sehingga ada beberapa yang dilakukan oleh
oleh
menerapkan
pegawai
e-NOFA.
pajak
tersebut yaitu:
pegawai pajak atau fiskus dalam melakukan
1.
Sistem yang tidak selalu lancar (loading)
pengawasan kepada wajib pajak atau PKP dalam
2.
Wajib pajak yang masih kurang paham
hal menggunakan e-NOFA yaitu dengan :
tentang computer 3.
1.
Setiap 3 bulan sekali wajib pajak harus
diberikan dengan yang dilaporkan
melapor ke KPP 4.
Kode
aktivasi
2. yang
hilang
Kroscek nomor seri faktur pajak yang
harus
Dalam hal sistem secara otomatis e-SPT akan menolak faktur pajak yang bukan
mengajukan lagi ke KPP dengan surat
keluaran e-NOFA
permohonan
3.
Penomoran akan diberikan oleh KPP dan apabila ada sisa dari faktur pajak maka
Peran pegawai pajak dalam penggunaan e-
wajib diekbalikan atau dilaporkan ke
NOFA
KPP
pajak
dalam
upaya meningkatkan
pelaporan wajib pajak
Penggunaan e-NOFA pajak di KPP Pratama
Peran fiskus dalam melakukan penerapan
Surabaya Genteng meningkatkan pelaporan
PER-24/PJ/2012 sangat penting karena fiskus atau
wajib pajak.
pegawai pajak akan membantu PKP yang sudah
Sebelum menggunakan uji “t” untuk
dikukuhkan akan wajib dalam menggunakan e-
mengetahui rata-rata dari jumlah pelaporan
NOFA atau PER-24/PJ/2012. Diantaranya adalah
wajib pajak sebelum dan sesudah menggunakan
sebagai berikut: 1.
Memberikan surat
e-NOFA dapat diketahui dengan menggunakan
himbauan kepada
perhitungan seperti berikut:
wajib pajak 2. 3.
Rata-rata =
Sosialisasi atau penyuluhan Bimbingan konseling
Tabel 3. Rata-rata Sebelum dan Sesudah e-NOFA sebelum sesudah
Tabel 2. Wajib Pajak yang Mengikuti Sosialisasi di KPP Pratama Surabaya Genteng NO Hari dan Tanggal Jumlah WP yang hadir
Kepatuhan 70,61% Pajak kurang bayar 351,83% Pajak lebih bayar 89,72% Pajak nihil 417,72% Untuk mengetahui
86,16% 365,33% 126,66% 271% e-NOFA
1
Selasa, 22-01-2013
35 WP
2 3
Rabu, 23-01-2013 Rabu, 23-01-2013
21 WP 28 WP
4
Jumat, 25-01-2013
33 WP
5
Selasa, 29-01-2013
19 WP
meningkatkan pelaporan wajib pajak, peneliti
6 7
Selasa, 29-01-2013 Rabu, 30-01-2013
14 WP 19 WP
menggunakan
8
Rabu, 30-01-2013 Jumlah
20 WP 189 WP
deviasi terlebih dahulu dengan menggunakan
uji
“t”
yang
sebelum
menggunakan uji “t” akan dihitung standart taraf signifikan 0,05, sebagai berikut:
NO 1 2 3
Hari dan Tanggal Selasa, 05-02-2013 Kamis, 21-02-2013 Rabu, 20-02-2013 Jumlah
Sa = √
Jumlah WP yang hadir
(
̅)
sebelum menggunakan e-NOFA
135 WP 19 WP 12 WP 166 WP
Sb = √
(
̅)
sesudah menggunakan e-NOFA
7
Ho : 1 = 2
Penggunaan meningkatkan
H1 : 1 # 2
e-NOFA
dalam
upaya
wajib
pajak
pelaporan
berhubungan dengan teori pajak yaitu tentang asas pemungutan self assessment system yaitu PKP
Nilai t0,05; 18+6-2 = 22 → 1,717
telah Ho diterima apabila - 1,717 ≤ t ≤ 1,717
̅ √(
(
)
perpajakannya
melakukan pembayaran PPN lebih tepat waktu
̅
(
kewajiban
melaporkan PPN terutang. PKP juga telah
Ho ditolak apabila t > 1,717 atau t < -1,717 t=
melakukan
sendiri. Mulai dari menghitung, membayar dan
dengan menggunakan e-NOFA. E-NOFA juga )
)(
sangat berkaitan dengan teori pengolahan data
)
elektronik yang menjelaskan e-NOFA bahwa yang sebelumnya menggunakan nomor faktur
Tabel 4. Hasil Uji “t” Standart deviasi sebelum Kepatuhan 14,78 wajib pajak Pajak kurang 61,91 bayar Pajak lebih 22,68 bayar Pajak nihil 130,235
Standart deviasi sesudah 7,194
secara manual yang dibuat sendiri oleh wajib
Hasil uji “t”
pajak maka DJP memberikan kemudahan kepada PKP yaitu nomor faktur secara elektronik. Adanya nomor faktur secara elektronik akan
-2,455
mempermudah baik bagi PKP maupun pegawai 33,06 8,86
0,5044 -3,814
33,0817
2,6933
pajak. Untuk PKP lebih mudah dalam pelaporan dan tepat waktu, sedangkan untuk pegawai pajak akan mempermudah dalam pengawasan kepada PKP yang menggunakan e-NOFA. KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah mengetahui dengan menggunakan
Kesimpulan
rumus standart deviasi maka untuk mengetahui perbedaan
jumlah
pelaporan
wajib
Beberapa
pajak
kesimpulan
dari
hasil
peneliti
penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang
menggunakan uji “t” sehingga nanti akan
berkaitan dengan elektronik nomor faktur pajak
diketahui hasil dan kesimpulan H o diterima atau
atau PE-24/PJ/2012. Sehingga ada beberapa
di tolak.
