BAB I PENDAHULUAN. upaya meningkatkan penerimaan pajak (Puspitasari, 2011)

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan peraturan pajak selalu mengalami perubahan.Perubahan yang terjadi akibat persepsi Dirjen Pajak yang menganggap perubahan diperlukan untuk meningkatkan keadilan dan peningkatan pajak yang pemasukannya

untuk

pembiayaan

pembangunan.Implikasinya

dalam

mewujudkan pembangunan negara perlu menganggarkan pengeluaran serta pemasukan negara, pemasukan negara yang sebagian besar berasal dari pajak.Pajak merupakan instrument penting dalam anggaran suatu negara, hal ini terlihat bahwa kebijakan fiskal masa kini serta masa mendatang dari upaya meningkatkan penerimaan pajak (Puspitasari, 2011). Pajak mewujudkan

dibuat

untuk

cita-cita

meningkatkan

negara

tersebut

pembangunan

negara.Dalam

yaitu

meningkatkan

untuk

pembangunan maka diperlukan pembelanjaan negara. Pembelanjaan negara yang menggunakan dana negara yang salah satunya bersumber dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak ini tertuang di APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara), dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Dari pentingnya peran pajak dalam penerimaan kas negara untuk pembelanjaan maka Dirjen Pajak mempunyai misi fiskal, yaitu untuk menghimpun penerimaan pajak sebagai upaya menunjang kemandirian pengeluaran pemerintah yang sesuai UU pajak (Widjaya, 2011).

ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN…, SISKA DHANY ANGGIA KUSUMA, Fakultas Ekonomi UMP, 2014

2

Dari upaya yang diharapkan pemerintah di sektor pajak agar pemerintah tidak tergantung dengan negara lain dalam soal pendanaan, sehingga begitu pentingnya peran pajak. Sehingga memerlukan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Pajak Terhadap APBN Tahun 2006-2010 Tahun Anggaran 2010 2009 2008 2007 2006

No. 1. 2. 3. 4. 5.

APBN 949.66 985.73 781.35 723.06 723.06

Jumlah (Triliun) Pajak untuk APBN 742.74 725.84 591.98 509.46 416.31

Prosentase (%) 78 % 74% 76% 70% 67%

Sumber : Departemen Keuangan RI (www.depkeu.go.id) , 2011. Dari tabel di atas terlihat bahwa peran pajak terhadap APBN sejak tahun anggaran 2008 s/d 2012 rata-rata diatas 50% bahkan pada tahun 2010 mencapai 78%. Bisa dikatakan tiap tahun anggaran belanja negara yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan meningkat tahun demi tahun diikuti pengeluaran negara yang juga meningkat.Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan negara, dan berdasarkan jenisnya Pajak Penghasilan (PPh) telah memberikan kontribusi terbesar.Diharapkan penerimaan semakin meningkat seiring dengan semakin besar pengeluaran negara (Azizah, 2012). Kebutuhan anggaran negara yang meningkat maka perlu dilakukan perubahan

atas

peraturan

perundang-undangan

perpajakan.Perubahan

Undang-undang perpajakan yang terakhir tertuang di UU Nomor 36 Tahun 2008.Perubahan Perpajakan 2008 merupakan salah satu Perubahan perpajakan

jilid

pertama

yaitu

perubahan

di

bidang

peraturan


3

perpajakan.Hasilnya berupa UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan

stake holder

termasuk pengusaha. Ini sebagai pencerminan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan wajib pajak. Undang-undang PPh untuk penurunan tarif, penekanan cost of compliance, law enforcement yang lebih tegas kepada wajib pajak tidak patuh, kesetaraan fiskus dan wajib pajak. Perubahan ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007

dan

dipertegas

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

PMK-

238/PMK.03/2008. Secara garis besar, reformasi di bidang perpajakan bertujuan untuk (1) optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, meliputi perluasan tax base dan stimulus fiskal; (2) meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanan prima dan penegakan hukum secara konsisten; (3) efisiensi administrasi berupa penerapan sistem dan administrasi handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna; (4) terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, serta pelaksanaan good governance (Widjaya, 2011). PPh yang berubah berhubungan dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 seperti pajak PPh 21 serta PPh Badan.Perubahan dilakukan mengingat data meningkatnya ekonomi wajib pajak serta dalam upaya menyetarakan tarif pajak internasional. Meningkatnya ekonomi masyarakat Indonesia yang


4

wajib pajak akan memberi penambahan pada penerimaan pajak penghasilan. Bisa dilihat di tabel 3 :

Tabel 1.2 Penerimaan masyarakat Indonesia Periode 2008-2012 No. 1. 2. 3. 4. 5.

