BAB IV PEMBAHASAN
IV.1.
Evaluasi Kebijakan Sunset Policy Semakin berat beban dan dana yang perlukan negara dalam menjalankan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, mengharuskan pemerintah
berusaha
meningkatkan
penerimaan
negara
khususnya
penerimaan pajak. Dalam meningkatkan penerimaan negara tersebut dibutuhkan langkah-langkah yang tepat dalam rangka menggali potensi pajak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang berpotensi menjadi Wajib Pajak baru, pembaharuan Undang-undang, dan reformasi perpajakan. Berawal dari perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Salah satu hal baru yang diatur dalam perubahan terakhir Undang-undang tersebut adalah adanya pasal 35A yang memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan data dan informasi perpajakan dari setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain. Yang dimaksud dengan data dan informasi perpajakan adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur,
62
data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. Pemberian kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan data dan informasi tersebut merupakan konsekwensi penerapan sistem self assesment dan dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Menyadari bahwa sampai dengan saat ini, pengetahuan tentang perpajakan, kepercayaan terhadap perpajakan indonesia, dan kesadaran Wajib Pajak untuk menyampaikan data, informasi, dan pemberitahuan yang benar masih cukup rendah. Maka apabila dalam kondisi kesadaran yang rendah itu sanksi keras yang sesuai Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan diperlakukan tanpa adanya pemahaman yang baik oleh masyarakat dapat menimbulkan gejolak dan mungkin akan timbul dampak negatif. Dengan pertimbangan tersebut masyarakat perlu diberikan sosialisasi, dan kesempatan seluas-luasnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Kesempatan itu diberikan dalam bentuk pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007. Pembetulan tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan yang dibuat untuk tahun-tahun yang dilakukan pembetulan. Kesempatan untuk menyampaikan pembetulan SPT inilah yang disebut sebagai Sunset Policy atau Pengampunan Pajak.
63
IV.2.
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
IV.2.1. Persiapan 1. Identifikasi data Faktor terpenting yang menunjang keberhasilan dalam menjaring Wajib Pajak adalah tersedianya data yang akurat. Identifikasi data dilakukan dengan mengumpulkan data maupun memperbaharui data dengan informasi baru untuk Wajib Pajak yang sudah terdaftar. Melalui data atau informasi yang sudah didapat, proses melacak dan menjaring Wajib Pajak baru dapat dilakukan dengan efisien dan efektif mengingat besarnya wilayah kerja suatu KPP sedangkan waktu kebijakan Sunset Policy ini sangat singkat. Identifikasi data selain penting untuk mengumpulkan informasi Wajib Pajak, juga penting dalam menentukan karakteristik Wajib Pajak. Karakteristik yang dimaksud adalah Wajib Pajak tersebut termasuk Wajib Pajak patuh yang tidak membutuhkan pengampunan pajak, atau sebaliknya Wajib Pajak tidak patuh yang menginginkan pengampunan Pajak. Identifikasi karakteristik penting mengingat program pengampunan
pajak
mempunyai
implikasi
negatif
yang
harus
dipertimbangkan yaitu mencederai rasa keadilan Wajib Pajak yang selama ini telah patuh membayar pajak, sehingga dapat terjadi pengampunan pajak justru akan menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 2. Persiapan sarana dan prasarana Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung penting dalam
64
menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini, karena sangat mempengaruhi tingkat kepuasan pelayanan Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak merasa diperhatikan dan dilayani maka tingkat kepercayaan dan kemauan Wajib Pajak untuk berperan dalam perpajakan pun meningkat. Dengan sarana dan prasarana yang memadai tersebut maka akan mengurangi tingkat penumpukan pelayanan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efisien dan efektif 3. Koordinasi dengan pihak lain Koordinasi dengan pihak lain sangat diperlukan untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pelaksanaan kebijakan tentu tidak akan berhasil apabila dilakukan oleh pihak KPP sendiri, karena ada sebagian besar Wajib Pajak yang tidak terjaring secara langsung oleh data yang ada di KPP. Pelaksanaan kebijakan ini akan berjalan lancar apabila mendapat dukungan dan kerja sama yang terarah baik dari kantor pusat maupun dari instansi lain. 4. Penentuan prioritas Penentuan prioritas dilakukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan terarah, efisien dan efektif. Beberapa Prioritas utama yang dapat dicari KPP dalam menjaring Wajib Pajak baru adalah Wajib Pajak pribadi, maupun Wajib Pajak badan yang belum memiliki NPWP namun penghasilannya telah melebihi batas PTKP sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
65
Pioritas dan sasaran utama tersebut dapat dijadikan pedoman pihak mana yang akan diutamakan untuk dijaring dan dijadikan sebagai Wajib Pajak baru.
