BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Indonesia mempunyai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan
penerimaan
pajaknya.Menurut
Mardiasmo
(2009:1)
pajak
merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan.Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat. Untuk itu agar penerimaan pajak meningkat diharapkan kepatuhan wajib pajak juga
1
2
meningkat, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima khususnya berasal dari Pajak Penghasilan Badan. Pajak Penghasilan atau biasa disebut dengan PPh sebagai salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia merupakan sumber penerimaan negara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.Penerimaan di sektor pajak penghasilan memegang peranan yang lebih menonjol dibandingkan dengan jenis pajak lainnya.Pajak penghasilan terdiri dari Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan.Penerimaan pajak di Indonesia lebih didominasi oleh pajak penghasilan badan.Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya.Kewajiban subyektif suatu badan usaha dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap badan usaha harus memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak). Sebagai sarana wajib pajak membayar adalah menggunakan SSP (surat setoran pajak), yaitu Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi
semua kewajiban
perpajakan dan
melaksanakan
hak
perpajakannya. Besar jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam pelaksanaan pemunggutan pajak. Pelaksanaan self assesment system dalam
3
sistem pemunggutan pajak di Indonesia memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya, diantaranya adalah dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya,
diantaranya
adalah
dalam
menghitung,
membayar,
dan
melaporkan sendiri kewajiban pajak melalui surat pemberitahuan (Waluyo, 2010:10). Hal tersebut menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak yang dimaksud adalah terkait dengan bagaimana melaporkan semua informasi yang diperlukan tepat waktunya, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Dalam sistem perpajakan terdapat batasan-batasan (conctrains) sebagai indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan (tax compliance) Wajib Pajak, diantaranya
menyangkut
waktu
pelaksanaan
kewajiban
perpjakan
(time
compliance) dan jumlah pajak yang harus dibayar (tax compliance). Kepatuhan perpajakan dapat didefinisi sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Nurmantu (2003;148) ada dua macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara menyosialisasikan peraturan perpajakan baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media
4
billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan perpajakan yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Melalui sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakannya, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika tidak mereka tidak tahu kapan jatuh tempo penyerahan SPT. Persepsi Wajib Pajak yang masih mempersepsikan bahwa pajak merupakan pungutan wajib bukan sebagai wujud merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Disamping persepsi Wajib Pajak tentang pajak itu sendiri, ditambah persepsi wajib pajak terhadap aparat pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang bersepsi Wajib Pajak terhadap aparat pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang bersepsi Wajib Pajak terhadap aparat pajak. Selama ini banyak kasus-kasus pajak yang melibatkan para aparat pajak. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak. Salah satu upaya lain dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayananyang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan (Supadmi,2012). Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan,
5
kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyaman bagi Wajib Pajak. Keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada sektor usaha kecil menengah dan Wajib Pajak badan. Widiyati dan Nurlis (2010) meneliti kepatuhan usaha kecil menengah dalam pelaporan pajaknya. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2006) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi usaha kecil menengah dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Sedangkan penelitian mustikasari (2007) memliki industri pengolahan di Surabaya sebagai sasaran penelitiannya. Adapaun muliari dan setiawan (2010) menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam penelitian yang dilakukan. Mengacu pada sasaran pada sasaran dalam penelitian ini juga merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi secara keseluruhan. untuk menjaga agar wajib pajak tetap berjalan pada koridor peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan agar penerimaan pajak meningkat selain dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajaknya, mungkin ada faktor lain yang juga berpengaruh terhadap hubungan antara kepatuhan wajib pajak badan dan peningkatan penerimaan pajak.
6
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis pemasalahan atas peningkatan penerimaan lebih jauh dalam sebuah penelitian yang berjudul:“faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wp badan di KPP Pratama Surabaya Gubeng”
1.2 Rumusan masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka ditentukan rumusan masalahnya sebagai berikut: “Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Kepatuhan wp badan di KPP Pratama Surabaya Gubeng?”
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu yang dapat diuraikan untuk Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wp badan di KPP Pratama Surabaya Gubeng.
1.4 Manfaat Penelitian Berbagai manfaat yang dapat diambil oleh berbagai pihak dari penyusunan skripsi ini adalah :
7
1.4.1 Kontribusi praktis A. Bagi Penulis, penilitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti serta untuk mengaplikasikan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan terutama dibidang perpajakn khususnya yaitu tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wp badan di KPP Pratama Surabaya Gubeng B. Bagi KPP, Penilitian ini dapat sebagai alat bantu serta sebagai dasar perbandingkan dan salah satu acuan dalam penelitian selanjutnya di bidang perpajakan khususnya untuk mengetahui Faktor-faktor
yang mempengaruhi
Kepatuhan wp badan di KPP Pratama Surabaya Gubeng. C. Bagi Pihak Lain, Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi & wawasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitianmengetahui Faktorfaktor yang mempengaruhi Kepatuhan wp badan di KPP Pratama Surabaya Gubeng. 1.4.2 Kontribusi teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui beberapa faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnyaKepatuhan wp badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di KPP Pratama Surabaya Gubeng .
8
Dapat memberikan dan pola pikir yang lebih luas dalam mencari permasalahan yang timbul dan menyajikannya melalui pengetahuan teoritis yang dapat selama masa perkulihan yang dijadikan sebagai pengalaman. 1.4.3 Kontribusi Kebijakan Untuk memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan kebijaksaan peraturan pelaksanaan dibidang perpajakan khususnya penerimaan pajak wp badan. 1.4 Ruang lingkup penelitian Penulisan penelitian ini dilakukan semaksimal mungkin tanpa melakukan batasan-batasan penelitian yang ada. Adapun batasan-batasan ini adalah bahwa skripsi ini mengupas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wp badan di KPP Pratama Gubeng.