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

Pendapatan per kapita (Rp) 18,774,283.37 20,731,425.57 23,759,818.77 27,298,811.57 30,516,670.73

Sumber :www.pendapatanstatistik.htm, badan Pusat Statistik 2012. Perubahan ini dimaksudkan mengikuti tarif internasional, dimana tarif internasional lebih rendah dari yang telah diterapkan di Indonesia dalam aturan sebelumnya. Perubahan pada tarif serta kebijakan pajak lainnya terkait UU Nomor 36 Tahun 2008 mengupayakan peningkatan wajib pajak patuh dalam membayar pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak. Dalam penelitian Azizah Tahun 2012 yang berjudul Analisis Pengaruh Perubahan Tarif PPh Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kota/Kabupaten Malang menyatakan perubahan PPh 21 dan PPh 25/29 akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di KPP Malang. Untuk melihat tarif di negara lain dengan melihat tabel berikut :


5

Tabel 1.3 Tarif Pajak Penghasilan Pada Tiap Negara No.

Negara

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Australia China Indonesia Italy Vietnam US Uruguay UK Turki Thailand Switzerland Singapora Saudi Arabia Malaysia

Income Tax Rate (%) 45 45 30 43 35 35 25 50 35 37 22.4-42.2 20 2.5 26

Corporate Tax Rate (%) 30 25 25 33.2 25 35 25 28 20 30 13-22 17 20 25

Sales Tax/VAT Tax (%) 10 17 10 20 10 0 22 17.5 18 7 8 7 0 5-10

Sumber : www.taxrate.htm, Tax Rate CC, 2010. Tabel di atas bisa dilihat bahwa upaya negara Indonesia yang ingin menurunkan tarif seperti yang ada di negara lain yang berusaha tidak memberatkan masyarakatnya. Tarif yang diupayakan telah sejajar dengan negara dunia lainnya.Bahkan untuk pajak badan yang baru dari perubahan UU No 36 Tahun 2008 menjadi lebih kecil dari sebelumnya ini diupayakan agar investor banyak menanamkan modalnya pada negara (Puspitasari, 2011). Pemerintah telah melakukan perubahan perundang-undangan dibidang perpajakan pada tahun 2008 dengan mengeluarkan beberapa undang-undang pajak baru mulai 1 Januari 2009, berlaku dua undang-undang pajak yang baru antara lain, yaitu: UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta UU No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan Pajak 2008 pada pengenaan tarif yang berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan.Diharapkan dengan tarif pajak yang baru, maka wajib


6

pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga patuh membayar pajak, maka dengan ini penerimaan dari wajib pajak badan lebih meningkat. Tarif yang dirubah pada UU Nomor 36 Tahun 2008 berupa PPh ialah tarif PPh 21 serta yang mempengaruhi besar kecilnya pajak terutang yaitu perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) pada wajib pajak pribadi yang jumlahnya ditingkatkan dari sebelumnya pada peraturan UU Nomor 17 Tahun 2000, serta perubahan PPh Badan yang berkenaan dengan tarif pajak badan progresif menjadi tarif tunggal. Perubahan tarif dilakukan pada tahun 2009 yang telah di atur di UU Nomor 36 serta perubahan susulan tahun 2010 yang masih diatur UU Nomor 36 Tahun 2008. Sesuai penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widjaya (2011), penelitian berjudul “Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Reformasi Perpajakan 2008 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kota Semarang”, mengemukakan adanya peningkatan antara penerimaan sebelum dan sesudah perubahan kebijakan pemerintah. Penelitiannya juga mengemukakan sesudah perubahan kebijakan Undang-undang perpajakan, penerimaan pajak penghasilan di KPP Semarang meningkat.Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2011), penelitian yang berjudul “Dampak Penerapan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terhadap Jumlah Pajak dan Penerimaan

Pajak.Hasil

penelitiannya

adanya

adanya

peningkatan

penerimaan pajak penghasilan pada KPP Jember.