IV.2.2. Pelaksanaan 1. Sosialisasi Sosialisasi merupakan ujung tombak usaha dalam menjaring Wajib Pajak, dalam tahapan sosialisasi diperlukan kerja keras karena petugas secara langsung memberikan penjelasan dan informasi kepada Wajib Pajak. Tahapan ini merupakan tantangan besar dalam pelaksanaan karena selain petugas berhadapan langsung dengan karakteristik Wajib Pajak yang berbeda, petugas juga harus dapat memberikan penjelasan dan menumbuhkan kepercayaan Wajib Pajak tersebut. Dalam sosialisasi, informasi harus jelas penyampaiannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan implikasi negatif yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. 2. Proses administrasi Setelah sosialisasi tahapan selanjutnya meliputi proses pemuktahiran data, proses pemberian, pencetakan, dan penyampaian kartu NPWP. Proses pemuktahiran dilakukan untuk memperbaharui data lama dengan informasi baru untuk menggali potensi pajak yang tersimpan dalam hal Wajib Pajak belum memiliki NPWP. Dalam proses pemuktahiran petugas bertugas mencetak NPWP dengan menggunakan aplikasi pendaftaran
66
Wajib Pajak masal dengan informasi yang didapat, kemudian NPWP dicetak dan disampaikan kepada Wajib Pajak. Selanjutnya seluruh dokumen dan tanda terima NPWP di arsip.
IV.3.
Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kalideres Pelaksanaan kebijakan Sunset Policy di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kalideres dilakukan dengan beberapa langkah-langkah yang strategis dan efisien agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif. Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kalideres adalah : 1. Penentuan lokasi. 2. Pembentukan tim ekstensifikasi yang beranggotakan seksi ekstensifikasi didukung kepala seksi pengawasan dan konsultasi, kepala seksi pelayanan, kepala seksi pemeriksaan . 3. Melakukan penyisiran dan terjun langsung ke lapangan. 4. Pengumpulan data Wajib Pajak. 5. Melakukan sosialisasi baik di KPP maupun lokasi penyisiran. 6. Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana.
67
IV.3.1. Persiapan 1. Penentuan Lokasi Dalam awal tahapan persiapan ini KPP Pratama Kalideres melakukan penentuan lokasi dalam menentukan tempat-tempat yang diduga mempunyai potensi Pajak tinggi dalam menjaring Wajib Pajak baru. Penentuan lokasi dilakukan didalam wilayah kerja KPP Pratama Kalideres yaitu Kelurahan Kamal, Kelurahan Kalideres, Kelurahan Tegal Alur, Kelurahan Pegadungan, dan Kelurahan Semanan. Sasaran utama lokasi yang
dituju
KPP Pratama Kalideres
adalah
pusat-pusat
perdagangan, pertokoan, dan industri yang berpotensi pajak tinggi. 2. Penyisiran Lokasi dan Pengumpulan Data Setelah melakukan penentuan lokasi, KPP Pratama Kalideres melakukan penyisiran dan terjun langsung ke lapangan atau lokasi yang sudah ditentukan dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi baru yang akan digunakan untuk memperbaharui data-data internal KPP Pratama Kalideres dimana data tersebut akan diolah dan diteliti oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk ditemukan Wajib Pajak yang mempunyai potensi pajak yang tinggi, selain itu dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang ditemukan, apabila ada Wajib Pajak yang ditemukan tidak kooperatif maka akan diberikan NPWP secara jabatan. Setelah dilakukan penyisiran tempat atau lokasi tersebut akan dilakukan
68
pemasangan stiker sebagai tanda telah dilakukan penyisiran. 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Agar pelaksanaan kebijakan dapat terlaksana dengan baik, terutama dalam pelayanan sangat penting dengan adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap dan berfungsi dengan baik. Di KPP Pratama Kalideres dalam usaha penyediaan sarana dan prasarana sudah cukup baik, terlihat dari usaha KPP dalam meningkatkan sarana dan prasarana untuk membuat para Wajib Pajak merasa nyaman dan diberi kemudahan dalam pelayanan. Beberapa sarana dan prasaranan yang disediakan KPP Pratama dalam menjaga kualitas pelayanan dan kelancaran pelaksanaan kebijakan Sunset Policy, yaitu : a.
Tersedianya tempat duduk yang cukup banyak dan memadai untuk digunakan para Wajib Pajak ketika menunggu proses pelayanan. Kenyamanan dalam pelayanan harus diutamakan mengingat dalam pelaksanaan kebijakan ini jumlah Wajib Pajak yang berdatangan sangatlah banyak sehingga akan terjadi penumpukan pelayanan, dengan tersedia kursi yang memadai, para Wajib Pajak akan tetap merasa nyaman dalam menunggu proses pelayanan tersebut.
b. Penyediaan Drop Box. Drop Box adalah tempat dimana SPT Tahunan dapat diterima. Sesuai namanya, Drop Box berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo DJP dan lubang seperti celengan tempat memasukkan SPT Tahunan. Drop Box ini bisa berada di
69
tempat perbelanjaan tertentu, maupun diletakkan di kantor-kantor Pajak. Fungsi Drop Box ini adalah untuk memudahkan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT, apabila Wajib Pajak mempunyai kesibukan sehingga tidak dapat menyampaikan SPT melalui pos maupun kurir atau datang langsung ke KPP terdaftar, maka Wajib pajak tersebut dapat mengirimkan SPT melalui Drop Box yang ada di tempat-tempat tertentu sehingga mereka tidak perlu datang sendiri ke KPP. c.
