BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penelitian Pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai
pengeluaran rutin dan juga membiayai pembangunan. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun dari rakyat atau dari pemerintah. Untuk itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk senantiasa meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak salah satunya melalui reformasi dibidang administrasi perpajakan yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang tujuan dari reformasi ini yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas aparat perpajakan atau fiskus. Seperti yang disampaikan di atas, dalam menghimpun penerimaan dari sektor pajak, yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan meningkatkan kepercayaan wajib pajak mengenai administrasi pajak yang kemudian akan menimbulkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak sehingga penerimaan negara pun akan meningkat. Berikut ini adalah Tabel penerimaan pajak nasional tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 (dalam milyar rupiah):
Tabel 1.1 Penerimaan pajak Nasional Sumber
2007
2008
2009
2010
2011
238431
327498
317615
357045
431122
PPN
154527
209647
193067
230605
277800
PBB
23724
25354
24270
28581
29893
BPHTB
5953
5573
6465
8026
-1
Cukai
44679
51252
56719
66166
77010
Pajak Lainnya
2738
3035
3116
3969
3928
Bea Masuk
16699
22764
18105
20017
54122
Pajak Ekspor
4237
13578
565
8898
25266
Jumlah
490988
658701
619922
723307
873874
Penerimaan Pajak Penghasilan
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Berdasarkan Tabel 1.1 bisa dilihat bahwa penerimaan negara pada umumnya meningkat, hanya saja pada tahun 2008 ke 2009 mengalami penurunan. Sedangkan berikut ini adalah Tabel penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas dari tahun 2007 sampai 2011: Tabel 1.2 Penerimaan pajak KPP Pratama Bandung Cicadas Jenis Pajak
2007
2008
2009
2010
2011
140.116.742.376
160.432.167.973
108.767.526.234
147.302.110.251
78.714.942.472
PPN
145.673.882.651
163.756.973.125
181.408.532.357
273.619.079.650
120.434.421.227
PPnBM
521.774.263
651.842.561
780.409.248
4.206.256.525
1.947.228.044
136.482.735.662
150.278.465.351
249.268.302.328
84.692.847.426
8.523.204.571
422.795.134.952
475.119.449.010
540.224.770.167
509.820.293.852
209.619.796.314
Pajak Penghasilan
PBB dan BPHTB Jumlah
Sumber: KPP Pratama Bandung Cicadas
Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada tiga tahun awal penerimaan KPP Pratama Bandung Cicadas mengalami peningkatan, dan pada dua tahun terakhir mengalami penurunan. Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti: (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Berikut ini adalah Tabel jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan di Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan 2011: Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan di Indonesia Tahun
Wajib Pajak Terdaftar
Wajib Pajak yang
Tingkat kepatuhan
Menyampaikan SPT
(%)
Tahunan 2007
5.037.828
3.473.502
68.95%
2008
7.630.628
4.783.915
62.69%
2009
10.289.590
6.111.727
59.40%
2010
14.101.933
7.784.825
55.20%
2011
17.943.118
8.972.597
50.01%
Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia
Berdasarkan Tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa meningkatnya jumlah wajib pajak yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan. Kemudian setelah mengetahui keadaan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara keseluruhan maka berikut ini bisa dilihat keadaan wajib pajak dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan pajak Tahunan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2007 sampai dengan 2011.
Tabel 1.4 Penyampaian SPT di KPP Pratama Bandung Cicadas
Tahun
Jumlah WP yang terdaftar
WP yang
WP yang tidak
menyampaikan
menyampaikan
SPT
SPT
Persentase WP yang menyampaikan SPT
2007
47106
30529
16577
64.80%
2008
50973
31712
19261
62.21%
2009
53661
32763
20898
61.05%
2010
59354
35551
23803
63.27%
2011
62962
37031
25931
58.81%
Sumber: Seksi Pengolahan data dan Informasi KPP Pratama Bandung Cicadas
Berdasarkan Tabel 1.4 bahwa rata-rata tiap tahun terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas dikarenakan
adanya peraturan baru bahwa semua pegawai kantor atau perusahaan harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Namun dengan adanya peraturan tersebut masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam menyampaikan SPT dan persentase penyampaian SPT makin menurun tiap tahun. Dengan
banyaknya
wajib
pajak
yang
tidak
patuh
dalam
menyampaikan SPT maka mengakibatkan banyaknya tunggakan yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut: Tabel 1.5 Tunggakan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (dalam triliun rupiah) Tahun
Jumlah Tunggakan Pajak
2007
40
2008
45.173
2009
63
2010
70
2011
86.8
Sumber: Kementrian Keuangan
Berdasarkan Tabel 1.5, dapat dilihat bahwa jumlah tunggakan pajak Direktorat Jenderal Pajak selalu meningkat tiap tahunnya. Berikut adalah Tabel Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2007 sampai dengan 2011: Tabel 1.6 Data Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas
Penerbitan
Penagihan dengan
Pelunasan
Surat Paksa
surat paksa
Tunggakan
2007
528
4.010.359.398
1.639.016.060
89.130.563.536
2008
970
980.819.889
1.759.605.191
87.687.687.996
2009
725
9.064.698.012
1.597.951.196
90.606.064.694
2010
804
1.833.278.005
899.104.755
102.942.711.353
2011
991
3.671.944.562
1.973.594.337
96.572,864.234
Tahun
Saldo Tunggakan
Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cicadas
Dari Tabel 1.6 dapat dilihat bahwa total tunggakan di KPP Pratama Bandung Cicadas berfluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan semua data di atas menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan kantor pelayanan pajak pratama bandung Cicadas dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak belum optimal, terlihat pada Tabel 1.4 bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dan persentase penyampaian SPT tiap tahun makin menurun. Pada Tabel 1.6 memperlihatkan saldo tunggakan pajak yg masih sangat tinggi. Itu semua terjadi karena kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang caranya untuk membayar pajak dengan benar, membayar pajak tepat waktu, dan ketentuan yang berlaku di dalam melaksanakan tugas wajib pajak seperti pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan di atas, maka penulis melakukan
penelitian
dengan
judul:
“PENGARUH
MODERNISASI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survei terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)”
1.2
Identifikasi Masalah Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat di
identifikasi adalah bagaimana pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Bandung Cicadas. 1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud Penelitian Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mendalam
mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak pratama Bandung Cicadas. Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan
modernisasi administrasi
perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. 2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. 3. Untuk
mengetahui
bagaimana
pengaruh
modernisasi
administrasi
perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
1.4
Kegunaan Penelitian Dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini
diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain : a. Bagi Peneliti Untuk menambah pengetahuan tentang modernisasi administrasi perpajakan di kantor pelayanan pajak serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. b. Bagi Kalangan Akademik Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk memperkaya wawasan bagi kalangan akademik mengenai modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Penulis akan melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bandung Cicadas di Jalan Soekarno Hatta No 781 Bandung. Penelitian ini dilakukan pada April 2013 sampai dengan selesainya skripsi ini.
