BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Salah satu usaha untuk mewujudkan kemajuan suatu negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak. Untuk dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah harus membuat perangkat peraturan dalam perundang-undang perpajakan yang memberikan jaminan kepastian hukum dan peningkatan mutu pelayanan perpajakan kepada wajib pajak. Self assesment system yang berlaku di indonesia, memberikan wajib pajak kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang besar untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya. Hal ini tidak dapat berjalan secara efektif apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang cukup dibidang perpajakan. Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem tersebut. Agar self assesment system berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak. Dengan memberlakukan sistem tersebut, wajib pajak
1
diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menjalankan kewajiban perpajakannya atas kesadaran sendiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setiap wajib pajak wajib menghitung pajak yang terutang dan menyampaikan jumlah yang terutang melalui Surat Pemberitahuan sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan. Apabila wajib pajak menghitung jumlah pajak dan melaporkan jumlah pajak dalam Surat Pemberitahuan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan atau wajib pajak diduga tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka Direktur Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap wajib pajak tersebut. Setelah hasil pemeriksaan dan hasil verifikasi tersebut maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak adalah Surat Ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak ini berfungsi sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata tidak memenuhi ketentuan perpajakan, sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan, sarana untuk menagih pajak, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar, dan sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Surat Ketetapan Pajak di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang jumlah Surat Ketetapan Pajak yang di terbitkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut: 2
TABEL 1.1 Data Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Pada Tahun 2012 s/d 2014 Jenis Pajak 1. PPh Umum - PPh 21 - PPh 22 - PPh 23 - PPh 26 - PPh 25/29 Orang Pribadi - PPh 25/29 Badan 2. PPN - PPN dalam negeri 4. PPh Final - PPh Pasal 4 ayat (2) - PPh Pasal 21 5. PPN Membangun Sendiri Jumlah
Jenis Surat Ketetapan Pajak dan Tahun Terbit SKPLB SKPN SKPKBT SKPKB 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 52 0 5 1 2 0
16 2 24 0 6 11
38 1 46 1 12 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4
2 2 0 2 0 1
63 2 29 0 0 10
14 2 16 2 0 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
65
31
0
10
16
6
54
112
0
0
0
2 0 0 62
3 51 0 0 0 2 127 188
0 0 0 0
0 0 0 10
0 0 0 20
2 0 0 15
16 0 0 174
22 1 0 176
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Berdasarkan data di atas, Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang setiap tahun mengalami peningkatan, baik Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) maupun Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Surat Ketetapan Pajak yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berdasarkan hasil pemeriksaan dan hasil verifikasi terhadap jenis – jenis pajak termasuk Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan dari uraian diatas penulis tertarik untuk menulis Laporan Tugas Akhir dengan PAJAK
judul “TATA CARA PENERBITAN
PADA
KANTOR
PELAYANAN
BANGKINANG”.
3
SURAT KETETAPAN PAJAK
PRATAMA
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis dapat mengambil rumusan masalah yaitu Bagaimana Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Tujuan penulisan ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. 2. Manfaat Penulisan a.
Sebagai bahan masukan kepada penulis untuk menambah wawasan mengenai proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
b.
Dapat memberikan informasi bagi masyarakat supaya dalam hal menghitung, memperhitungkan, melapor dan menyetorkan pajak di laksanakan sebagaimana mestinya.
1.4 Metode Penulisan 1.4.1. Lokasi Penulisan Lokasi Penulisan ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. 1.4.2. Waktu Penulisan Waktu penulisan akan direncanakan pada tanggal 01 Februari 2015 sampai 31 Maret 2015.
4
1.4.3. Jenis Data a. Data Primer Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara / Quisoner. b. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang di peroleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian. 1.4.4. Teknik Pengumpulan Data a. Interview Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Kantor Pelayanan Pajak yang di anggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang di berikan bagi penyusunan penelitian ini. b. Observasi Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah secara langsung kelapangan untuk mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. 1.4.5. Analisis Data Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal penulis mengadakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah sebuah data yang di nyatakan tidak dalam bentuk angka.
5
1.5 Sistematika Penulisan Dalam penulisan proposal ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan , teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB II
: GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Bangkinang. Uraian Tugas dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Serta struktur Organisasi unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.
BAB III
: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK Bab ini berisikan pembahasan yang menjelaskan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
BAB IV
: PENUTUP Bab ini menguraikan kesimpulan dan hasil penulisan yang ditemukan, kemudian memberikan saran.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
6