Penyediaan dan pemasangan papan pengumuman yang berisi pengumuman dan informasi penting yang berguna untuk Wajib Pajak. Pengumuman dan informasi tersebut dapat berupa informasi tata cara pengisian SPT, informasi tata cara pembuatan NPWP, informasi dan berita penting terkait pelaksanaan kebijakan Sunset Policy.
4. Koordinasi dengan pihak lain Untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan Sunset Policy ini KPP Pratama Kalideres telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik kerjasama dengan kantor pusat dan instansi pemerintah terkait maupun dengan instansi swasta, dan pihak lain yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan kebijakan Sunset Policy. Adapun pihak-pihak lain yang telah dilakukan kerjasama adalah Pemda, kepolisian, PPAT, pengusaha, pedagang, masyarakat sekitar, dan instansi swasta lainnya. koordinasi dan kerjasama yang telah dilakukan KPP Pratama Kalideres dengan pihak lain sudah cukup baik, namun masi ada pihak-pihak tertentu
70
yang belum dapat diajak melakukan kerja sama dengan alasan tidak dapat memberikan data rahasia perusahaan dan KPP tidak dapat memaksakan karena KPP juga harus menjaga kode etik antar instansi. 5. Penentuan prioritas Dalam memudahkan pelaksanaan kebijakan Sunset Policy ini, KPP Pratama Kalideres telah menentukan prioritas tertentu dalam menjaring Wajib Pajak. Mengingat dalam wilayah kerja KPP Pratama Kalideres merupakan pusat perdagangan, pertokoan, dan tempat usaha yang berkembang sangat pesat, maka prioritas utama yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Kalideres adalah para pedagang, pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki tempat usaha di pusat perdagangan atau pertokoan, maupun Wajib Pajak lainnya yang berpenghasilan melebihi PTKP tetapi belum memiliki NPWP.
IV.3.2. Pelaksanaan 1. Sosialisasi Sosialisasi yang merupakan salah satu tahapan terpenting dalam menjaring Wajib Pajak sehingga perlu dilakukan dengan terarah dan efektif agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Langkah-langkah yang dilakukan KPP Pratama Kalideres dalam mensosialisasikan kebijakan Sunset Policy sudah cukup baik dan terarah, langkah-langkah sosialisasi yang telah dilakukan KPP Pratama Kalideres
71
adalah: a. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan Wajib Pajak yang pengetahuan dan kesadaran perpajakannya masih rendah, penyuluhan dilakukan oleh petugas pajak dengan memberi pengetahuan dan penjelasan rinci namun sederhana sehingga mudah dipahami, melalui penyuluhan ini petugas juga diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap perpajakan. b. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendaftar sebagai Wajib Pajak Baru dan membuat NPWP. Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak baru dan memperoleh NPWP cukup membawa salinan atau fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Selain itu NPWP dapat diperoleh gratis tanpa dipungut sehingga hanya memerlukan kesediaan Wajib Pajak untuk mengisi form pendaftaran perolehan NPWP dan melampirkan fotokopi KTP. c. Membagikan brosur dan stiker di pusat-pusat pembelanjaan dan pusat keramaian kepada masyarakat dalam wilayah kerja KPP Pratama Kalideres. d. Melakukan penambahan dan perpanjangan jam operasi pelayanan di KPP Pratama Kalideres. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memenuhi permintaan masyarakat terkait dengan akan berakhirnya program kebijakan Sunset Policy dan batas penyampaian SPT Tahunan PPh, sesuai dengan Surat Edaran Nomor SE-10/PJ./2009 maka hari dan
72
waktu operasi jam pelayanan yang dilakukan KPP Pratama Kalideres diperpanjang untuk hari-hari tertentu sesuai dengan instruksi Surat Edaran yang dikeluarkan DJP. Perpanjangan ini dilakukan atas permintaan masyarakat dan untuk menghindari penumpukan pelayanan. 2. Proses Administrasi Proses yang dilakukan KPP setelah menemukan Wajib Pajak baru yang memiliki potensial pajak tinggi, melakukan penyuluhan, pengumpulan data dan informasi, adalah proses administrasi berupa pemuktahiran, pendaftaran dan pemberian kartu NPWP. Proses administrasi yang dilakukan KPP Pratama Kalideres meliputi proses pemuktahiran data, proses pemberian, pencetakan, dan penyampaian Kartu NPWP kepada Wajib Pajak. Proses pemuktahiran dilakukan dengan memperbaharui data lama internal KPP dengan informasi yang didapat dari proses pengumpulan data dan penyisiran lokasi, tujuan dari proses pemuktahiran tersebut adalah memperbaharui data yang ada dengan informasi yang didapat, lalu diolah dan diteliti kembali berdasarkan informasi yang didapat untuk mencari Wajib Pajak yang diduga memiliki potensi pajak yang besar. Kegiatan lain yang terkait dalam proses administrasi adalah pendaftaran, pencetakan, dan pemberian kartu NPWP kepada Wajib Pajak. Petugas mencetak NPWP dengan menggunakan aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak Masal (PWPM), kemudian NPWP akan dicetak dan disampaikan. Sebelum kartu NPWP disampaikan, petugas yang
73
berwenang meminta jatah NPWP kepada Direktorat Teknik Informasi Perpajakan melalui aplikasi PWPM, proses dilanjutkan petugas dengan menerima isian data e-NPWP dan meng-upload isian data e-NPWP tersebut pada aplikasi PWPM. Setelah data isian tersebut di upload akan dilanjutkan dengan pencetakan NPWP, rekapitulasi, dan tanda terima NPWP ke Seksi yang melakukan pendataan untuk kemudian diserahkan kepada Wajib Pajak.