kesimpulan sebagai berikut:
sebelum
dan
sesudah
e-NOFA
1.
a. Kepatuhan Wajib Pajak
Peran fiskus dalam menerapkan e-NOFA
H0 ditolak dan H 1 diterima, nilai rata-rata
adalah dengan melakukan surat himbauan,
ada beda yaitu setelah menggunakan e-
sosialisasi dan bimbingan kepada PKP. 2.
NOFA lebih baik dari pada sebelum
Sedangkan kemudahan dan kemanfaatan eNOFA
menggunakan e-NOFA
bagi
pegawai
pajak
adalah
kerahasiaan faktur pajak bersifat rahasia
b. Pajak kurang bayar H0 diterima dan H 1 ditolak, nilai rata-rata
sehingga
meminimalisir
penyalahgunaan
tidak ada beda yaitu sebelum dan setelah
data, tata tertib penomoran faktur pajak,
menggunakan e-NOFA nilai rata-ratanya
memudahkan pengawasan serta lokasi dan subjek pajak akan lebih mudah di awasi.
sama. 3.
c. Pajak lebih bayar
Hasil nilai uji statistik dari kepatuhan dari
H0 ditolak dan H 1 diterima, nilai rata-rata
wajib pajak, pajak lebih bayar dan pajak nihil
ada beda yaitu setelah menggunakan e-
adalah ada beda yaitu setelah menggunakan
NOFA lebih baik dari pada sebelum
e-NOFA lebih baik dari pada sebelum
menggunakan e-NOFA
menggunakan e-NOFA. sedangkan untuk pajak kurang bayar tidak ada beda yaitu
d. Pajak nihil
sebelum dan setelah menggunakan e-NOFA
H0 ditolak dan H 1 diterima, nilai rata-rata
sama.
ada beda yaitu sebelum menggunakan e-
Saran
NOFA lebih baik dari pada sesudah
Beberapa saran dari peneliti untuk pegawai
menggunakan e-NOFA
pajak yang berhubungan dengan elektronik
8
nomor faktur pajak atau PER-24/PJ/2012,
Pramana, Rendra. 2008. “Penerapan aplikasi surat
adapun saran-saran tersebut adalah sebagai
pemberitahuan masa elektronik (e-SPT) pajak
berikut:
pertambahan nilai dan pengaruhnya terhadap
1.
Pegawai
pajak
melakukan
pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan”. Skripsi Universitas Brawijaya. Malang
kepada wajib pajak yang belum terdaftar sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) untuk dan
Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset
Diadakan pendataan ulang untuk Pengusaha
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
Kena Pajak agar bisa diketahui Pengusaha
24/PJ/2012 tentang bentuk, ukuran, tata
Kena pajak yang belum dan yang sudah
cara
menggunakan elektronik nomor faktur pajak
pemberitahuan dalam rangka pembuatan,
dengan
tata cara pembetulan atau penggantian,
mendaftarkan
diri
sebagai
PKP
menggunakan e-NOFA. 2.
memberikan
peringatan
kepada
wajib pajak yang belum terdaftar sebagai Pengusaha
Kena
Pajak
berupa
atau
PKP
tidak
hanya
Resmi, Siti. 2009. perpajakan: teori dan kasus. Jakarta : Salemba Empat
dalam
Salim, Dhanang. 2009. “ Pengaruh penerapan sistem
penomoran faktur pajak tetapi juga memiliki
administrasi
sistem yang dapat mendeteksi lawan dari Pegawai pajak harus lebih intens
Suandy,
selain itu fiskus juga harus memberikan wajib
pajak
pajak
pajak.
Jakarta:
tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
Wilayah
Berbasis
Waluyo. 2011.
E-Govermant Pada Dinas Pemukiman Dan Wilayah).
Hukum
perubahan atas undang-undang nomor 8
Internet (Penelitian Tentang Pengembangan Prasarana
2008.
Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Kosasih, Arief. 2004. Analisis Dan Desain Sistem Perencanaan
Erly.
cv andi offset
DAFTAR PUSTAKA Informasi
e-
Suliyanto. 2006. metode riset bisnis. Yogyakarata:
mau
menggunakan e-NOFA sebagai sistem yang digunakan untuk melaporkan termasuk pajak kurang bayar.
dan
salemba empat
sistem elektronik tetapi secara manual juga, agar
e-FILING,
dalam
pengawasan e-NOFA tidak hanya dalam
bimbingan
e-SPT,
Registration terhadap kepatuhan wajib pajak”. Skripsi Universitas Brawijaya. Malang
PKP yang menggunakan e-NOFA atau tidak. 4.
prosedur
dan tata cara pembatalan faktur pajak.
Sistem yang diterapkan oleh DJP untuk wajib pajak
keterangan,
surat
himbauan dan sosialisasi. 3.
pengisian
Skripsi
perpajakan Indonesia. Jakarta:
salemba empat
Universitas
Brawijaya. Malang.
9
