BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Dewasa ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN (Arum, 2012). Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2010 hingga 2014 Tabel 1.1 Perkembangan Pendapatan Negara PERKEMBANGAN PENDAPATAN NEGARA Tahun 2010 – 2014
(dalam milyaran rupiah) 2010
2011
2012
2013
2014
Pendapatan Dalam Negeri
992.249
1.205.346
1.332.323
1.3497.521
1.661.148
Penerimaan Perpajakan
723.307
873.874
980.518
1.148.365
1.310.219
Penerimaan Negara Bukan Pajak
268.942
331.472
351.805
349.156
3540.930
72,90 %
72,50 %
73,59 %
76,68 %
78,87 %
Uraian
Persentase Penerimaan pajak
Sumber : www.depkeu.go.id
1
http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
Berdasarkan tabel 1.1, dapat dibuktikan bahwa begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan
perundang-undangan
dibidang
perpajakan
dengan
diberlakukannya
self
assessment system. Self assesment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggung jawabkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Resmi, 2014:11). Dengan dianutnya sistem self assessment system tersebut dapat membawa perubahan sikap atau kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari self assessment system. (Supadmi, 2010 dalam Arum 2012). Indikasi utama dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah dalam hal pelaporan Surat Pembeitahuan (SPT) Tahunan. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana utama yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan atas pajak terutangnya, kemudian membayar dan melakukan pelaporan atas pajak terutangnya (Falah, 2012). Surat Pemberitahuan (SPT)
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
merupakan salah satu bukti bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun demikian wajib pajak belum seluruhnya mematuhi ketentuan perpajakan. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia menunjukkan bahwa data pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta orang. Namun demikian, baru 26,8 juta orang di antaranya yang telah terdaftar sebagai wajib pajak. Dari jumlah tersebut hanya 10,3 juta wajib pajak yang menyampaikan SPT (www.kemenkeu.go.id). Maka Direktorat Jenderal Pajak harus berupaya untuk mengambil langkah dalam meningkatkan jumlah wajib pajak dan tentu saja meningkatkan wajib pajak yang ada saat ini menjadi wajib pajak yang patuh. Kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak dituding sangat berpengaruh terhadap jumlah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak akan meningkatkan bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak, dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Rahayu, 2010:141). Pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. Berdasarkan beberapa penelitian mengenai kesadaran pajak terjadi ketidakkonsistenan salah satunya yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada (2013) yang berjudul kesadaran
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Thia Dwi Utami Dan Kardinal (2012) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk
mendukung
keberhasilan
self
assessment
system
dan
untuk
menumbuhkan perilaku patuh, wajib pajak perlu memiliki pengetahuan peraturan perpajakan. Pengetahuan peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hangga Wicaksono Murti (2014) yang berjudul pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berbeda dengan penelitian Siti Nurlaela (2013) yang menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh secara
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Selain faktor kesadaran wajib pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi tersebut harus benarbenar diterapkan secara tegas dan adil tanpa pandang bulu terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran baik dalam melaporkan maupun dalam pembayaran. Namun penerapan sanksi perpajakan belum berjalan dengan baik, karena masih adanya wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wirda Salisa Yuliasari (2015) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian Eka Maryati (2014) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.
Dengan demikian peran serta yang tinggi baik dari pemerintah, petugas maupun dari wajib pajak dalam membayar pajak sangat dibutuhkan, agar dapat meningkatkan
penerimaan
negara
sehingga
dapat
mewujudkan
tujuan
pembangunan nasional. Pada intinya pajak yang dibayar oleh masyarakat akan kembali ke masyarakat itu sendiri dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
Berdasarkan
fenomena
yang
telah
dijelaskan
dan
dengan
adanya
ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”
B. Rumusan masalah penelitian Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut : 1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ? 2. Apakah pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ? 3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ? C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian. 1.
Tujuan penelitian Penelitian ini dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu : 1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2.
Kontribusi penelitian Kontribusi yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Kontribusi Praktik Sebagai informasi dan bahan masukan bagi wajib pajak dan Kantor Dirjen Pajak mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak pengetahuan peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi guna meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia. 2. Kontribusi Akademik Dapat menjadi referensi ilmiah tentang kesadaran wajib pajak pengetahuan peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
http://digilib.mercubuana.ac.id/