IV.4. Evaluasi Hambatan dalam Pelaksanaan Meskipun pelaksanaan kebijakan Sunset Policy di KPP Pratama Kalideres sudah dilakukan dengan efektif, baik dari tahapan dan langkah-langkah yang dilakukan, tetapi masih ada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tersebut. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di KPP Pratama Kalideres ada beberapa kendala dan hambatan yang terjadi, yakni: 1.
Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) Masalah klasik yang timbul dan sering kali dihadapi kebanyakan KPP adalah terbatasnya SDM. Perbandingan antara pegawai dengan jumlah Wajib Pajak kurang seimbang terlihat dari jumlah pegawai dan petugas dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja KPP Pratama Kalideres dan jumlah penduduk yang sangat banyak. Mereka mengemban tugas yang sangat berat selain mengerjakan tugas lapangan, menyisiri wilayah kerja, melakukan kegiatan administrasi, mereka juga berhadapan langsung
74
dengan Wajib Pajak dengan karakteristik yang berbeda-beda. 2.
Kurang koordinasi KPP sebagai unit terkecil dari Direktorat Jenderak Pajak yang secara langsung berhadapan dengan Wajib Pajak selain memerlukan dukungan dan program terarah, KPP juga membutuhkan kerjasama dengan instansi dan pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan Sunset Policy ini. Meskipun kerjasama dan koordinasi sudah dilakukan dengan banyak pihak dan berjalan sangat baik, tetapi masih ada beberapa pihak dan instansi yang belum terkoodinasi dengan KPP Pratama Kalideres, alasan belum terkoordinasi adalah karena kurangnya kepercayaan dari instansi dan pihak tersebut dalam memberikan data rahasia perusahaan. Kurangnya koordinasi dapat menghambat pelaksanaan kebijakan ini, selain itu koordinasi dengan pihak lain merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi dan data tambahan untuk digunakan KPP dalam proses pemuktahiran data dan pencarian Wajib Pajak baru mengingat tidak semua Wajib Pajak terjaring langsung oleh data KPP.
3.
Data yang tidak akurat Data merupakan unsur penting yang digunakan KPP dalam proses menjaring dan menemukan Wajib Pajak berpotensial. Data yang dimiliki KPP dapat diperoleh dari banyak sumber, yaitu melalui SPT (Surat Pemberitahuan) yang disampaikan Wajib Pajak, media masa, data yang diperoleh dari pihak atau instansi lain.
75
Meskipun data sudah dimiliki dan diperoleh KPP, sering kali data yang terdapat dan dimiliki KPP tidak lengkap dan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, selain itu terkait dengan kerjasama dengan pihak lain, data yang diminta oleh Kepala KPP kepada kepala instansi tidak dapat diberikan karena berbenturan dengan data rahasia perusahaan dan KPP tidak dapat memaksakan demi menjaga kode etik antar instansi. 4.
Rendah tingkat kesadaran Kendala yang masih sering timbul adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak tentang pajak, terlihat dari ketidakmengertian Wajib Pajak dalam membayar pajak, fungsi dari pembayaran pajak, dan isi dari Undang-undang pajak yang tidak dimengerti. Selain tingkat kesadaran dan pemahaman, tingkat kepercayaan masyarakat pun terkesan masih rendah, sebagian masyarakat masih enggan membayar pajak karena menganggap tingkat korupsi yang dilakukan petugas masih tinggi. Diketahui Jumlah penduduk tahun 2008 sebanyak 165.602 jiwa, dengan Kepala Keluarga sebanyak 66.169 KK, sedangkan yang terdaftar dari total Wajib Pajak pada tahun 2008 adalah 29.369 Wajib Pajak, dari jumlah Kepala Keluarga tersebut hanya 44.38% yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu seharusnya peluang KPP untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak sangat besar.