7

Penelitian Azizah (2012) yang berjudul “Analisis Pengaruh Perubahan Tarif PPh Orang Pribadi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kota/Kabupaten Malang” dengan variabel Tarif PPh Orang Pribadi (x), Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak (y1), Penerimaan Pajak Penghasilan (y2), menggunakan metode penelitian diskritif kuantitatif menyimpulkan dari hasil risetnya bahwa hasilnya yang signifikan, penerimaan pajak penghasilan meningkat setiap tahunnya dan tahun terbesar penerimaan meningkat pada tahun 2009 setelah adanya perubahan UU Nomor 36 Tahun 2008 tersebut. Sedangkan pada penelitian Puspitasari (2011), menyebutkan peningkatan penerimaan pajak penghasilan terjadi di tahun 2008, serta hasilnya yang signifikan antara sesudah dan sebelum penerapan UU Nomor 36 Tahun 2008. Peningkatan penerimaan pajak penghasilan ini didasarkan akan meningkatnya ekonomi wajib pajak serta berbagai penelitian sebelumnya, dengan objek dan periode yang berbeda. Seperti penelitian Mariwan dan Arifin (2005) yang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada Periode Sebelum Dan Setelah Reformasi Pajak Tahun 2000”, mengemukakan dalam hasil penelitiannya bahwa terjadi peningkatan antara penerimaan sesudah dan sebelum reformasi peraturan pajak penghasilan UU tahun 2000. Penelitian UU tahun 2000 dengan 2008 pasal yang dirubah tidak jauh berbeda, yaitu tarif 21, PTKP serta pasal 25. Maka dengan penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu peneliti berniat untuk melakukan penelitian di


8

KPP yang berbeda serta periode yang berbeda dengan peraturan pajak UU Nomor 36 Tahun 2008, penelitian yang berjudul Analisis Dampak Perubahan UU Nomor 36 Tahun 2008 Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Purwokerto dan Purbaalingga. Peneliti akan menganalisis apakah ada dampak perubahan UU Nomor 36 Tahun 2008 terhadap pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak pada 2 (dua) tahun sebelum dan 2 (dua) tahun sesudah pemberlakuan UU Nomor 36 Tahun 2008 atau pada periode 2007-2010. Sebagai study kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

1.2 Perumusan Masalah Dari uraian tersebut diatas maka tujuan merubah kebijakan yng diambil untuk peningkatan penerimaan pajak penghasilan memotivasi peneliti untuk meneliti fenomena tersebut sehingga berbagai pokok bahasan yang akan dibahas, antara lain: 1. Apakah ada dampakperubahan setelah dan sebelum penerapan UU Nomor 36 Tahun 2008 terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Kota Purwokerto dan KPP Pratama di Kabupaten Purbaingga. 2. Bagaimana tingkat pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak penghasilan setelah penerapan UU Nomor 36 Tahun 2008.


9

1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini diadakan, antara lain: 1. Menganalisis adakah dampak perubahan setelah dan sebelum penerapan UU Nomor 36 Tahun 2008 terhadap pertumbhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Kota Purwokerto dan KPP Pratama Purbalingga. 2. Mengetahui tingkat pertumbuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak penghasilan setelah dan sebelum penerapan UU Nomor 36 Tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan: 1. Bagi masyarakat luas 1) Untuk memberi pengertian akan pentingnya pajak. 2) Pemberian keadilan demi berlangsungnya pembayaran pajak. 3) Memberi informasi tentang penerimaan pajak yang sebagai himpunan dana masyarakat. 2. Bagi akademik 1) Sebagai informasi menambah pengetahuan akademik. 2) Sebagai literatur untuk membantu pembuatan skripsi maupun artikel dan sejenisnya.


BAB I PENDAHULUAN. upaya meningkatkan penerimaan pajak (Puspitasari, 2011)

Recommend Documents