BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penerimaan negara menurut sumbernya dapat dikelompokkan menjadi penerimaan perpajakan, penerimaan kepabeanan dan cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara. Pada tahun 2013 dan 2014, penerimaan negara dari sektor perpajakan mencapai 68,43% dan 76,80%. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi pajak sangat besar terhadap penerimaan negara. Potensi penerimaan perpajakan masih dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari tax ratio Indonesia yang rendah, yaitu kurang dari 13%. Sebagai contoh, tax ratio Indonesia pada tahun 2010 dan 2011 adalah sebesar 11,3% dan 12,3% (www.pajak.go.id). Tax ratio merupakan salah satu indikator untuk melihat kepatuhan Wajib Pajak dan potensi penerimaan perpajakan suatu negara. Menurut Prasetiantono (2013), tax ratio Indonesia idealnya berada pada angka 20% atau paling tidak 17%. Rendahnya tax ratio merupakan indikasi adanya potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan masih adanya Wajib Pajak yang belum patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang cukup penting dalam menopang perekonomian negara. Penelitian Sriyana (2010) menyebutkan bahwa di banyak negara-negara miskin dan berkembang, kontribusi yang dapat diberikan oleh pelaku usaha kecil mencapai 30% sampai 60% dari
1
seluruh penduduk perkotaan. Pelaku sektor ini di wilayah Jawa berkisar antara 37% sampai 43%, sementara di luar Jawa berkisar antara 40% sampai 55%. Sektor UMKM juga dianggap sebagai sektor yang paling tahan terhadap krisis. Hal ini telah dibuktikan pada krisis ekonomi yang menimpa Indonesia pada tahun 1998. Pada saat itu, banyak sektor perbankan dan industri yang tumbang akibat tidak mampu menahan dampak krisis. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada sektor UMKM. Oleh karena itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional tidak dapat dipandang sebelah mata. Pajak yang dibayarkan oleh sektor UMKM menjadi sumber penerimaan negara yang sangat potensial. Optimalisasi penerimaan
pajak
dari
sektor
UMKM
dapat
meningkatkan
ketahanan
perekonomian nasional terhadap krisis ekonomi. Di sisi lain, Aniek Juliarini dalam Seminar “Pengenaan Pajak terhadap UMKM” di Yogyakarta, Jumat (10/05/2013), mengungkapkan bahwa UMKM yang berkontribusi sebesar 61,9% dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hanya menyumbang 5% dari total penerimaan pajak. Selanjutnya, dari 84.019 Wajib Pajak UMKM di Yogyakarta, hanya 18.153 Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban membayar pajak secara konsisten sejak 2012-2014. Sedangkan, sisanya sebanyak 65.866 Wajib Pajak UMKM belum melaksanakan kewajibannya. Pada tahun 2014, telah ditentukan target penerimaan pajak di Yogyakarta sebesar Rp3,4 triliun. Namun, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hanya memperoleh penerimaan pajak sebesar Rp3,08 triliun. Dari jumlah tersebut, 50% pajak yang diterima berasal dari sektor UMKM. Rudy Gunawan selaku Kepala Kanwil Ditjen
2
Pajak DIY juga mengatakan bahwa sektor UMKM di satu sisi merupakan penyumbang pajak tertinggi di DIY. Namun, di sisi lain banyak UMKM di DIY yang belum membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan kewajiban membayar pajak UMKM, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan tersebut mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2013. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa berhubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun pajak dikenakan tarif pajak yang bersifat final sebesar 1%. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan penerimaan pajak dari sektor UMKM dapat ditingkatkan sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan. Peraturan tersebut juga semakin mempertegas bahwa penerimaan perpajakan melalui sektor UMKM merupakan isu yang penting. Salah satu faktor yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak adalah kesadaran. Sumarso (1998), dalam Jatmiko (2006), dalam Arum (2012), menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Harahap (2004), dalam Musyarofah dan Purnomo (2008), juga menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam sistem perpajakan modern.
3
Rindang Tri Anggoro dari Kanwil Ditjen Pajak DIY dalam acara Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak 1% untuk Wajib Pajak dengan Omzet Kurang dari Rp4,8 Milyar per tahun di Auditorium Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Rabu (18/12/2013), mengatakan bahwa pada umumnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya Wajib Pajak yang melapor dan menyetorkan pajaknya, khususnya pada sektor UMKM. Dengan demikian, disinyalir penyebab banyaknya UMKM yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya adalah rendahnya kesadaran membayar pajak. Menurut Ancok (1995), dalam Simanjuntak (2008), kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap pemerintah, persepsi terhadap kontraprestasi tidak langsung, persepsi terhadap petugas pajak, serta sistem dan pelaksanaan pajak yang mudah dan adil. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Yogyakarta”
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.
4
1. Apakah pengetahuan tentang pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran membayar pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Yogyakarta? 2. Apakah persepsi terhadap pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran membayar pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Yogyakarta? 3. Apakah persepsi terhadap kontraprestasi tidak langsung yang diterima berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran membayar pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Yogyakarta? 4. Apakah kemudahan sistem pembayaran pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran membayar pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Yogyakarta?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap pemerintah, persepsi terhadap kontraprestasi tidak langsung yang diterima dan kemudahan sistem pembayaran pajak terhadap kesadaran membayar pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Yogyakarta.
1.4 Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.
5
1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengembangan keilmuan akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan. 2. Manfaat Praktis a. Bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya guna mengembangkan penelitianpenelitian lainnya dengan topik yang relevan. b. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak, serta mengetahui hal-hal mendasar terkait kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. c. Bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran membayar pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
untuk kemudian
ditindaklanjuti guna optimalisasi penerimaan perpajakan melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
1.5 Sistematika Penulisan
Bab I Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sitematika penulisan.
6
Bab II Landasan Teori dan Perumusan Hipotesis Bab ini berisi tinjauan pustaka terkait variabel-variabel penelitian, subjek penelitian, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, dan kerangka pemikiran.
Bab III Metodologi Penelitian Bab ini berisi tipe penelitian, identifikasi dan operasionalisasi variabel penelitian, populasi dan sampel, metoda pengumpulan data, dan metoda analisis data
Bab IV Hasil Penelitian Bab ini berisi data penelitian yang telah diolah, analisis data, dan pembahasannya.
Bab V Kesimpulan Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran terkait penelitian selanjutnya.
7