76
IV.5. Upaya Penanggulangan Hambatan dan Kendala Setiap hambatan dan kendala yang ada tentu akan sangat mengganggu kelangsungan dan keberhasilan kebijakan Sunset Policy ini, padahal keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan ini sangat penting dan diharapkan untuk menambah serta meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan jumlah Wajib Pajak yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan jumlah penerimaan Pajak. Agar pelaksanaan kebijakan ini tidak terhambat dan terganggu, maka harus segera dicari jalan keluar atau penanggulangan yang efektif guna menanggulangi setiap hambatan dan kendala yang timbul. Beberapa langkah penanggulangan atau jalan keluar yang dapat dipakai guna mengatasi kendala dan hambatan yang timbul, yakni : 1. Penyuluhan yang lebih baik Penyuluhan selain sebagai kegiatan sosialisasi, penyuluhan merupakan kegiatan yang paling berperan penting dalam proses meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak. Penyuluhan yang dimaksud berupa penjelasan yang lebih dalam secara jelas, rinci dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak mengenai dasar-dasar pajak seperti hak dan kewajiban Wajib Pajak, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, cara pengisian, penyampaian SPT, cara penyetoran pajak, tata cara pelaksanaan kebijakan Sunset Policy, dan lain-lain. Penyuluhan dapat dilakukan baik dengan melakukan konsultasi di KPP Domisili, maupun secara langsung pada saat melakukan penyisiran. Jadi tujuan dari penyuluhan ini bukan hanya
77
semata-mata untuk menjaring Wajib Pajak, tetapi untuk membuka wawasan dan kesadaran Wajib Pajak. Selain penyuluhan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman Wajib Pajak, penyuluhan dilakukan juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memberi penyuluhan berupa penjelasan bahwa dalam kebijakan Sunset Policy menganut konsep pemungutan pajak Self Assessment. 2. Meningkatkan kerjasama dengan pihak dan instansi lain Peningkatan kerjasama dengan pihak atau instansi lain agar proses pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan baik. Adapun beberapa pihak yang dapat dilakukan kerjasama, yaitu PPAT, Pemda, Kelurahan, Kecamatan, PLN, bank baik nasional maupun swasta. Salah satu cara untuk meningkatkan kerjasama tersebut yaitu dengan melakukan pendekatan kepada pejabat berwenang yang dapat diminta kerjasama dengan memberi jaminan kerahasiaan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dan kerjasama yang baik antar instansi. 3. Pemanfaatan data internal yang lebih baik Hambatan dan kendala dalam perolehan data dapat diatasi dengan memperluas kerjasama dengan pihak lain, atau dengan memanfaatkan data yang telah ada di KPP. Dengan memperluas kerjasama dengan pihak lain, maka data atau informasi baru yang didapat pun akan lebih efektif dan beragam. Sedangkan memanfaatkan data yang telah ada di KPP dilakukan dengan pemanfaatan yang benar-benar efektif dan efisien dari
78
data internal yang telah diperoleh KPP. Data tersebut diolah oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), diteliti kembali untuk dicari kemungkinan ada data atau informasi dari Wajib Pajak yang masih memenuhi dan berpotensi untuk dikenakan pajak. Agar lebih optimal pengolahan data internal harus selalu diperbaharui sesuai dengan data terakhir yang didapat oleh KPP agar tingkat akuratnya efektif. 4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk penanganan kendala dan hambatan dalam SDM, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu a. Memperbaharui jumlah pegawai Terkait dengan hambatan dalam SDM akan memberi pengaruh terhadap pelayanan kepada Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban, dalam menghadapi masalah tersebut memperbaharui dan menambah jumlah pegawai merupakan salah satu pilihan utama, terlebih dalam pelaksanaan kebijakan Sunset Policy ini sering kali terjadi penumpukan pelayanan. Oleh karena itu penambahan pegawai merupakan pilihan yang dapat diambil guna mengatasi hambatan dalam SDM terutama dalam menghadapi penumpukan pelayanan. b. Melakukan pelatihan terhadap pegawai Apabila penambahan jumlah pegawai tidak dapat dilakukan, ada cara alternatif lain yang dapat diambil, yakni melakukan pelatihan terhadap semua level pegawai dan petugas berupa memberi wawasan dan
79
pemahaman tambahan tentang prosedur, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan teknik pelaksanaan yang efektif agar pegawai, petugas, maupun unit kerja yang ada di KPP dapat bekerja lebih efektif dan efisien walaupun SDM yang ada di KPP tersebut terbatas. c. Memberi motivasi, dan dorongan Dalam menghadapi masalah SDM selain melakukan tambahan pegawai dan pelatihan tambahan. Hal terpenting lainnya dalam masalah SDM adalah moral pegawai, faktor moral pegawai sangatlah penting dalam melakukan suatu pelayanan dalam KPP, karena dalam pelayanan dalam KPP merupakan interaksi langsung dengan Wajib Pajak, terlebih dalam pelaksanaan kebijakan Sunset Policy ini para petugas akan menghadapi penumpukan pelayanan yang banyak dari Wajib Pajak yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu memberi motivasi dan dorongan kepada pegawai sangatlah penting untuk membangkitkan moral pegawai, sehingga pegawai yang ada akan bekerja dengan semangat dan maksimal. Apabila moral dan semangat pegawai tinggi, maka pemberian pelayanan oleh pegawai dapat dilakukan lebih komunikatif, cakap, dan efektif.
IV.6. Hasil Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy di KPP Pratama Kalideres Dalam pelaksanaannya kebijakan Sunset Policy ini dilakukan pada 2 periode, yaitu Sunset Policy periode 1 Januari 2008 – 31 Desember 2008, dan
80
periode perpanjangan 1 Januari 2009 – 31 Maret 2009. Berikut jumlah peningkatan Jumlah Wajib Pajak baik sebelum pelaksanaan kebijakan Sunset Policy, pada saat pelaksanaan kebijakan Sunset Policy periode 1, dan periode 2: Tabel IV.1 Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2007 Sebelum Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy Uraian Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak Baru Wajib Pajak Efektif
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Badan Total 16,501 4,851 21,352 4,560 328 4,888 14,492 3,597 18,089
Persentase % 100.0% 22.9% 84.7%
Selama tahun 2007 diketahui total jumlah Wajib Pajak sebanyak 21.352 Wajib Pajak, dengan 18.089 Wajib Pajak efektif dan 4.888 Wajib Pajak baru, data jumlah Wajib Pajak di tahun 2007 ini merupakan data jumlah Wajib Pajak sebelum pelaksanaan kebijakan Sunset Policy. berdasarkan tabel dan data diatas maka dapat dilihat besarnya jumlah penambahan Wajib Pajak baru di Tahun 2007 yakni sebesar 4.888 Wajib Pajak, dan jumlah Wajib Pajak efektif sebesar 18.089 Wajib Pajak, atau 84.7% dari total Wajib Pajak terdaftar di Tahun 2007.
81
Tabel IV.2 Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2008 Pada Saat Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy Periode 1 Uraian Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak Baru Wajib Pajak Efektif
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Badan Total 24,058 5,311 29,369 7,664 479 8,143 23,387 4,523 27,910
Persentase % 100.0% 27.7% 95.0%
Tahun 2008 merupakan tahun pelaksanaan kebijakan Sunset Policy periode 1 terhitung pelaksanaannya dari 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008. Selama pelaksanaan kebijakan Sunset Policy di tahun 2008 diketahui jumlah Wajib Pajak sebanyak 29.369 Wajib Pajak, dengan 28.310 Wajib Pajak efektif, dan 8.143 Wajib Pajak baru. Besarnya penambahan Wajib Pajak baru di Tahun 2008 ini mencapai lebih dari setengah Wajib Pajak baru Tahun 2007 yakni sebesar 66.59%. Jika dibandingkan jumlah Wajib Pajak baru dan Jumlah Wajib Pajak efektif antara tahun 2007 dengan 2008, maka pada tahun 2008 telah terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak baru sebesar 4.8% dan peningkatan Wajib Pajak efektif sebesar 10.3% dari tahun 2007. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan Sunset Policy telah berjalan dengan baik walaupun sebenarnya jumlah Wajib Pajak masih bisa bertambah.
82
Tabel IV.3 Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2009 Pada Saat Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy Periode 2 Uraian
Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak Baru Wajib Pajak Efektif
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Badan Total 27,803 5,542 33,345 3,768 247 4,015 27,587 4,926 32,513
Persentase % 100.0% 12.0% 97.5%
Tahun 2009 merupakan tahun pelaksanaan kebijakan Sunset Policy periode 2 terhitung pelaksanaannya dari 1 Januari 2009 sampai dengan 29 Maret 2009. Kebijakan Sunset Policy periode 2 ini merupakan perpanjangan dari kebijakan Sunset Policy periode 1, masa perpanjangan ini berlaku sampai dengan 29 Februari untuk Wajib Pajak Lama, dan 31 Maret untuk Wajib Pajak baru. Selama pelaksanaan kebijakan Sunset Policy sampai 31 Maret 2009 diketahui jumlah Wajib Pajak dan penambahan Wajib Pajak baru sebanyak 4.015 Wajib Pajak, 32.513 Wajib Pajak efektif, dan total jumlah Wajib Pajak sampai dengan 31 Maret 2009 adalah 33.345 Wajib Pajak. Untuk periode 2 di tahun 2009 ini hanya berlaku 3 bulan tetapi sudah dapat menjaring Wajib Pajak baru sebanyak 4.015 Wajib Pajak, jumlah tersebut sudah mencapai setengah lebih dari total Wajib Pajak baru tahun 2008 atau sekitar 50.69% dari 8.143 Wajib Pajak di tahun 2008. Dilihat dari data dan tabel diatas, maka dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan kebijakan Sunset Policy yang dilakukan baik pada periode 1 maupun perpanjangan pada
83
periode 2 telah efektif dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Seiring dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak baru, dan Wajib Pajak efektif tersebut maka Penerimaan Pajak pun akan ikut meningkat. Berikut adalah jumlah peningkatan penerimaan pajak baik Tahun 2007 sebelum pelaksanaan kebijakan Sunset Policy, dan Penerimaan Pajak Tahun 2008 saat pelaksanaan kebijakan Sunset Policy :
Tabel IV.4 Jumlah Penerimaan Pajak s.d Desember Tahun 2007 Sebelum Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy Uraian Orang Pribadi Badan Total
Penerimaan PPh Persentase Pasal 25 / Pasal 29 8.226.559.328,3.363.279.664,11.589.838.992,-
71% 29% 100%
Penerimaan Total Persentase Semua Jenis Pajak 0.040% 203.163.983.191,0.016% 0.056%
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (Pasal 25/ Pasal 29) Tahun 2007 adalah Rp 8.226.559.328,- sedangkan untuk Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Pasal 25/ Pasal 29) adalah sebesar Rp 3.363.279.664,- dengan total Rp 11.589.838.992,- atau sebesar 0.06% dari Total Penerimaan Semua Jenis Pajak Tahun 2007.
84
Tabel IV.5 Jumlah Penerimaan Pajak s.d Tahun 2008 Pada Saat Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy Uraian
Penerimaan PPh Pasal 25 / Pasal 29
Orang Pribadi Badan Total
11.347.358.079,4.431.572.052,15.778.930.131,-
Penerimaan Total Persentase Persentase Semua Jenis Pajak 72% 0.052% 218.859.534.210,28% 0.020% 100% 0.072%
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (Pasal 25/ Pasal 29) Tahun 2008 adalah Rp 11.347.358.079,- sedangkan untuk Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Pasal 25/ Pasal 29) adalah sebesar Rp 4.431.572.052,- dengan total Rp 15.778.930.131,- atau sebesar 0.7% dari Total Penerimaan Semua Jenis Pajak Tahun 2008. Apabila dibandingkan antara Tahun 2007 sebelum pelaksanaan kebijakan, dengan Tahun 2008 pada saat pelaksanaan kebijakan, maka dapat diliat pada Tahun 2008 terjadi peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) (Pasal 25/ Pasal 29) sebesar 4.189.091.139,- atau sekitar 36.1% dari Penerimaan Pajak Tahun 2007 dan peningkatan sebesar 0.016% dari total Penerimaan semua jenis Pajak dibandingkan dengan Tahun 2007. Berikut adalah analisis pengaruh kebijakan Sunset Policy dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak berdasarkan jumlah dan usia penduduk serta berdasarkan sumber pendapatan penduduk Kecamatan Kalideres, yaitu:
85
Tabel IV.6 Wajib Pajak Berdasarkan Umur dan Jumlah Penduduk Tahun 2007 Sebelum Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy Keterangan Penduduk Kec. Kalideres Wajib Pajak Terdaftar Selisih
0-14
Umur 15-64
65+
39,673 0 39,673
85,330 18,226 67,104
28,743 3,126 25,617
Total
Persentase
153,746 21,352 132,394
100.00% 13.89% 86.11%
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kalideres pada Tahun 2007 adalah sebesar 153.746 jiwa, sedangkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada Tahun 2007 sebesar 21.352 atau sebesar 13.89% dari jumlah penduduk.
Tabel IV.7 Wajib Pajak Berdasarkan Umur dan Jumlah Penduduk Tahun 2008 Pada Saat Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy Keterangan Penduduk Kec. Kalideres Wajib Pajak Terdaftar Selisih
0-14
Umur 15-64
65+
43,229 0 43,229
89,233 24,243 64,990
33,140 5,126 28,014
Total
Persentase
165,602 29,369 136,233
100.00% 17.73% 82.27%
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kalideres pada Tahun 2008 adalah sebesar 165.602 jiwa, dengan jumlah Wajib Pajak sebesar 29.369 atau sebesar 17.73% dari jumlah 86
penduduk yang ada. Jika dibandingkan dengan Tahun 2007, jumlah Wajib Pajak meningkat sebesar 3.84%
Tabel IV.8 Wajib Pajak Berdasarkan Sumber Pendapatan Penduduk Tahun 2007 Sebelum Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy
Keterangan
Penduduk Kec. Kalideres Wajib Pajak Terdaftar Selisih
Sumber Pendapatan Pensiunan Pekerja / Jaminan Suami / Usaha Sosial / Istri Lain2
Total
Persentase
27,544
2,443
5,329
3,110
38,426
100.00%
16,063 11,481
1,363 1,080
2,669 2,660
1,257 1,853
21,352 17,074
55.57% 44.43%
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Kalideres yang berpenghasilan pada Tahun 2007 terbagi berdasarkan sumber pendapatannya, yaitu pendapatan dari bekerja / usaha, pensiunan / jaminan sosial, penghasilan dari suami / istri, dan pendapatan lain baik berupa tabungan, pendapatan sewa. Berdasarkan tabel pendapatan penduduk telah diketahui jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan pada Tahun 2007 sebesar 38.426 jiwa, dari jumlah tersebut yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dan melaporkan kewajiban perpajakannya hanya sebesar 21.352 Wajib Pajak atau sekitar 55.57%
87
Tabel IV.9 Wajib Pajak Berdasarkan Sumber Pendapatan Penduduk Tahun 2008 Pada Saat Pelaksanaan Kebijakan Sunset Policy
Keterangan
Penduduk Kec. Kalideres Wajib Pajak Terdaftar Selisih
Sumber Pendapatan Pensiunan Pekerja / Jaminan Suami / Usaha Sosial / Istri Lain2
Total
Persentase
31,935
3,340
6,220
3,952
45,447
100.00%
20,467 11,468
2,387 953
4,512 1,708
2,003 1,949
29,369 16,078
64.62% 35.38%
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berpenghasilan pada Tahun 2008 adalah 45.447 jiwa, dari jumlah tersebut yang terdaftar sebagai Wajib Pajak adalah 29.369 atau sebesar 64.62%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2007, maka terjadi peningkatan sebesar 9.05%. Dengan demikian dapat dikatakan kebijakan Sunset Policy berhasil meningkatkan jumlah Wajib Pajak, dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.
IV.7. Evaluasi Kelebihan dan Kekurangan IV.7.1. Kelebihan Kebijakan Sunset Policy Kebijakan Sunset Policy ini dalam pelaksanaannya selain memberi banyak fasilitas dan manfaat, pelaksanaan kebijakan ini dinilai penulis masih ada sedikit kekurangan. Kelebihan atau keuntungan dari pelaksanaan
88
kebijakan ini adalah 1. Pertama, Berdasarkan Definisi kebijakan Sunset Policy sebagai fasilitas pengampunan Pajak dengan penghapusan sanksi berupa bunga, maka salah satu kelebihan dan keuntungan dalam memanfaatkan kebijakan ini adalah terhindar dan dibebaskan dari sanksi bunga administrasi, akibat kurang bayar. 2. Kedua, Dengan memanfaatkan kebijakan Sunset Policy ini, Wajib Pajak yang menyampaikan SPT dalam rangka Sunset Policy tidak dilakukan Pemeriksaan Pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. 3. Ketiga, Apabila Wajib Pajak sedang diperiksa dan belum disampaikan Surat Pemberitahuan hasil Pemeriksaan (SPHP), pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dapat dihentikan. 4. Keempat, Data dan informasi yang tercantum dalam SPT tahunan PPh terkait dengan pemanfaatan Sunset Policy tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas jenis Pajak lainnya. 5. Kelima, kebijakan Sunset Policy dinilai memberi keringanan terhadap pengusaha terhadap krisis global 6. Keenam, Bagi Wajib Pajak baru maupun lama dapat menggunakan keuntungan yang didapat dengan mempunyai NPWP, yaitu akan mendapatkan pemotongan Pajak dengan tarif normal yang besarnya lebih
89
rendah jika dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki NPWP selain itu, keuntungan bagi orang pribadi yang telah memiliki NPWP, akan dibebaskan dari pengenaan Fiskal Luar Negeri.
IV.7.2. Kekurangan Kebijakan Sunset Policy Meskipun kebijakan Sunset Policy ini lebih banyak memberikan manfaat dan keuntungan, tetapi kebijakan ini masih memiliki kekurangan, yaitu: 1. Bagi Wajib Pajak yang sedang mengalami pemeriksaan dan juga memanfaatkan fasilitas Sunset Policy tidak dapat memanfaatkan Sunset Policy apabila pemeriksaan Pajak lebih bayar, Pajak hasil temuan pemeriksa lebih besar dari SPT pembetulan Sunset Policy, terdapat indikasi tindak pidana di bidang Perpajakan. 2. Pelaksanaan kebijakan ini terhitung dimulai sejak 1 Januari 2008, tetapi kenyataannya peraturan pelaksanaan Sunset Policy dikeluarkan tidak bersamaan dengan mulai berlakunya kebijakan tersebut. Peraturan pelaksanaan baru dikeluarkan pada akhir bulan April 2008, dengan demikian terdapat idle time selama empat bulan sejak berlakunya kebijakan. Selain itu sosialisasi kebijakan ini baru dimulai 1 Juli 2008, padahal kebijakan ini berakhir pada 31 Desember 2008. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan sehingga menimbulkan rasa ragu dan menurunkan
tingkat
kepercayaan
masyarakat.
Kekurangan
dan
90
kelemahan ini terjadi pada awal pelaksanaan kebijakan, namun kekhawatiran masyarakat atau Wajib Pajak mulai hilang setelah diterbitkannya
Surat
Edaran
Direktur
Jenderal
Pajak
Nomor
SE-67/PJ/2008 tanggal 2 Desember 2008, yang menegaskan ”untuk memberi
kepastian
hukum
terhadap
Wajib
Pajak
yang
telah
menyampaikan atau membetulkan SPT Tahunan dalam rangka Sunset Policy.
91
